Tesis ini membahas pelaksanaan judicial review oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia pasca perubahan UUD 1945. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Ditemukan bahwa MA berwenang menguji secara materiil peraturan di bawah undang-undang, sedangkan MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Tesis ini bermanfaat

1. PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN INDONESIA
Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945
T E S I S
Tesis ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Darma Agung Medan
O
L
E
H
SOFYAN GINTING
NPM: 08.021.121.017
Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Darma Agung Medan
2010

2. Surat Keputusan
Direktur Pendidikan Pascasarjana Universitas
Darma Agung
Nomor: 934/PPs-UDA/2010
TENTANG
Pengangkatan Susunan Komisi Pembimbing Tesis
Pendidikan Pascasarjana Program Studi
Ilmu Hukum (S2) PPs
Universitas Darma Agung Atas Nama:
SOFYAN GINTING
NPM: 08.021.121.017
Ketua : Dr. Faisal Akbar Nasution, SH.,M.Hum
Anggota: Dr. Marzuki Lubis, SH.,M.Hum
Anggota: Dr. Dayat Limbong, SH.,M.Hum
Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 20 Agustus 2010
Direktur,
Dr. Pendastaren Tarigan, SH.,MS

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Keaslian Penelitian
F. Kerangka Teori dan Konsep
1. Kerangka Teori
2. Kerangka Konsep
G. Metode Penelitian
1. Azas Penelitian
2. Teknik Pengumpulan Data
3. Analisis Data
H. Jadwal Penelitian
Daftar Pustaka

4. A. Latar Belakang
Tuntutan reformasi jatuhnya rezim Soeharto
Tanggal 21 Mei 1998 akibat:
Krisis kepercayaan, krisis ekonomi dan moneter Dimotori
oleh mahasiswa dan komponen bangsa
Dari materi :
1. Perubahan terhadap UUD 1945
2. Penghapusan dwi fungsi ABRI
3. Penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM dan
pemberantasan KKN
4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat
dan daerah
5. Mewujudkan kebebasan pers dan
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi
BAB I
PENDAHULUAN

5. Konsekwensinya pemilihan umum
dipercepat tahun 1999
Ditetapkan perubahan UUD 1945:
1. Menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan
meliputi, kekuasaan legislatif, eksekutif dan
yudikatif dengan pelembagaan sederajat dan
saling mengontrol yang dikenal dengan ‘checks
and balance’
2. Mengurangi kekuasaan yang besar pada
eksekutif (presiden)
3. Menghilangkan multiintreprestasi terhadap
pasal-pasal UUD 1945
4. Mengurangi wewenang presiden yang
berhubungan dengan pengaturan memasuki
wilayah legislatif
5. Memuat rumusan kehidupan bernegara yang
demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan
rakyat, HAM dan otonomi daerah

6. Penguatan mekanisme kontrol dan
keseimbangan ‘checks and balance’
menjadi utama perubahan UUD 1945
Pasal 24C UUD 1945 yo Pasal 10 UU Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Kewenangan:
1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya ditetapkan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan hasil pemilu
5. Kewajiban memberikan putusan atas pendapat
DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden
diduga telah melakukan pelanggaran hukum
berupa penghianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercel, dan/atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

7. Kekuasaan kehakiman menguji peraturan
perundang-undangan dibawah undang-undang
kewenangan Mahkamah Agung
Sebagaimana UU Nomor 5 tahun 2004 tentang
perubahan UU Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung yang diatur Pasal 31.
1. Mahkamah Agung memiliki wewenang menguji
secara materil hanya terhadap peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang
2. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah semua
peraturan perundang-undangan dari tingkat
yang lebih rendah daripada undang-undang atas
alasan bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi
3. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya
peraturan perundang-undangan tersebut dapat
diambil berhubung dengan pemeriksaan tingkat
kasasi

8. B. Rumusan Masalah
Bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan dengan
kajian normatif adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah relevansi pengujian peraturan
perundang-undangan dalam prinsip negara
hukum menegakkan kekuasaan kehakiman ?
2. Bagaimanakah pengujian peraturan perundang-
undangan dalam sistem negara hukum ?
3. Apakah ada kemungkinan lembaga pengujian
peraturan perundang-undangan ditetapkan
dalam satu lembaga peradilan ?

9. C. Tujuan Penelitian
1. Memahami dengan tegas dan jelas yang
menjadi kewenangan pengujian peraturan
perundang-undangan oleh Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi.
2. Memahami latar belakang dan tujuan
amandemen UUD 1945 dengan pembentukan
Mahkamah Konstitusi dan sistem ‘checks and
balance’ kekuasaan di Indonesia
3. Memahami dan menawarkan/wacana secara
yuridis dari kajian akademisi penyerahan
pengujian peraturan perundang-undangan
untuk ditetapkan oleh satu lembaga
negara/peradilan
4. Memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar magister hukum pada Sekolah
Pascasarjana Prodi Magister Ilmu Hukum,
Universitas Darma Agung Medan.

10. D. Manfaat Penelitian
1. Sebagai bentuk sumbangsih akademisi
dalam bentuk karya ilmiah
2. Sebagai karya ilmiah untuk melengkapi
perbendaharaan ketatanegaraan dan
literatur oleh legislatif, perguruan tinggi dan
masyarakat
3. Dengan harapan menjadi wahana dan
refrensi bagi pelaksanaan kekuasaan
kehakiman tentang tentang pengujian
peraturan perundang-undangan oleh satu
lemabaga negara/kehakiman

11. E. Keaslian Penelitian
- Penelitian tentang pengujian peraturan
perundang-undangan adalah hal baru di
Indonesia
- Sesuai azas keilmuan dan kondisi
ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan
UUD 1945 bahwa penelitian ini jujur, rasional,
dinamis, obyektif dan terbuka untuk dikritisi
- Mencermati kondisi dinamika ketatanegaraan
Indonesia yang terakhir ini terjadei konflik
antar lembaga negara, perselisihan hasil
pemilu dan perlindungan HAM. Bahwa
penelitian ini sesungguhnya tengah terjadi
dan menjadi hal yang baru pasca amandemen
UUD 1945 tentang prinsip ‘checks and
balance’ dan putusan kehakiman yang
dianggap kontrofersial oleh Mahkamah
Konstitusi terakhir ini.

12. F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
F.1. Kerangka Teori
- Judicial review, dari teori Hans Kelsen bahwa
peraturan perundang-undangan dari tingkat yang
rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih
tinggi, yang dikenal dengan “ stufenbauw ades recht
the hierarkhy of law theory”
- Pranata hak uji dikembangkan dalam
ketatanegaraan AS, yang dimulai tahun 1803 yang
diawali dari kasus Marbrury versus Madison, bahwa
Mahkamah Agung AS menyatakan UU Federal
bertentangan dengan konstitusi, oleh Jhon Marshal
Ketua Mahkamah Agung AS.
- Analisis penelitian ini menganut teori ‘checks and
balance’ menegaskan empat unsur pokok :
1. Pemisahan kekuasaan
2. Implikasi dari paham konstitusi
3. Mekanisme ‘cheks and balance’
4.Perlindungan terhadap hak azasi manusia

13. - Prinsip negara hukuk adalah, supremasi
hukum, persamaan dalam hukum, azas
legalitas, pembatasan kekuasaan, organ
eksekutif yang independent, peradilan yang
bebas tidak memihak, peradilan tata usaha
negara, peradilan tata negara, perlindungan
HAM, demokratis, mewujudkan tujuan negara,
transparansi dan kontrol sosial (kebebasan
pers)
- Prinsip negara konstitusi adalah sebuah norma
sistem politik dan hukum dikodifikasi sebagai
dokumen tertulis, konstitusi memuat aturan
dan prinsip-prinsip etentitas politik dan
hukum, merujuk secara khusus konstitusi
nasional sebagai prinsip dasar politik, hukum
dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang
dan kewajuban warga masyarakat.

14. F.2. Kerangka Konsep
- Sebagai pencermatan penulis dari hasil penelitian
normatif bahwa, pengujian peraturan
perundang-undangan adalah kontrol normatif
melalui kewenangan kehakiman
- Dasar penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini, perubahan UUD 1945 Pasal 1 ayat
(2) bahwa supremasi MPR beralih kepada UUD
meliputi konstitusi dan hukum konstitusi dengan
prinsip ‘cheks and balance’
- Bahwa pengujian peraturan perundang-
undangan dapat dipahami secara komprehensif
tentang hak uji bagi masyarakat, akademisi dan
penyelenggara negara/kekuasaan kehakiman
- Maka pelaksanaan hak dan kewenangan tentang
pengujian peraturan perundang-undangan
merupakan kontribusi positif bagi tujuan negara
atas perubahan UUD 1945

15. G. Metode Penelitian
- Konsentrasi penelitian ini dilakukan adalah kajian
hukum tentang pengujian peraturan perundang-
undangan dalam perspektif konstitusi setelah
perubahan UUD 1945
- Dengan pendekatan utama yuridis normatif yang
difokuskan pada bahan dokumen ‘judicial review’
kualitatif deduktif
- Melalui aspek yuridis dan historis tentang
pengujian peraturan perundang-undangan di
Indonesia

16. G.1. Azas Penelitian
- Penelitian yuridis normatif merupakan analisis data
kepustakaan, data sekunder terdiri dari dokumen,
arsip lembaga terkait, data yang dipublikasikan dan
yurisprudensi
- Bahan hukum primer, norma dasar Pancasila, UUD
1945, Tap MPR, Peraturan perundang-undangan dan
yurisprudensi
- Bahan hukum tersier, bahan hukum yang dapat
memberikan informasi dari sekunder dan primer
G.2. Teknik Pengumpulan Data
- Penelitian kualitatif dari bahan hukum primer,
sekunder dan tersier dengan penelusuran dokumen
dari fenomena yang diteliti
- Dokumen berupa peraturan perundang-undangan,
keputusan-keputusan, jurnal hukum, publikasi ilmiah
dan literatur yang berkaitan dengan yang diteliti
G.3. Analisis Data
- Dari data primer, sekunder dan tertier dilakukan olah
data dengan menginventarisir serta penyusunan
secara sistematis, kemudian dianalisis sesuai dengan
tujuan penelitian ini. Maka metode kualitatif melalui
pendekatan logika deduktif dari bahan hukum
normatif, yang terkonsentrasi mempertegas
pemahaman dan penawaran wacana atas penelitian
ini.

17. BAB II
PELAKSANAAN JUDICIAL REVIEW
OLEH MA DAN MK
Pengertian judicial reviewe yang lebih luas cakupannya
bermakna ‘toetsingsrecht’ atau hak menguji yg memiliki
arti ‘pengujian’ sebagai proses, cara, perbuatan dan
pembentukan per-uu-an.
Judicial review di beberapa negara :
Hingga saat ini terdapat 78 negara melembagakan MK di
luar MA, terakhir Thailand tahun 1998 dan Indonesia
tahun 2003 (UU Nomor 24 Tahun 2003)
Di Francis dikenal dengan ‘political review’ terpisah dengan
‘judicial review’ (pengawasan/kontrol tidak dilakukan
setelah berlakunya hukum) atau lebih bersifat preventif,
dengan membuka opini publik di pers untuk dibawa ke
legislatif.
Dewan Konstitusi Francis “De Counceil Constitutionel” tidak
dapat disamakan dengan Mahkamah Konstitusi. Tetapi
ditekankan pada fungsi pengawasan, pemeriksaan/
pengujian UU organik yang belum diundangkan juga
memeriksa atau menguji tata tertib majelis nasional dan
senat.
Dewan Konstitusi Francis, anggotanya bukan hakim karir
tetapi 3 mantan politisi, 3 perguruan tinggi dan 3 mantan
presiden dengan masa bhakti 9 tahun.

18. Di Negara Federal Jerman, juga menganut judicial
review yaitu UUD ‘grundgesetz’ atau disebut ‘basic
law’ dibagi tiga per-uu-an, yaitu:
1. Bundeswahlgesetz (UU Pemilu Federal)
2. Pateien gesetz (UU Partai)
3. Gesetz ueber das bundesveerfassungsgericht
(UU MK)
MK Federal Jerman berwenang memutus menurut
BverGG (UU MK Federal Jerman) merupakan
kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak tunduk kpd
kementerian negara termasuk presiden, dalam
semua penafsiran dan penggunaan wewenang dalam
konstitusi.

19. Judicial review oleh Mahkamah Agung,
pengujian peraturan perudang-udangan
terhadap undang-undang.
Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi,
pengujian undang-undang terhadap UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20. BAB III
KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA
PERUBAHAN UUD 1945.
Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD
1945, tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, maka secara
mendasar ketatanegaraan dapat digambarkan adalah:
- Penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi
sekaligus saling melengkapi secara komplementer
- Prinsip pemisahaan kekuasaan ‘checks and balances’
- Pemurnian sistem pemerintahan presidensial; dan
- Penguatan cita persatuan dan keragaman dalam NKRI
Lembaga Mahkamah Agung RI
Kewenangan MA diatur pada Pasal 10 ayat (3) UU No
14/1970 jo. UU No 39/1999, jo.Pasal 28 UU No 14/1985,
jo.UU No 5/2004. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA
sebagai peradilan tertinggi membawahi bandan peradilan
lainnya dibawahnya
Dalam perkembangnya setelah perubahan UUD 1945,
sebagimana diatur pada Pasal 24 ayat (2) bahwa lembaga
kekuasaan kehakiman terdiri dari dua kamar yaitu MA dan
MK.
Pasal 24A ayat (1) ditegaskan bahwa MA berwenang
menguji Per-uu-an di bawah UU

21. Lembaga Mahkamah Konstitusi RI
Diatur pada Pasal 24C ayat (1) . (Perubahan ke-III
UUD 1945) Pasal 10 ayat (1) dan (2)) adalah :
1. Menguji UU terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa antar lembaga negara yang
kewenangannya oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran parpol
4. Memutus PHPU, dan kewejiabannya adalah,
5. Memutus pendapat DPR tentang pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden

22. BAB IV
PELEMBAGAAN FUNGSI JUDICIAL REVIEW
Kontrol negara hukum, menganut sistem dan prinsip “The
International Commission of Jurists” adalah :
1. Negara harus tunduk kepada hukum
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu
3. Peradilan yang bebas tidak memihak
4. Perlindungan terhadap HAM
Maka negara hukum ”rechtsstaat” menganut prinsip
pokok yang berasaskan “ The Rule of Law” adalah :
a. supremasi hukum
b. persamaan hak dalam hukum
c. asas legalitas
d. pembatasan kekuasaan
e. ekseklutif independen
f. peradilan yang bebas dan tidak memihak
g. peradilan tata usaha negara
h. peradilan tata negara
i. perlindungan hak asasi manusia
j. demokratis
k. mewujudkan tujuan negara
l. transparansi dan kontrol sosial

23. BAB IV
PELEMBAGAAN FUNGSI JUDICIAL
REVIEW
Kontrol negara hukum, menganut sistem dan prinsip “The
International Commission of Jurists” adalah :
1. Negara harus tunduk kepada hukum
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu
3. Peradilan yang bebas tidak memihak
4. Perlindungan terhadap HAM
Maka negara hukum”rechtsstaat” menganut prinsip pokok
yang berasaskan “The Rule of Law” adalah :
a. Supremasi hukum
b. Persamaan hak dalam hukum
c. Asas legalitas
d. Pembatasan kekuasaan
e. Ekseklutif independen
f. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
g. Peradilan tata usaha negara
h. Peradilan tata negara
i. Perlindungan hak asasi manusia
j. Demokratis
k. Mewujudkan tujuan negara
l. Transparansi dan kontrol sosial

24. Judicial review sistem ketatanegaraan Indonesia
pasca perubahan UUD 1945
Secara filosofis pembentukan judicial review di Indonesia
sebagai landasan prinsip pemisahaan kekuasaan ‘check and
balance’ meliputi kekuasaan kehakiman (yudikatif),
eksekutif dan legislatif.
Konsekwensinya diatur pada Pasal 24 ayat (2) (Mahkamah
Agung) dan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 7A, Pasal 24C
(Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 24A, Pasal 24B (Komisi
Yudisial).
Korelasinya penyerahan lembaga kekuasaan
kehakiman yang berwenang untuk melaksanakan
pengujian per-uu-an di Indonesia.
Mencermati pandangan akademisi, politisi dan pemerhati
hukum.
Diantaranya Denny Indrayana, staf pengajar hukum tata
negara UGM Yogyakarta, juga Ferry Edwar Wakil Dekan III
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta pada
pertemuan pengajar hukum tata negara bulai Mei lalu di
Bukit Tinggi.
Mahfud MD, pada media menegaskan menyambut positif
wacana amandemen kelima UUD 1945 pelembegaan
kekuasaan kehakiman menjadi satu lembaga, bahkan lebih
ekstrim lagi ditegaskan peraturan perundang-undangan
hingga Peraturan desa (Perdes).

25. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan :
1. Kewenangan dan pelaksanaan judicial review oleh MA
dan MK
2. Judicial review sebagai kontrol negara hukum
3. Kedudukan MA dan MK bersifat mandiri dengan
koordinasi
S a r a n
1. Kewenangan judicial review hendaknya dilaksanakan
oleh lembagana negara/kekuasaan kehakikan oleh satu
lembaga saja dan yang paling berkompeten adalah
Mahkamah Konstitusi
2. Menjadi wacana karya ilmiah akademisi sebagai bahan
kajian dan penetapan oleh lembaga kompeten
(Legislatif) dengan landasan UU melalui perubahan
kelima UUD 1945.