Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda dan Upaya Implementasinya di Daerah membahas tiga hal utama: (1) proses penyusunan Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda, (2) tantangan dan strategi pengembangan kewirausahaan pemuda, dan (3) rumusan implementasi strategi tersebut di tingkat daerah. Dokumen ini diharapkan menjadi panduan bagi pemerintah dan stakeholder lain dalam meningkatkan kewirausahaan pemuda sebagai solusi pengang
1. Strategi Nasional
Kewirausahaan Pemuda dan
Upaya Implementasinya di
Daerah
Fatin Nuha Astini
Consultant for Advocacy of the National
Strategy on Youth Entrepreneurship, UNFPA
2. 2
Penyusunan Dokumen Strategis (2019)
Sinergi berbagai jenis dan jenjang
peraturan (2020-2022)
Penguatan Dukungan Stakeholder dan
Pelaksanaan Pilot Project (2022)
Penyusunan Strategi Nasional
Kewirausahaan Pemuda bersama
dengan Kemenpora, KemenkoPMK
serta K/L terkait dengan dukungan
Program Kerja Sama Pemerintah RI
– UNFPA bekerjasama dengan The
SMERU Research Institute
Dokumen ini diharapkan menjadi
rujukan berbagai stakeholder
dalam pengembangan
kewirausahaan pemuda baik di
pusat maupun daerah
Mendorong kewirausahaan pemuda
menjadi bagian dalam RPerpres
Pengembangan Kewirausahaan
Nasional yang saat ini telah disahkan
menjadi Perpres No.2/2022
Kewirausahaan pemuda menjadi
salah satu bagian wirausaha tematik
Advokasi Stranas Kewirasuahaan
Pemuda dengan memerhatikan
Perpres No.2/2022
Penyusunan panduan teknis
implementasi Stranas Kewirausahaan
Pemuda di daerah
Inisiasi persiapan awal pilot project
di 2 daerah (DIY dan Maluku)
Proses Penyusunan dan Advokasi Stranas Kewirausahaan Pemuda
3. Urgensi Stranas Kewirausahaan Pemuda
Sekitar 3 dari 4 pengangguran di Indonesia
adalah pemuda (Sakernas, 2019).
6,49%
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Nasional
Mendorong pengembangan kewirausahaan akan mempercepat pengurangan pengangguran pemuda
Alternatif pekerjaan
Menciptakan peluang kerja
Fenomena ini konsisten terjadi
setiap tahun sejak tahun 2015.
(Statistik Pemuda, 2021).
TPT Pemuda Tinggi
Pemuda kian sulit masuk pasar
tenagakarja formal - Rentan PHK
2019-2021: IPP domain lapangan
dan kesempatan kerja yang turun 5
poin (IPP, 2021)
Konteks Pandemi
14%
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (TPT)
Pemuda
4. Analisis Situasi KwP: Minat Pemuda
untuk Berwirausaha VS Dukungan
Pemerintah
Memastikan dukungan dan kebijakan pemerintah dalam
pengembangan kewirausahaan pemuda dapat menjadi alternatif
untuk mengisi gap antara potensi kewirausahaan (minat tinggi)
dan rendahnya tingkat eksekusi pemuda untuk berwirausaha.
81%
Berminat
wirausaha
(Youth Co:Lab UNDP U-Report, 2019)
73%
Berminat
wirausaha
Survei daring Stranas KwP, 2020
(GEM, 2021)
Menjadi
wirausaha
8%
Tingkat Dukungan dan Kebijakan Pemerintah
dalam Pengembangan Kewirausahaan
“Ketika anak muda dibekali sumber daya yang cukup, mereka dapat dengan mudah membangun dan
menjalankan bisnis dengan sukses” (WB, 2016)
5. Lingkungan
Keluarga dan masyarakat belum mendukung pemuda untuk
berwirausaha
• Lingkungan mendorong pekerja formal terutama PNS; Pola
asuh cenderung mengarahkan anak bekerja di sektor formal;
• Keterpaparan informasi wirausaha sukses terbatas
Permodala
n
Penguasaan kompetensi strategi pemasaran belum cukup
Pemanfaatan teknologi untuk berwirausaha minim
Pemuda di Indonesia timur lebih sulit bersaing - >transportsi dan
internet belum merata
Individu
Keterbatasan Penguasaan Kompetensi Kewirausahaan
• Hanya 8% pemuda yang sedang berwirausaha dari 81% pemuda
yang ingin berwirausaha
• Tingkat kegagalan tinggi
Tantangan dan Strategi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
Pemasaran
Pemuda cenderung sulit mengakses permodalan
• Kepemilikan aset terbatas
• Literasi keuangan rendah
Kebijakan dan
kelembagaan
Sinergitas lintas sektor belum terjalin
• Tatakelola program tumpang tindih, belum optimalnya pendataan
pemuda wirausaha
• Keterlibatan non pemerintah belum optimal
Meningkatkan kompetensi kewirausahaan
pemuda: berbasis inkubasi, komprehensif dan
berkelanjutan
Meningkatkan dukungan keluarga dan
masyarakat
Menguatkan ketersediaan dan akses
permodalan pemuda
Membuka pasar dan peluang pemasaran
Menguatkan kelembagaan utk mendukung
pelaksanaan strategi utama dan penciptaan
lingkungan wirausaha yg kondusif
Tantangan Strategi Utama
7. Proses Pengelompokan daerah:
Kerangka The 4A Capability 10
Indikator
Pertanyaan kunci
penilaian
o Acceptance : Kesadaran akan
adanya masalah, dalam hal ini terkait
pengembangan kewirausahaan pemuda
1) Apakah daerah memahami akar penghambat
pengembangan kewirausahaan pemuda di daerahnya?
o Tingkat pengangguran terbuka pemuda
o Tingkat kemiskinan
o Willingness to take
Agency : Kemauan menyelesaikan
masalah tersebut
2) Apakah daerah menyadari kewenangannya untuk
menyelesaikan masalah tsb?
3) Apakah daerah memiliki kemauan untuk menyelesaikan
masalah
o Komitmen kepala daerah untuk memprioritaskan pengembangan
kewirausahaan pemuda
o Koordinasi lintas OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan
program pengembangan kewirausahaan pemuda
o Regulasi daerah yang mengatur kewirausahaan pemuda
o Ability :kepemilikan sumber daya
4) Apakah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk
menyelesaikan persoalan?
5) Apakah para pemuda mampu mengadopsi atau
menjalankan program pengembangan kewirausahaan yang
ada?
o Alokasi anggaran kewirausahaan kepemudaan per tahun
o Kerjasama dengan pihak non pemerintah yang terencana dan
dituangkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan
daerah
o Keberadaan inkubator bisnis
o Proporsi pemuda wirausaha yang dibantu buruh dibayar
o Awareness of local
values and norms :
Pengetahuan tentang norma, adat-
budaya yang berlaku
6) Apakah daerah memahami situasi sosial budaya
masyarakat yang mendukung pengembangan
kewirausahana pemuda di daerahnya?
o Pengembangan kewirausahaan pemuda berdasarkan potensi
daerah
PERCEPATAN
PENUMBUHAN PENGUATAN PENGEMBANGAN
Setiap daerah memiliki
kapasitas yang bervariasi, self
assessment akan menentukan
kategori yang dipilih daerah,
dengan strategi yang sesuai.
Rumusan Implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda di Tingkat Daerah
8. PERCEPATAN
PENUMBUHAN PENGUATAN PENGEMBANGAN
Membangun kompetensi mengoptimalkan pelaksanaan
program pembinaan kewirausahaan
pemuda yang sudah ada
inisiasi pelibatan pihak
nonpemerintah dalam pembinaan
kewirausahaan pemuda yang
komprehensif
lebih dominannya peran pihak
nonpemerintah dalam pembinaan
kewirausahaan pemuda yang
komprehensif dan berkelanjutan
pembinaan kewirausahaan pemuda
dengan skema inkubasi yang
didukung pihak nonpemerintah
Akses Pasar penyebarluasan informasi dan
peluang pasar
melakukan analisis pasar dan
pemanfaatan pasar online
terbangunnya wadah promosi dan
pasar berbasis teknologi/online
semakin kuatnya wadah promosi dan
pasar berbasis teknologi/online
Akses Modal mengarahkan program bantuan
modal ke daerah minim intervensi
mendorong sumber permodalan dari
nonpemerintah
peran sumber permodalan dari
nonpemerintah lebih dominan
semakin beragamnya sumber
permodalan dan dikelola secara
terpadu
Dukungan keluarga membangun sudut pandang positif
terhadap kewirausahaan pemuda
mendorong peran multi-aktor dalam
membangun norma dan sikap positif
terhadap kewirausahaan pemuda
pemanfaatan platform dan media
sosial dalam membangun norma dan
sikap positif terhadap kewirausahaan
pemuda
terbangunnya norma dan sikap
positif terhadap kewirausahaan
pemuda
Kelembagaan dan iklim usaha memastikan adanya dinas teknis
yang mengkoordinir pengembangan
kewirausahaan pemuda
meningkatkan peran koordinasi
lintas sektor dalam pengembangan
kewirausahaan pemuda
berjalannya sinkronisasi dan
koordinasi lintas sektor dalam
pengembangan kewirausahaan pemuda
menguatnya sinkronisasi dan
koordinasi lintas sektor dalam
pengembangan kewirausahaan
pemuda
Strategi Implementasi di Daerah
9. Advokasi Stranas Kewirausahaan Pemuda
Tahun 2022: Penyusunan Panduan Teknis Stranas KwP dan Penjajakan Daerah Piloting
DIY, 18-24 Oktober
1. Workshop : Pemprov, Pemkot, Akademisi, Inkubator
Bisnis, perwakilan pemuda
2. FGD Govt dan Non Gov’t di tingkat Provinsi
3. Kunjungan di Inkubator Bisnis UMY
4. Mini FGD dengan pemuda di Desa – aspirasi pemuda dan
optimalisasi dana desa untuk pengembangan
kewirausahaan pemuda
Terdapat beberapa aspirasi dan inisiasi pengembangan
kewirausahaan oleh para pemuda di daerah, yang perlu
didokumentasikan untuk memperkaya guideline Stranas
KwP.
Kolaborasi lintas pemangku kepentingan di Pusat
memerlukan leadership pemerintah untuk menggerakkan
dan mendorong daerah lebih aware pada isu
kewirausahaan pemuda.
FGD dengan
Pemuda di Tingkat
Provinsi
Kunjungan di
Inkubator
Bisnis UMY
Mini FGD dengan
Pemuda di Tigkat
Desa
11. Daerah Komitmen kepala daerah u/
memprioritaskan
pengembangan KwP
Koordinasi lintas OPD
dalam perencanaan dan
pelaksanaan program
KwP
Dukungan
regulasi
kewirausahaan
pemuda
Good DIY + dukungan inisiasi
komunitas pemuda
X
Bangka Belitung X
Kab. Belitung
Timur
20177/2018 “serasehan
wirausaha pemuda”
Kolaborasi Dispora,
Dinakerkop dan UMKM
Bali
Bekraf mendorong
kolaborasi lintas
stakeholders dlm
pengembangan KwP
X
Bad/
poor
Maluku X
Menyadari perlu
komitmen kepala daerah
X
Belum terjalin komunikasi
dan koordinasi lintas OPD
X
Data Indikator kuantitatif:
(1) TPT, (2) Proporsi wirausaha pemuda dibantu buruh
dibayar, (3) Tingkat Kemiskinan (Sakernas, 2021)
Data Kualitatif (FGD KL, FGD Daerah, Survey Online Daerah)
Good Bad
1. DIY
2. Bangka Belitung
3. Bali
1. Maluku
2. Aceh
3. Papua
Pemetaan Inisiasi Awal Daerah Piloting
Notas do Editor
Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa, mengingat ketenagakerjaan pemuda utamanya pada isu kewirausahaan pemuda telah menjadi isu krusial dalam menyambut bonus demografi, dimana kita ketahui Bersama Ketika bonus demografi tiba artinya usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif, maka perlu penyiapan khusus secara kolaboratif antar pemangku kepentingan, agar Indonesia berhasil mendapat bonus demografi dan keluar dari trap midlle income, jangan sampai sebaliknya, yang terjadi justru bencana demografi.
Berangkat dari hal tersebut, UNFPA sejak tahun 2019 telah mendukung pemerintah Indonesia, dalam hal ini melalui skema Kerjasama UNFPA-Bappenas untuk mensupport serangkaian upaya dalam pengembangan kewirausahaan pemuda.
Pada tahun 2019, UNFPA memberikan dukungan pada Bappenas untuk melakukan penyusunan Stranas Kewirausahaan Pemuda, dan pada tahun ini dilanjutkan dengan penjajakan daerah piloting serta penyusunan guideline stranas kewirausahaan pemuda agar dokumen stranas dapat aplikatif di tingkat daerah.
Dan kedepan, pada 2023-2024, UNFPA akan mendukung
Pelaksanaan pilot project Stranas KwP [sebaiknya tidak usah disebut jumlah daerahnya – bila ditanya baru disebut di 4 2 daerah]
Monitoring dan evaluasi dampak pengembangan kewirausahaan pemuda terhadap penurunan angka pengangguran pemuda dan capaian IPP, dan
Penyusunan dokumentasi praktik baik dan replikasi implementasi Stranas KwP di daerah.
Tingkat Niat Berwirausaha mengukur persentase populasi 18-64 (individu yang terlibat dalam setiap tahap kegiatan wirausaha tidak termasuk) yang berniat memulai bisnis dalam waktu tiga tahun (GEM, 2021).
Intervensi sinergis pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu hadir untuk mengisi kesenjangan tingginya minat pemuda untuk berwirausaha dan rendahnya eksekusi menjalankan usaha.
Dalam merumuskan strategi utama pada dokumen stranas, kami dasarkan pada pemetaan struktur tantangan mulai dari tantangan individu, lingkungan, permodalan, pemasaran, dan kebijakan dan kelembagaan.
3 KL yang menjadi leading sector adalah Bappenas, Kemenko PMK, dan Kemenko Perekonomian.
Ketiga KL ini mengawal program lintas K/L agar dapat terlaksana secara:
komprehensif dan berkelanjutan
dengan memperhatikan pemetaan lokasi, besaran intervensi dan jangka waktu implementasi
Proses sinkronisasi kebijakan kewirausahaan pemuda ini diarahkan untuk dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan.
Peran Bappenas:
sinkronisasi perencanaan, dan
M&E
Kemenko PMK dan KemenkoPerekonomian:
Sinergi perencanaan Bersama bappenas,
PMK: leading sector untuk menjamin keterhubungan program pembinaan kompetensi dan program memperkuat dukungan keluarga
Kemenko perekonomian: menjamin keterhubungan program terkait strategi utama 2, 3, serta urusan terkait database wirausaha
Peran khusus untuk kemenpora dan Kemenkop UKM:
Kemenpora: memastikan berbagai program kewirausahaan KL sensitive terhadap pemuda; mendorong masyarakat membeli produk pemuda; merancang keterlibatan pihak non pemerintah, mamstikan berjalannya dukungan keluarga dan masyarakat
Kemenkop UKM: menghimpun database wirausaha, corong menghimpun dan sosialisasi informasi, merumuskan NSPK kewirausahaan.
- Mendampingi kemendagri dalam meningkatkan kapasitas daerah
Kemendagri:
1.) Setiap daerah memiliki kapasitas yang bervariasi sehingga upaya prioritas yang perlu dilakukan daerah akan berbeda-beda
Dalam merumuskan rancangan implementasi daerah, kami merumuskan 4 kategori daerah:
Daerah dalam masa penumbuhan
Penguatan
Pengembangan
Akselerasi
. Bagi daerah yang dalam pendekatan penumbuhan, diperlukan adanya proses penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendisain dan menjalankan program pengembangan kewirausahaan pemud; dan dalam memfasilitasi partisipasi aktif pihak non pemerintah.
Sementara itu, daerah yang telah mencapai upaya percepatan bisa berkiprah secara aktif dalam memberikan bantuan teknis termasuk melakukan berbagi pengalaman kepada daerah lain yang masih tertinggal dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. Selain itu terbangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah di sekitarnya dalam mendorong usaha berbasis keunggulan/potensi daerah. Daerah dalam tahap percepatan ini juga diharapkan dapat mempertahankan dan mengupayakan cakupan agar lebih menyeluruh dengan kualitas pelaksanaan terus ditingkatkan.
2.)Bagaimana daerah dikelompokkan?
Rumusan implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda pada tingkat daerah dimaksudkan untuk memberikan panduan berupa langkah-langkah praktis yang dapat diadaptasi oleh pemda dengan melibatkan berbagai pemanggu kepentingan terkait dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan.
Daerah dikelompokkan atas 4 kelompok berdasarkan penilaian terhadap komponen kerangka 4As: Acceptance, agency, ability dan awareness.
Pertanyaan kunci untuk menilai acceptance adalah … dst.
Dengan pertanyaan2 kunci ini, dirumuskan 10 indicator uuntuk menilai status kapasitas daerah dalam menjalankan stranas kewirauasahaan pemuda.
