Mengenal pph pasal 23

1. 1
Mengenal PPh Pasal 23
Kalau anda bekerja di perusahaan jasa, pasti sudah tidak asing dengan PPh pasal 23 tapi
jangan salah terkadang perusahaan besar suka ngasal memotong pembayaran invoice kita.
Oleh karena itu akan sangat bijak sekali jika kita memahami PPh pasal 23, benarkah jumlah
yang customer anda potong ? 2% dari nilai invoice dengan 2% dasar pengenaan pajak akan
sangat rancu sekali jika kita tidak awam mengenai hal ini.
Tidak perlu kursus brevet untuk mengetahui hal ini, berikut details nya. Cukup rumit tapi
cukup pantas untuk diberikan perhatian, ingat sekecil apapun hal yang tidak perlu dibayarkan
akan mengurangi profit perusahaan... hehehe (accounting mode on)
Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 ( PPh Pasal 23 )
Berdasarkan situs Dirjen Pajak, Pajak penghasilan pasal 23 ( PPh Pasal 23 ) adalah pajak
yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan,
selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang
menerima penghasilan / penjual / pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi
penghasilan / pembeli / penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut
kepada kantor pajak.
Kembali ke atas
Pihak pemotong PPh Pasal 23, dan pihak yang dikenakan PPh Pasal 23
Tidak semua pihak dapat dikenakan atau pun memotong PPh Pasal 23.
Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut:
Pihak pemotong PPh Pasal 23
1. Badan pemerintah
2. Subjek Pajak dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Wajib pajak orang pribadi tertentu yang ditunjuk Dirjen Pajak
Pihak yang dikenakan PPh Pasal 23
1. Wajib pajak dalam negeri
2. Bentuk Usaha Tetap

2. 2
Tarif dan Objek PPh Pasal 23
Tarif dikenakan pada nilai Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) / jumlah bruto dari penghasilan.
Pada dasarnya dikenakan 2 jenis tarif ( 15% dan 2% ) pada penghasilan ini, tergantung dari
objeknya.
Tarif 15% untuk objek pajak:
Dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 21.
Tarif 2% untuk objek pajak:
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenai
PPh Pasal 4 ayat (2), serta
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan
jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Jasa lain yang dimaksud pada penjelasan di atas, adalah jasa yang diuraikan dalam Peraturan
Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008.
Pengecualian PPh Pasal 23
Pemotongan PPh Pasal 23 dikecualikan atas:
 penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank,
 sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak
opsi,
 dividen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen
yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri,
 bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i
 sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya,
 penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang
berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
Pembayaran, Pelaporan, dan Bukti Pemotong PPh Pasal 23
( dari pihak pemotong )
Pembayaran PPh Pasal 23
Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi Surat Setoran Pajak (SSP)
dan membayarnya melalui Bank Persepsi yang ditunjuk Dirjen Pajak. Jatuh Tempo
pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.
Pelaporan PPh Pasal 23
Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 yang
kemudian dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana pihak pemotong terdaftar. Jatuh
Tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.
Bukti Pemotong PPh Pasal 23

3. 3
Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan Bukti
Potong ( rangkap ke-1 ) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut,
dan kepada Kantor Pelayanan Pajak ( rangkap ke-2 ) saat dilakukannya Pelaporan PPh Pasal
23.
Kembali ke atas
Daftar Istilah PPh Pasal 23
Berikut adalah beberapa istilah yang berhubungan dengan PPh Pasal 23:
Masa Pajak: jangka waktu yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor,
dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu periode tertentu. Umumnya satu masa pajak
adalah satu bulan.
DPP: Dasar Pengenaan Pajak yaitu harga jual pokok sebelum dikenakan pajak.
SPT Masa PPh : Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, yaitu formulir yang
digunakan untuk melaporkan pajak penghasilan.
Objek Pajak : objek yang dikenakan pajak, pada kasus ini, adalah penghasilan tertentu yang
dikenakan pajak. Dengan demikian objek pajak adalah penghasilan yang dikenakan pajak.
PPh : Pajak Penghasilan
Invoice : Faktur ( Pembelian atau Penjualan ) yang berisi informasi transaksi yang terjadi
antara dua pihak.
WP : Wajib Pajak
NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
KPP : Kantor Pelayanan Pajak
DJP : atau Dirjen Pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak