1. HUKUM PERBANKAN  Bank berasaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian
(prudential Banking principle). Prinsip kehati-hatian diperlukan karena:
Dosen: Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., M.H. (1) mengelola dana orang lain; (2) risikonya sangat berat; (3) fungsi Bank
Etty Mulyati, S.H., M.H. sebagai sentral perekonomian.
 Fungsi Bank adalah sebagai lembaga intermediary yaitu menghimpun
MATERI PERKULIAHAN dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.
1. BI sebagai Lembaga Independen  Tujuannya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam
2. Sistem Keuangan Nasional rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
3. Hubungan Bank dan Lembaga Keuangan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Bank sebagai
4. Usaha Bank jantung perekonomian nasional).
5. Pengaturan Jenis-Jenis Bank  Sumber dana Bank:
6. Pengaturan Tingkat Kesehatan Bank 1. Dana yang bersumber dari Bank sendiri: (a) pemegang saham; (b)
7. Perlindungan Nasabah dan Pengawasan Bank cadangan dan keuntungan yang belum dibagikan kepada para
8. Manajemen Risiko pemegang saham;
9. Kejahatan Perbankan 2. Dana yang berasal dari masyarakat: (a) giro; (b) deposito; (c)
10. Perbankan Syariah tabungan
Perbankan Pengaturan dan Pengawasan Bank
 Dasar hukum perbankan: (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan - Bank Indonesia adalah Bank Sentral (UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana
UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan; (2) UU No. 3 Tahun 2004 telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004; Pasal 23 ayat (3) UUD 1945).
Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Bank Indonesia; (3) - Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam
UU No. 21 Tahun 2008 Tentang PerBankan Syariah. melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas campur tangan
 Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, Pemerintah atau pihak lain. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam Gubernur.
melaksanakan kegiatan usahanya. - Tujuan Bank Indonesia:
 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 1. Untuk menjaga kestabilan terhadap barang dan jasa – mengontrol
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam perkembangan laju inflasi; dan juga menjaga kestabilan terhadap
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka mata uang negara lain – mengontrol perkembangan nilai tukar rupiah
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 2. Sebagai acuan yang pasti bagi dunia usaha
Catatan Kuliah Hukum Perbankan – Kardoman Tumangger Page 1

2. 3. Mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional - Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan
secara keseluruhan. menerapkan:
- Tugas Bank Indonesia: - Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi)
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter: (a) pengendalian - Kebijakan prinsip kehati-hatian Bank (prudential Banking principle)
jumlah uang yang beredar; (b) pengendalian suku bunga (Bank rate). - Pengawasan Bank yang mendorong Bank untuk melaksanakan secara
BI wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri.
tangan dari pihak manapun (Pasal 9 ayat 1dan 2)
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembangunan – efisien, Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank
cepat, aman, dan handal. - Pengaturan dan Pengawasan oleh Bank Indonesia meliputi:
BI berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah 1. Kewenangan memberi ijin (right to license), menetapkan tata cara
serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran perijinan dan pendirian suatu Bank:
3. Mengatur dan mengawasi Bank – sistem perBankan yang sehat - Pemberian dan pencabutan ijin usaha,
BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas - Pembukuan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank,
kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank (Pasal 24 UU BI) - Pemberian persetujuan atas kepemilikan dan pengurusan Bank
BI berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan yang memuat - Menjalankan kegiatan usaha tertentu
prinsip kehati-hatian ditetapkan dengan Peraturan BI. 2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulation)
- Pentingnya Kesehatan Bank - Menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek-aspek usaha dan
- Karakteristik perBankan yang rentan kegiatan perBankan;
- Proses penyelesaian Bank bermasalah membutuhkan dana yang - Pengaturan likuiditas dan solvabilitas Bank, jenis usaha dan risiko
besar yang diambil Bank.
- Hilangnya kepercayaan; 3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control)
- Ketidakstabilan sektor keuangan. - Pengawasan langsung (on site supervision)
- BI menjalankan fungsi sebagai “Lender of of the Last Resort” yaitu - Pengawasan tidak langsung (off site supervision)
memberikan kredit likuiditas kepada Bank-Bank untuk mengatasi 4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi
kesulitan likuiditas dan keadaan darurat. - Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Bank yang kurang
- Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank atau tidak memenuhi ketentuan.
- Mengoptimalkan fungsi perBankan - Penjatuhan sanksi mengandung unsur pembinaan
- Terciptanya perBankan yang sehat - BI selaku otoritas pembina dan pengawas Bank menetapkan
- Mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik peraturan yang terlaksananya prinsip kehati-hatian dengan tujuan
- Berkembang secara wajar untuk memberikan rambu-rambu.
- Bermanfaat bagi perekonomian nasional
Catatan Kuliah Hukum Perbankan – Kardoman Tumangger Page 2

3. - Sistem Pengawasan Bank: hanya menyalurkan dana→ Lembaga Pembiayaan. Koperasi simpan
1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan pinjam memiliki fungsi intermediasi yang terbatas pada anggotanya
- Pengawasan berdasarkan kepatuhan saja.
- Pemantauan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan  Kegiatan penghimpunan dana oleh lembaga keuangan non Bank diatur
yang terkait dengan operasi dan pengelolaan Bank dengan UU sendiri.
2. Pengawasan berdasarkan risiko  Bank sebagai: (1) intermediasi, (2) lembaga investasi, (3) sumber
- Pengawasan yang berorientasi kedepan pembiayaan.
- Difokuskan pada risiko yang melekat pada aktivitas fungsional Bank  Jenis-Jenis Bank:
dan sistem pengendalian pada risiko Bank a. Bank Umum
3. Pengawasan berdasarkan b. Bank Perkreditan Rakyat
Selain itu ada juga pembedaan yaitu:
Sistem Keuangan a. Bank Konvensional: menjalankan kegiatan usahanya secara
 Sistem adalah perangkat unsur yang secara terstruktur saling berkaitan konvensional, terdiri dari Bank Umum dan BPR.
sehingga membentuk suatu totalitas b. Bank Syariah: menjalankan berdasarkan prinsip syariah, terdiri dari
 Keuangan adalah seluk beluk uang atau urusan uang Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 Sistem keuangan adalah sistem yang dibentuk oleh lembaga-lembaga c. Reksadana (Kepmenkeu No. 1548/1990 diubah Kepmenkeu
yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan seluk beluk No.1199/KMK010/91 bahwa reksadana hanya dapat didirikan dengan
dibidang keuangan bentuk perseroan dan bersifat tertutup.
 Lembaga keuangan dalam arti luas sebagai perantara dari pihak yang  Perijinan (Pasal 16)
mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang - Bank Umum dan BPR terlebih dahulu memperoleh ijin usaha dari
kekurangan dana pimpinan Bank Indonesia
 Peranan lembaga keuangan sebagai perantara keuangan masyarakat  Bentuk hukum Bank Umum (Pasal 21)
 Lembaga keuangan ada dua, yaitu: - Perusahaan daerah
1. Lembaga Keuangan Bank yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan - Koperasi (Bank Bukopin)
di bidang keuangan secara langsung dan tidak langsung menghimpun - PT
dana dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan ke Bentuk Hukum BPR
masyarakat guna membiayai investasi perusahaan; - Perusahaan daerah
2. Lembaga Keuangan Non-Bank yaitu asuransi, Dana Pensiun, Lembaga - Koperasi
Pembiayaan, Koperasi. - PT
Tidak tunduk pada UU Bank Indonesia, namun memiliki UU sendiri. - Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Hanya menghimpun dana→ Asuransi, Pegadaian, Dana Pensiun, atau  Kepemilikan (Pasal 22 dan 23)
Catatan Kuliah Hukum Perbankan – Kardoman Tumangger Page 3

4. a. Bank Umum dapat didirikan antara (a) WNI dan atau Badan Hukum 7. Alat meningkatkan hubungan internasional
Indonesia, (b) WNI dengan WNA dan atau Badan Hukum Asing secara  Mengapa Bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit?
kemitraan. Pasal 8 UU Perbankan
b. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI, Badan Hukum - Dalam memberikan kredit bank harus berdasarkan asas-asas
Indonesia, Pemerintah Daerah atau bersama antara ketiganya. perbankan
 Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional (Baca dalam Pasal 6-15 UU - Keyakinan bank akan kemampuan dan kesanggupan debitur
PerBankan) melunasi utang melalui analisi 5C
 SBI adalah surat berharga atas unjar dalam rupiah yang diterbitkan BI - Keyakinan tidak mempunyai aspek hukum
sebagai pengakuan utang berjangka pendek dengan sistem diskonto. - Harus jelas unsur mana sehingga tidak berat dalam penilaian.
 Pembeli SBI akan menerima bunga di muka/ seketika dengan ketentuan  Dasar-Dasar Pemberian Kredit
bunga yang diterima diperhitungkan. Prudential Banking – Prinsip 5C
 Kegiatan utama Bank yaitu pemberian kredit, pendapatan terbesar Bank 1. Character, meliputi: (a) watak/sifat pribadi yang baik, (b) dipercaya
dari kredit berupa bunga atau provisi. mempunyai kemampuan memenuhi kewajiban, (c) reputasi
 Prudential Bank Principle – tidak merugikan Bank dan keputusan nasabah dilingkungan usahanya;
yang mempercayakan dananya kepada Bank 2. Capacity, meliputi (a) kemampuan mengendalikan usaha, (b) prospek
masa depan usaha;
Kredit PerBankan 3. Capital, meliputi (a) modal tambahan kredit merupakan modal
 Kredit adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan tambahan untuk memperluas usaha, (b) neraca laba rugi dilihat
dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam dari pembukuan;
antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 4. Collateral, yaitu adanya jaminan khusus
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 5. Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi poleksosbud yang
bunga. mempengaruhi keadaan ekonomi dalam kurun waktu tertentu;
 Unsur-unsur kredit: (1) kepercayaan, (2) tenggang waktu, (3) degree of 6. Pendapat lain tentang 5C yaitu Constraint, yaitu hambatan-hambatan
risk yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha/bisnis di suatu
 Fungsi kredit: tempat.
1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Perjanjian Kredit
3. Meningkatkan peredaran dan daya guna barang  Pihak yang melakukan pengikatan dalam perjanjian kredit
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi  Isi perjanjian ditentukan sepihak oleh bank
5. Meningkatkan kegairahan berusaha  Bentuk perjanjian kredit secara tertulis
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
Catatan Kuliah Hukum Perbankan – Kardoman Tumangger Page 4

5.  Perjanjian kredit dilakukan dengan dua cara: (a) akta dibawah tangan; (b)  Penyebab kredit macet: (a) penyalahgunaan kredit, (b) sudden economic
akta notariil. change, (c) debitur tidak mengelola kredit dengan baik, (d) debitur tidak
mempunyai itikad baik.
Penyelamatan Kredit
1. Rescheduling, mengenai: (a) jangka waktu kredit, (b) jangka waktu
PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT angsuran, (c) penurunan jumlah untuk setiap angsuran.
 Kredit bermasalah masih bisa diselamatkan, misalnya dikarenakan 2. Reconditioning, mengenai: (a) kapitalisasi bunga, (b) penundaan
terlambat membayar kredit, membayar kredit secara tidak penuh, pembayaran bunga, (c) penurunan suku bunga, (d) pembebasan bunga,
sedangkan kredit macet tidak bisa diselamatkan (e) pengkonversian kredit.
 Penetapan kualitas kredit: (a) prospek usaha, (b) kondisi keuangan, (c) 3. Restructuring, mengenai: (a) tambahan kredit, (b) tambahan equity.
kemampuan membayar. 4. Combination
 Penggolongan kualitas kredit berdasarkan SK Direktur BI No.
31/147/KEP/DIR tgl 12/11/1998: (a) lancar, (b) dalam perhatian khusus, Penyelesaian Kredit Macet
(c) kurang lancar, (d) diragukan, (e) macet.  Kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus,
 Perubahan aturan penetapan kualitas aktiva, yaitu: kurang lancar dan meragukan, atau:
 SK Direksi BI No. 23/68/KEP/DIR  Memenuhi kriteria diragukan:
 SK Direksi BI No. 26/22/KEP/DIR/1993 1) kredit masih dapat diselamatkan dan digunakan dan agunannya
 SK Direksi BI No. 30/2671/KEP/DIR/1998 bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang, termasuk bunga.
 SK Direksi BI No. 31/148/KEP/DIR/1998 2) kredit tidak dapat diselamatkan tapi agunannya bernilai sekurang-
 Peraturan BI No. 4/6/PBI/2002 kurangnya 100 % dari hutang. Tetapi dalam jangka waktu 21 bulan
 Peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau
 Peraturan BI No. 8/2/PBI/2006 penyelamatan.
 Peraturan BI No. 11/2/PBI/2009  Kredit macet tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada PN atau
 Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah debitur BUPLN, atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan
tidak mampu membayar atau mengembalikan pinjaman sesuai yang asuransi kredit.
diperjanjikan.  Apabila penyelematan kredit macet yang ditempuh melalui 3R tidak
 Kredit macet dapat mengguncangkan ekonomi nasional, mengurangi berhasil:
aset bank, dan 1. BUPLN
2. Peradilan Umum
3. Arbitrase
Catatan Kuliah Hukum Perbankan – Kardoman Tumangger Page 5

6. Sat.Ker Sat. Ker Sat. Ker Kepatuhan &
Penghapusan Kredit Bermasalah Operasional Operasional Manko
1. Hapus buku (write off)
2. Hapis tagih (hair cut)  Tanggung jawab terdepan dalam mengelola risiko berada pada Satuan
Kerja Operasional (SKO)
MANAJEMEN RISIKO  Tugas dan tanggung jawab Komite Manko mengkaji dan memantau
Manko pada SKO atau bank secara keseluruhan
 Dasar hukum PBI No. 5/8/PBI 2003 tanggal 19 Mei 2003 Tentang  Satuan Kerja Manko bertugas memantau implementasi Manko yang
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. telah ditetapkan
 Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat  Direktur Kepatuhan:
menimbulkan kerugian Bank; 1) Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bank telah
 Manajemen Risiko (Manko) adalah serangkaian prosedur dan metodologi mematuhi peraturan BI;
yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan 2) Memantau dan mengawasi agar kegiatan usaha bank tidak
mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank; menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
 Mengatasi Risiko: 3) Mematuhi dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian
 Meminimalisir Risiko; dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI.
 Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif;  Ruang Lingkup Manko:
 Penerapan manajemen risiko dapat bervariasi; a. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
 BI menerapkan ketentuan tersebut sebagai standar minimal b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
 Penerapan Manko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan bank, ukuran c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan
dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 Bank wajib menyampaikan laporan profit risiko kepada BI secara triwulan d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 Bank wajib membentuk: (1) Komite Manko, (2) Satuan Kerja Manko
KATEGORI RISIKO
Satuan Organisasi dalam Penerapan Manko a. Risiko Kredit
Dewan Komisari  Muncul sebagai akibat kegagalan counterparts memenuhi
 kewajibannya
Staf Kerja Audit Intern-----------Dirut------------Komite Manko  Potensi peminjam atau nasabah akan gagal
  Instrumen pembiayaan yang lain: (1) jaminan, (2) transaksi bank, (3)
Direktur 1 Direktur 2 Direktur 3 transaksi mata uang asing, dsb.
 Penilaian kepada calon nasabah
Catatan Kuliah Hukum Perbankan – Kardoman Tumangger Page 6

7.  Penyebab tinggi rendahnya Risiko Kredit: g. Risiko Strategik penetapan dan pelaksanaan strategi bank tidak tepat,
1) Penyebaran kredit pada banyak nasabah pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya
2) Pemantauan kredit bank terhadap perubahan eksternal.
3) Pengikatan kredit harus benar h. Risiko Kepatuhan baik tidak mematuhi atau tidak melaksanakan
4) Keterkaitan orang dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
5) Situasi ekonomu secara keseluruhan.
b. Risiko Pasar potensi kerugian yang timbul karena perubahan atau
pergerakan variabel pasar (suku bunga dan nilai tukar)
c. Risiko Likuiditas disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban
yang jelas jatuh tempo:
a) Risiko likuiditas pasar
b) Risiko likuiditas pendanaan
Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan
dari sumber lain:
 penghapusan yang siginifikan
 hilangnya kepercayaan masyarakat
 bencana nasional - devaluasi mata uang rupiah
d. Risiko Operasional ketidakmampuan atau tidak berfungsinya proses
internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem
eksternal yang mempengaruhi operasional bank – tidak memadainya
SDM.
e. Risiko Hukum risiko yang oleh adanya kelemahan aspek yuridis:
 tuntutan hukum
 kelemahan perikatan – syarat sahnya perjanjian, pengikatan agunan
yang tidak sempurna.
 perubahan UU dan peraturan eksternal yang berakibat negatif pada
kemampuan operasional bank.
f. Risiko Reputasi publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha
bank atau persepsi negatif terhadap bank.
Catatan Kuliah Hukum Perbankan – Kardoman Tumangger Page 7