Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

•

56 gostaram•66,645 visualizações

Dokumen tersebut membahas perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini didasari arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan serta hasil rapat kabinet. Perubahan mencakup penyederhanaan prosedur, penggunaan e-marketplace, dan penambahan metode pengadaan seperti repeat order dan e-reverse auction.

Governo e ONGs

Khalid Mustafa
• Anggota Dewan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
• Pengurus DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Khalid
M
ustafa1. Latar Belakang
2. Hasil RapatTerbatas Kabinet
3. Pokok Perubahan
4. Hal-Hal Baru
5. Hal-HalYang Berubah

Hal-hal yang melandasi berubahnya Perpres

Khalid
M
ustafa1. Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan
percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan
penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Keputusan Presiden No. 11Tahun 2016 tenytang Program
Penyusunan Peraturan PresidenTahun 2016,
mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan
pada tahun 2016
3. Tindak lanjut hasil RapatTerbatas Kabinet pada tanggal 29
Desember 2016 yang membahas mengenai Revisi
Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Khalid
M
ustafa1. Tujuan Pengadaan
2. Agen Pengadaan
3. Konsolidasi Pengadaan
4. Pelaksanaan Penelitian
5. Pengecualian
6. Layanan Penyelesaian Sengketa
7. Swakelola
8. E-marketplace Pemerintah
9. Repeat Order
10. E-Reverse Auction
11. PekerjaanTerintegrasi

Khalid
M
ustafa1. Perubahan Istilah
2. Perubahan Definisi
3. Perubahan Pengaturan

www.khalidmustafa.info
HP/WA: 08170909035

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

04 tindak lanjut-temuan-bpkYonk Leto

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahMassaputro Delly TP

22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptxWardatulJamilah1

POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany

Pengadaan Jasa KonsultansiKhalid Mustafa

PAPARAN SIPD DIRJEN PENATAUSAHAAN NET.pdfKANTORCAMATGEMARANG

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa

Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo

Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1Massaputro Delly TP

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho

SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015Dani Setiawan

Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaSujatmiko Wibowo

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman

8. tata cara evaluasi penawaranFachrurrazie Fachrurrazie

Perkembangan Politik Di DaerahMassaputro Delly TP

Pembeda sp, sop, spm, sppmuhamad wahyudin

Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Dadang Solihin

Mekanisme pembentukan peraturan daerahArdi Susanto

Materi 6 persiapan pbj - versi 4Nurul Angreliany

pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahyudi prihanto

Mais procurados (20)

04 tindak lanjut-temuan-bpk

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx

POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021

Pengadaan Jasa Konsultansi

PAPARAN SIPD DIRJEN PENATAUSAHAAN NET.pdf

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)

Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)

Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)

SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015

Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

8. tata cara evaluasi penawaran

Perkembangan Politik Di Daerah

Pembeda sp, sop, spm, spp

Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004

Mekanisme pembentukan peraturan daerah

Materi 6 persiapan pbj - versi 4

pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah

Semelhante a Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

perka lkpp nomor 1 tahun 2015Denny Septiawan

Sosialiasi dan Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 pengadaan barang dan jasa ...Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

PERKA LKPP NO 2 TH 2015Sigih Setiono

Perka lkpp ttg ulpIsmed Nur

Perpres no 70 th 2012 newbiancamulus

Aturan UMUM _"Pelatihan PTK-007- Revisi 04".Kanaidi ken

Semelhante a Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (6)

perka lkpp nomor 1 tahun 2015

Sosialiasi dan Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 pengadaan barang dan jasa ...

PERKA LKPP NO 2 TH 2015

Perka lkpp ttg ulp

Perpres no 70 th 2012 new

Aturan UMUM _"Pelatihan PTK-007- Revisi 04".

Mais de Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa

Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKhalid Mustafa

Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa

Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa

Telegram kapolri tentang penanganan tipikorKhalid Mustafa

Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Khalid Mustafa

Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Khalid Mustafa

Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Khalid Mustafa

3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJKhalid Mustafa

Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Khalid Mustafa

Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa

Peranan PA dan KPA dalam PBJKhalid Mustafa

Mengapa Perlu SOP PengadaanKhalid Mustafa

Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Khalid Mustafa

Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Khalid Mustafa

Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Khalid Mustafa

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa

Mais de Khalid Mustafa (20)

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...

Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona

Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018

Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Telegram kapolri tentang penanganan tipikor

Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010

Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015

Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015

3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ

Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)

Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015

Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010

Peranan PA dan KPA dalam PBJ

Mengapa Perlu SOP Pengadaan

Permen PU Nomor 14 Tahun 2013

Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)

Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)

Último

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3

RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77

Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443

Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

1. Khalid Mustafa • Anggota Dewan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) • Pengurus DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

2. Khalid M ustafa1. Latar Belakang 2. Hasil RapatTerbatas Kabinet 3. Pokok Perubahan 4. Hal-Hal Baru 5. Hal-HalYang Berubah

3. Hal-hal yang melandasi berubahnya Perpres

4. Khalid M ustafa1. Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Keputusan Presiden No. 11Tahun 2016 tenytang Program Penyusunan Peraturan PresidenTahun 2016, mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016 3. Tindak lanjut hasil RapatTerbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas mengenai Revisi Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

11.

12. Khalid M ustafa1. Tujuan Pengadaan 2. Agen Pengadaan 3. Konsolidasi Pengadaan 4. Pelaksanaan Penelitian 5. Pengecualian 6. Layanan Penyelesaian Sengketa 7. Swakelola 8. E-marketplace Pemerintah 9. Repeat Order 10. E-Reverse Auction 11. PekerjaanTerintegrasi

13. Khalid M ustafa Pasal 4

14. Khalid M ustafa Pasal 14

15. Khalid M ustafa Pasal 21

16. Khalid M ustafa Pasal 62

17. Khalid M ustafa Pasal 61

18. Khalid M ustafa Pasal 85

19. Khalid M ustafa Pasal 18, 23, 47

20. Khalid M ustafa Pasal 70

21. Khalid M ustafa Pasal 41

22. Khalid M ustafa Pasal 50

23. Khalid M ustafa Pasal 3

24.