1.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
Diundangkan : 26 Agustus 2015
1
Perka LKPP No. 19 Tahun
2015
tentang
Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Badan Usaha
Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur

2.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PENDAHULUAN
Definisi KPBU
kerjasama antara pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk
kepentingan umum dengan mengacu pada
spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya
oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau
seluruhnya menggunakan sumber daya Badan
Usaha dengan memperhatikan pembagian
risiko diantara para pihak.
2

3.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
REGULASI KPBU:
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK
Tata cara
Pelaksanaan KPBU
Tata cara
Pelaksanaan KPBU
Perpres 38 / 2015
Tata cara
Pelaksanaan Pengadaan
Badan Usaha KPBU
Tata cara
Pelaksanaan Pengadaan
Badan Usaha KPBU
Pembayaran
Ketersediaan Layanan
Pembayaran
Ketersediaan Layanan
Permen Bappenas
4 / 2015
Perka LKPP
19 / 2015
•Permendagri …? / 2015
•PMK ….? / 2015
Badan
Penyiapan
Badan
Penyiapan
Badan Usaha
Pelaksana
Badan Usaha
Pelaksana
KPBU Dalam
Penyediaan Infrastrukur
KPBU Dalam
Penyediaan Infrastrukur
3

4.
PERMEN PPN 4 / 2015:
TATA CARA PELAKSANAAN KPBU
Dokumen :
• Persetujuan Prinsip Dukungan
Kelayakan/Penjaminan
• Pelelangan
• Perjanjian: KPBU,
Penjaminan, Regres
• Studi Pendahuluan
• Daftar Prioritas Proyek
• Prastudi Kelayakan
TAHAP I:
PERENCANAAN PROYEK
KERJASAMA
TAHAP II:
PENYIAPAN PROYEK
KERJASAMA
TAHAP III:
TRANSAKSI PROYEK
KERJASAMA
4

5.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
AMANAT PERPRES NO.38 TAHUN 2015
Pasal 28 ayat (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Seleksi dalam rangka
penyiapan KPBU, diatur dalam peraturan lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah.
Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan Usaha
Pelaksana melalui Pelelangan atau Penunjukan Langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diatur dalam peraturan lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan
barang/jasa
pemerintah.
Pasal 47 ayat (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan Usaha
Pelaksana ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah,
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
5

6.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
Pemerintah Badan Usaha
Infrastruktur
KPBU
LAYAK
Teknis Ekonomis Finansial
Dukungan Kelayakan
Badan Penyiapan
6

7.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
7
Pengadaan Badan Penyiapan
Kesepakatan Seleksi
Penunjukan
Langsung
Pelelangan
Perka LKPP No. 19/2015
Pengadaan Badan Usaha
Pelaksana

8.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
DAFTAR ISI
8

9.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
RUANG LINGKUP
9

10.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PRINSIP PENGADAAN
10
Prinsip
pengadaan
KPBU
Efisien
Efektif
Transparan
TerbukaBersaing
Adil/Tidak
Diskrimin
atif
Akuntabel

11.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
ORGANISASI PENGADAAN
PJPKPJPK
Tim KPBUTim KPBU Panitia
Pengadaan
Panitia
Pengadaan
Berkoordinasi

12.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
ORGANISASI PENGADAAN
12
Tugas dan Wewenang :
1.Menganggarkan biaya
pengadaan
2.Menetapkan Tim KPBU,
Panitia Pengadaan, HPS badan
penyiapan, pemenang
lelang/seleksi , penunjukan
langsung
3.Menyediakan ruang data
4.Memberikan persetujuan
dokumen pengadaan dan
perubahanya
5.Melaksanakan penjajakan
minat pasar
6.Menerbitkan surat pemenang
dan surat penunjukan BU
pelaksana/ Badan penyiapan
7.Menjawab sanggah
8.Menyatakan proses
Prakualifikasi atau pemilihan
gagal
9.Menandatangani perjanjian
PJPK dibantu Tim KPBU
dalam tahap Transaksi
hingga tercapainya
pemenuhan pembiayaan
(financial close), termasuk
kegiatan Pengadaan Badan
Usaha Pelaksana, apabila
diperlukan
Tugas :
1.Berkoordinasi dengan
Panitia Pengadaan selama
proses pengadaan
2.Menyusun KAK untuk
pengadaan Badan
Penyiapan
3.Membantu PJPK dalam
memonitor pelaksanaan
pengadaan
Tugas dan Wewenang :
1.Menetapkan Dok. Pengadaan
setelah persetujuan PJPK
2.Mengelola ruangan data
3.Mengumumkan pelaksanaan
pengadaan
4.Menilai kualifikasi peserta
5.Memberikan penjelasan
6.Mengevaluasi dok. penawaran
7.Melakukan optimalisasi teknis
pada pelelangan dua tahap
8.Negosiasi
9.Mengusulkan pemenang
10.Mengusulkan penetapan BU
melalui penunjukan langsung
11.Berkoordinasi dengan tim
KPBU
12.Melaporkan proses pengadaan
13.Menyerahkan dok. Pengadaan
kepada simpul KPBU dan PJPK
PJPKPJPK Panitia PengadaanPanitia PengadaanTim KPBUTim KPBU

13.
13
1. Minimal 5 (lima) orang ,dapat ditambah sesuai kebutuhan;
2. Berasal dari personil instansi sendiri , instansi terkait dan dapat berasal dari
personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat;
3. Dalam hal direksi BUMN/BUMD sebagai PJPK, berasal dari personil
BUMN/BUMD tersebut;
4. Panitia Pengadaan terdiri dari anggota yang memahami tentang:
a) prosedur Pengadaan;
b) prosedur KPBU;
c) ruang lingkup pekerjaan proyek kerjasama;
d) hukum perjanjian dan ketentuan perundang-undangan sektor bersangkutan;
e) aspek teknis terkait dengan proyek kerjasama; dan
f) aspek bisnis dan finansial terkait dengan proyek kerjasama.
5. Dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan anggota lainnya dan/atau dengan
PJPK dan/atau Peserta dalam Pengadaan Proyek KPBU yang sama; dan
6. Menandatangani Pakta Integritas.
1. Minimal 5 (lima) orang ,dapat ditambah sesuai kebutuhan;
2. Berasal dari personil instansi sendiri , instansi terkait dan dapat berasal dari
personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat;
3. Dalam hal direksi BUMN/BUMD sebagai PJPK, berasal dari personil
BUMN/BUMD tersebut;
4. Panitia Pengadaan terdiri dari anggota yang memahami tentang:
a) prosedur Pengadaan;
b) prosedur KPBU;
c) ruang lingkup pekerjaan proyek kerjasama;
d) hukum perjanjian dan ketentuan perundang-undangan sektor bersangkutan;
e) aspek teknis terkait dengan proyek kerjasama; dan
f) aspek bisnis dan finansial terkait dengan proyek kerjasama.
5. Dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan anggota lainnya dan/atau dengan
PJPK dan/atau Peserta dalam Pengadaan Proyek KPBU yang sama; dan
6. Menandatangani Pakta Integritas.
Persyaratan Panitia Pengadaan :Persyaratan Panitia Pengadaan :

14.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PERTENTANGAN KEPENTINGAN
14

15.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
15
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
• Dua tahap
 spesifikasi Penyediaan
Infrastruktur dapat dirumuskan
dengan jelas; dan
 tidak memerlukan diskusi
optimalisasi teknis
 spesifikasi belum dirumuskan
karena terdapat variasi inovasi
dan teknologi; dan
 memerlukan diskusi optimalisasi
teknis

16.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
16
Nilai Dukungan kelayakan
merupakan Parameter
Finansial yang dikompetisikan
untuk Proyek yang mendapat
Dukungan Kelayakan
Nilai Dukungan kelayakan
merupakan Parameter
Finansial yang dikompetisikan
untuk Proyek yang mendapat
Dukungan Kelayakan

17.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
17
Nilai Dukungan kelayakan
merupakan Parameter
Finansial yang dikompetisikan
untuk Proyek yang mendapat
Dukungan Kelayakan

18.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
18

19.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
19
PRAKARSA BADAN USAHA
Pemberian kompensasi berbentuk pembelian Prakarsa KPBU, BU Pemrakarsa
diperkenankan mengikuti penawaran, dan Dokumen Pengadaan memuat sbb :
• membuat surat pernyataan kerahasiaan terkait dengan tidak menggunakan
atau mengungkapkan sebagian maupun seluruhnya dari prakarsa untuk tujuan
apapun dan dengan siapapun tanpa persetujuan tertulis dari PJPK;
• teknologi yang digunakan pada penawaran harus sama dengan prakarsa;
• Badan Usaha Pemrakarsa tidak mendapatkan kompensasi apapun;
• dalam hal BU Pemrakarsa merupakan anggota konsorsium dalam proses
penawaran maka BU Pemrakarsa tidak mengundurkan diri dari keanggotaan
konsorsium dalam jangka waktu yang disepakati PJPK; dan
• Badan Usaha Pemrakarsa bersedia membeli kembali prakarsa sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundangan apabila memenangkan lelang
Bentuk Kompensasi dinyatakan
dalam Dokumen Pengadaan

20.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
(Jaminan Pengadaan)
20
dapat dikurangi secara
bertahap sesuai dengan
kemajuan Proyek KPBU
sebagaimana diatur dalam
perjanjian kerjasama

21.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
21
PENGADAAN BADAN PENYIAPAN

22.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
PENGADAAN BADAN PENYIAPAN
22

23.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan KhususDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
23
PENUTUP

24.
24