kuliah notaris

1. POLITIK HUKUM AGRARIA
DR SUDJITO MSI

2. MATERI
•Bagian I : Review tentang Politik
Hukum
•Bagian II : Politik Hukum Agraria
Jaman Penjajahan
•Bagian III : Politik Hukum Agraria
Masa Transisi
•Bagian IV : Politik Hukum Nasional

3. Bagian I
Review tentang Politik Hukum
Pengertian
Nilai-nilai
Ontologi Politik Hukum
Fakta Empiris
Epistemologi Politik Hukum:
Nilai
Ius Conttm  Ius Conttdm
Fakta Empiris
Aksiologi Politik Hukum

4. Proses Kebijakan (Agraria)-1
Rasionalis
Melibatkan pilihan-pilihan logis dalam mengambil berbagai
tindakan untuk memecahkan masalah publik di bidang agraria
Rangkaian proses meliputi:
Identifikasi permasalahan
Menetapkan Tujuan
Identifikasi kebijakan alternatif
Meramalkan konsekuensi setiap alternatif
Membandingkan setiap konsekuensi dengan tujuan
Memilih alternatif terbaik
Kritik: gagal menjawab pembatasan.
Sumber: WN.Dunn, 1981:226

5. Proses Kebijakan (Agraria)-2
Teknisis
Bekerja dengan spesialis tinggi di bidang
agraria, yang dikaitkan dengan berbagai
tingkatan dalam pengambilan keputusan.
Perannya sebagai tenaga ahli, sehingga
mendapatkan kepercayaan tinggi dalam
spesialisasinya.
Kritik: keterbatasan (narrowness)
Sumber: Charles O.Jone, 1990.

6. Proses Kebijakan (Agraria)-3
Inkrementalis
Melakukan tambalsulam (increments) terhadap
kebijakan (agraria), dengan membangun landasan yang
kuat.
Bekerja menurut batas-batas sesuai dengan tantangan
dan kebutuhan.
Gaya operasinya: berunding dan bargaining (tawar-menawar)
Kritik: Konservatif
Sumber: A.Etzioni, 1968.

7. Proses Kebijakan (Agraria)-4
Reformis
Gaya operasinya seperti aktivis: demonstrasi (unjuk
rasa) dan kadangkala bentrok.
Fokus/penekanannya:a kebijakan (agraria) harus segera
diputuskan karena masalahnya dipandang sangat
mendesak.
Tujuan kebijakan disusun atas dasar keyakinan pribadi.
Kritik: Tidak realistik dan tidak mau kompromi.
Sumber: Charles O.Jone, 1990.

8. Siklus Kebijakan (Agraria)
Forcasting Rekomendasi Monitoring Evaluasi
Mslh Kbikn  Masa depan Kbjkn Tindakan Kbjkn Hasil Kbijkn KinerjaKbjkn
Problem Structuring

9. Diskusi ttg Review Politik Hukum-1
Apa objek yang dipelajari Politik Hukum ?
Bagaimana menggarap objek politik hukum ?
Beberapa tipe proses kebijakan, apa kelebihan dan
kekurangan masing-masing ?
Apa sasaran/tujuan yang akan dicapai dengan politik
hukum ?
Bagaimana dan apa manfaat memahami siklus
kebijakan?
Dll

10. Diskusi ttg Review Politik Hukum-2
Berikan analisis mengenai nilai-nilai dan fakta-fakta
empiris dominan yang mempengaruhi
politik hukum nasional Indonesia : (a) pada masa
Orba; (b) pada masa Orla; (c) pada masa Orde
reformasi?
Berikan analisis mengenai arah dan
perkembangan politik hukum lokal di Indonesia
pada masa Oba dan Orla ?
Berikan analisis mengenai sasaran dan tujuan
politik hukum Indonesia pada masa Orla dan
masa Orla?

11. Bagian II
Politik Hukum Jaman Penjajahan
Hukum Agraria Barat;
Hukum Agraria Adat;
Dualisme Hukum Agraria;

12. HHkkmm AAggrr..BBaarraatt
LAHIRNYA AGRARISCHE WET 1870
Sejak 1830, di HB diberlakukan : (1). Cultuur stelsel ; (2). Politik monopoli
oleh Pemerintah -----------> shg pengusaha sulit berkembang, karena
satu-satunya jalan hanya bisa sewa tanah dari Pemth (20 tahun).
Sejak pertengahan abad 19 --------> muncul semangat liberalisme.
Pengusaha menuntut kesempatan berusaha di HB, dengan penggantian
sistem monopoli + kerja paksa, -----------> menjadi persaingan bebas +
kerja bebas.
Tuntutan Pengusaha besar swasta berhasil. Pada tahun 1870
diundangkan AG.WET (Stb 1870 No.55). terdiri dari 5 ayat., ---------->
yang kemudian dimasukkan ke dalam Ps. 62 RR 1854 (sehingga menjadi
8 ayat). Pada tahun 1925, Ps.62 RR 1854 dijadikan Pasal 51 IS.

13. Tujuan AG.WET 1870
Untuk membuka dan memberi jaminan hukum kepada para
pengusaha swasta agar dapat berkembang di HB.

Caranya :
 (a). bisa memperoleh hak erfpacht 75 thn; dan (b). bisa
menyewa langsung tanah rakyat.
Keseluruhan peraturan yang merupakan landasan bagi Pemth HB
dalam melaksanakan politik pertanahan yang tertuang dalam
AG.WET 1870, disebut Hukum Tanah Administratif Pemerintah
HB.

14. HUKUM AGRARIA ADAT :
Ciri - ciri :
Asli, gotong royong, kekeluargaan.
Kedaerahan, pluralistis, kurang menjamin kepastian
hukum.
Sebagai hukum yang hidup, dipengaruhi masyarakat
sekitarnya. Oleh sebab itu perlu “disaneer” (dibersihkan)
dari cacadnya.
Dalam UUPA, hukum adat dijadikan dasar pembentukan
hukum agraria nasional.
Hal-hal yang diambil dari hukum adat :
Konsepsinya -----> ada hubungan masyarakat dengan
tanah.
Asas-asasnya ------> tidak ada yang mutlak, dan yang
diutamakan adalah keadilan.
Lembaga-lembaganya -------> Mis. hak ulayat, hak milik,
dsb.

15. Bagian III
Politik Hukum Agraria Masa
Transisi
Usaha Penyesuaian Hukum Agraria
“lama” ke masa kemerdekaan;
Penyusunan Hukum Agraria
Nasional

16. Usaha Penyesuaian Hukum Agraria “lama” ke
masa kemerdekaan
 Mempergunakan kebijaksanaan dan tafsir baru.
 Penghapusan desa perdikan.
 Meniadakan lembaga feodal : Penghapusan hak-hak
konversi.
 Meniadakan lembaga kolonial : Penghapusan tanah
partikelir.
 Perubahan peraturan persewaan tanah rakyat.
 Pengawasan pemindahan hak atas tanah.
 Peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah
perkebunan.
 Kenaikan canon dan cijns
 Larangan dan penyelesaian soal okupasi illegal.
 Peraturan perjanjian bagi hal tanah pertanian.
 Peralihan dan pelimpahan tugas-tugas dan wewenang
agraria.

17. Diskusi ttg Usaha Penyesuaian Hukum Agraria
“lama” ke masa kemerdekaan
Mengapa Pemerintah Indonesia
“terpaksa” melalukan usaha penyesuaian
sebagaimana terurai di atas?
Tergolong kedalam tipe dan proses
kebijakan agraria yang mana masing-masing
usaha penyesuaian tersebut di
atas?
Berikan analisis mengenai masa depan,
hasil kebijakan dan kinerja kebijakan
penyesuaian tersebut di atas?
Dll

18. Keadaan, Kepentingan dan Kebutuhan Hukum
Agraria Indonesia Sebelum 1960 (1)
Formal: Hukum Agraria masih sementara/peralihan (Aturan
Peralihan Ps II UUD 1945.
Materiil: Hukum Agraria masih dualisme, objek maupun
subjeknya.
Ideal: Hukum agraria harus sesuai dengan Pancasila, dan
dapat mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan bangsa
Indonesia.
Ideologis Politik: Bangsa Indonesia berada pada pergolakan
ideologis, baik karena kondisi dalam/luar negeri, maka perlu
penyelesaian tentang hubungan Negara dengan
tanah/wilayah, azas-azas hukum agraria, sistem hukum
agraria. Sumber: Imam Soetiknyo, 1982: 18-19

19. Keadaan, Kepentingan dan Kebutuhan Hukum
Agraria Indonesia Sebelum 1960 (2)
Realita:
Pada jaman Romawi, lembaga agraria terdiri
atas: res communes; res publique; dan res sacre.
Pada pasca jaman Romawi, res imperium (Raja
sebagai penguasa tunggal)
Di luar Eropa, muncul res dominium (hak milik
negara), dan res nullius (benda dan tanah untuk
kepentingan umum yang dijaga negara)
Sumber: Imam Soetiknyo, 1982:18-19

20. Hubungan Negara dengan Tanah
Negara sebagai subjek (Negara = perorangan).
Muncul: hubungan privatrechtelijk. Hak Negara
= Hak dominimum
Negara sebagai subjek (Badan Hukum
Kenegaraan). Muncul: hubungan publicrechtelijk.
Hak Negara = Hak dominimum dan Hak Publik
Negara sebagai personifikasi rakyat. Muncul:
hubungan menguasai. Hak Negara = Hak
momunes/Hak Imperium/Hak Menguasai Negara

21. Kerangka dasar UUPA versi UGM
B,A,R,K dikuasai Neg Pelaksanaan HMN
Tanah res extra commercium Tanah diberikan dg:
Untuk: 1. Hak privat pokok:
1. Kepentingan suci hak milik
2. Res publique 2. Hak privat sekunder,
3. Res communes a.l: HGU, Hak pakai,
4. Res nullius bagi hasil, sewa, gadai dsb
Tanah dg hak privat yang masy hukum teritorial mau-sdh
ada yg tdk berasal dr barat pun geneologis
a l: hak milik, hak pakai, hak
wa, hak membuka tanah, dsb.

22. Etika Hukum Agraria (Umum)
1. Selama-lamanya ada hubungan langsung antara manusia dengan tanah;
2. Hubungan tertua adalah hubungan kolektif, dengan mengandung sifat privat,
tetapi tidak jelas mana yang primer.
3. Garis perkembangan subjek (privat atau kolektif) tidak jelas.
4. Sifat-sifat privat-kolektif adalah mutlak.
5. Pertentangan antara privat vs kolektif sekedar upaya mempertahankan
keadaan atau mempercepat pertumbuhan. Jadi bukan prinsipiil.
6. Kenyataan: milik privat dibatasi; milik kolektif tidak lagi murni
(mengandung sifat privat); milik kolektif mrpk hasil revolusi.
7. Objektif: luas tanah terbatas, shg mustahil semua manusia memiliki tanah.
8. Subjektif: manusia adalah makhluk dwi tunggal, shg kekuasaan manusia atas
tanah bukan tak terbatas.
9. Negara Indonesia adalah negara hukum kekeluargaan, shg harus ada
macam-macam status tanah.
10. Sifat hukum Indonesia: adalah realistis (positivistis, empiris, rasional)
Sumber: I.Soetiknyo, 1982).

23. Pancasila Sebagai Etika Hukum (Agraria) Khusus.
 Sila 1: Bagi masyarakat Ind. Hubungan manusia dengan tanah
mempunyai sifat kodrati, tidak dapat dipisahkan oleh siapapun.
 Sila 2: Hubungan manusia Ind. Dengan tanah mempunyai sifat privat
dan kolektif sebagai dwitunggal.
 Sila 3: Hanya bangsa Ind. Yang dapat mempunyai hubungan
sepenuhnya dengan tanah Ind. Oleh karenanya orang asing dapat
diberi kekuasaan atas tanah di Ind., sejauh dibutuhkan dan tidak
merugikan bangsa dan Negara Ind.
 Sila 4 : Tiap-tiap orang Ind. Mempunyai hak dan kekuasaan sama
atas tanah
 Sila 5: Tiaptiap orang Ind. Mempunyai hak dan kesempatan sama
untuk menerima bagian manfaat tanah menurut kepentingan hak
hidupnya, bagi diri-sendiri dan keluarganya (hak mengenai hasil
tanah)
Sumber: I. Soetiknyo, 1982.

24. Diskusi ttg Latarbelakang UUPA
Dengan memahami Keadaan, Kepentingan dan
Kebutuhan Hukum Agraria Indonesia Sebelum 1960,
berikan analisis mengenai nilai-nilai dominan yang
menjadi dasar pembentukan UUPA ?
Berikan analisis pula, kemana arah dan perkembangan
kebijakan agraria tersebut ?
Dll

25. TUJUAN UUPA
 Meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria
nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan
kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan
rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang
adil dan makmur.
 Meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan dan
kesederhanaan hukum pertanahan.
 Meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum
mengenai hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

26. Bagian IV
Politik Hukum Nasional
Tata guna Tanah;
Landreform;
Pengurusan Hak Atas Tanah;
Pendaftaran Tanah.

27. Politik Hukum Nasional ttg Tata guna Tanah
Perlu aaddaa PPllaannnniinngg :: ppeerruunnttuukkaann,,
ppeenngggguunnaaaann,, ppeerrsseeddiiaaaann BB..AA..RRaa..KK..
NNaattiioonnaall ppllaannnniinngg ddiirriinnccii mmeennjjaaddii RReeggiioonnaall
ppllaannnniinngg ((PPss..1144))..
PPeerrssooaallaann:: bbaaggaaiimmaannaa mmeewwuujjuuddkkaann
ppllaannnniinngg tteerrsseebbuutt,, sseehhiinnggggaa bbiissaa ddiikkeettaahhuuii
ddeennggaann jjeellaass aarraahh,, ssaassaarraann ddaann ttuujjuuaann
yyaanngg hheennddaakk ddiiccaappaaii..
PPeerrlluu ddiiaannaalliissiiss aappaakkaahh ppllaannnniinngg tteerrsseebbuutt
ssuuddaahh sseejjaallaann ddeennggaann PPss..3333 UUUUDD 11994455??

28. Politik Hukum Nasional ttg Landreform
Tanah untuk petani. ddaann hhaarruuss ddiikkeerrjjaakkaann sseennddiirrii
sseeccaarraa aakkttiiff..
LLaannddrreeffoomm ((PPss..77..1100..1177 UUUUPPAA))..
DDiisskkuussii:: AAppaakkaahh nniillaaii--nniillaaii,, ppeemmiikkiirraann ddaann ffaakkttaa
eemmppiirriiss ttaahhuunn 11996600--aann mmaassiihh rreelleevvaann ddeennggaann
kkoonnddiissii ssaaaatt iinnii ??
KKeebbiijjaakkaann llaannddrreeffoorrmm mmaannaa yyaanngg mmaassiihh rreelleevvaann
ddaann mmaannaa ppuullaa yyaanngg ppeerrlluu ddiikkaattuuaalliissaassiikkaann??
SSeebbeerraappaa bbeessaarr ppeerraann,, kkoommiittmmeenn ddaann ggoooodd wwiillll
PPeemmeerriinnttaahh tteerrhhaaddaapp pprrooggrraamm llaannddrreeffoorrmm??

29. Politik Hukum Nasional ttg PHT
• Tanah, terutama untuk kepentingan WWNNII ((AAzzaass KKeebbaannggssaaaann -- PPss..11))..
• HHaannyyaa WWNNII yygg ddpptt mmeemmppuunnyyaaii hhuubbuunnggaann ppeennuuhh ddeennggaann ttaannaahh ((PPss..99 aayy.. 11 jjoo..
PPss..2211 aayyaatt 11))..
• WWNNAA ddaappaatt mmeemmppuunnyyaaii ttaannaahh tteerrtteennttuu,, ddaann ttiiddaakk kkuuaatt..
• BBaaddaann HHuukkuumm ttiiddaakk ddaappaatt mmeemmppuunnyyaaii HHaakk MMiilliikk,, kkeeccuuaallii ddiitteennttuukkaann kkhhuussuuss..
• SSeemmuuaa HHaakk AAttaass TTaannaahh MMeemmppuunnyyaaii FFuunnkkssii ssoossiiaall ((PPss..66))..
• LLaakkii--llaakkii ddaann ppeerreemmppuuaann mmeemmppuunnyyaaii hhaakk ddaann kkeesseemmppaattaann ssaammaa ((PPss..99 aayyaatt 22));;
• PPeerrlliinndduunnggaann tteerrhhaaddaapp ggooll..eekkoonnoommii lleemmaahh;;
• MMoonnooppoollii ddaallaamm uussaahhaa aaggrraarriiaa oolleehh sswwaassttaa ddiillaarraannggaann ((PPss..1133 aayyaatt 22));;
• MMoonnooppoollii oolleehh PPeemmeerriinnttaahh,, hhaarruuss ddeennggaann UUUU ((PPss..1133 aayyaatt 33))..
• DDeemmii kkeeppeennttiinnggaann uummuumm,, hhaakk aattaass ttaannaahh ddaann bbeennddaa--bbeennddaa yyaanngg aaddaa ddii
aattaassnnyyaa ddaappaatt ddiiccaabbuutt hhaakknnyyaa oolleehh NNeeggaarraa
((PPss..1188 jjoo.. UUUU NNoo..2200 //11996611 ddaann PPeerrpprreess NNoo..3366//22000055))

30. Politik Hukum ttg Pendaftaran Tanah (1)
TujuanUUPA (c): meletakkan dasar-dasar untuk memberikan
kepastian hukum mengenai h.a.t bagi rakyat Indonesia.
Pasal 19 UUPA:perlu PT; PT meliputi: (a) pengukuran, pemetaan dan
pembukuan tanah; (b) pendft h.a.t dan peralihan h.a.t; (c) penerbitan
sertifikat. PT diselenggarakan dengan mempertimbangkan si-kon.
Biaya PT diatur dalam PP, bagi yang tak mampu dibebaskan.
PP 10/1961 selama 30 th belum berhasil baik  perlu
penyempurnaan PP tsb  keluar PP 24/1997 (8 Juli 1997, berlaku 3
bln kemudian).
Azas-azas PT: sederhana; terjangkau; mutakhir; terbuka.
Tujuan PT: rechtskadaster  Ps.3 meliputi: (a) kepastian dan
perlindunganhukum kpd subjek hak, (b) menyediakan informasi
pertanahan ada Tata Usaha PT, (c) tertib admn pertanahan  wajib
daftar.

31. Politik Hukum ttg Pendaftaran Tanah (2)
Pelaksanaan PT
Initial Registration (pertama kali)  objeknya tanah
yang belum didaftar berdasarkan PP 10/1961 & PP
24/1997. Macamnya: (1) PT Sistematik; (2) PT
Sporadik.
Maintenance  merawat data  menjadi mutakhir
Objek PT  HM, HGU, HGB, HP, H.Pengl, Tanah
wakaf, HMSRS, H.Tanggungan, Tanah Neg.
Sistem PT  registration of titles (bukan sistem
pendaftaran akta)

32. Diskusi ttg Kebijakan PT
Bagaimana memahami latar belakang
kebijakan PT?
Bagaimana memahami proses keluarnya
kebijakan PT?
Bagaimana memahami tujuan kebijakan PT?
Dari kebijakan PT, siapa memperoleh apa, dan
bagaimana kebijakan memfasilitasi mereka?
Bagaimana masa depan kebijakan PT ?
Dll.