Yayasan Kusuma Buana telah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam pencegahan HIV/AIDS, namun masih banyak tantangan seperti koordinasi antar sektor yang belum optimal dan keterlibatan pemerintah daerah yang masih perlu ditingkatkan. Upaya ke depan perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan mencari sumber pendanaan domestik.

1. BEBERAPA PENGALAMAN
YAYASAN KUSUMA BUANA
DALAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS
DAN PELAJARAN DARI LAPANGAN
Adi Sasongko

2. YAYASAN KUSUMA BUANA
 Didirikan tahun 1980
 Fokus kegiatan: Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga
Berencana, Kesehatan Reproduksi
 Mengelola 5 Klinik & 1 Laboratorium (Jakarta,
Bekasi, Sumedang)
 Kegiatan HIV/AIDS (sejak 1993):
 Pencegahan di kalangan Pekerja Seks dan industri hiburan
 Pencegahan di Tempat Kerja

3. UPAYA PENCEGAHAN HIV/AIDS OLEH YKB
 Dimulai di Kramat Tunggak (1993-1999), dilanjutkan
di industri hiburan di daerah Mangga Besar dan
Hayam Wuruk (sejak 2000)
 Kegiatan: penjajagan kebutuhan, pelatihan,
pendampingan, capacity building, advokasi
 Pencegahan di hulu (traficking prevention) di Indramayu
(sejak tahun 2003)
 Pencegahan di Tempat Kerja sejak 1993 telah
menjangkau lebih dari 300 perusahaan
 Kegiatan: pelatihan, capacity building, pendampingan,
advokasi, pengembangan kebijakan
 Perluasan kegiatan ke sektor konstruksi

4. KONSEP SUPPLY & DEMAND
SUPPLY DEMAND
(PS)(*) (PELANGGAN)
EPIDEMI
AIDS
(*) Termasuk pencegahan di hulu (traficking prevention)

5. PERKEMBANGAN DALAM 10 TAHUN
TERAKHIR
 Perkembangan epidemi semakin meluas (jumlah kasus,
penyebaran).
 Masalah stigma dan diskriminasi masih tebal dan belum
teratasi dengan baik
 Masalah semakin kompleks (kemiskinan, desentralisasi,
sumber daya dsb)
 Ketersediaan obat menjadi lebih baik
 Kiprah (Sekretariat) KPAN semakin aktif tetapi KPAD
(propinsi, kota, kabupaten) masih banyak permasalahan
 Tuntutan dan kualitas keterlibatan kelompok civil society
semakin meningkat

6. (SEKRETARIAT) KPAN SEMAKIN AKTIF
 Dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres
75/2005)
 Dukungan sumber daya (Partnership Fund, GF)
 Jumlah staf bertambah, fasilitas kerja jauh lebih baik
 Apakah koordinasi sektor terkait (di tingkat
kementerian dan tingkat oprasional
propinsi/kabupaten) menjadi lebih baik?

7. FUNGSI KOORDINASI
 Sesuai Perpres 75/2006, maka pertimbangan
dikeluarkannya Perpres tsb adalah untuk
meningkatkan efektivitas koordinasi
penanggulangan AIDS sehingga lebih intensif,
menyeluruh dan terpadu
 Susunan keanggotaan meliputi Menko Kesra dan
melibatkan berbagai menteri (terutama di sektor
Kesra), perkumpulan profesi dan perkumpulan
ODHA nasional
 Perlu meningkatkan koordinasi di tingkat pusat dan
membatasi diri untuk peran implementasi

8. KEBERADAAN KPAD
 Di beberapa daerah sudah lebih baik:
 Dukungan sumber daya dari pemerintah (KPAD DKI 25
milyar/tahun)
 Koordinasi dan kerjasama dengan LSM?
 Di banyak daerah lainnya masih belum berfungsi
baik
 Paradox:
 Anggaran pemerintah meningkat tetapi penggunaan dan
transparansi serta efektivitas masih bermasalah

9. BEBERAPA PELAJARAN DARI LAPANGAN
 Kebijakan three ones tidak dilaksanakan dengan
baik (pejabat yang seharusnya melakukan fungsi
koordinasi masih menstigma populasi kunci)
 Bias gender: fokus pada perempuan (pekerja seks)
tetapi tidak pada laki-laki (pelangggan)
 Upaya Kondom 100% berjalan timpang
 Pendampingan oleh LSM sudah berjalan dengan baik
 Regulasi dan komitmen aparat terkait masih setengah hati
 Bisnis kondom atas nama AIDS (Kalijodo)

10. BEBERAPA PELAJARAN DARI LAPANGAN
 Di DKI Jakarta, dana AIDS yang ada di sektor lain
(kesehatan) di “ambil alih” oleh KPA Propinsi
 Realitas lapangan belum ditangani sektor terkait
secara konsisten
 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata/Dinas
Pariwisata belum (tidak mau?) mengintegrasikan
penanggulangan HIV/AIDS dalam kebijakan dan
regulasi di sektor pariwisata

11. BEBERAPA PENGALAMAN DARI
PENCEGAHAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA
 Kebijakan sudah baik tetapi tidak disertai dengan
upaya pelaksanaan di lapangan
 Kementerian Naktertrans tidak sungguh-sungguh
melaksanakan SK Naketrans 68/2004 (Aktif sewaktu
ada dana GF, Perangkat regulasi yang ada tidak
diterapkan secara aktif)
 Beberapa tokoh-tokoh pengusaha besar belum
melaksanakan pencegahan HIV/AIDS di lingkungan
perusahaannya

12. BEBERAPA PENGALAMAN DARI
PENCEGAHAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA
 Asosiasi perusahaan (Apindo, Kadin) perlu lebih
aktif menggalang anggotanya untuk melakukan
upaya pencegahan HIV/AIDS
 Asosiasi bisnis untuk AIDS seharusnya lebih
mengambil peran advokasi. Peran implementasi
harus dilakukan melalui jejaring dengan LSM
setempat

13. BEBERAPA PELAJARAN DARI PENCEGAHAN
DI BAGIAN HULU (TRAFICKING PREVENTION)
 Ada “pembiaran” oleh Pemerintah Daerah terhadap
praktek traficking yang terjadi dengan tidak serius
melakukan upaya pencegahan pada sektor terkait
 Meskipun sudah dikenal sebagai daerah pensuplai
PS tetapi kebijakan kesehatan dan sektor terkait lain
belum diintegrasikan untuk mencegah IMS dan HIV
 Calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri
ditemukan 0,11% HIV+ (sama dengan tingkat
prevalensi 110 per 100.000 atau ranking kedua
setelah Papua dg ranking 149/100.000 dan 2x
prevalensi nasional)

14. APA YANG PERLU DILAKUKAN KE DEPAN?
 KPAN perlu lebih intensif melakukan koordinasi di
tingkat menteri
 KPAN perlu memobilisasi peran aparat pemerintah
agar sepenuh hati menunjang upaya pencegahan
HIV/AIDS
 Perlu transparansi dan akuntabilitas terhadap
penggunaan anggaran pemerintah di KPAP
 Intervensi struktural melalui kebijakan sektor terkait
harus disertai upaya mobilisasi aparat di tingkat
pelaksana

15. APA YANG PERLU DILAKUKAN KE DEPAN?
 Untuk menanggulangi HIV/AIDS perlu perubahan
perilaku dan ini harus dilakukan melalui upaya
pemberdayaan masyarakat dengan cara yang
edukatif, sistematik dan berkelanjutan
 Penjangkauan kepada lelaki berisiko (pelanggan
dan pelanggan potensial) harus diperluas (upaya di
tempat kerja termasuk sektor strategis seperti
 Harus ada upaya pencegahan di hulu yang
dilaksanakan secara komprehensif (sending area
TKI ada yang overlap dengan sending area PS)

16. CAPACITY BUILDING DAN SUSTAINABILITY
 Kehadiran International NGO (INGO) harus
difokuskan pada capacity building dan sustainability
organisasi setempat
 Perlu regulasi pada INGO sehingga mereka tidak
langsung melakukan kegiatan implementasi tetapi
melalui kemitraan dengan civil society
 Dana hibah perlu disertai dengan counterpart
budget dari pemerintah bukan malah menjadi
sumber utama

17. PENUTUP
 Epidemi AIDS sudah semakin memprihatinkan
 Perlu kesungguhan semua pihak (pemerintah, civil
society) mencari upaya terobosan yang efektif
 Dukungan dana internasional akan menurun
(Indonesia memasuki kategori middle income
country) sehingga perlu menggali sumber dana
domestik