Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan perdesaan Indonesia dengan fokus pada revitalisasi pembangunan perdesaan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tahapan perkembangan desa dan program pembangunan, serta sasaran pembangunan perdesaan hingga tahun 2019."
2. Outline Paparan
2
RPJP PEMBANGUNAN PERDESAAN
REVITALISASI PEMBANGUNAN PERDESAAN : ACUAN
POKOK UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TAHAPAN PERKEMBANGAN DESA DAN SPM DALAM
PEMBANGUNAN DESA
STRUKTUR PROGRAM UNTUK PEMBANGUNAN
PERDESAAN
4. PEMBANGUNAN PERDESAAN :
1. Pengembangan agroindustri padat pkerja;
2. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya
3. Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang
kegiatan produksi untuk menciptakan keterkaitan fisik,
sosial dan ekonomi;
4. Peningkatan akses informasi, pemasaran, lembaga
keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi;
5. Pengembangan social capital dan human capital;
6. Intervensi harga dan kebijakan perdagangan pro
pertanian;
7. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah
perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah
perdesaan didorong secara sinergis.
4
TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025
(UU NO. 17 TAHUN 2005)
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
YANG LEBIH MERATA DAN
BERKEADILAN
MEWUJUDKAN BANGSA YANG
BERDAYA SAING
PEMBANGUNAN PERDESAAN :
1. Peningkatan efisiensi, modernisasi, nilai tambah sektor
primer (pertanian, kelautan dan pertambangan);
2. Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan untuk
pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan;
3. Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan,
mendukung, dan mengamankan untuk pengembangan
perdesaan;
4. Mengembangkan sektor keuangan untuk meningkatkan
akses pendanan bagi keluarga miskin di perdesaan;
5. Untuk pelayanan transportasi di daerah perbatasan,
terpencil, dan perdesaan dikembangkan sistem
transportasi perintis yang berbasis masyarakat
(community based) dan wilayah.
RPJMN 4 (2020-2024)RPJMN 1 (2005-2009)
Menata kembali NKRI,
membangun Indonesia
yang aman dan damai, yang
adil dan demokratis,
dengan tingkat
kesejahteraan yang lebih
baik.
RPJMN 2 (2010-2014)
Memantapkan penataan
kembali NKRI,
meningkatkan kualitas
SDM, membangun
kemampuan iptek,
memperkuat daya saing
perekonomian
RPJMN 3 (2015-2019)
Memantapkan
pembangunan secara
menyeluruh dengan
menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang tersedia,
SDM yang berkualitas, serta
kemampuan IPTEK
Mewujudkan masya-rakat
Indonesia yang mandiri,
maju, adil dan makmur
melalui percepatan
pembangunan di segala
bidang dengan struktur
perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan
kompetitif
5. Skala Prioritas RPJMN 2015-2019
DALAM RPJPN 2005-2025
BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH
RPJMN
(2015-2019)
Memantapkan pem-
bangunan secara
menyeluruh dengan
menekankan pem-
bangunan
keunggulan
kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan iptek
Makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan
menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi, dan
kemitraan, semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi
dan otonomi daerah.
Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin mantap
Melalui daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan; untuk
mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi,
dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan
SDA; Diimbangi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan
didukung meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku
masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas
penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.
Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dgn rencana tata ruang
Melalui berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi;
Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien, serta
mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik.
Pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan,
terutama untuk mendukung pembangunan pertanian
5
7. Isu Strategis Pembangunan Desa :
Pembangunan Lintas Kementerian/Lembaga
melalui Pendekatan Kewilayahan
• UU No 6 tahun 2014 tentang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan,
yaitu „Desa membangun‟ dan „membangun Desa‟ yang diintegrasikan
dalam perencanaan Pembangunan Desa, untuk Desa yang Maju,
Mandiri, Sejahtera. Tujuan pembangunan Desa Pembangunan Desa
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi
lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.
• Bab IX tentang Pembangunan desa dan Pembangunan Kawasan
Perdesaan, Ps 79: bahwa RPJM Desa adalah satu-satunya dokumen
perencanaan di desa.
• Bab VIII tentang Keuangan Desa dan Aset Desa, Ps 72 dan Ps 74: adanya
kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa
dan melaksanakan belanja pembangunan desa.
7
8. 8
Tahapan Perkembangan Desa
PEMBANGUNAN PERDESAAN
Bab III Ps 7 tentang Penataan Desa:
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota mengevaluasi tingkat
perkembangan (pemerintah) desa
9. Isu-isu Strategis Pembangunan Desa
1. Masih tingginya keterisolasian wilayah perdesaan
a) Pelayanan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, dan telekomunikasi masih terbatas
b) Ketersediaan prasarana energi masih terbatas
2. Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa
a) Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan
b) Masih rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan dalam partisipasi ekonomi, partisipasi publik,
partisipasi politik.
c) Berkurangnya lahan usaha untuk kemandirian pangan
3. Keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum
a) Rendahnya pelayanan pendidikan dasar-menengah di perdesaan
b) Rendahnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat perdesaan
c) Rendahnya pelayanan sanitasi dan air bersih di perdesaan.
4. Belum optimalnya tata kelola desa dan peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan
pembangunan desa
a) Belum adanya peraturan pendukung untuk pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga
pelaksanaan UU ini belum bisa terlaksana dengan optimal
b) Masih lemahnya kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan
c) Belum memadainya data desa riil yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan
pembangunan desa sebagai amanat pelaksanaan UU No 6/ 2014 Tentang Desa
9
10. Isu-isu Strategis (2)
5. Belum optimalnya penataan ruang kawasan perdesaan serta kerentanan sumber
daya alam dan lingkungan hidup
a) Masih tingginya konversi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian
b) Kurangnya law enforcement terhadap lahan pertanian berkelanjutan
c) Tingginya angka kerusakan sumberdaya alam
d) Semakin signifikannya angka pencemaran terhadap lingkungan hidup yang membahayakan
kehidupan masyarakat perdesaan.
6. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur dalam mendorong keterkaitan Desa-
Kota.
a) Masih belum optimalnya ketersediaan jalan poros desa, jalan produksi, dan jembatan
penghubung antardesa serta antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat.
b) Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran
c) Kondisi geografis yang sangat beragam menuntut masyarakat di tingkat perdesaan juga
menyesuaikan diri dalam menggunakan moda transportasi sesuai dengan kondisi tempat
hunian
10
12. Variabel dan Indikator Pembangunan Desa
(berdasarkan data tersedia (Podes))
Aspek Kebutuhan
Dasar (kualitas SDM)
•Pendidikan
•Kesehatan
•Ekonomi
(terkait
kemiskinan)
Infrastruktur
Dasar
•Jalan
•Listrik/Energi
•Telekomunikasi
•Air Bersih
Sarana Dasar
•Perumahan
•Sarana
pendidikan
•Sarana
kesehatan
•Sarana dan
moda
transportasi
•Sarana
Pemasaran
•Media
Informasi
•Lembaga
Keuangan
Pelayanan
Umum
•Keamanan
/Ketentraman
•Kesehatan
Lingkungan
(fasilitas
jamban,
sanitasi)
•Tenaga medis
•Tenaga
pendidik
Penyelenggaraan
Pemerintah Desa
•Ketersediaan
SDM Perangkat
Desa
•Ketersediaan
dokumen
pembangunan
desa
13. Pengelompokkan
“Perkembangan Desa”
Desa Tertinggal
• Tertinggal
• Swadaya
• Siaga Pratama
• Rawan Pangan
Desa
Berkembang
• Swakarya
• Siaga Madya
• Pangan (tumbuh dan
Berkembang)
Desa Mandiri
• Mandiri Energi
• Mandiri Pangan
• Swasembada
• Siaga Mandiri
14. Tujuan dan Manfaat
“Perkembangan Desa”
1. Merumuskan ukuran-ukuran kinerja/pencapaian
pembangunan desa;
2. Merumuskan kendala-kendala yang dihadapi dalam
pembangunan desa;
3. Membantu merumuskan kebijakan/program prioritas
dalam pembangunan desa;
4. Membantu merumuskan/menentukan
Kementerian/Lembaga yang terkait dalam
pembangunan desa;
5. Membantu dalam merumuskan target (jumlah, lokus,
dan fokus) pembangunan desa; dan
6. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi
keberhasil pelaksanaan pembangunan desa.
15. Sasaran Pembangunan Desa
Tahun 2015 dan Tahun 2019
15
Tahapan Pembangunan Desa Indikator Baseline
(2014)
Target Capaian
(2015)
Target Capaian
(2019)
Berkurangnya Desa Tertinggal
(Desa Tertinggal, Desa-desa di
kawasan perbatasan dan pulau-
pulau terluar pada umumnya)
Desa
Swadaya
75%
(Saat ini ada
± 54.750 desa)
65%
(harus tersisa
± 47.450 desa)
Target
7.300 desa
40%
(harus tersisa
± 29.200 desa)
Target
18.250 desa
Desa Berkembang
(Bisa bertahan dari guncangan
ekonomi)
Desa
Swakarya
20%
(saat ini ada
± 14.600 desa)
25%
(harus tersisa
± 18.250 desa)
Target
3.650 desa
40%
(harus tersisa
± 29.200 desa)
Target
10.950 desa
Meningkatnya Desa Mandiri
(Berketahanan pangan, mampu
bertahan dari guncangan
ekonomi dan mendukung
perekonomian kawasan lain)
Desa
Swasembad
a
5%
(saat ini ada
± 3.650 desa)
10%
(harus tersisa
± 7.300 desa)
Target
3.650 desa
20%
(harus tersisa
± 14.600 desa)
Target
7.300 desa
16. Sasaran Pembangunan Desa
Tahun 2015 (1)
16
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa
1) Terlaksananya penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa dan Indeks Desa
2) Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan
sosial-ekonomi masyarakat perdesaan dan membuka keterisolasian daerah perdesaan
3) Meningkatnya ketersediaan pelayanan umum, pelayanan dasar minimum, peningkatan
akses dan ketersediaan sarana prasarana transportasi, perumahan, permukiman,
sanitasi dan air bersih, listrik, energi, komunikasi, jalan dan irigasi di perdesaan
4) Meningkatnya fasilitasi keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan
masyarakat adat, termasuk meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan
Sasaran I
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa
Sasaran Wilayah : Desa Tertinggal (± 54.750 desa)
Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2025
Target 65%
7.300 desa
60% 55% 50% 18.250 desa
17. Sasaran Pembangunan Desa
Tahun 2015 (2)
17
Mewujudkan tata kelola pedesaan yang optimal
1) Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan dalam peningkatan tata kelola desa termasuk
penyiapan regulasi pendukung UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
2) Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam
pelayanan publik dan penyusunan perencanaan pembangunan desa
3) Meningkatnya tata kelola desa dalam penyediaan data desa
Sasaran II
2. Mewujudkan tata kelola pedesaan yang optimal
Sasaran Wilayah : Desa Berkembang dan Desa Mandiri (± 18.250 desa)
Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2025
Target Desa
Berkembang
25%
3.650 desa
28% 35% 38% 40%
10.950 desa
Desa Mandiri 10%
3.650 desa
12% 15% 18% 20%
7.300 desa
18. Sasaran Pembangunan Desa
Tahun 2015 (3)
18
Sasaran III
3. Mendorong terciptanya desa yang berkelanjutan
Sasaran Wilayah : Desa Mandiri (± 3.6500 desa)
Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2025 2045
Target 10%
3.650 desa
13% 15% 18% 20%
7.300 desa
36.500 desa
3. Mendorong terciptanya desa yang berkelanjutan
a) Terlaksananya penetapan indikator desa berkelanjutan sebagai acuan dalam mewujudkan
pembangunan desa yang berkelanjutan
b) Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan dalam peningkatan kesadaran pemerintah dan
masyarakat dalam penataan ruang kawasan perdesaan
c) Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan dalam peningkatan kesadaran pemerintah dan
masyarakat dalam peningkatan kemandirian pangan serta pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan serta
berwawasan mitigasi bencana.
d) Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan melalui fasilitasi dan
pembinaan dalam pengembangan ekonomi perdesaan, melalui bantuan
permodalan/kredit, peningkatan kesempatan berusaha, penyediaan sarpras produksi-
pengolahan-pemasaran
19. Sasaran Pembangunan Desa
Tahun 2015 (4)
19
Sasaran IV
4. Mendorong Keterkaitan desa-kota
Sasaran Wilayah : Desa Mandiri (± 3.650 desa)
Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2025 2045
Target 10%
3.650 desa
13% 15% 18% 20%
7.300 desa
36.500 desa
Mendorong Keterkaitan desa-kota
a) Mendorong penyediaan jalan poros desa, jalan produksi, dan jembatan penghubung
antardesa serta antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat
b) Mendorong penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran
c) Berkembangnya 10 Pusat Kawasan Perkotaan Baru menjadi Pusat Pertumbuhan dan Embrio
Kota Kecil dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan
d) Berkembangnya 30 persen pusat kawasan Agropolitan/Minapolitan menjadi embrio Kota
Kecil.
20. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KAWASAN PERDESAAN (1)
1. Membuka isolasi daerah dalam rangka menyetarakan pelayanan publik, meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat perdesaan
a) Membangun sarana prasarana transportasi
b) Membangun sarana prasarana komunikasi
c) Membangun pusat-pusat pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan sumber energi
terbarukan dari sumberdaya lokal (non PLN), yang menyediakan energi untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi dan produksi, menuju kemandirian energi di perdesaan.
2. Menekan tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan
a) Mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan perekonomian berbasis potensi
wilayah, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi sosial-budaya melalui
pendampingan berkelanjutan.
b) Membangun mekanisme subsidi bagi kegiatan produktif
c) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perdesaan dan perbaikan sistem tata kelola,
melalui penyediaan infrastruktur pasar desa dan mengembangkan sistem informasi dan
tata kelola pasar desa.
3. Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan.
a) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan jumlah tenaga pendidik
b) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dan jumlah tenaga medis
c) Meningkatkan ketersediaan permukiman, sanitasi serta air bersih di perdesaan.
20
21. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KAWASAN PERDESAAN (2)
4. Mewujudkan tata kelola perdesaan yang optimal
a) Mempersiapkan peraturan pendukung yang lebih operasional untuk pelaksanaan UU
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
b) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, dan lembaga-
lembaga kemasyarakatan melalui pelatihan-pelatihan maupun bimbingan teknis.
c) Mengumpulkan dan mengkompilasikan data desa yang dapat digunakan sebagai dasar
dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa.
5. Meningkatkan optimalisasi tata ruang perdesaan serta kerentanan sumber daya alam dan
lingkungan hidup
a) Mengembangkan law enforcement tata ruang perdesaan di daerah.
b) Mengembangkan mekanisme insentif kepada daerah (petani) yang berhasil menekan
konversi lahan pertanian.
c) Menciptakan mekanisme kelembagaan land bank system.
6. Mendorong keterkaitan desa-kota
21
23. No Isu Strategis Sasaran Tahun
2015
Kebijakan dan Strategi
Tahun 2015
Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Sasaran
Wilayah
1 Keterisolasian desa
Pemenuhan SPM
Desa
Membuka isolasi desa Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat
Desa dalam pembangunan desa., Penyusunan
dan Fasilitasi:
1. Data base kelompok desa
2. Grand strategi desa
3. Fasilitasi dan monitoring
Desa
Tertinggal
2 Kemiskinan dan
pengangguran
Menekan tingkat
kemiskinan dan
kerentanan ekonomi di
perdesaan
Fasilitasi Pemberdayaan dan Kualitas SDM
Masyarakat Desa,
Fasilitasi Pemberdayaan Adat Dan Sosial Budaya
Masyarakat
3 Keterbatasan
pemenuhan SPM
Meningkatkan
ketersediaan pelayanan
umum dan pelayanan
dasar minimum di
perdesaan
Pemenuhan SPM perdesaan: pendidikan,
kesehatan, permukiman, air bersih, sanitasi.,
melalui Penyusunan dan Fasilitasi:
1. Penyusunan indeks pembangunan desa
2. Sinkronisasi SPM di perdesaan
4 Tata kelola desa dan
peran kelembagaan
desa
Mewujudkan Tata
Kelola Desa yang
optimal
Mewujudkan tata kelola
perdesaan yang optimal
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan , melalui
enyusunan PP dan Fasilitasi:
1. Penguatan aparatur Pemdes
2. Penguatan kelembagaan Pemdes
3. Penguatan perencanaan dan keuangan
Pemdes
Desa
berkembang
dan Desa
Mandiri
5 Penataan ruang
kawasan perdesaan
dan kerentanan
SDA-LH
Mendorong
terciptanya desa
yang berkelanjutan
Meningkatkan
optimalisasi tata ruang
perdesaan dan
kerentanan SDA-LH
Fasilitasi Pengelolaan Penataan Ruang dan
Lahan Desa, rehabiltasi dan penghijauan lahan
kritis, dan adaptasi bencana.
Desa
Mandiri
6 ketersediaan
infrastruktur dalam
mendorong
keterkaitan Desa-
Kota.
Mendorong
Keterkaitan desa-
kota
Mendorong keterkaitan
desa-kota
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
Perdesaan, kelembagaan ekonomi, dan
industrialisasi perdesaan
Desa
Mandiri
25. Kerangka Pendanaan
25
UU No.6 Tahun
2014 Tentang
Desa
desa memiliki kewenangan lebih besar
dalam kesatuan kewenangan, perencanaan,
penganggaran, dan pelaksanaan
pembangunan di desa berdasar asas
Rekognisi dan Subsidiaritas
BAB VIII KEUANGAN DESA DAN ASET DESA PASAL 72
Sumber pendapatan Desa:
1) hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain
pendapatan desa
2) alokasi APBN
3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota
4) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kab/Kota
5) Bantuan keuangan dari ABPD Provinsi dan APBD Kab/Kota
6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat
7) lain-lain pendapatan desa yang sah
implikasi
26. Kerangka Pendanaan
Beberapa implikasi dari penetapan skema
keuangan ke desa ini terhadap perencanaan
desa secara keseluruhan diantaranya :
1. Diperlukan penguatan konsolidasi dana
pembangunan untuk desa di tingkat
nasional;
2. Pembangunan desa harus dilakukan
melalui skema pendanaan yang
berkesinambungan; diperlukan skema
penyaluran dan pengawasan dana hingga
ke desa;
3. Pembangunan dilaksanakan dengan
mengalokasikan dana pembangunan
desa sesuai dengan beban dan kapasitas
desa;
4. Penggunaan dana pembangunan di Desa
harus akuntabel dan transparan.
26
27. Usulan Solusi
• Mempersiapkan pemanfaatan porsi alokasi
desa dari dana transfer daerah kabupaten/kota
(identifikasi program dan kapasitas desa)
• Mempersiapkan pemanfaatan porsi APBN
(pemenuhan secara bertahap) :
• Mengidentifikasi program/kegiatan
kementerian/lembaga yang diimplementasikan
di tingkat desa, misal PNPM Mandiri
(Kemendagri dan Kementerian PU)
• Mempersiapkan peraturan pelaksanaan dari
Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa
• Perlu dibentuk tim kecil untuk mendalami
ketiga butir tersebut
Pendapatan Desa Bersumber dari Alokasi APBN
Pasal 72 ayat (2)
Alokasi anggaran APBN untuk Desa bersumber
dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan
program yang berbasis Desa secara merata dan
berkeadilan.
Penjelasan
Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya
langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh
perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah
(on top) secara bertahap.
Pasal 72 ayat (1) huruf b:
Pendapatan desa bersumber dari alokasi APBN
Penjelasan
“Anggaran bersumber dari APBN tersebut”
adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa
dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD
Kabupaten/Kota yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaran pemerintahan,
pembangunan, serta pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan.
28. Kerangka Regulasi
Isu Strategis Kerangka regulasi
Optimalisasi tata ruang
perdesaan
a. Implementasi pengaturan tata ruang perdesaan dan Peraturan pemerintah
tentang penataan ruang kawasan perdesaan
b. Kebijakan insentif bagi daerah (petani) yang mempertahankan lahan
pertaniannya
c. Kajian tentang Land Bank untuk penyelamatan lahan pertanian.
Sarana dan Prasarana a. Pengembangan pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya,
dan sumber energy terbarukan lainnya dari sumberdaya lokal (non PLN), yang
menyediakan energi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi,
menuju kemandirian energi di perdesaan.
b. Sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, dan telekomunikasi yang
membuka keterisolasian daerah.
Kemiskinan dan
Pengangguran
a. Ekonomi perdesaan yang khas berbasiskan sumberdaya alam dan sosial-
budaya lokal
b. Kelembagaan jaminan sosial bagi warga miskin di perdesaan
c. Mekanisme subsidi bagi kegiatan produktif
d. Kelembagaan jaminan sosial bagi warga miskin di perdesaan
e. Mekanisme subsidi bagi kegiatan produktif
Standar pelayanan
umum dan pelayanan
dasar minimum
Standar Pelayanan Perdesaan (SPD) untuk mengakomodasi kondisi geografis
perdesaan yang memerlukan pelayanan khusus.
28
