O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Mengapa Perlu SOP Pengadaan

10.947 visualizações

Publicada em

Presentasi yang menjelaskan mengapa perlu untuk memiliki dan menyusun Standard Operational Procedure (SOP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Publicada em: Governo e ONGs
  • Seja o primeiro a comentar

Mengapa Perlu SOP Pengadaan

  1. 1. Khalid Mustafa Ketua dan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) Pengurus DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
  2. 2.  Setiap pekerjaan yang dapat menimbulkan resiko harus dilakukan dengan prosedur yang ketat dan tetap untuk meniadakan atau mengurangi resiko/kesalahan  Apabila pilot tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan, maka pesawat akan jatuh dan banyak penumpang menjadi korban.  Bila dokter tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur, maka pasien dapat meninggal atau cacat.  Bila pemadam kebakaran tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur, maka dapat menimbulkan banyak korban jiwa dan materi.  Pengadaan juga mengandung resiko (mendapat komplain dari masyarakat, terkena sanksi hukum, barang/jasa tidak sesuai kebutuhan) jadi harus memiliki prosedur yang jelas.
  3. 3. Lupa mengikuti prosedur baku (Perpres dan Perka LKPP)  Perbuatan melawan hukum  Penyalahgunaan wewenang Kegiatan tidak terdokumentasi  Tidak dapat mempertanggungjawabkan keputusan/kebijakan Dokumen tidak standar Pekerjaan berulang/tumpang tindih
  4. 4. PBJ merupakan kegiatan berulang yang seharusnya dapat dibakukan Mengurangi kesalahan prosedur Mengurangi kesalahan dokumentasi Mempermudah pejabat baru untuk melaksanakan/melanjutkan pekerjaan Mempermudah Audit
  5. 5. • Tidak ada Pedoman Perencanaan yang baku untuk memisahkan N dan W • Tidak ada kaitan data aset dan penghapusan dengan perencanaan • Tidak ada alur yang jelas tentang target dan waktu penyusunan perencanaan • Tidak ada reward and punishment yang jelas • Tidak sinkron antara perencanaan dan penganggaran khususnya terhadap aturan Pengadaan • RUP tidak disusun oleh PA/KPA
  6. 6. • Anggaran tidak berdasarkan kepada perencanaan awal • Penyesuaian anggaran tidak memperhatikan kebutuhan dan posisi pengadaan • Anggaran ditetapkan bukan pada awal tahun anggaran • Anggaran perubahan tidak memperhatikan perencanaan dan kebutuhan waktu pelaksanaan • Terjadi kesalahan pada jenis belanja
  7. 7. • Penyusunan Spek. Teknis dan HPS tidak didasarkan pada perencanaan dan tidak didokumentasikan • Tidak ada rancangan kontrak • Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai • Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai • Pelaksanaan pekerjaan tidak dikendalikan • Serah terima pekerjaan tidak berdasarkan kontrak dan kondisi pekerjaan • Dokumen pencairan tidak sinkron dengan dokumen pengadaan
  8. 8. SOP
  9. 9.  Ruang Lingkup SOP  Seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi; atau  Berdasarkan Eselon/Satuan Kerja  Organisasi Pelaksana  Kesiapan dan Kaitan dengan Organisasi lain (Perencanaan, Keuangan, Hukum dan Organisasi, Kepegawaian, dll)  Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan  Unit Layanan Pengadaan  Dasar Hukum
  10. 10. SOP  SOP Rencana Umum Pengadaan  Identifikasi Kebutuhan, Penyusunan KAK dan RAB, Penetapan Organisasi Pengadaan  Pembahasan Kegiatan dan Anggaran  Penyusunan dan Pengumuman RUP  Kaji Ulang RUP  SOP Rencana Pelaksanaan Pengadaan  Penyusunan Spesifikasi Teknis  Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri  Penyusunan Rancangan Kontrak  Permintaan Pemilihan Penyedia
  11. 11. SOP  SOP Rencana Pemilihan Penyedia  Kaji Ulang RPP  Penyusunan Dokumen Pengadaan  SOP Swakelola  Swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran  Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain  Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
  12. 12. SOP  SOP Pemilihan Penyedia  Pengadaan Langsung Menggunakan Bukti Pembelian (dibawah 10 Juta)  Pengadaan Langsung Menggunakan Kuitansi (dibawah 50 Juta)  Pengadaan Langsung Menggunakan SPK (dibawah 200 Juta)  Penunjukan Langsung Tidak Darurat  Pelelangan Umum Pascakualifikasi  Pelelangan Umum Prakualifikasi  Seleksi Umum Badan Usaha  Seleksi Umum Perorangan
  13. 13. SOP  SOP Pemilihan Penyedia  Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung  Sayembara/Kontes  Lelang Gagal  Sanggahan dan Sanggahan Banding  Pengaduan  Somasi dan Permasalahan Hukum PBJ  SOP Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima  SPPBJ  Penandandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak)/SPK  Penerbitan SPMK/Surat Pesanan
  14. 14. SOP  SOP Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima  Pengendalian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi  Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi  Adendum Kontrak  Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan  SOP Pembayaran Pekerjaan  Penagihan  Pembuatan Berita Acara Pembayaran  Penerbitan SPM dan SP2D  Pembayaran Pada Akhir Tahun Anggaran
  15. 15.  Menetapkan Organisasi Penanggung Jawab Penyusun SOP  Membentuk Tim Penyusun dengan persyaratan:  Wajib memahami setiap tahapan pekerjaan  Terdiri atas unsur perencanaan, pengadaan, keuangan, dan pengawasan  Studi Banding ke Insitusi Lain yang sudah mapan dalam menerapkan SOP (Contoh: KPK)  Koordinasi dan Komunikasi dengan LKPP  Sosialisasi  Monitoring dan Evaluasi  Review/Perbaikan SOP (minimal setahun sekali)
  16. 16. www.khalidmustafa.info HP: 08170909035 Pin BB: 2AF759E2

×