Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Faktur Pajak harus memuat informasi tentang pengusaha kena pajak, pembeli, jenis barang atau jasa, dan pajak yang dipungut.

1. LOGO
Faktur Pajak
Instruktur :
Taripar Doly, SE.,MM

2.  Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa
Kena Pajak. (Pasal 1 angka 23 UU No. 42 Tahun 2009).
 Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak yang
meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada
pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa
Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.
(Pasal 1 ayat (5) Per-24/PJ/2012 sebagaimana diubah dengan PER-
17/PJ/2014)
Pengertian
Faktur Pajak

3. Faktur Pajak
BUKTI PUNGUTAN PAJAK
PENYERAHAN
BKP/JKP
YG. DIBUAT
OLEH PKP
ATAS
FAKTUR PAJAK
( PASAL 1 ANGKA 23 )

4. Jenis Faktur Pajak
JENIS FAKTUR PAJAK
FAKTUR PAJAK
(Bentuk dan Isinya sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU
PPN dan diatur dalam PER-24/PJ/2012 stdtd PER-
17/PJ/2014)
FAKTUR PAJAK GABUNGAN
Pasal 13 ayat (2) UU PPN
DOKUMEN TERTENTU DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
(Pasal 13 ayat 6 UU PPN, Direktur Jenderal Pajak dapat
menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan
dengan Faktur Pajak. PER-10/PJ/2010 perubahan I PER-
67/PJ/2010 dengan Perubahan II PER-27/PJ/2011) dan Perubahan
III PER-33//PJ/2014

5. Dokumen Tertentu
Dipersamakan Dengan Faktur Pajak

6. Dokumen Tertentu
Dipersamakan Dengan Faktur Pajak

7. SYARAT
Minimal harus memuat:
a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
b. Nama dan alamat penerima dokumen;
c. NPWP dalam hal penerima dokumen adalah sebagai WPDN;
d. Jumlah satuan barang apabila ada;
e. Dasar Pengenaan Pajak;
f. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.
Syarat Dokumen Tertentu
Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
DOKUMEN TERTENTU DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
(Pasal 13 ayat 6 UU PPN, Direktur Jenderal Pajak dapat
menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan
dengan Faktur Pajak. PER-10/PJ/2010 perubahan I PER-
67/PJ/2010 dengan Perubahan II PER-27/PJ/2011) dan Perubahan
III PER-33//PJ/2014

8. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk
setiap :
 penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
• Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha
• Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
• Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan semula Tidak Untuk
Diperjualbelikan
 penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf c; (Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
yang dilakukan oleh Pengusaha)
 ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau (ekspor Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak)
 ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf h. (ekspor Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena
Pajak)
Kewajiban Membuat Faktur pajak
Pasal 13 ayat (1)

9.  Dalam hal terjadi penyerahan BKP/JKP, Pengusaha
Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP dan/atau
JKP wajib :
 memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan
 memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak.
 Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau
berbeda dengan faktur penjualan.
 Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan
atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur
Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak
Penjelasan Atas
Kewajiban Membuat Faktur pajak

10. Saat Pembuatan Faktur Pajak
Pasal 13 ayat 1 A UU No 42 Tahun 2009
Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan
JKP
Saat penerimaan pembayaran dalam hal
penerimaan pembayaran terjadi sebelum
penyerahan BKP dan/atau JKP
Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal
penyerahan sebagian tahap pekerjaan
Saat lain yang diatur dengan PMK
Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara
Pemerintah sebagai Pemungut PPN & Penyerahan BKP karakteristik
tertentu

11.  Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur
Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan
kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang
sama selama 1 (satu) bulan kalender.
 Faktur Pajak tsb harus dibuat paling lama pada akhir
bulan penyerahan
Faktur Pajak Gabungan
Pasal 13 ayat (2) UU No 42 Th 2009
 Pengusaha Kena Pajak diperkenankan membuat Faktur
Pajak gabungan paling lama pada akhir
bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak meskipun di dalam bulan
penyerahan telah terjadi pembayaran baik sebagian
maupun seluruhnya.

12. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak kepada
pengusaha B pada tanggal 1, 5, 10, 11, 12, 20,
25, 28, dan 31 Juli 2010, tetapi sampai dengan
tanggal 31 Juli 2010 sama sekali belum ada
pembayaran atas penyerahan
tersebut, Pengusaha Kena Pajak A
diperkenankan membuat 1 (satu) Faktur Pajak
gabungan meliputi seluruh penyerahan yang
dilakukan pada bulan Juli, yaitu paling lama
tanggal 31 Juli 2010.
Contoh 1

13.  Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal
2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29 dan 30 September 2010.
Pada tanggal 28 September 2010 terdapat pembayaran
oleh Pengusaha B atas penyerahan tanggal 2
September 2010. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A
menerbitkan Faktur Pajak gabungan, Faktur Pajak
gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2010 yang
meliputi seluruh penyerahan yang terjadi pada bulan
September.
Contoh 2

14.  Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal
2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29, dan 30 September 2010.
Pada tanggal 28 September 2010 terdapat pembayaran
atas penyerahan tanggal 2 September 2010 dan
pembayaran uang muka untuk penyerahan yang akan
dilakukan pada bulan Oktober 2010 oleh Pengusaha B.
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A menerbitkan Faktur
Pajak gabungan, Faktur Pajak gabungan dibuat pada
tanggal 30 September 2010 yang meliputi seluruh
penyerahan dan pembayaran uang muka yang dilakukan
pada bulan September.
Contoh 3

15.  Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan
tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit
memuat:
a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang
menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang
Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian,
dan potongan harga;
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur
Pajak.
Keterangan yang Harus Dimuat
Pasal 13 ayat (5) UU No 42 th 2009

16.  Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat
digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak
Masukan.
 Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar
serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh
Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya.
 Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas
Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan
Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas
Barang Mewah.
 Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan
dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai
yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f
Penjelasan Keterangan yang Harus Dimuat
Pasal 13 ayat (5) UU No 42 th 2009

17. PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
nama PKP atau pejabat/pegawai yang berhak
menandatangani Faktur Pajak disertai dengan
contoh tandatangannya, dengan melampirkan fotokopi
kartu identitas pejabat/pegawai penandatangan Faktur
Pajak yang sah yang telah dilegalisasi pejabat yang
berwenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling
lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan
pejabat/pegawai tersebut mulai melakukan
penandatanganan Faktur Pajak.
Pemberitahuan Penandatangan Faktur Pajak
(Pasal 13 Per-24/PJ/2012)

18.  Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan
dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak.
 Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak dapat dibuat
sebagaimana contoh pada
 Lampiran IA  Rp
 Lampiran IB  valas
Bentuk Ukuran Faktur Pajak

19.  Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh
Pengusaha Kena Pajak.
 Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap
yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :
 Lembar ke-1, disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak
atau penerima Jasa Kena Pajak.
 Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang
menerbitkan Faktur Pajak.
 Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari 2, maka harus
dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar
Faktur Pajak yang bersangkutan.
Pengadaan Faktur Pajak

20.  Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai dengan
keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-
Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya, serta ditandatangani
oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk
menandatanganinya.
 Dalam hal diperlukan, Pengusaha Kena Pajak dapat menambahkan
keterangan lain dalam Faktur Pajak selain keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Tahun 1984
dan perubahannya.
 Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau
tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh
PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur
sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak
merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap (Pasal 1 Poin 9 Per-24).
 Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Tidak
Lengkap merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh
pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

21. PP No. 1 tahun 2012
sejak saat Faktur
Pajak seharusnya
dibuat
PKP dianggap tidak
menerbitkan Faktur Pajak
PPN tidak dapat dikreditkan
sebagai Pajak Masukan
Faktur
Pajak
Dibuat
> 3 Bulan
Bukan
Faktur Pajak
Faktur Pajak Terlambat

22. 22
PP No. 1 tahun 2012
Saat penyerahan
= saat pembuatan
FP
Februari Maret5 Jan 5 Apr
FP > 5 AprilFP terlambat diterbitkan
- Sanksi 2% x DPP
- PM dapat dikreditkan oleh
Pembeli
FP terlambat
diterbitkan
- Sanksi 2% x DPP
- PM tidak dapat
dikreditkan oleh
Pembeli
FP > 5 Jan s.d 4 April
Ilustrasi
Faktur Pajak Terlambat

23.  Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak
dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur
Pajak sebagaimana ditetapkan.
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

24. 0 0 0 . 0 0 0 – 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
Berlaku sd. 31 Maret 2013
Kode Transaksi
Kode Status
Tahun Penerbitan
Nomor Urut
Nomor Seri FPKode FP
Kode Cabang

25. Kode Transaksi :
01-kepada Selain Pemungut PPN
02-kepada Pemungut Bendaharawan
03-kepada Pemungut PPN lainnya
04-yg mnggnkn DPP Nilai Lain kpd Selain Pemungut PPN
05-tidak digunakan sejak 1 April 2010
06-penyerahan Lainnya kpd Selain Pemungut PPN
07-yang PPN-nya TDP kpd Selain Pemungut PPN
08-yg dibbskan dr pengenaan PPN kpd Selain Pemungut
PPN
09-pnyrhn Aktiva pasal 16 D kpd Selain Pemungut PPN
Kode Status :
0 – Normal
1 - Penggantian
Keterangan
KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
Berlaku sd. 31 Maret 2013 (PER-13/PJ/2010)

26. 0 0 0 . 0 0 0 – 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
Berlaku sejak 1 April 2013 (PER-24/PJ/2012 stdtd PER-17/PJ/2014)
Kode Transaksi
Kode Status
Nomor Seri FP

27. Kode Transaksi :
01- kepada Selain Pemungut PPN
02- kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah
03- kepada Pemungut PPN lainnya (Selain Bendahara Pemerintah)
04- yg menggunakan DPP Nilai Lain kpd Selain Pemungut PPN
05- tidak digunakan sejak 1 April 2010
06- penyerahan Lainnya kpd Selain Pemungut PPN (Khusus Pasal 16E)
07- yang PPN-nya mendapat fasilitas Tidak Dipungut atau
Ditanggung Pemerintah (DTP)
08- yg PPN dibebaskan dari pengenaan PPN kepada Selain Pemungut
PPN
09- penyerahan Aktiva pasal 16 D kpd Selain Pemungut PPN
Kode Status :
0 – Normal
1 – Penggantian
Catatan : Dalam hal diterbitkan Faktur Pajak pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka Kode Status yang
digunakan Kode Status '1‘.
Keterangan
KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
Berlaku sejak 1 April 2013 (PER-24/PJ/2012 stdtd PER-17/PJ/2014)

28. Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu:
a. 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi;
b. 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status; dan
c. 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak.
Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit.Kantor
Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan akan memberikan nomor seri Faktur Pajak ke PKP sesuai dengan
tata cara yang telah ditentukan dimulai dari Nomor Seri 900-13.00000001 untuk Faktur Pajak yang diterbitkan
tanggal 1 April 2013. Untuk tahun 2014 akan dimulai dari nomor seri Faktur Pajak 000- 14.00000001
demikian seterusnya.
Contoh penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagai berikut:
010.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPNnya
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), Faktur Pajak Normal (bukan Faktur Pajak Pengganti), dengan nomor seri
900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri pemberian dari Direktorat Jenderal Pajak.
011.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang
melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan status Faktur Pajak Pengganti. Faktur Pajak Pengganti
diterbitkan dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri Faktur Pajak yang diganti.
Keterangan
KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
Berlaku Sejak 1 April 2013

29. PERMOHONAN KODE AKTIVASI DAN PASSWORD
Permohonan Kode Aktivasi Dan Password

30. PERMOHONAN NOMOR SERI FAKTUR
Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

31.  Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai
dengan keterangan dalam Faktur Pajak Undang-Undang
PPN Tahun 1984 dan perubahannya, dan pengisiannya
sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada
Faktur Pajak dipersamakan dengan Faktur Pajak. (Pasal 14
Per-24/PJ/2012).

32. Bentuk Dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian
Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena
Pajak Pedagang Eceran
PER - 58/PJ/2010
1 Januari 2011
PKP Pedagang Eceran

33.  Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang selanjutnya disebut
PKP PE adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha
atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
dengan cara sebagai berikut :
◦ melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau
langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat
konsumen akhir lainnya;
◦ dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada
konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis,
pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
◦ pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi
jual beli dilakukan secara tunai dan penjualan langsung
menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung
membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.
Faktur Pajak Bagi PKP Pedagang Eceran
(PER-58/PJ/2010)

34.  Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap
penyerahan Barang Kena Pajak.
 Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang
Eceran paling sedikit harus memuat keterangan :
◦ nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak;
◦ jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan;
◦ jumlah Harga Jual yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak
Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah;
◦ Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; dan
◦ kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
 Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang
Eceran dapat berupa: bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi,
atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis
 Kode dan nomor seri Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha
Kena Pajak Pedagang Eceran dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan
sendiri oleh PKP PE.
Faktur Pajak Bagi PKP Pedagang Eceran
(PER-58/PJ/2010)

35.  Faktur Pajak dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) rangkap yang
peruntukannya masing-masing sebagai berikut :
 Lembar ke-1 : disampaikan kepada pembeli Barang Kena.
 Lembar ke-2 : untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur
Pajak.
 Faktur Pajak dianggap telah dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih
dalam hal Faktur Pajak tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang
terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan
untuk disobek atau dipotong.
 Lembar ke-2 Faktur Pajak dapat berupa rekaman Faktur Pajak
dalam bentuk media elektronik, yaitu sarana penyimpanan data,
antara lain: diskette, Digital Data Storage (DDS) atau Digital Audio
Tape (DAT) dan Compact Disc (CD).
Faktur Pajak Bagi PKP Pedagang Eceran
(PER-58/PJ/2010)

36.  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak pabrikan atau
distributor yang dalam kegiatan usahanya melakukan
penjualan secara eceran (memiliki outlet) tersebut di
atas, atas penyerahan Barang Kena Pajak secara
eceran tersebut Pengusaha Kena Pajak dapat membuat
Faktur Pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut
Faktur Pajak Bagi PKP Pedagang Eceran
(PER-58/PJ/2010)

37. Kondisi-Kondisi
Faktur Pajak
Faktur Pajak
Atas Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian,
atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat
keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, PKP yang
menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan
Faktur Pajak pengganti.
Atas Faktur Pajak yang hilang, baik PKP yang
menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur
Pajak tersebut dapat membuat copy dari arsip Faktur
Pajak.
Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, PKP yang
menerbitkan Faktur Pajak harus melakukan
pembatalan Faktur Pajak .

38. Faktur Pajak Pengganti
Faktur Pajak
Pengganti
Atas permintaan PKP pembeli atau penerima JKP atau atas
kemauan sendiri, PKP penjual atau pemberi JKP membuat
Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak,
salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan.
Pembetulan Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau
salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara
menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain
dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti.
Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti
dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak
yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
yang telah ditetapkan
Faktur Pajak Pengganti atas permintaan karena rusak, salah
dalam pengisian diisi berdasarkan keterangan yang
seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang rusak,
salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan.
Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri
Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak
yang diganti. Sedangkan tanggal Faktur Pajak Pengganti
diisi dengan tanggal pada saat Faktur Pajak Pengganti
dibuat.
Faktur Pajak Pengganti dibubuhkan cap yang mencantumkan
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak serta tanggal Faktur Pajak
yang diganti. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap
tersebut seperti contoh di atas. Kode dan Nomor Seri serta
tanggal Faktur Pajak yang diganti dapat diisi dengan cara
manual.
Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya
kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya
kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut.
Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa
Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya
Faktur Pajak yang dilakukan penggantian dengan
mencantumkan nilai dan/atau keterangan yang
sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian.
Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai harus
mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang
diganti pada kolom yang telah ditentukan.
Faktur Pajak Yang Diganti :
Kode Dan Nomor Seri : ..............
Tanggal : ..............

39. Aturan Lama vs Baru
PER-13/PJ/2010 sttd PER-65/PJ/2010
1. Menggunakan Nomor Seri Baru
2. Dilaporkan di 2 Masa Pajak SPT. Yaitu dimasa FP diganti
dan di masa pembuatan FP Pengganti
PER-24/PJ/2012 diubah dengan PER-8/PJ/2013
1. Menggunakan Nomor Seri yang Sama
2. Hanya dilaporkan di STP Faktur Pajak yang diganti.
Penerbitan Faktur
Pajak Pengganti

40. Contoh FP Pengganti
PT. Nusahati (PKP Penjual) menerbitkan Faktur Pajak
kepada PT. Nusagames (PKP Pembeli) dengan kode dan
Nomor Seri Faktur Pajak 010.900-13.00000001, Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp. 640.000.000 dan PPN
nya sebesar Rp. 64.000.000,-
Tanggal Uraian
25 Juni 2013
Faktur Pajak dilaporkan oleh PT. Nusahati (PKP Penjual) pada
SPT Masa Pajak Juni 2013.31 Juli 2013
PT. Nusahati (PKP Penjual) menyadari bahwa salah membuat
Faktur Pajak, Harga jual sebenarnya adalah Rp. 460.000.00021 September 2013
PT. Nusahati (PKP Penjual) menerbitkan Faktur Pajak
Pengganti kepada PT. Nusagames dengan kode dan Nomor
Seri yang sama yaitu 011.900-13.00000001, DPP sebesar
Rp. 460.000.000,- dan PPN Rp. 46.000.000,-
23 September 2013

41. Contoh FP Pengganti
PT. Nusahati (PKP Penjual) harus melakukan pembetulan SPT PPN Masa Juni 2013 sebagai berikut :
1. Melaporkan Faktur Pajak Pengganti (Kode Nomor Seri 011.900-13.00000001) pada formulir 1111 A2
dengan cara :
- Kolom kode dan nomor seri faktur pajak diisi 011.900-13.00000001
- Kolom tanggal diisi tanggal 23 September 2013
- Kolom DPP diisi Rp. 460.000.000
- Kolom PPN diisi Rp. 46.000.000
- Kolom Kode dan No. Seri FP yang diganti /diretur diisi 010.900-13.00000001
2. Faktur Pajak yang diganti (Kode dan Nomor Seri 010.900-13.00000001) tidak perlu dilaporkan lagi.
3. Faktur Pajak Pengganti (Kode dan Nomor Seri 011.900-13.00000001) tidak perlu dilaporkan lagi dalam
SPT Masa PPN Masa Pajak September 2013.
Hal- Hal Yang Diperhatikan Dalam FP Pengganti

42. Faktur Pajak Hilang
Faktur Pajak Hilang
(Pengusaha Kena Pajak Penjual atau Pemberi Jasa Kena Pajak)
Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena
Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta
copy dari Faktur Pajak yang hilang kepada Pengusaha Kena
Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dengan
tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat
Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena
Pajak dikukuhkan dan kepada Kantor Pelayanan Pajak di
tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa
Kena Pajak dikukuhkan.
Berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak
penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena
Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak membuat
copy dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh Pengusaha
Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak, untuk
dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha
Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak
dikukuhkan.
Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu :
• Lembar ke-1 : diserahkan ke Pengusaha Kena Pajak
penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak melalui Pengusaha
Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak.
• Lembar ke-2 : arsip Kantor Pelayanan Pajak yang
bersangkutan.
Legalisasi diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat
Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena
Pajak dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak dan
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari
Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena
Pajak tersebut.
Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak
penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan wajib
melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak penjual atau
pemberi Jasa Kena Pajak untuk meyakinkan bahwa Faktur
Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dilaporkan
sebagai Pajak Keluaran.

43. Faktur Pajak Hilang
Faktur Pajak Hilang
(Pengusaha Kena Pajak Pembeli atau Penerima Jasa Kena Pajak)
Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena
Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta
copy dari Faktur Pajak yang hilang kepada Pengusaha Kena
Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dengan
tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat
Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena
Pajak dikukuhkan dan kepada Kantor Pelayanan Pajak di
tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa
Kena Pajak dikukuhkan.
Berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak
pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena
Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat copy
dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh Pengusaha Kena
Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak, untuk
dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha
Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak
dikukuhkan.
Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu :
• Lembar ke-1 : diserahkan ke Pengusaha Kena Pajak
pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak melalui Pengusaha
Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak.
• Lembar ke-2 : arsip Kantor Pelayanan Pajak yang
bersangkutan.
Legalisasi diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat
Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak
dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak dan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari
Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak
tersebut.
.
Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak
pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan wajib
melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau
penerima Jasa Kena Pajak untuk meyakinkan bahwa Faktur
Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dikreditkan
sebagai Pajak Masukan.

44. Pembatalan Faktur Pajak
Pembatalan
Faktur Pajak
Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang
Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut
harus dibatalkan.
Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen
yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi.
Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain
yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.
Faktur Pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi
(disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang
menerbitkan Faktur Pajak tersebut.
Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur
Pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari
Faktur Pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak
tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke
Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak
Pembeli dikukuhkan.
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan
Faktur Pajak yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak
penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan
mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN
dan PPnBM.
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan
Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran,
maka Pengusaha Kena Pajak penjual harus melakukan
pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara
melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan
mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN
dan PPnBM.
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan
Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka
Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa
Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur
Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0
(nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

45. Contoh
Pembatalan Faktur Pajak
PT. Nusahati (PKP Penjual) menerbitkan Faktur Pajak
kepada PT. Nusagames (PKP Pembeli) dengan kode dan
Nomor Seri Faktur Pajak 010.900-13.00000001, Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp. 640.000.000 dan PPN
nya sebesar Rp. 64.000.000,-
Tanggal Uraian
25 Juni 2013
Faktur Pajak dilaporkan oleh PT. Nusahati (PKP Penjual) pada
SPT Masa Pajak Juni 2013.31 Juli 2013
PT. Nusagames (PKP Pembeli) membatalkan pembelian atas
nomor faktur 010.900-13.00000001 dengan dokumen
pendukung, sehingga PT. Nusahati harus melakukan
pembatalan faktur Pajak.
21 September 2013
PT. Nusahati (PKP Penjual) melakukan Pembetulan SPT
Masa PPN untuk Masa Juni 2013 pada formulir 1111 A2 untuk
faktur nomor 010.900-13.00000001 dengan mengisi nilai DPP
dan PPN Rp. 0,-
23 September 2013
PT. Nusagames (PKP Pembeli) melakukan Pembetulan SPT
Masa PPN untuk Masa dimana nomor FP yang dibatalkan
dilaporkan yaitu pada formulir 1111 B2 untuk faktur nomor
010.900-13.00000001 dengan mengisi nilai DPP dan PPN Rp.
0,-

46. Dasar Hukum
Pembetulan SPT Masa PPN Terkait Faktur Pajak
UU PPN
Pasal 13 ayat (8) : “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau
penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.”
PER-11/PJ/2013 Tanggal 12 April 2013 berlaku Juni 2013
Tentang Perubahan PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, Dan
Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa
PPN).
SE-17/PJ/2013 Tentang Penyampaian PER-11/PJ/2013
Tanggal 12 April 2013 berlaku Juni 2013 Tentang Perubahan
PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara
Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
PER
DJP
SE-
DJP

47. PER-13/PJ/2010 sttd PER-65/PJ/2010
1. Menggunakan Nomor Seri Baru
2. Dilaporkan di 2 Masa Pajak SPT. Yaitu dimasa FP diganti
dan di masa pembuatan FP Pengganti
PER-24/PJ/2012 diubah dengan PER-8/PJ/2013
1. Menggunakan Nomor Seri yang Sama
2. Hanya dilaporkan di STP Faktur Pajak yang diganti.
Penerbitan Faktur
Pajak Pengganti
Pembetulan SPT Masa PPN Terkait Faktur Pajak
PER-11/PJ/2013

48.  Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.
 Syarat Formal
◦ diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (6).
 Syarat Material
◦ berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena
Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean.
Syarat Formal dan Material
Pasal 13 ayat (9) UU No. 42 Tahun 2009

49. d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi
tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat
waktu;
e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak
mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,
selain:
1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa
penerbitan faktur pajak; atau
Sanksi Administrasi
Pasal 14 ayat (4) UU KUP
Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari
Dasar Pengenaan Pajak, dikenakan kepada :

50.  Dikecualikan dalam hal Faktur Pajak tidak memuat
keterangan mengenai :
 Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli
Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; atau
 Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli
Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, dan
nama dan tandatangan yang berhak menandatangani
Faktur Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak
Pedagang Eceran.
Tidak Kena Sanksi
Pasal 14 ayat (4)

51. Setiap orang yang dengan sengaja:
a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti
pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi
yang sebenarnya; atau
b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam)
tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling
banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti
pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
Penjelasan Pasal 39A
Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat
penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti
pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan
atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti
pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat
mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penghasilan. Oeh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa
penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti
pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya dikenai sanksi pidana.
Sanksi Pidana
Pasal 39 A UU KUP

52. LOGOEmail : taripar.doly@gmail.com
Web : www.nusahati.com