Hutan Desa

1. Serial: BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
Hutan Desa
Oleh: Arief Tajalli dan Dwi P. Lestari

2. SKENARIO PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
VISI
HUTAN LESTARI
MASYARAKAT SEJAHTERA
STRATEGI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DI
SEKITAR KAWASAN HUTAN
KEBIJAKAN
PEMBERIAN AKSES SDH
PENINGKATAN KAPASITAS
MASYARAKAT / DESA
PROGRAM
HUTAN DESA (HD)
HUTAN KEMASYARAKATAN
(HKm)

3. SOLUSI :
Pemberdayaan
masyarakat
disekitar
kawasan hutan
melalui HD
TUJUAN AKHIR:
1. Kesejahteraan masyarakat / desa meningkat
2. Meningkatnya kesadaran untuk pelestarian
SDH sebagai modal pembangunan desa
3. Terbangunnya desa mandiri yg didukung
SDH lestari
4. Pemberdayaan ekonomi desa
DAMPAK :
1. Kondisi kehidupan sosial kurang kondusif untuk
pelestarian SDL/H
2. Laju kerusakan hutan tinggi 1.08 Jt Ha/th
3. Terjadinya konflik tenurial yg rumit
4. kesempatan mengelola SDH terbatas
5. Ekonomi desa kurang berkembang dan kesejahteraan
rendah
• Memberi akses SDH ke
masyarkat /desa
• Peningkatan kapasitas SDM
untuk mengelola, mengurus
dan memperoleh manfaat
SDH
KONDISI SOSIAL EKONOMI :
1. Luas Hutan di Indonesia : 137 jt ha
2. Total jumlah desa disekitar kawasan hutan 25.383 desa (jumlah penduduk 48.8 jt
jiwa, 10.2 jt jiwa diantaranya katagori miskin)
3. Penguasaan sumber daya Lahan dan Hutan (SDL/H) lebih banyak oleh
perusahaan besar (Perkebunan, HTI, HPH dan pertambangan, dll

4. TUJUAN LAIN
Menekan laju deforestasi
Mengacu pada UU no. 41/1999
(Kehutanan), pasal 5 mengenai HUTAN
DESA
PermenHut P.49/Menhut-II/2008
diperbarui menjadi PermenHut
no. P53/2011

5. HUTAN DESA (HD)
1. Permenhut No. p.49/2008 jo
P.53 /2011
2. Perdirjen BPDAS PS NO. P.11/ 2010
a. Penetapan Areal Kerja HD
b. Penetapan Hak Pengelolaan HD
c. Fasilitasi kelembagaan dan Pengembangan
Usaha Ekonomi Produktif
Pemberian Akses SDH
Peningkatan Kapasitas desa (SDM, Kelembagaan
Teknologi, Pasar, Modal dll)
KEMENHUT
• UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
• PP NO. 6 TAHUN 2007
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA BERBASIS SDH
• Lembaga Pengelola
Hutan Desa (LPHD)
• Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes)
LANDASAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN HUTAN DESA

6. • Hutan negara yang berada di kawasan desa, yang belum dibebani izin/hak
pengelolaan dan dimanfaatkan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat
desa
• Hutan Negara yang dikelola oleh masyarakat setempat melalui lembaga
desa yang pemanfaatan utamanya untuk peningkatan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat desa
Kades a/n
Desa
Calon
Areal Kerja
HD
Bupati /
Walikota
MENH
UT
VERIFIKASI
GUBERNUR
LEMBAGA DESA
SK HPHD
SK PAK HD
PENGERTIAN HUTAN DESA

7. 1. PERSYARATAN
LOKASI
2. PELAKSANA HUTAN
DESA
4. PEMANFAATAN &
PENGEMBANGAN
USAHA
3. PRINSIP HUTAN
DESA
5. HAK DAN
KEWAJIBAN
Hutan lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) yang belum
dibebani izin pemanfaatan lain dan berada dalam wilayah
administrasi desa
Lembaga Desa ditetapkan dengan Perdes. Diarahkan menjadi
BUMDes.
Anggota HD adalah semua warga desa
Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan
Bukan hak kepemilikan tapi hak mengelola
Tidak dapat dipindahtangankan atau diagunkan
Jangka Waktu 35 tahun
HAK : Mendapatkan dan memanfaatkan fasilitas, HHK, HHBK,
Jasa Lingkungan
KEWAJIBAN : Melaksanakan penataan batas, menyusun
rencana pengelolaan, melaksanakan pengelolaan,
perlindungan, pengamanan hutan
Hutan Lindung : HHBK (rotan, madu, bambu, pala, porang,
durian dll) dan Jasa Lingkungan (air, mikro hidro, wisata alam
dll)
Hutan Produksi : HHK (hasil hutan kayu), HHBK, Jasa
Lingkungan
PENGERTIAN HUTAN DESA (Lanjutan)

8. Pengelolaan Hutan desa  35 tahun, disetujui oleh Gubernur melalui
Bupati/ Walikota, dilakukan evaluasi paling lama setiap 5 tahun sekali.
Hutan desa dapat diberikan di areal Hutan Lindung & Hutan
Produksi yang berada dalam administrasi desa bersangkutan.
Pengelolaan hutan desa diprioritaskan bagi mereka yang
telah memanfaatkan hutan dan yang tergolong dalam
katagori miskin, dibuatnya lembaga desa (BUMDes).
Sistem kelembagaan prinsipnya untuk 3 desa/ kelurahan,
mencakup seperangkat aturan bersama, prilaku bersama
dan untuk tujuan bersama.
BUMDes berpedoman pada PerDes tentang Pengelolaan
hutan desa yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan
Desa.
PENGERTIAN HUTAN DESA (Lanjutan)

9. Pengelolaan Hutan Lindung dalam hutan desa hanya bisa
dimanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dari
hutan tersebut. Contoh : Rotan, Madu, buah-buahan
Apabila dalam pengelolaan hutan desa terdapat Hutan Alam dan
ataupun Hutan Tanaman yang berpotensi hasil hutan kayu, lembaga
desa dapat mengajukan IUPHHK Hutan Alam dalam hutan desa dan
atau IUPHHK Hutan Tamanan dalam hutan desa, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan hasi hutan
kayu pada Hutan Alam dan Hutan tanaman,
Pemungutan biasanya dibatasi paling banyak 50m³ tiap lembaga
desa/tahun
PENGERTIAN HUTAN DESA (Lanjutan)

10. PROSES PEMANENAN HUTAN DESA
Yang mendapat izin usaha kayu :
• Regulasi : P. 51/Menhut-II/2006 dan P. 55/Menhut/2006  verifikasi
asal usul kayu berdasarkan jenis Hutan Desa yang diperoleh.
• Mempermudah dan menyederhanakan persyaratan administrasi dari
asal-usul kayu dari huta desa, dengan memberikan wewenang kepada
Kepala Desa.
Kepala Desa :
• Mengeluarkan dokumen pengangkutan dari hutan kemasyarakatan dengan
SKAU (surat keterangan asal usul kayu)  ada 15 jenis kayu menurut P.33/
Menhut/2007
• Jenis kayu lainnya mengeluarkan dokumen SKKB (surat keterangan kayu
bulat) disertai dengan cap tambahan kode : KR (kayu rakyat)  dikeluarkan
oleh kabupaten, dengan disertai pembuktian hak kepemilikan lahan.

11. FASILITASI PENGEMBANGAN HUTAN DESA
SIAPA YANG
MEMFASILITASI
HUTAN DESA ?
 Pemkab/Kota
 Pem Prop
 Pusat
 Pihak lain (Swasta, BUMN
Lembaga Keuangan ,
Perguruan Tinggi,
Lembaga Penelitian)
1. Penyusunan rencana
Pengelolaan HD
2. Pembentukan / penguatan
Kelembagaan Usaha
3. Pengembangan usaha
4. Peningkatan Kapasitas SDM
(diklat)
5. Pendampingan
6. Bantuan Sarana dan
teknologi
7. Pemasaran pasar dan akses
modal
JENIS FASILITASI
HUTAN DESA ?

12. RENCANA KERJA HUTAN DESA
(RKHD)
Rencana pengelolaan :
• Kondisi umum
• Kelola Kawasan Hutan Desa
o Penataan areal kerja Hutan Desa
o Potensi areal kerja Hutan Desa
• Kelola Usaha Hutan Desa
o Pengembangan usaha
o Rencana Perlindungan Hutan
• Kelola Kelembagaan Hutan Desa
• Kelola sumber daya Manusia Hutan Desa

13. RENCANA KERJA TAHUNAN HUTAN DESA
(RKTHD)
Rencana Tata Batas Areal Kerja
Rencana Penanaman
Rencana Pemeliharaan
Rencana Pemanfaatan
Rencana Perlindungan
Pengembangan Kelembagaan
Pengembangan SDM

14. POTENSI HUTAN DESA
Pro Jobs (menciptakan lapangan pekerjaan)
Pro Poor (Meningkatkan pendapatan masyarakat)
Pro Growth (Pengembangan industry kecil olahan HHK dan HHBK)
Pro Environment (Perbaikan Lingkungan)
Pro Green Economy (Mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan kritis)
Mendorong kemandirian desa
Potensi hutan desa sebagai pengungkit pengembangan ekonomi
desa antara lain:

15. Permasalahan dan Tantangan
• Pemberian hak kelola (HPHD) oleh Gubernur relatif lambat
• Belum memadainya SDM LPHD
• Dukungan pendanaan dari Pemda kurang
• Belum ada dukungan akses modal dan pasar sehingga pengembangan usaha belum
berjalan dengan baik masi perlu fasilitasi yang intensif
• Masyarakat desa yang berada didalam dan sekitar hutan butuh ruang untuk bisa eksisten
secara ekonomi, budaya, sosial dan politik (Kemiskinan)
• Lahan pertanian dan perkuminan yang berada dala kawasan hutan (Konflik), kurangnya
akurasi dan tidak ada partisipasi pada skala peta
• Status legalitas lahan kawasan hutan yang diklaim masyarakat sebagi lahan milik pribadi
dengan menggunakan bukti SPPT (pembayaran pajak) sebagai titel alas hak
• Konflik kebijakan
• Proses penetapan & perizinan Hutan Desa panjang dan rumit dampak biaya tinggi  perlu
penyederhanaan
• Keadilan distribusi agar terdistribusi secara adil hingga ke seluruh level sosial ekonomi
masyarakat desa

16. PERCEPATAN PENINGKATAN EKONOMI DESA MELALUI HUTAN DESA
1. Percepatan Implementasi MoU antara Kemenhut dg Kemendagri
2. Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Kewirausahaan
3. Penyediaan akses modal melalui Fasilitasi dana bergulir, (BLU)
4. Fasilitasi sarana prasarana produksi untuk pengembangan usaha
ekonomi produktif
5. Fasilitasi Kemitraan