Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
•Transferir como PPT, PDF•
20 gostaram•5,958 visualizações
Dokumen tersebut merupakan peraturan LKPP tentang tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Dokumen ini mengatur tentang definisi KPBU, regulasi yang mengatur KPBU, tata cara pelaksanaan pengadaan badan penyiapan dan badan usaha pelaksana, serta organisasi dan prinsip-prinsip pengadaan yang harus dipenuhi. Dokumen ini bertujuan untuk meng
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Destaque (20)
Semelhante a Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Semelhante a Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 (20)
Mais de Khalid Mustafa
Mais de Khalid Mustafa (15)
Último
Último (20)
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
- 1. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus Diundangkan : 26 Agustus 2015 1 Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
- 2. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus PENDAHULUAN Definisi KPBU kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. 2
- 3. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus REGULASI KPBU: PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK Tata cara Pelaksanaan KPBU Tata cara Pelaksanaan KPBU Perpres 38 / 2015 Tata cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Tata cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembayaran Ketersediaan Layanan Permen Bappenas 4 / 2015 Perka LKPP 19 / 2015 •Permendagri …? / 2015 •PMK ….? / 2015 Badan Penyiapan Badan Penyiapan Badan Usaha Pelaksana Badan Usaha Pelaksana KPBU Dalam Penyediaan Infrastrukur KPBU Dalam Penyediaan Infrastrukur 3
- 4. PERMEN PPN 4 / 2015: TATA CARA PELAKSANAAN KPBU Dokumen : • Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan/Penjaminan • Pelelangan • Perjanjian: KPBU, Penjaminan, Regres • Studi Pendahuluan • Daftar Prioritas Proyek • Prastudi Kelayakan TAHAP I: PERENCANAAN PROYEK KERJASAMA TAHAP II: PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA TAHAP III: TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA 4
- 5. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus AMANAT PERPRES NO.38 TAHUN 2015 Pasal 28 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Seleksi dalam rangka penyiapan KPBU, diatur dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Pelelangan atau Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diatur dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 47 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. 5
- 6. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus Pemerintah Badan Usaha Infrastruktur KPBU LAYAK Teknis Ekonomis Finansial Dukungan Kelayakan Badan Penyiapan 6
- 7. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus 7 Pengadaan Badan Penyiapan Kesepakatan Seleksi Penunjukan Langsung Pelelangan Perka LKPP No. 19/2015 Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
- 8. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus DAFTAR ISI 8
- 9. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus RUANG LINGKUP 9
- 10. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus PRINSIP PENGADAAN 10 Prinsip pengadaan KPBU Efisien Efektif Transparan TerbukaBersaing Adil/Tidak Diskrimin atif Akuntabel
- 11. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus ORGANISASI PENGADAAN PJPKPJPK Tim KPBUTim KPBU Panitia Pengadaan Panitia Pengadaan Berkoordinasi
- 12. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus ORGANISASI PENGADAAN 12 Tugas dan Wewenang : 1.Menganggarkan biaya pengadaan 2.Menetapkan Tim KPBU, Panitia Pengadaan, HPS badan penyiapan, pemenang lelang/seleksi , penunjukan langsung 3.Menyediakan ruang data 4.Memberikan persetujuan dokumen pengadaan dan perubahanya 5.Melaksanakan penjajakan minat pasar 6.Menerbitkan surat pemenang dan surat penunjukan BU pelaksana/ Badan penyiapan 7.Menjawab sanggah 8.Menyatakan proses Prakualifikasi atau pemilihan gagal 9.Menandatangani perjanjian PJPK dibantu Tim KPBU dalam tahap Transaksi hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (financial close), termasuk kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, apabila diperlukan Tugas : 1.Berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan selama proses pengadaan 2.Menyusun KAK untuk pengadaan Badan Penyiapan 3.Membantu PJPK dalam memonitor pelaksanaan pengadaan Tugas dan Wewenang : 1.Menetapkan Dok. Pengadaan setelah persetujuan PJPK 2.Mengelola ruangan data 3.Mengumumkan pelaksanaan pengadaan 4.Menilai kualifikasi peserta 5.Memberikan penjelasan 6.Mengevaluasi dok. penawaran 7.Melakukan optimalisasi teknis pada pelelangan dua tahap 8.Negosiasi 9.Mengusulkan pemenang 10.Mengusulkan penetapan BU melalui penunjukan langsung 11.Berkoordinasi dengan tim KPBU 12.Melaporkan proses pengadaan 13.Menyerahkan dok. Pengadaan kepada simpul KPBU dan PJPK PJPKPJPK Panitia PengadaanPanitia PengadaanTim KPBUTim KPBU
- 13. 13 1. Minimal 5 (lima) orang ,dapat ditambah sesuai kebutuhan; 2. Berasal dari personil instansi sendiri , instansi terkait dan dapat berasal dari personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat; 3. Dalam hal direksi BUMN/BUMD sebagai PJPK, berasal dari personil BUMN/BUMD tersebut; 4. Panitia Pengadaan terdiri dari anggota yang memahami tentang: a) prosedur Pengadaan; b) prosedur KPBU; c) ruang lingkup pekerjaan proyek kerjasama; d) hukum perjanjian dan ketentuan perundang-undangan sektor bersangkutan; e) aspek teknis terkait dengan proyek kerjasama; dan f) aspek bisnis dan finansial terkait dengan proyek kerjasama. 5. Dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan anggota lainnya dan/atau dengan PJPK dan/atau Peserta dalam Pengadaan Proyek KPBU yang sama; dan 6. Menandatangani Pakta Integritas. 1. Minimal 5 (lima) orang ,dapat ditambah sesuai kebutuhan; 2. Berasal dari personil instansi sendiri , instansi terkait dan dapat berasal dari personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat; 3. Dalam hal direksi BUMN/BUMD sebagai PJPK, berasal dari personil BUMN/BUMD tersebut; 4. Panitia Pengadaan terdiri dari anggota yang memahami tentang: a) prosedur Pengadaan; b) prosedur KPBU; c) ruang lingkup pekerjaan proyek kerjasama; d) hukum perjanjian dan ketentuan perundang-undangan sektor bersangkutan; e) aspek teknis terkait dengan proyek kerjasama; dan f) aspek bisnis dan finansial terkait dengan proyek kerjasama. 5. Dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan anggota lainnya dan/atau dengan PJPK dan/atau Peserta dalam Pengadaan Proyek KPBU yang sama; dan 6. Menandatangani Pakta Integritas. Persyaratan Panitia Pengadaan :Persyaratan Panitia Pengadaan :
- 14. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus PERTENTANGAN KEPENTINGAN 14
- 15. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus 15 PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA • Dua tahap spesifikasi Penyediaan Infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas; dan tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis spesifikasi belum dirumuskan karena terdapat variasi inovasi dan teknologi; dan memerlukan diskusi optimalisasi teknis
- 16. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA 16 Nilai Dukungan kelayakan merupakan Parameter Finansial yang dikompetisikan untuk Proyek yang mendapat Dukungan Kelayakan Nilai Dukungan kelayakan merupakan Parameter Finansial yang dikompetisikan untuk Proyek yang mendapat Dukungan Kelayakan
- 17. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA 17 Nilai Dukungan kelayakan merupakan Parameter Finansial yang dikompetisikan untuk Proyek yang mendapat Dukungan Kelayakan
- 18. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA 18
- 19. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA 19 PRAKARSA BADAN USAHA Pemberian kompensasi berbentuk pembelian Prakarsa KPBU, BU Pemrakarsa diperkenankan mengikuti penawaran, dan Dokumen Pengadaan memuat sbb : • membuat surat pernyataan kerahasiaan terkait dengan tidak menggunakan atau mengungkapkan sebagian maupun seluruhnya dari prakarsa untuk tujuan apapun dan dengan siapapun tanpa persetujuan tertulis dari PJPK; • teknologi yang digunakan pada penawaran harus sama dengan prakarsa; • Badan Usaha Pemrakarsa tidak mendapatkan kompensasi apapun; • dalam hal BU Pemrakarsa merupakan anggota konsorsium dalam proses penawaran maka BU Pemrakarsa tidak mengundurkan diri dari keanggotaan konsorsium dalam jangka waktu yang disepakati PJPK; dan • Badan Usaha Pemrakarsa bersedia membeli kembali prakarsa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan apabila memenangkan lelang Bentuk Kompensasi dinyatakan dalam Dokumen Pengadaan
- 20. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA (Jaminan Pengadaan) 20 dapat dikurangi secara bertahap sesuai dengan kemajuan Proyek KPBU sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama
- 21. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus 21 PENGADAAN BADAN PENYIAPAN
- 22. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus PENGADAAN BADAN PENYIAPAN 22
- 23. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus 23 PENUTUP
- 24. 24