[Ringkasan] Dokumen menjelaskan proses persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk tahapan persiapan, metode pemilihan, dan jenis kontrak. Proses persiapan diawali dengan penyusunan rencana umum pengadaan yang menjadi acuan kegiatan selanjutnya.

1. 225
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1

2. 1
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2

3. 1
PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MEMAHAMI PROSES
PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN MELIPUTI:
 Memahami tahapan persiapan dalam Pengadaan Barang /Jasa.
 Memahami metode pemilihan sistem pengadaan barang /jasa.
 Memahami pemilihan penyampaian dokumen penawaran
 Memahami pemilihan metode evaluasi.
 Memahami pemilihan jenis kontrak.
 Melaksanakan penyampaian dokumen penawaran dgn latihan
kelompok
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3

4. • Tahapan persiapan pengadaan barang/jasa 2
1.Menyusun Rencana Umum Pengadaan
• Identifikasi Kebutuhan
• Kebijakan umum PA/ KPA
(Pemaketan, CaraPengadaan, Pengorganisasian)
• Penganggaran Biaya
• KAK
2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan
• Kebijakan Umum PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan
• Penganggaran Biaya
• KAK
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan,
• Spesifikasi Teknis,
PPK
• Penetapan HPS, dan
• Rancangan Kontrak
4. Pemilihan Sistem Pengadaan
5. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan
6. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran ULP/ Pejabat Pengadaan
7. Pemilihan Metode Evaluasi
8. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan
4

5. 1
 Merupakan tahap awal dalam kegiatan
pengadaan barang/ jasa pemerintah,
 Peranannya sangat strategis dan menentukan
 Harus bisa memberikan informasi mengenai
target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya
dan manfaat pengadaan,
 Menjadi acuan kegiatan pengadaan.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5

6. 1
PENGKAJIAN ULANG
PPK ULP/Pejabat Pengadaan
PA/ KPA menerima dan
menyusun dan melaksanakan pemilihan
menetapkan
menetapkan penyedia barang/jasa
• Dokumen Ketetapan
Rencana Umum Rencana Pelaksanaan
Rencana Pengadaan
Pengadaan Pelaksanaan • Kerangka Acuan Kerja
Pengadaan • Harga Perkiraan
Barang/Jasa Sendiri
• Rancangan Kontrak
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6

7. 3
Barang/Jasa Pemerintah yang dibutuhkan
oleh K/L/D/I mencakup jenis, spesifikasi, Diumumkan di Website
Output RUP Oleh PA/KPA
jumlah/volume barang/jasa yang K/L/D/I, Papan
dibutuhkan Pengumuman Resmi dan
Portal Pengadaan Nasional
Menyusun dan Menetapkan Rencana Setelah RKA disetujui
Anggaran dalam DIPA/DPA : biaya paket, DPR/DPRD
honorarium, biaya pengumuman, biaya
penggandaan, dan biaya lainnya Dapat mengumumkan
Pengadaan yang kontraknya
dilaksanakan TA berikutnya.
Kebijakan umum tentang Pemaketan, Cara
Isi Pengumuman paling
Pengadaan, dan Pengorganisasian PBJ kurang:
• Nama dan Alamat
Pengguna Anggaran
Menyusun Kerangka Acuan Kerja, paling • Paket Pekerjaan
sedikit memuat: Uraian kegiatan, waktu • Lokasi pekerjaan
pelaksanaan, spek. Teknis dan perkiraan • Perkiraan biaya
biaya
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 7

8. 1
Semua
Pengadaan
Barang/Jasa
Dapat Melalui
Dilakukan Melalui
Melalui Penyedia
Swakelola
Penyedia
Barang/Jasa
barang/jasa
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 8

9. 5
 Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan
kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I
 Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat
setempat
 Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga
apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko
yang besar
 Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan
 Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk
pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa
 Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di
laboratorium dan pengembangan sistem tertentu
 Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan
 Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri
 Penelitian dan pengembangan dalam negeri
 Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam
negeri
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9

10. 1
4 W- 1H
• Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan
Kerangka • Waktu pelaksanaan yang diperlukan serinci
mungkin dengan memperhatikan batas-batas
acuan kerja tahun anggaran
• Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan
memuat: diadakan
• Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10

11. 2
Menetapkan sebanyak- Nilai paket pekerjaan
banyaknya paket yang bisa < Rp2.500.000.000,00
Memaksimalkan dilaksanakan untuk Usaha diperuntukkan bagi Usaha
penggunaan Mikro dan Usaha Kecil serta Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi kecil dengan tetap koperasi kecil, dengan syarat
produksi dalam memperhatikan prinsip kompetensi teknis yang
negeri efisiensi, persaingan sehat, dibutuhkan untuk
kesatuan sistem, dan kualitas menyelesaikan pekerjaan
kemampuan teknis. dapat dipenuhi
11

12. 2
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12

13. 1
Hal-hal yang dikaji ulang dan
PPK mengundang ULP/Pejabat dibahas meliputi:
Pengadaan dan tim teknis untuk • Pengkajian ulang kebijakan umum
melakukan pengkajian ulang pengadaan
(pembahasan) terhadap • Pengkajian ulang rencana
rencana umum pengadaan 1. penganggaran biaya pengadaan 2.
• Pengkajian ulang KAK
PPK mengajukan usulan
Penyusunan Berita Acara hasil perubahan rencana umum
rapat koordinasi tentang pengadaan kepada
pengkajian ulang rencana PA/KPAberdasarkan berita
umum pengadaan acara pengkajian ulang
3. 4.
rencana umum pengadaan
PA/KPA menetapkan Rencana Umum Pengadaan yang sudah dikaji ulang
5. sesuai dengan kewenangannya
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13

14. 3
Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pengkajian Ulang
Kebijakan Umum Pengadaan :
• Materi yang dikaji terbatas pada kebijakan umum tentang pemaketan
pekerjaan
• Tujuannya meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan
telah mendorong persaingan sehat, efisien, meningkatkan peran usaha
kecil dan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri
• Hasil survei pasar dapat digunakan sebagai dasar pengkajian
• Berdasarkan hasil pengkajian ulang, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan
dapat mengusulkan untuk menggabungkan atau memecah paket
• Penggabungan paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi
pengusaha kecil untuk ikut serta
• Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk
menghindari pelelangan/seleksi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14

15. 3
Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pengkajian Ulang
Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan :
• Materi yang dikaji :
o Rencana biaya paket pekerjaan
• Rencana biaya pendukung pelaksanaan pengadaan
• Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan untuk
memastikan :
o Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan
peruntukan dan jenis pengeluaran; dan
o Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan
dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan
pekerjaan atau biaya paket pekerjaan
o Tersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan
• Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan administrasi
dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan
mengusulkan revisi dokumen anggaran
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15

16. 2
Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pengkajian Ulang
Kerangka Acuan Kerja:
• Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas
• Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan) cukup jelas
• Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa (bukan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa)
cukup jelas
• Spesifikasi teknis barang/jasa cukup jelas
• Total perkiraan biaya pekerjaan cukup
• Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
• Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
• Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan
• Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barang
• Persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti agar tidak
mengarah kepada individu tertentu
• Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang
diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan). Perkecualian untuk pekerjaan yang bersifat rahasia, tidak perlu
analisis tersebut
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16

17. 2
Ketentuan Dalam Pelaksanaan Penetapan Rencana Umum
Pengadaan Setelah Dikaji Ulang
• Apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk merubah Rencana
Umum Pengadaan maka perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada
PA/KPA untuk ditetapkan kembali
• Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat
Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan
permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan
• Putusan PA/KPA bersifat final
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 17

18. 15
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 18

19. • Cara Pengadaan
• Pemaketan
15
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 19

20. 10
Jasa Konsultansi
Pekerjaan Konstruksi
Barang/Jasa Lainnya
• Pelelangan • Pelelangan • Seleksi
Umum Umum Umum
• Pelelangan • Pelelangan • Seleksi
Sederhana Terbatas Sederhana
• Penunjukan • Pemilihan • Penunjukan
Langsung Langsung Langsung
• Pengadaan • Penunjukan • Pengadaan
Langsung Langsung Langsung
• Sayembera/ • Pengadaan • Sayembara
Kontes Langsung
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 20

21. 10
• BARANG ATAU JASA LAINNYA (B/JL)
Penunjukan Langsung Pelelangan Umum
Pada prinsipnya semua pemilihan
KEADAAN TERTENTU : dilakukan melalui metode
 Penanganan darurat Pelelangan Umum
 Pek. Konferensi yang mendadak Pelelangan Sederhana
yang dihadiri Presiden/Wapres
 Pertahanan Negara serta Bernilai paling tinggi
Keamanan dan Ketertiban Rp. 200.000.000,- dan Bila
Masyarakat pekerjaan tidak kompleks
 Pek.spesifik hanya bisa oleh satu
Pemilihan
penyedia Penyedia B/JL
Kontes/ Sayembara
B/JL KHUSUS :
 Pek.berdasarkan tarif resmi yg SAYEMBARA :
ditetapkan pemerintah Proses dan Hasil dari gagasan,
 Pek.kompleks dg teknologi khusus Untuk pengadaan dengan nilai kreatifitas, inovasi, budaya dan
 Distribusi obat/alkes tertentu s.d. Rp.100 juta: metode pelaksanaan tertentu; tidak
 Kendaraan bermotor dengan • Kebutuhan operasional dapat ditetapkan berd Harga Satuan
harga khusus untuk pemerintah • Teknologi sederhana KONTES :
 Sewa penginapan / hotel /ruang • Resiko kecil DAN/ATAU Tidak punya harga pasar
rapat • Usaha perseorangan/ BU kecil Tidak dapat ditetapkan berdasarkan
 Lanjutan sewa gedung / kantor / dan koperasi kecil Harga Satuan
ruang terbuka/ tertutup
Pengadaan Langsung
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 21

22. 10
Pelelangan Umum
Penunjukan Langsung Pada prinsipnya semua pemilihan
dilakukan melalui metode
KEADAAN TERTENTU : Pelelangan Umum
 Penanganan darurat :
• Pertahanan Negara serta
Keamanan dan Ketertiban
Pemilihan Langsung
Masyarakat Bernilai paling tinggi
• Bencana alam/non alam/ Rp. 200.000.000,- dan Bila
sosial; pencegahan
Pemilihan
Penyedia JK pekerjaan tidak kompleks
bencana; kerusakan
sarana/prasarana yng
menghentikan kegiatan
pelayanan publik
 Pek.spesifik hanya bisa oleh
Pelelangan Terbatas
satu penyedia • Untuk pengadaan dengan Pekerjaan Kompleks,
nilai s.d. Rp. 100 juta diyakini jumlah
• Kebutuhan operasional
KONSTRUKSI KHUSUS :
• Teknologi sederhana
Penyedia Terbatas
 Pek.kompleks dg teknologi
• Resiko kecil DAN/ATAU
khusus
• Usaha perseorangan/ BU
 Pasal 38 ayat (5b)
kecil dan koperasi kecil
Pengadaan Langsung
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 22

23. 10
Seleksi Umum Seleksi Sederhana
Pada prinsipnya semua Bernilai paling tinggi
pengadaan harus Rp. 200.000.000 dan Bila
Penunjukan Langsung dengan Seleksi Umum pekerjaan bersifat
sederhana
Penanganan darurat
Penyedia jasa tunggal Pemilihan
Hanya bisa dilakukan Penyedia Jasa
pemegang hak paten Konsultansi Sayembara
Pek. Yang menyangkut
pertahanan/keamanan  Proses dan Hasil dari
dan ketertiban gagasan, kreatifitas,
masyarakat inovasi dan metode
Untuk pekerjaan pelaksanaan tertentu.
konsultansi dengan nilai  Tidak dapat
maksimum 50 juta
ditetapkan
Kebutuhan operasional
K/L/D/I berdasarkan Harga
Satuan
Pengadaan Langsung
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 23

24. 10
Jasa Konsultansi
B/PK/JL
• Gugur • Sistem Kualitas
• Sistem Nilai • Sistem Kualitas
• Sistem dan Biaya
Penilaian biaya • Sistem Pagu
selama umur Anggaran
ekonomis • Sistem Biaya
Terendah
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 24

25. 10
Sistem
Sistem Sistem penilaian
biaya selama
Gugur NIlai umur
ekonomis
• B/PK/JL pada prinsipnya • B/PK/JL yg kompleks, dimana
untuk mencapai kualitas yang Untuk B/PK/JL yang
menggunakan sistem gugur.
diinginkan dapat diperoleh kompleks dan dapat
• Untuk Pekerjaan yang diperkirakan biaya
Metode teknis pelaksanaan dengan metode teknis dan
harga yang bervariasi. operasional , biaya
tidak bervariasi. pemeliharaan serta
• Ketentuan bobot penilaian diketahui umur ekonomis
harga 70-90% dan unsur yg dan nilai sisanya.
Membandingkan dok dinilai dpt dikuantifikasikan
penawaran thd dok Memberikan
lelang dg urutan nilai pada unsur
tahap Memberikan nilai
angka tertentu teknis dan harga
adm,teknis,harga di menurut umur
mana apabila tidak berdasarkan
ketentuan dok ekonomis
memenuhi pada kemudian
setiap tahapan lelang
dikonversi ke
dinyatakan gugur dalam uang.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 25

26. 10
Metode Metoda Metoda
evaluasi evaluasi evaluasi pagu
Kualitas kualitas dan anggaran
biaya
JK yg • Ada standarnya
mengutamakan Output pekerjaan,
kualitas dan/atau • Dapat dirinci dg
waktu penugasan, dan
lingkupnya sulit tepat
biaya dapat
ditetapkan dlm KAK ditentukan dalam KAK. • Anggarannya tidak
melampaui pagu
Kualitas teknis tertentu
terbaik, lalu nego Nilai kombinasi
teknis& biaya terbaik teknis& biaya,
lalu nego teknis& Teknis terbaik dari
biaya penawar=<pagu, lalu
nego teknis& biaya
Metoda pekerjaan sederhana dan standar.
evaluasi
biaya
terendah
Evaluasi dengan cara memilih harga terendah di antara
penawaran yang memenuhi syarat teknis, lalu nego
teknis& biaya
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 26

27. 10
Jasa Konsultansi
Pekerjaan Konstruksi
Barang/Jasa Lainnya
• 1 Sampul • 1 Sampul • 1 Sampul
• 2 Sampul • 2 Tahap • 2 Sampul
• 2 Tahap
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 27

28. 10
Metode Satu 1 Sampul Metode Dua Sampul Metode Dua Tahap
Penyampaian dok penawaran Adm+teknis (sampul I), harga persyaratan adm & teknis 
(adm, teknis, dan harga) yang (sampul II) kemudian sampul I sampul tertutup I
dimasukkan ke dalam 1 (satu) dan II dimasukkan ke dalam harga penawaran  sampul
sampul tertutup kpd sampul penutup dan tertutup II,
ULP/Pejabat Pengadaan disampaikan kpd ULP Disampaikan dalam 2 tahap
• B/J yg standar harganya telah • B/JL pakai sistem nilai atau • B/PK/JL yg kompleks
ditetapkan pemerintah sistem biaya selama umur • B/PK/JL yg memenuhi kriteria
• Jasa konsultansi dg KAK ekonomis kinerja tertentu termasuk
sederhana pertimbangan kemudahan
• JK yg penilaian teknis
pengoperasian dan efisiensi
• B/PK/JL yg spek/volume jelas. terpisah dari penilaian
pemeliharaan peralatan
harga atau bersifat
• Penunjukan Langsung / • B/PK/JL dg beberapa alternatif
Pengadaan Langsung / Kontes / kompleks
penggunaan sistem, desain,
Sayembara dan teknologi.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 28

29. Rekapitulasi Sistem Pengadaan
B/PK/JL 10
Metode Pemilihan Metode Metode Evaluasi Penyampaian
Kualifikasi Dokumen
Pelelangan Umum Prakualifikasi Sistem Nilai/Biaya Umur Eko. 2 Sampul
(B/JL)
Sistem Nilai/Biaya UmueEko. (PK) 2 Tahap
Pascakualifikasi Sistem Gugur 1 Sampul
Pelelangan Terbatas (PK) Prakualifikasi Sistem Nilai 2 Tahap
Pelelangan Sederhana & Pascakualifikasi Sistem Gugur 1 Sampul
Pemilihan Langsung (PK)
Penunjukan Langsung Prakualifikasi Klarifikasi dan Negosiasi 1 Sampul
- (Darurat) Klarifikasi dan Negosiasi 1 Sampul
Pengadaan Langsung - Klarifikasi dan Negosiasi 1 Sampul
Sayembara/Kontes Menggunakan Tim Juri 1 Sampul
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 29

30. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan 10
Metode Pemilihan Metode Kualifikasi Penyampaian Referensi dalam
Dokumen Perpres 54 Tahun 2010
Pelelangan Umum;
 B/JL Prakualifikasi 2 Sampul Pasal 57 ayat (1) huruf a
• B/PK/JL Prakualifikasi 2 Tahap Pasal 57 ayat (1) huruf b
• B/PK/JL Pascakualifikasi 1 Sampul Pasal 57 ayat (1) huruf c
Pelelangan Terbatas (Pek. Prakualifikasi 2 Tahap Pasal 57 ayat (1) huruf b
Konstruksi)
Pelelangan Sederhana & Pascakualifikasi 1 Sampul Pasal 57 ayat (2)
Pemilihan Langsung (Pek.
Konstruksi)
Penunjukan Langsung - (kondisi darurat) 1 Sampul Pasal 57 ayat (3)
Prakualifikasi 1 Sampul Pasal 57 ayat (4)
Pengadaan Langsung - 1 Sampul Pasal 57 ayat (5)
Sayembara/Kontes 1 Sampul Pasal 57 ayat (6)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 30

31. Rekapitulasi Sistem Pengadaan
Jasa Konsultansi 10
Metode Pemilihan Metode Evaluasi Penyampaian Dokumen
Seleksi Umum Berdasarkan Kualitas 2 Sampul
Berdasarkan Kualitas dan Harga 2 Sampul
Berdasarkan Biaya Terendah 1 Sampul
Seleksi Sederhana Berdasarkan Pagu Anggaran 1 Sampul
Berdasarkan Biaya Terendah 1 Sampul
Penunjukan Langsung Klarifikasi dan Negosiasi 1 Sampul
Pengadaan Langsung Klarifikasi dan Negosiasi 1 Sampul
Sayembara Menggunakan Tim Juri 1 Sampul
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 31

32. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan
Jasa Konsultansi oleh Badan Usaha 10
Metode Pemilihan Metode Evaluasi Metode Referensi dalam Perpres
Penyampaian 54 Tahun 2010
Seleksi Umum Kualitas 2 Sampul Pasal 58 ayat (1) huruf a
Kualitas dan Biaya 2 Sampul Pasal 58 ayat (1) huruf b
Biaya Terendah 1 Sampul Pasal 58 ayat (1) huruf c
Seleksi Sederhana Pagu Anggaran/ Biaya 1 Sampul Pasal 58 ayat (2)
Terendah
Penunjukan Langsung Kualitas 1 Sampul Pasal 58 ayat (3)
(Kondisi Darurat)
Penunjukan Langsung Kualitas 1 Sampul Pasal 58 ayat (4)
(Kondisi tidak Darurat)
Pengadaan Langsung Kualitas 1 Sampul Pasal 58 ayat (5)
Sayembara Tim Juri 1 Sampul Pasal 58 ayat (6)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 32

33. Pelaksanaan Pemilihan
Jasa Konsultansi Perorangan 10
Metode Pemilihan Metode Evaluasi Metode Referensi dalam Perpres
Penyampaian 54 Tahun 2010
Seleksi Umum Kualitas 1 Sampul Pasal 58 ay
Pasca kualifikasi Lampiran 4B
Seleksi Sederhana Kualitas 1 Sampul Lampiran 4B
Pasca kualifikasi
Penunjukan Langsung - 1 Sampul Lampiran 4B
(Kondisi Darurat)
Penunjukan Langsung Kualitas 1 Sampul Lampiran 4B
(Kondisi tidak Darurat)
Pengadaan Langsung Kualitas 1 Sampul Lampiran 4B
Sayembara Tim Juri 1 Sampul Lampiran 4B
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 33

34. 15
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 34

35. 1
Mengidentifikasikan
barang/jasa yang
akan diadakan
LANGKAH-
LANGKAH
PEMILIHAN
JENIS KONTRAK
Memilih dan
Mengenali
menetapkan
masing-masing
salah satu jenis
jenis kontrak
kontrak
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 35

36. Penetapan Jenis Kontrak 1
• Lumpsum
• Harga Satuan
Cara Pembayaran • Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
• Turnkey
• Persentase
Pembebanan Tahun • Tahun Tunggal
Anggaran • Tahun Jamak
• Pengadaan Tunggal
Sumber Pendanaan • Pengadaan Bersama
• Payung
Jenis Pekerjaan • Pekerjaan Tunggal
• Pekerjaan Terintegrasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 36

37. 4
• Pengadaan Jasa Konsultansi di Bukti Pembelian Hanya untuk
atas Rp. 50 juta (s.d. 5 juta) pengadaan barang
• Pengadaan Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya di atas
Rp 100 juta
Bukti Kuitansi
Surat Perjanjian Perjanjian (s.d . 10 juta)
• Pengadaan Jasa Konsultansi s.d
Surat Perintah Rp. 50 juta
• Pengadaan Barang/Pek.
Kerja (SPK) Konstruksi/Jasa Lainnya s.d
Rp 100 juta
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 37

38. 15
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 38

39. Metode Penyampaian Dokumen
• 2 kelompok memasukkan penawaran dengan metoda
45 1 sampul dengan mengikuti tata cara yang benar
• 2 kelompok memasukkan penawaran dengan metoda
2 sampul dengan mengikuti tata cara yang benar
• 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya
& ceklis isi dokumen penawaran bandingkan dengan
jawaban kelompok lain
• Simpulkan hal-hal yang menjadi perhatian metode
penyampaian dokumen.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 39

40. 15
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 40