Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
•
14 gostaram•5,548 visualizações
1. Persiapan pengadaan harus matang dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesesuaian rencana dengan anggaran, cakupan pekerjaan, dan jadwal pelaksanaan. 2. Proses pemilihan penyedia perlu dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti kualifikasi peserta, evaluasi penawaran, dan mekanisme penyelesaian sanggahan. 3
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Semelhante a Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ (20)
Mais de Khalid Mustafa
Mais de Khalid Mustafa (20)
Último
Último (14)
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
- 1. Khalid Mustafa • Anggota Dewan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) • Wakil Ketua I DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) • Direktur Firma KM & Partners
- 4. Persiapan Pemilihan Pelaksanaan 1. Kegiatan ”titipan” atau “buangan” 2. Tidak menyusun KAK dengan baik dan benar 3. Tidak menyusun SpekTeknis dengan baik dan benar 1. Pelimpahan Dokumen RPP yang terlalu lama 2. Pengambilan keputusan untuk melakukan pemilihan yang berlarut-larut 3. Proses Evaluasi dan Pembuktian yang lama 4. Lelang gagal 5. Sanggahan dan Pengaduan • Terlambat menerbitkan SPPBJ dan Menandatangani Kontrak • Kelalaian Penyedia • Kelalaian PPK • Keadaan Kahar
- 6. •IK •Kebijakan Umum •RAB •KAK RUP •RKA •DIPA/DPA Anggaran •Kebijakan Umum •RAB •KAK PU RUP •Spek. Teknis •HPS •Rancangan Kontrak RPP •Spek. Teknis •HPS •Rancangan Kontrak PU RPP •Dokumen Pengadaan •Jadwal Pelelangan RPLP 1. Lakukan pengadaan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan 2. Susun pemaketan berdasarkan kesatuan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan 3. Siapkan Anggaran Biaya yang cukup untuk survai lokasi, klarifikasi dan pembuktian, tim teknis/ahli/pendukung/pendamping, serta konsultasi 4. Pastikan 5W + 1H dalam KAK teruraikan dengan baik, khususnya faktor “When” PA/KPA
- 7. •IK •Kebijakan Umum •RAB •KAK RUP •RKA •DIPA/DPA Anggaran •Kebijakan Umum •RAB •KAK PU RUP •Spek. Teknis •HPS •Rancangan Kontrak RPP •Spek. Teknis •HPS •Rancangan Kontrak PU RPP •Dokumen Pengadaan •Jadwal Pelelangan RPLP 1. Pembahasan anggaran harus memperhatikan kepastian penetapan dan pencairan anggarannya 2. Pembahasan melibatkan pihak yang memahami tahapan dan prosedur pengadaan serta pelaksanaan pekerjaan 3. Penyesuaian anggaran harus memperhitungkan faktor 5W + 1H dalam KAK PA/KPA
- 8. •IK •Kebijakan Umum •RAB •KAK RUP •RKA •DIPA/DPA Anggaran •Kebijakan Umum •RAB •KAK PU RUP •Spek. Teknis •HPS •Rancangan Kontrak RPP •Spek. Teknis •HPS •Rancangan Kontrak PU RPP •Dokumen Pengadaan •Jadwal Pelelangan RPLP 1. Pastikan kesesuaian antara DIPA/DPA dengan RUP yang telah disusun oleh PA/KPA 2. Apabila ada penambahan/pengurangan RAB, pastikan tidak akan mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan atau kalau mempengaruhi waktu, telah mempertimbangkan faktor akhir tahun anggaran 3. Apabila ada pekerjaan baru yang sebelumnya belum pernah direncanakan, maka: 1. Lakukan telaaf staf secara komprehensif melibatkan ULP danTimTeknis/Ahli/Pendukung 2. Pastikan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tersisa 3. Sampaikan semua opsi kepada PA/KPA secaraTERTULIS 4. Setiap jawaban PA/KPA minta secaraTERTULIS dan disimpan baik-baik PPK
- 9. •IK •Kebijakan Umum •RAB •KAK RUP •RKA •DIPA/DPA Anggaran •Kebijakan Umum •RAB •KAK PU RUP •Spek. Teknis •HPS •Rancangan Kontrak RPP •Spek. Teknis •HPS •Rancangan Kontrak PU RPP •Dokumen Pengadaan •Jadwal Pelelangan RPLP 1. Susun Spek secara Komprehensif, pastikan Waktu telah dihitung secara jelas dan cermat serta memperhitungkan seluruh kemungkinan 2. Pastikan produsen mampu menyalurkan barang/jasa yang dibutuhkan sesuai jangka waktu 3. Lakukan klarfikasi lapangan apabila perlu 4. Susun HPS secara masuk akal, termasuk pelaksanaan pekerjaan 3 Shift apabila diperlukan 5. Susun rancangan kontrak secara detail, khususnya memperkirakan segala kondisi yang terburuk apabila terjadi keterlambatan dan cara mengatasinya PPK
- 10. •IK •Kebijakan Umum •RAB •KAK RUP •RKA •DIPA/DPA Anggaran •Kebijakan Umum •RAB •KAK PU RUP •Spek. Teknis •HPS •Rancangan Kontrak RPP •Spek. Teknis •HPS •Rancangan Kontrak PU RPP •Dokumen Pengadaan •Jadwal Pelelangan RPLP 1. Lakukan kaji ulang setiap komponen RPP dari PPK secara cermat 2. Pastikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan memenuhi tahun anggaran setelah memperhitungkan jangka waktu pemilihan penyedia 3. Pastikan setiap klausul pada SSUK dan SSKK telah terisi secara detail oleh PPK 4. Apabila hasil kajian menyatakan bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalamTA yang sama, maka: 1. Buat Berita Acara Kaji Ulang dan sampaikan kepada PPK secaraTERTULIS 2. Sampaikan semua opsi secaraTERTULIS 3. Klarifikasi kepada PA/KPA secaraTERTULIS apabila perlu 4. SEMUA jawaban PA/KPA maupun PPK wajib diterima secaraTERTULIS dan disimpan baik-baik Pokja ULP
- 11. •IK •Kebijakan Umum •RAB •KAK RUP •RKA •DIPA/DPA Anggaran •Kebijakan Umum •RAB •KAK PU RUP •Spek. Teknis •HPS •Rancangan Kontrak RPP •Spek. Teknis •HPS •Rancangan Kontrak PU RPP •Dokumen Pengadaan •Jadwal Pelelangan RPLP 1. Susun Dokumen Pengadaan secara cermat tanpa ada hal-hal yang multitafsir, khususnya kejelasan tahapan, kriteria, serta substansi yang dinilai pada saat evaluasi penawaran dan kualifikasi 2. Susun jadwal pelaksanaan pemilihan yang cukup dengan mempertimbangkan waktu bagi peserta untuk mempersiapkan dokumen penawaran 3. Sejak awal sudah memperhitungkan waktu apabila terjadi lelang gagal dan lelang ulang Pokja ULP
- 13. •Pengumuman •Pendaftaran •Penjelasan Awal •Pemasukan •Pembukaan dan Evaluasi •Pembuktian Tengah •Penetapan •Pengumuman Akhir •Sanggahan •Pengaduan Sanggah dan Pengaduan •Evaluasi Ulang •Pemasukan Pawaran Ulang •Batal Lelang Gagal •Isi BAHP BAHP 1. Untuk pengadaan tertentu, pemilihan dapat dilakukan mendahului penetapan anggaran dengan memasukkan klausul tidak akan menuntut pada pengumuman 2. Pengumuman dibuat sejelas mungkin dengan memasukkan kriteria kualifikasi yang sesuai dengan Perpres dan tidak bertujuan diskriminatif 3. Lakukan penjelasan dokumen pengadaan dan bukan menunggu pertanyaan 4. Lakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan
- 14. •Pengumuman •Pendaftaran •Penjelasan Awal •Pemasukan •Pembukaan dan Evaluasi •Pembuktian Tengah •Penetapan •Pengumuman Akhir •Sanggahan •Pengaduan Sanggah dan Pengaduan •Evaluasi Ulang •Pemasukan Pawaran Ulang •Batal Lelang Gagal •Isi BAHP BAHP 1. Pemasukan penawaran dilakukan pada hari kerja dan memberikan kesempatan yang cukup bagi peserta dalam menyusun penawaran serta memberikan waktu agar mereka dapat berkomunikasi dengan produsen 2. Evaluasi dilakukan secara cermat dan tidak tergesa-gesa agar pokja dapat lebih teliti dalam melakukan evaluasi 3. Lakukan pembuktian fisik apabila diperlukan, khususnya terhadap peralatan dan SDM yang amat menentukan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 4. Lakukan pembuktian kepada pendukung penawaran, khususnya kepada kepastian pemenuhan volume pada saat pelaksanaan pekerjaan
- 15. •Pengumuman •Pendaftaran •Penjelasan Awal •Pemasukan •Pembukaan dan Evaluasi •Pembuktian Tengah •Penetapan •Pengumuman Akhir •Sanggahan •Pengaduan Sanggah dan Pengaduan •Evaluasi Ulang •Pemasukan Pawaran Ulang •Batal Lelang Gagal •Isi BAHP BAHP 1. Tetapkan pemenang yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan 2. Kalau ragu, lebih baik diklarifikasi. Kalau setelah diklarifikasi tidak meyakinkan, digugurkan saja dengan alasan yang kuat serta dituangkan dalam berita acara klarifikasi 3. Untuk nilai di atas 100M, penetapan pemenang dilakukan oleh PA setelah terlebih dahulu meminta masukan dari APIP
- 16. •Pengumuman •Pendaftaran •Penjelasan Awal •Pemasukan •Pembukaan dan Evaluasi •Pembuktian Tengah •Penetapan •Pengumuman Akhir •Sanggahan •Pengaduan Sanggah dan Pengaduan •Evaluasi Ulang •Pemasukan Pawaran Ulang •Batal Lelang Gagal •Isi BAHP BAHP 1. Penyedia yang menyanggah bukanlah musuh, melainkan teman yang memperlihatkan potensi permasalahan yang dapat terjadi dikemudian hari 2. Cermati setiap alasan pengajuan sanggahan 3. Jangan malu untuk mengakui apabila memang benar ada kesalahan 4. Apabila ada pengaduan, jangan menunggu diperiksa oleh APIP, lakukan evaluasi internal dengan meminta pendapatTimTeknis/Ahli
- 17. •Pengumuman •Pendaftaran •Penjelasan Awal •Pemasukan •Pembukaan dan Evaluasi •Pembuktian Tengah •Penetapan •Pengumuman Akhir •Sanggahan •Pengaduan Sanggah dan Pengaduan •Evaluasi Ulang •Pemasukan Pawaran Ulang •Batal Lelang Gagal •Isi BAHP BAHP 1. Apabila sanggahan dan/atau pengaduan dinyatakan benar, lakukan klarifikasi penyebabnya dan lakukan tindak lanjut pelelangan gagal 2. Jangan memaksanakan Evaluasi Ulang/Pemasukan penawaran ulang apabila kesalahan terjadi pada RPP dan/atau Dokumen Pengadaan 3. Pastikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan masih memenuhi apabila dilakukan tindak lanjut pelelangan gagal.
- 18. •Pengumuman •Pendaftaran •Penjelasan Awal •Pemasukan •Pembukaan dan Evaluasi •Pembuktian Tengah •Penetapan •Pengumuman Akhir •Sanggahan •Pengaduan Sanggah dan Pengaduan •Evaluasi Ulang •Pemasukan Pawaran Ulang •Batal Lelang Gagal •Isi BAHP BAHP 1. Lengkapi BAHP dengan kronologis sejak pengumuman hingga lelang gagal (apabila terjadi) 2. Prinsip BAHP adalah mampu dipahami oleh siapapun walaupun ybs tidak mengikuti proses pemilihan 3. Lengkapi dengan rekomendasi, termasuk penghentian pengadaan apabila perlu 4. Wajib ditandatangani oleh Pokja ULP, termasuk apabila ada yang berbeda pendapat (Dissenting Opinion)
- 20. 1. Pastikan pemberlakukan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka 2. Pastikan setiap klausul kontrak telah dipahami 3. Boleh mengubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebelum penandatanganan kontrak (Perka LKPP 14/2012) 4. Pastikan yang menandatangani kontrak adalah Direktur atau PihakYang Sah dari Penyedia
- 21. 1. Pastikan para pihak memahami kondisi lokasi pekerjaan pada saat serah terima lapangan (SiteTake Over/STO) 2. Bahas secara mendalam kondisi pekerjaan sebelum mengeluarkan SPMK 3. Apabila pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena lokasi pekerjaan tidak mendukung, maka BATALKAN
- 22. 1. Pastikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada SPMK sesuai dengan Kontrak 2. Pastikan para pihak memahami konsekwensi dari penandatanganan SPMK 3. Pastikan Commencement Of Works (COW) tidak terlalu lama sehingga mengurangi waktu pelaksanaan pekerjaan 4. Apabila penyedia meminta Uang Muka dan telah memenuhi persyaratan, maka segera BERIKAN
- 23. 1. Lakukan Pre Construction Meeting (PCM) !!! 2. Lihat slide berikutnya…
- 24. ¡ Organisasi Kerja (Siapa bertanggung jawab apa dan bagaimana menghubunginya) ¡ Dokumen Kontrak (Cek setiap klausul, apabila ada yang hedak diubah, lakukan) ¡ Jadwal Mobilisasi (Pastikan masuk akal dan sesuai dengan JangkaWaktu yang telah disusun oleh Penyedia) ¡ Tata Cara Pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan (RK3, APD, Akses, dll) ¡ Mutual Check dan Review Design (Cek Shop Drawing) ¡ Penentuan Lokasi Sumber Material, Estimasi, Kuantitas, serta Rencana Pemeriksaan Mutu Material ¡ Prosedur dan Metode Pelaksanaan (Memastikan Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang ditawarkan dipahami oleh para pihak) ¡ Tata Cara Pembayaran dan Kepastian Dokumen Pendukung Pencairan ¡ Dituangkan dalam Berita Acara yang ditandandatangani para pihak yang hadir (PPK, Penyedia, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas,Tim Teknis, dll)
- 25. Apabila Kontrak Kritis Ditangani Secara Baik,Tidak akan ada keterlambatan pekerjaan yang lebih dari 5% pada akhir masa kontrak
- 26. Perubahan Ruang Lingkup Adendum Kontrak Tidak Boleh MelewatiTahun Anggaran Peristiwa Kompensasi Keadaan Kahar Kesalahan Penyedia Perpanjangan Masa Pelaksanaan Pekerjaan Masa Keterlambatan Tanpa Adendum Kontrak *
- 28. ¡ Pelaksanaan Pekerjaan Sesuai Proses ¡ Masa Kontrak Sampai 31 Desember 2018 ¡ Batas Pelaporan SPM-LS tanggal 15 Desember 2018 SPM - LS Masa Kontrak 15 Des 31 Des
- 29. ¡ Paling LambatTanggal 1 Desember, PPK melakukan penilaian progress pekerjaan sesuai dengan kemajuan fisik yang ada dan tertuang pada kontrak. ¡ PPK melakukan penilaian kemampuan penyedia menyelesaikan pekerjaan hingga akhir kontrak. ¡ PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), atas nilai kontrak/ bagian Kontrak yang belum dibayar, kepada PPKAD/BUD; ¡ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas pekerjaan yang sudah diselesaikan; ¡ Jaminan Pembayaran sebesar kontrak/bagian kontrak yang belum selesai ditambah nilai retensi dan denda keterlambatan maksimal (50 hari) sesuai klausul pembayaran pada dokumen kontrak. ¡ PPK membuat Surat pernyataan tentang keabsahan dan bisa dicairkannya jaminan dimana didalamnya PPK bertanggungjawab sepenuhnya apabila jaminan tidak dapat dicairkan. ¡ Pembayaran dilakukan 100% termasuk biaya pemeliharaan.
- 30. ¡ Masa berlaku jaminan sampai dengan akhir kontrak. ¡ Masa pengajuan klaim selama 30 (Tiga Puluh) hari sejak berakhirnya masa laku jaminan. ¡ Diterbitkan oleh Bank Umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan; dan ¡ Bersifat transferable ¡ Surat kuasa (bermeterai cukup) kepada BUD untuk mencairkan jaminan pembayaran. ¡ PPK konfirmasi dan klarifikasi tertulis terkait keabsahan dan bisa dicairkan jaminan kepada penerbit jaminan (bank umum) dilengkapi keterangan tertulis tentang hasil konfirmasi dan klarifikasi dari penerbit jaminan.
- 31. ¡ Membuat Berita Acara SerahTerima (BAST) I kemudian BAST1 diserahkan ke BUD; ¡ Penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan asli; ¡ Jaminan Pelaksanaan dikembalikan ke penyedia ¡ Jaminan Pembayaran dikembalikan ke penyedia ¡ Pembayaran sesuai dengan progres pekerjaan yang dapat dibayar dikurangi denda (bila ada).
- 33. ¡ PPK melakukan penilaian progres pekerjaan sesuai dengan kemajuan fisik yang ada dan tertuang dalam dokumen kontrak dilampiri Berita Acara Kemajuan Fisik disesuaikan daftar simak BUD. ¡ Jaminan pelaksanaan dicairkan & disetor ke kas daerah ¡ Pembayaran sesuai dengan progres pekerjaan yang dapat dibayar dikurangi sisa cicilan uang muka, denda dan kewajiban lain sesuai ketentuan klausul pada dokumen kontrak ¡ Sanksi Daftar Hitam (Black list)
- 34. ¡ Berdasarkan Penelitian PPK ¡ Keterlambatan berasal dari kelalaian penyedia; ¡ Hasil pekerjaan tidak dapat ditunda dan menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan ¡ Penyedia dinilai mampu secara profesional menyelesaikan sisa pekerjaan dalam masa keterlambatan maks. 50 hari kalender.
- 35. ¡ PPK menggunakan opsi memanfaatkan jaminan pembayaran melewati tahun. Meski tidak merugikan keuangan negara namun opsi ini lemah dari dasar hukum yang ada. ¡ PPK melakukan penilaian progres pekerjaan sesuai dengan kemajuan fisik yang ada dan tertuang dalam dokumen kontrak dilampiri Berita Acara Kemajuan Fisik disesuaikan daftar simak BUD.
- 36. ¡ Pembayaran sesuai dengan progres pekerjaan yang dapat dibayar dikurangi sisa cicilan uang muka, denda, jaminan pemeliharaan dan kewajiban lain sesuai ketentuan klausul pada dokumen kontrak ¡ Perpanjangan masa laku Jaminan Pembayaran sampai dengan masa keterlambatan maksimal 50 hari. ¡ PPK melakukan konfirmasi dan klarifikasi tertulis terkait keabsahan dan bisa dicairkannya jaminan kepada penerbit jaminan (bank umum) dilengkapi keterangan tertulis tentang hasil konfirmasi dan klarifikasi dari penerbit. ¡ PPK membuat Surat pernyataan tentang keabsahan dan bisa dicairkannya jaminan pembayaran dimana didalamnya PPK bertanggungjawab sepenuhnya apabila jaminan tidak dapat dicairkan.
- 37. ¡ Surat pernyataan rekanan (bermeterai cukup) yg memuat § Sanggup menyelesaikan pekerjaan 100% § Waktu yg diperlukan utk menyelesaikan pekerjaan (maks 50 hari kalender) § Bersedia dikenakan denda keterlambatan ¡ Perpanjangan masa laku Jaminan Pelaksanaan sampai dengan masa keterlambatan maksimal 50 hari dengan masa klaim 14 hari kerja sejak jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang diberikan berakhir ¡ Dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000/hari selama masa keterlambatan. ¡ Tidak dilakukan perpanjangan masa pelaksanaan jika ada addendum kontrak.
- 38. ¡ PPK menggunakan opsi pembayaran nilai sisa pekerjaan pada APBDTahun Berikutnya. Meski tidak merugikan keuangan negara namun opsi ini harus didasarkan atas regulasi perbup solusi akhir tahun. ¡ PPK melakukan penilaian progres pekerjaan sesuai dengan kemajuan fisik yang ada dan tertuang dalam dokumen kontrak dilampiri Berita Acara Kemajuan Fisik disesuaikan daftar simak BUD.
- 39. ¡ Pekerjaan yang dilanjutkan keTahun Anggaran berikutnya membebani DPA-OPDTahun Anggaran berikutnya (2018). ¡ Dalam hal anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud belum tersedia dalam DPA-OPD Anggaran berikutnya (2019), PA/KPA mengajukan usulan pada APBD Perubahan (2019) untuk mengalokasikan anggaran atas sisa pekerjaan yang dilanjutkan. ¡ Usulan Perubahan APBD 2019 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ¡ Pembayaran dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan yang dapat dibayar dikurangi sisa cicilan uang muka, denda, jaminan pemeliharaan dan kewajiban lain sesuai ketentuan klausul pada dokumen kontrak
- 40. ¡ Dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DPA-OPD pada APBD-Perubahan 2019 atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan; ¡ Rekanan/penyedia harus menyampaikan Surat pernyataan rekanan (bermeterai cukup) yg memuat § Sanggup menyelesaikan pekerjaan 100% § Waktu yg diperlukan utk menyelesaikan pekerjaan (maks 50 hari kalender) § Bersedia dikenakan denda keterlambatan ¡ PA/KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala BPKAD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atas pekerjaan yang akan dilanjutkan padaTahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan;
- 41. ¡ Perpanjangan masa laku Jaminan Pelaksanaan sampai dengan masa keterlambatan maksimal 50 hari dengan masa klaim 14 hari kerja sejak jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang diberikan berakhir ¡ Dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000/hari selama masa keterlambatan.