Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K)
PROVINSI DKI JAKARTA
CV. Mareto Agri Persada
Management, Planning & Training Services
Komplek BTN Kehutanan Blok C No. 6 Lepo-Lepo Kendari 93116
Sulawesi Tenggara, Indonesia
maretoconsult@yahoo.com
M
Kantor Perwakilan:
Komplek Griya Bogor Asri Jl. Merpati No. 2 CIFOR Sindang Barang Bogor
Jawa Barat, Indonesia
Phone/Faxcimile : 0251-8410474
maretoconsult@yahoo.com
Desember 2014

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K)
PROVINSI DKI JAKARTA

Halaman | i
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
Provinsi DKI Jakarta
Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
DOKUMEN
FINAL
KATA PENGANTAR
Paket Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademis RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil) Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama
antara Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, dengan CV. Mareto Agri Persada
(Mareto Consultant).
Dokumen Final terdiri dari Pendahuluan, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan WP3K,
Deskripsi Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya WP3K, Rencana Alokasi Ruang, Peraturan
Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program. Selama proses penyusunan Dokumen Final ini,
kami mendapat dukungan dari berbagai pihak, khususnya Tim Pokja Penyusunan RZWP3K
Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Kepada semua
pihak yang telah memberikan dukungan kami tak lupa mengucapkan terima kasih.
Demi penyempurnaan Dokumen Final ini, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak
khususnya Tim Teknis, Pokja dan stokeholder lainnya.
Jakarta, Desember 2014
Tim Konsultan

Halaman | ii
DOKUMEN
FINAL
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RZWP3K 1 – 1
1.2. PROFIL WILAYAH 1 – 3
1.2.1. Kondisi Geografis 1 – 3
1.2.1.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah 1 – 3
1.2.1.2. Jumlah dan Luas Pulau 1 – 4
1.2.1.3. Sungai dan Waduk 1 – 7
1.2.2. Keadaan Iklim dan Cuaca 1 – 9
1.3. ISU-ISU STRATEGIS WILAYAH 1 –10
1.3.1. Pencemaran 1 – 10
1.3.2. Konflik Penggunaan/Pemanfaatan Kawasan Pesisir 1 – 11
1.3.3. Perubahan Iklim Global dan Mitigasi Bencana 1 – 13
1.3.4. Program Pembangunan Terpadu Ibukota Pesisir 1 – 13
Nasional (PTPIN)
1.4. PETA WILAYAH PERENCANAAN 1 - 16
1 – 16
BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENGELOLAAN WP3K
2.1. TUJUAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL 2 - 1
2.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 2 – 3
2.2.1. Visi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKI
Jakarta 2 – 3
2.2.2. Misi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKI
Jakarta 2 – 3
2.3. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS 2 – 4

Halaman | iii
DOKUMEN
FINAL
BAB III DESKRIPSI POTENSI SUMBERDAYA PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL DKI JAKARTA
3.1. TERESTERIAL 3 – 1
3.1.1. Tanah 3 – 1
3.1.2. Topografi 3 – 3
3.1.3. Kemiringan Lereng 3 – 4
3.2. BATIMETRI 3 – 5
3.3. KONDISI GEOLOGI PESISIR DKI JAKARTA 3 – 7
3.3.1. Geomorfologi 3 – 7
3.3.2. Topografi dan Hidrografi 3 – 8
3.3.3. Material Seabed 3 – 9
3.3.4. Karakteristik Pantai 3 – 9
3.4. KONDISI OSEANOGRAFI 3 – 11
3.4.1. Arus 3 – 11
3.4.2. Pasang Surut 3 – 25
3.4.3. Gelombang 3 – 27
3.4.4. Kualitas Perairan 3 – 32
3.4.5. Biologi Perairan 3 – 45
3.5. EKOSISTEM PESISIR DAN SUMBERDAYA IKAN 3 – 48
3.5.1. Ekosistem Mangrove 3 – 48
3.5.2. Ekosistem Terumbu Karang 3 – 50
3.5.3. Ekosistem Padang Lamun 3 – 69
3.5.4. Sumber Daya Ikan 3 – 73
3.5.4.1. Jenis dan Kelimpahan Ikan 3 – 73
3.5.4.2. Sebaran Ikan Pelagis dan Demersal 3 – 75
3.6. DATA PENGGUNAAN DAN STATUS LAHAN 3 – 80
3.7. PEMANFAATAN WILAYAH LAUT EKSISTING 3 – 83
3.7.1. Pemanfaatan untuk Perikanan Budidaya 3 – 83
3.7.2. Pemanfaatan untuk Perikanan Tangkap 3 – 84
3.7.3. Pemanfaatan untuk Pariwisata 3 – 84
3.7.4. Pemanfaatan untuk Pertambangan 3 – 90
3.7.5. Pemanfaatan untuk Pelabuhan 3 – 91
3.7.6. Pemanfaatan untuk Alur Pelayaran dan Pipa/Kabel
Bawah Laut 3 – 93
3.7.7. Kawasan Konservasi 3 – 94
3.7.7.1. Hutan Lindung Angke Kapuk 3 – 94

Halaman | iv
DOKUMEN
FINAL
3.7.7.2. Taman Wisata Alam Kamal 3 – 95
3.7.7.3. Cagar Alam (Suaka Margasatwa)
Muara Angke 3 – 96
3.8. SUMBERDAYA AIR 3 – 97
3.9. INFRASTRUKTUR 3 – 101
3.9.1. Infrastruktur Transportasi 3 – 101
3.9.2. Infrastruktur Energi 3 – 103
3.9.3. Infrastruktur Air Bersih 3 – 103
3.9.4. Infrastruktur Perikanan 3 – 104
3.9.4.1. Fasilitas Pendaratan Ikan (TPI) 3 – 104
3.10. DEMOGRAFI DAN SOSIAL 3 –106
3.10.1. Jumlah, Kepadatan, Pertumbuhan Penduduk 3 – 106
3.10.2. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Mata Pencaharian 3 –110
3.10.3. Kondisi Sosial Perikanan Tangkap 3 – 112
3.10.3.1. Rumah Tangga Perikanan Tangkap &
Nelayan 3 – 112
3.10.3.2. Sistem Bagi Hasil dan Pengupahan 3 – 114
3.10.3.3. Keterlibatan Stakeholder dalam Perikanan
Tangkap 3 – 115
3.10.4. Kondisi Sosial Perikanan Budidaya 3 – 116
3.11. EKONOMI WILAYAH 3 – 119
3.11.1. PDRB Sektoral 3 – 119
3.11.2. Pertumbuhan PDRB Sektoral 3 – 123
3.11.3. PDRB Per Kapita 3 – 128
3.11.4. Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran 3 – 128
3.11.5. Komoditi Unggulan 3 – 130
3.11.6. Ekonomi Perikanan dan Kelautan 3 – 130
3.11.6.1. Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap 3 – 130
3.11.6.2. Kondisi Usaha Perikanan Budidaya 3 – 132
3.11.6.3. Produksi Perikanan Tangkap
dan Perikanan Budidaya 3 – 134
3.12. BENCANA DAN PENCEMARAN 3 – 136
3.12.1. Bencana 3 – 136
3.12.2. Pencemaran 3 – 138

Halaman | v
DOKUMEN
FINAL
BAB IV RENCANA ALOKASI RUANG RZWP3K
4.1. RENCANA KAWASAN PEMANFAATAN UMUM 4 – 5
4.1.1. Zona Pariwisata 4 – 6
4.1.2. Zona Permukiman 4 – 8
4.1.3. Zona Pertambangan 4 – 9
4.1.4. Zona Perikanan Tangkap 4 – 11
4.1.4.1. Sub Zona Perikanan Tangkap Tradisional 4 – 11
4.1.4.2. Sub Zona Perikanan Tangkap Komersil 4 – 12
4.1.5. Zona Perikanan Buidaya 4 – 14
4.1.6. Zona Fasilitas Umum 4 – 22
4.2. RENCANA KAWASAN KONSERVASI 4 – 23
4.2.1. Zona Inti 4 – 24
4.2.2. Zona Perlindungan Laut (DPL) 4 – 25
4.2.3. Zona Cagar Alam Laut 4 – 26
4.2.4. Zona Suaka Margasatwa Laut 4 – 27
4.2.5. Zona Pemanfaatan Terbatas 4 – 27
4.2.6. Zona Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 4 – 27
4.2.7. Zona Lain 4 – 28
4.3. RENCANA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU 4 – 29
4.4. RENCANA ALUR LAUT 4 – 31
4.4.1. Alur Pelayaran 4 – 32
4.4.1.1. Alur Pelayaran Nasional 4 – 32
4.4.1.2. Alur Pelayaran Regional 4 – 32
4.4.1.3. Alur Pelayaran Perikanan 4 – 32
4.4.1.4. Alur Pelayaran Lokal 4 – 32
4.4.1.5. Alur Pelayaran Wisata/Lokal 4 – 33
4.4.2. Alur Migrasi Mamalia, Ikan dan Penyu 4 – 33
4.4.3. Alur Kabel Listrik Bawah Laut 4 – 33
4.5. TABEL PERNYATAAN ZONA 4 – 33
4.5.1. Kawasan Pemanfaatan Umum 4 – 34
4.5.2. Pernyataan Maksud Pengelolaan Kawasan Konservasi 4 – 38
4.5.3. Pernyataan Maksud Pengelolaan Alur 4 – 41
4.5.4. Pernyataan Maksud Pengelolaan Kawasan Strategis
Nasional Tertentu 4 - 42

Halaman | vi
DOKUMEN
FINAL
BAB V PERATURAN PEMANFAATAN RUANG
5.1. PERNYATAAN PEMANFAATAN KAWASAN/ZONA/
SUB ZONA LINGKUP WIALAYAH 5 – 3
5.1.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang 5 – 5
5.1.1.1. Ketentuan Umum Peraturan Sistem Pusat
Kegiatan WP3K 5 – 5
5.1.1.2. Ketentuan Umum Peraturan Sarana dan
Prasarana 5 – 6
5.2. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI POLA RUANG 5 – 8
5.2.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan
Pemanfaatan Umum 5 – 9
5.2.1.1. Aturan Zonasi pada Zona Perikanan Budidaya 5 – 9
5.2.1.2. Aturan Zonasi pada Zona Perikanan Tangkap 5 –11
5.2.1.3. Aturan Zonasi pada Zona Permukiman 5 – 12
5.2.1.4. Aturan Zonasi pada Zona Pariwisata 5 – 18
5.2.1.5. Aturan Zonasi pada Zona Industri 5 – 20
5.2.1.6. Aturan Zonasi pada Zona Pertambangan 5 – 24
5.2.1.7. Aturan Zonasi pada Zona Pelabuhan 5 – 25
5.2.1.8. Aturan Zonasi pada Zona Pemanfaatan 5 – 26
Umum Lainnya
5.2.2. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Konservasi 5 – 26
5.2.3. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi dan Kawasan
Strategis Nasional Tertentu 5 – 32
5.2.4. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Koridor Alur 5 – 33
5.3. KETENTUAN PERIZINAN 5 – 33
5.4. KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF 5 – 36
5.4.1. Ketentuan Insentif 5 – 36
5.4.2. Ketentuan Disinsentif 5 – 39
5.5. ARAHAN PENGENAAN SANKSI 5 – 40
5.6. PERAN SERTA MASYARAKAT 5 – 46
5.7. ARAHAN PERUNTUKAN ZONA 5 – 48
5.7.1. Kawasan Pemanfaatan Umum 5 – 48
5.7.2. Kawasan Konservasi 5 – 51
5.7.3. Kawasan Strategi Nasional 5 – 52
5.7.4. Alur Laut 5 – 52
5.8. KEGIATAN YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH PADA
MASING-MASING ZONA 5 – 53

Halaman | vii
DOKUMEN
FINAL
BAB VI INDIKASI PROGRAM
6.1. INDIKASI PROGRAM UTAMA 6 – 1
6.1.1. Rumusan Strategi Pengembangan 6 – 1
6.1.2. Indikasi Program 6 – 2

Halaman | viii
DOKUMEN
FINAL
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Batas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu 1 – 3
Tabel 1.2 Jumlah Pulau Menurut Kelurahan di Kabupaten Admnistrasi
Kepulauan Seribu, 2013 1 – 5
Tabel 1.3. Nama dan Luas Pulau Menurut Kelurahan di Kepulauan Seribu
Kepulauan Seribu 1 – 6
Tabel 1.4. Jumlah dan Nama Pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi
DKI Jakarta Menurut Data Kementerian Kelautan dan Perikanan 1 – 7
Tabel 1.5. Nama, Panjang dan Luas Sungai/Kanal di Provinsi DKI Jakarta
dan Peruntukannya 1 – 8
Tabel 1.6. Nama, Luas Situ/Waduk Menurut Kota Administrasi Jakarta Utara
Berdasarkan Rencana dan Realisasi, Tahun 2012 1 – 9
Tabel 2.1. Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan
Pengelolaan dan Pembangunan WP3K di DKI Jakarta 2 – 4
Tabel 3.1. Diskritisasi Model Meliputi Luas Domian, Lebar Grid, Jumlah
Grid, Langkah Waktu Model (Time Step) dan Total Waktu Simulasi 3 – 14
Tabel 3.2. Konstanta Pasut DISHIDROS TNI AL Stasiun Tanjung Priok 3 – 26
Tabel 3.3. Kecerahan Perairan Sekitar Kepulauan Seribu pada Agustus 2014 3 – 35
Tabel 3.4. Analisis Kualitas Air Laut Kepulauan Seribu 3 – 44
Tabel 3.5. Jenis-Jenis Fitoplankton Predominan pada Masing-Masing Zona
di Teluk Jakarta 3 – 46
Tabel 3.6. Nilai Indeks Komunitas Fitoplankton di Teluk Jakarta 3 – 46
Tabel 3.7. Hasil Analisis Jenis dan Kerapatan Mangrove di 15 Stasiun
Pengamatan Tahun 2014 3 – 49
Tabel 3.8. Lokasi dan Koordinat Stasiun Pengamatan Terumbu Karang 3 – 51

Halaman | ix
DOKUMEN
FINAL
Tabel 3.9. Hasil Analisis Data Tutupan Substrat Dasar dan Kondisi Terumbu
Karang 3 – 69
Tabel 3.10. Hasil Analisis Data Kondisi Penutupan Lamun di Kepulauan Seribu 3 – 71
Tabel 3.11. Produksi Ikan yang Masuk TPI Menurut Jenis Ikan Tahun
2011-2013 3 – 73
Tabel 3.12. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan
Budidaya di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kota
Jakarta Utara 3 – 74
Tabel 3.13. Jumlah dan Jenis Hasil Tangkapan Ikan Pelagis (Kg) di Perairan
Tabel 3.14. Jumlah dan Jenis Hasil Tangkapan Ikan Demersal (Kg) di Perairan
Tabel 3.15. Nama dan Luas Pulau Beserta peruntukan dan Nama Pemilik di
Tabel 3.16. Luas Wilayah Potensial Budidaya Keramba Perikanan Laut di
Tabel 3.17. Perbandingan Produksi Pertambangan Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2011 - 2012 3 – 91
Tabel 3.18. Jumlah dan Jenis Prasarana Perhubungan Menurut Pulau di
Tabel 3.19. Konsumsi Air Menurut Kelompok Pengguna Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2011 - 2012 3 – 98
Tabel 3.20 Kondisi Eksisting Situ-Situ di Wilayah Jakarta Utara 3 – 99
Tabel 3.21. Rekapitulasi Panjang dan Luas Jalan di DKI Jakarta Tahun 2012 3 – 102
Tabel 3.22. Sarana Pelabuhan Laut, Sungai dan Danau di Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012 3 – 103
Tabel 3.23. Jumlah, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Provinsi DKI
Jakarta Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, Tahun 2012 3 – 107
Tabel 3.24. Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk serta Kepala Keluarga
Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu
Menurut Kecamatan dan Kelurahan, Tahun 2012 3 – 108

Halaman | x
DOKUMEN
FINAL
Tabel 3.25. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut
Kabupaten/Kota Administrasi pada Tahun 2030 3 – 110
Tabel 3.26. Proyeksi Pertumbuhan penduduk Jakarta Utara dan Kepulauan
Seribu Menurut Kecamatan pada Tahun 2030 3 – 110
Tabel 3.27. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis
Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, Agustus 2012 dan 2013 3 – 111
Tabel 3.28. Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Jenis
Kelamin di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Tahun 2013 3 – 111
Tabel 3.29. Jumlah Nelayan Penetap dan Pendatang di Jakarta Utara Tahun
2007 – 2011 dan Kepulauan Seribu Tahun 2012 3 – 112
Tabel 3.30. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Perikanan di
Kecamatan Cilincing Jakarta Utara 3 – 116
Tabel 3.31. Jumlah Rumah Tangga Usaha Budidaya Perikanan di Kota
Jakarta Utara Menurut Kecamatan 3 – 118
Tabel 3.32. PDRB Provinsi DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha Atas
Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Periode Tahun 2009 - 2013 3 – 120
Tabel 3.33. PDRB Kota Administrasi Jakarta Utara Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Periode 2008 - 2012 3 – 121
Tabel 3.34. PDRB Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Menurut
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Periode 2008 – 2012 3 – 123
Tabel 3.35. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta Menurut Lapangan
Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Periode Tahun
2009 - 2013 3 – 124
Tabel 3.36. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Admnistrasi Jakarta Utara
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2000, Periode 2008 - 2012 3 – 125
Tabel 3.37. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Seribu
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun
2000, Periode 2009 - 2013 3 – 127
Tabel 3.38. Perkembangan PDRB per Kapita Provinsi DKI Jakarta, Kota
Adminsitrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000,
Periode 2009 - 2013 3 – 128

Halaman | xi
DOKUMEN
FINAL
Tabel 3.39. Jumlah Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi
DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu, Periode Tahun 2012 - 2013 3 – 129
Tabel 3.40. Jumlah Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan di Kota Jakarta
Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu Menurut Kecamatan
dan Tempat Penangkapan 3 – 131
Tabel 3.41. Jumlah RTP Ikan di Kota Jakarta Utara dan Kabupaten
Kepulauan Seribu Menurut Kecamatan dan Jenis Perahu
yang Digunakan 3 – 131
Tabel 3.42. Jumlah Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan di Kota Jakarta
Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu Menurut Kecamatan dan
Jenis Alat Tangkap yang Digunakan 3 – 132
Tabel 3.43 Jumlah Rumah Tangga Usaha Budidaya Ikan Menurut Jenis Ikan
Utama yang Diusahakan di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu 3 – 133
Tabel 3.44. Jumlah Rumah Tangga Budidaya Ikan di Kota Jakarta Utara
Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya Ikan, ST2013 3 – 133
Tabel 3.45. Rata-Rata Luas Baku Usaha Budidaya Ikan di Kota Jakarta Utara
dan Kepulauan Seribu Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya
Ikan 3 – 134
Tabel 3.46. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan yang Masuk
TPI Berdasarkan Jenis Alat Tangkap Tahun 2011 – 2013 3 – 135
Tabel 3.47. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan
Budidaya di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan
Kota Jakarta Utara 3 – 136
Tabel 3.48. Lokasi Sebaran Rob di Pantai Utara Jakarta 3 – 136
Tabel 4.1. Rencana Alokasi Wilayah Pesisir DKI Jakarta 4 – 2
Tabel 4.2. Rekomendasi Pola Ruang dan Arahan Pemanfaatan Ruang
Kawasan Pemanfaatan Umum WP3K DKI Jakarta 4 – 5
Tabel 4.3. Kepadatan Ideal untuk Pemeliharaan Ikan di KJA 4 – 20
Kawasan Konservasi WP3K DKI Jakarta 4 – 23
Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) WP3K DKI Jakarta 4 – 30

Halaman | xii
DOKUMEN
FINAL
Tabel 4.6. Rekomendasi Pola Ruang dan Arahan Pemanfaatan Ruang Alur
WP3K DKI Jakarta 4 – 31
Tabel 4.7. Pernyataan Maksud Pengelolaan Zona/Sub Zona Pemanfataan
Umum 4 – 34
Tabel 4.8. Pernyataan Maksud Pengelolaan Zona/Sub Zona Konservasi 4 – 39
Tabel 4.9. Pernyataan Maksud Pengelolaan Zona/Sub Zona Alur Laut 4 – 41
Tabel 4.10. Pernyataan Maksud Pengelolaan Zona/Sub Zona Kawasan
Strategis Nasional Tertentu 4 – 43
Tabel 5.1. Kegiatan yang Boleh dab Tidak Boleh Dilakukan pada
Setiap Zona dan Sub-Zona 5 – 53
Tabel 6.1. Indikasi Program Fisik Pengembangan Penyusunan RZWP3K 6 – 4
Tabel 6.1. Indikasi Program Non Fisik Pengembangan Zona dan Sub Zona
RZWP3K 6 – 11

Halaman | xiii
DOKUMEN
FINAL
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta 1 – 5
Gambar 1.2. Peta Isu-Isu utama Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 1 – 13
Gambar 1.3. Peta Pemanfaatan Lahan dan Perairan Pesisir Provinsi
DKI Jakarta 1 – 15
Gambar 1.4. Peta Wilayah Perencanaan 1 – 16
Gambar 2.1. Sumber Hukum Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan
Pengelolaan Sumberdaya Alam Nas. 2 – 22
Gambar 2.2. Kedudukan dan Keterkaitan Antara RZWP3K dengan
Rencana Lainnya Berdasarkan Tiga UU yang Memayungi
Perencanaan 2 – 22
Gambar 2.3. Struktur Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil 2 – 23
Gambar 2.4. Kawasan Lindung Laut dan Kawasan Andalan
Dalam RTRWN 2 – 40
Gambar 2.5. RTRW Provinsi DKI Jakarta 2 – 53
Gambar 3.1. Potongan Melintang Selatan – Utara Wilayah DKI Jakarta 3 – 3
Gambar 3.2. Kemiringan Lereng Wilayah Jabotabek 3 – 4
Gambar 3.3. Bathimetri Perairan Sekitar Provinsi DKI Jakarta 3 – 6
Gambar 3.4. Peta Geologi Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 3 – 8
Gambar 3.5. Pasang Surut Sebagai Input Model 3 – 15
Gambar 3.6. Angin Masukan Model 3 – 15
Gambar 3.7. Perbandingan Arus Pengukuran dan Arus Model 3 – 17
Gambar 3.8. Perbandingan Antara Arus Dishidros dan Pasut Hasil Model 3 – 17
Gambar 3.9. Pola Arus Menjelang Pasang di Titik X Kondisi Musim Barat 3 – 19
Gambar 3.10. Pola Arus Saat Pasang di Titik X Kondisi Musim Barat 3 – 19

Halaman | xiv
DOKUMEN
FINAL
Gambar 3.11. Pola Arus Menjelang Surut di Titik X Kondisi Musim Barat 3 – 20
Gambar 3.12. Pola Arus Saat Surut di Titik X Kondisi Musim Barat 3 – 20
Gambar 3.13. Pola Arus Rata-Rata 15 Hari Simulasi Kondisi Musim Barat 3 – 21
Gambar 3.14. Pola Arus Menjelang Pasang di Titik X Kondisi Musim Timur 3 – 22
Gambar 3.15. Pola Arus Saat Pasang di Titik X Kondisi Musim Timur 3 – 22
Gambar 3.16. Pola Arus Menjelang Surut di Titik X Kondisi Musim Timur 3 – 23
Gambar 3.17. Pola Arus Saat Surut di Titik X Kondisi Musim Timur 3 – 24
Gambar 3.18. Pola Arus Rata-Rata 15 Hari Simulasi Kondisi Musim Timur 3 – 24
Gambar 3.19. Pasang Surut di Perairan Tanjung Priok dan Pulau Pari 3 – 26
Gambar 3.20. Grafik Ramalan Pasang Surut DKI Jakarta pada
Bulan Agustus 2014 3 – 26
Gambar 3.21. Tinggi Gelombang Signifikan di Utara Kep. Seribu 2009-2014 3 – 28
Gambar 3.22 Mawar Gelombang (wave rose) di Utara Kep. Seribu periode
2009 - 2014 3 – 29
Gambar 3.23 Sebaran Tinggi Gelombang Signifikan di Perairan DKI Jakarta
(Nopember 2013, Januari 2014, Mei 2014 dan Agustus 2014) 3 – 31
Gambar 3.24 Sebaran Suhu Permukaan Laut di Perairan DKI Jakarta
Gambar 3.25 Sebaran Salinitas Permukaan Laut di Perairan DKI Jakarta
Gambar 3.26 Sebaran Konsentrasi Klorofil di Perairan DKI Jakarta
Gambar 3.27 Peta Ekosistem Pesisir dan Kawasan Konservasi Provinsi
DKI Jakarta 3 – 46
Gambar 3.28. Lokasi Stasiun Pengamatan di Pulau Rengat 3 – 48
Gambar 3.29. Kondisi Tutupan Substrat Dasar di Pulau Rengat 3 – 49
Gambar 3.30. Persentase Tutupan Substrat Dasar di Pulau Rengat 3 – 50
Gambar 3.31. Lokasi Stasiun Pengamatan di P. Penjaliran Timur 3 – 50
Gambar 3.32 Kondisi Tutupan Substrat Dasar di P. Penjaliran Timur 3 – 51
Gambar 3.33. Persentase Tutupan Substrat Dasar di P. Penjaliran Timur 3 – 51
Gambar 3.34. Persentase Tutupan Substrat Dasar di Pulau Nyamplung 3 – 52

Halaman | xv
DOKUMEN
FINAL
Gambar 3.35. Kondisi Tutupan Substrat Dasar di P. Nyamplung 3 – 52
Gambar 3.36. Lokasi Stasiun Pengamatan dan Kondisi Tutupan Substrat
Dasar di P. Jukung 3 – 53
Gambar 3.37. Kondisi Tutupan Substrat Dasar di P. Jukung 3 – 54
Gambar 3.38. Lokasi Stasiun Pengamatan dan Kondisi Tutupan Substrat
Dasar di P. Putri Barat 3 – 54
Gambar 3.39. Kondisi Tutupan Substrat Dasar di P. Putri Barat 3 – 55
Gambar 3.40. Lokasi Stasiun Pengamatan dan Persentase Tutupan
Substrat Dasar di Pulau Sepa 3 – 55
Gambar 3.41. Kondisi Tutupan Substrat Dasar di Pulau Sepa 3 – 56
Gambar 3.42. Persentase Tutupan Substrat Dasar di P. Gosong Belanda 3 – 57
Gambar 3.43. Kondisi Tutupan Substrat Dasar di P. Gosong Belanda 3 – 57
Substrat Dasar di P. Genteng Besar 3 – 58
Gambar 3.45. Kondisi Tutupan Substrat Dasar di P. Genteng Besar 3 – 58
Substrat Dasar di P. Bira Besar 3 – 59
Gambar 3.47. Kondisi Tutupan Substrat Dasar di P. Bira Besar 3 – 59
Substrat Dasar di P. Harapan 3 – 60
Gambar 3.49. Kondisi Tutupan Substrat Dasar di P. Harapan 3 – 60
Gambar 3.50. Lokasi Stasiun Pengamatan dan Presentase Tutupan
Substrat Dasar di P. Kelapa 3 – 61
Gambar 3.51. Kondisi Tutupan Substrat Dasar di P. Kelapa 3 – 61
Substrat Dasar di Pulau Kotok Besar 3 – 62
Gambar 3.53. Kondisi Tutupan Substrat Dasar di P. Kotok Besar 3 – 62
Gambar 3.54. Lokasi Stasiun Pengamatan di Pulau Panggang 3 – 63
Gambar 3.55. Kondisi Tutupan Substrat Dasar di Pulau Panggang 3 – 63
Substrat Dasar di Pulau Tidung Kecil 3 – 64
Gambar 3.57. Kondisi Tutupan Substrat Dasar di P. Tidung Kecil 3 – 64

Halaman | xvi
DOKUMEN
FINAL
Substrat Dasar di Pulau Pari 3 – 65
Gambar 3.59. Kondisi Tutupan Substrat Dasar di P. Pari Bag. Tenggara 3 – 65
Gambar 3.60. Gambar Kondisi Fasilitas Pertambangan di Pulau Pabelokan 3 – 82
Gambar 3.61. Diagram Alir Pengolahan Tangkapan Ikan Pelagis dan Demersal
Di Perairan Sekitar Provinsi DKI Jakarta 3 – 74
Gambar 3.62. Sebaran Ikan Pelagis di Perairan Sekitar Provinsi DKI Jakarta
Pada Musim Barat 3 – 76
Pada Musim Peralihan I 3 – 77
Pada Musim Timur 3 – 77
Pada Musim Peralihan II 3 – 78
Gambar 3.66. Sebaran Ikan Demersal di Perairan Sekitar Provinsi DKI Jakarta
Pada Musim Barat 3 – 78
Pada Musim Peralihan I 3 – 79
Pada Musim Timur 3 – 79
Pada Musim Peralihan II 3 – 80
Gambar 3.70. Gambar Kondisi Fasilitas Pertambangan di Pulau Pabelokan 3 – 91
Gambar 3.71. Peta Sebaran Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan di
Kota Jakarta Utara 3 – 113
Gambar 3.72. Peta Sebaran Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan
di Kabupaten Kepulauan Seribu 3 – 114
Gambar 3.73. Peta Sebaran Rumah Tangga Usaha Budidaya Perikanan
Di Kota Jakarta Utara 3 – 118
Gambar 3.74. Peta Sebaran Rumah Tangga Usaha Budidaya Perikanan
Di Kepulaan Seribu 3 – 119
Gambar 4.1. Rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir DKI Jakarta 4 – 3
Gambar 4.2. Rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir Jakarta Utara 4 – 3
Gambar 4.3. Rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir Kec. Kepulauan
Seribu Selatan 4 – 4

Halaman | xvii
DOKUMEN
FINAL
Gambar 4.4. Rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir Kec. Kepulauan
Seribu Utara 4 – 4
Gambar 4.5. Berbagai Contoh Jenis Alat Tangkap 4 – 13
Gambar 4.6. Model Rumpon Ikan yang dapat Dikembangkan 4 – 13
Gambar 4.7. Kontruksi KJA Berbahan High Density Poly Ethylene (HDPE) 4 – 13
Gambar 4.8. Contoh Kontruksi KJA dari Berbagai Sisi Berbagai 4 – 20
Gambar 4.9. Visualisasi 3D Model Keramba Jaring Apung (KJA) 4 – 21

Bab I | 0
DOKUMEN
FINAL

Bab I | 1
DOKUMEN
FINAL
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RZWP3K
Penyusunan Naskah Akademis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan pada aturan
hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (6), Pasal 33
ayat (3) dan (4)
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
6. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan WP3K
7. Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI
8. Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
9. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
10. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
12. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
13. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya
Ikan

Bab I | 2
DOKUMEN
FINAL
14. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
15. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
16. Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang MP3EI Tahun
2011-2025
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 Tahun 2012 tentang
Kepelabuhan Perikanan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.
34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.17/MEN/2008 tentang
Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2013 tentang
perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.
PER.05/MEN/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan No. PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan
Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan
Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut
22. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah 2030
23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2014 tentang
Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI
Jakarta.

Bab I | 3
DOKUMEN
FINAL
1.2. PROFIL WILAYAH
1.2.1. Kondisi Geografis
1.2.1.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah
Secara geografis wilayah Provinsi DKI Jakarta terletak antara 1060
22’ 42’’ BT-
1060
58’ 18’’ BT dan 05 19’ 12’’ – 06 23’ 54’’ LS. Keadaan topografinya datar,
berkisar antara 0-50 meter dpl dengan batas tertinggi terletak di bagian selatan
wilayah DKI Jakarta. Di bagian utara sepanjang garis pantai sekitar 32 km,
merupakan dataran rendah tersusun dari bahan vulkanik.
Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kotamadya dan satu kabupaten
administratif, yakni: Kotamadya Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km2, Jakarta
Utara dengan luas 142,20 km2, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km2, Jakarta
Selatan dengan luas 145,73 km2, dan Kotamadya Jakarta Timur dengan luas
187,73 km2, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81
km2
.
Wilayah pesisir DKI Jakarta terletak pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kota Administrasi Jakarta Utara
terletak pada posisi antara 060
05’ 80’’ – 060
18’ 30’’ LS dan 1060
71’ 20” – 1060
97’
30” BT, sedangkan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terletak pada posisi
antara 050
10’ 00’’ – 060
05’ 80’’ LS dan 1060
19’ 30” – 1060
44’ 50” BT. Kota
Administrasi Jakarta Utara memiliki ketinggian antara 0-20 m dpl, sedangkan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki ketinggian antara 0-1 m dpl.
Batas wilayah kedua daerah tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Tabel
1.1.
Tabel 1.1. Batas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Batas Kota Jakarta Utara Kabupaten Kepulauan Seribu
Sebelah Utara Laut Jawa, Kep. Seribu Laut Jawa
Sebelah Timur Jakarta Timur, Kab. Bekasi Laut Jawa
Sebelah
Selatan
Jakarta Barat, Jakarta Pusat,
Jakarta Timur
Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kab.
Bekasi, Kab. Tangerang, Kab. Serang
dan Kota Serang
Sebelah Barat
Jakarta Barat dan Kab.
Tangerang
Laut Jawa, Prov. Lampung
Secara geologis, seluruh dataran terdiri dari endapan pleistocene yang terdapat
pada ±50 m di bawah permukaan tanah. Bagian selatan terdiri atas lapisan alluvial,
sedang dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km. Di

Bab I | 4
DOKUMEN
FINAL
bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada
permukaan tanah karena tertimbun seluruhnya oleh endapan alluvium. Di wilayah
bagian utara baru terdapat pada kedalaman 10-25 m, makin ke selatan permukaan
keras semakin dangkal 8-15 m. Pada bagian tertentu juga terdapat lapisan
permukaan tanah yang keras dengan kedalaman 40 m.
Keadaan Kota Jakarta umumnya beriklim panas dengan suhu udara maksimum
berkisar 32,7°C - 34,°C pada siang hari, dan suhu udara minimum berkisar 23,8°C
-25,4°C pada malam hari. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun 237,96 mm,
selama periode 2002-2006 curah hujan terendah sebesar 122,0 mm terjadi pada
tahun 2002 dan tertinggi sebesar 267,4 mm terjadi pada tahun 2005, dengan
tingkat kelembaban udara mencapai 73,0 - 78,0 persen dan kecepatan angin rata-
rata mencapai 2,2 m/detik - 2,5 m/detik.
Gambar 1.1. Peta Administrasi Wilayah Pesisir dan PPK DKI Jakarta
1.2.1.2. Jumlah dan Luas Pulau
Menurut SK Gubernur DKI Jakarta No. 1986 Tahun 2000, jumlah pulau di DKI
Jakarta sebanyak 110 pulau, semuanya berada di Kepulauan Seribu, menurut data
Sudin Tata Ruang Kepulauan Seribu ada 114 pulau, Hasil Rapat 3 Desember
2010 ada 115 pulau, dan data Kemendagri ada 109 pulau (Kepulauan Seribu

Bab I | 5
DOKUMEN
FINAL
dalam Angka 2013), serta data Kecamatan Dalam Angka 2013 sebanyak 108
pulau, sebagaimana rinciannya pada Tabel 1.2.
Data Kecamatan Dalam Angka 2013 menunjukkan bahwa dari 27 pulau di
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, hanya 5 pulau yang berpenghuni, masing-
masing dua pulau di Kelurahan Pulau Tidung dan Kelurahan Pulau Pari, serta satu
pulau di Kelurahan Untung Jawa. Begitu juga di Kecamatan Kepulauan Seribu
Utara, dari 79 pulau hanya 6 pulau yang berpenghuni, masing-masing dua pulau di
Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa, dan di Kelurahan Harapan.
Tabel 1.2. Jumlah Pulau Menurut Kelurahan di Kabupaten Admnistrasi Kepulauan
Seribu, 2013
No Wilayah Administrasi
Jumlah Pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Kecamatan Dalam Angka
2013
SK Gub.
No.1986/2
000
Sudin
Tata
Ruang
Hasil
Rapat 3
Des 2010
Kemen-
dagri
Dihuni
Tidak
Dihuni
Jumlah
I
Kecamatan Kepulauan
Seribu Selatan
5 22 27 31 33 33 28
Kel. Pulau Tidung 2 4 6 6 6 6 6
Kel. Pulau Pari 2 10 12 10 12 12 12
Kel. Untung Jawa 1 8 9 15 15 15 10
II
Kecamatan Kepulauan
Seribu Utara
6 73 79 79 81 82 79
Kel. Pulau Panggang 2 11 13 13 14 14 14
Kel. Pulau Kelapa 2 34 36 36 37 38 39
Kel. Pulau Harapan 2 28 30 30 30 30 26
Kab. Adm Kep. Seribu 11 95 108 110 114 115 109
Sumber : Kepulauan Seribu Dalam Angka, 2013
Nama dan luas ke-110 pulau menurut Kecamatan dan Keluranan berdasarkan SK
Gubernur DKI Jakarta No. 1986 Tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 1.3. Di lain
pihak, menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ada sebanyak
132 pulau di Provinsi DKI Jakarta, dimana 131 berada di Kabupaten Kepulauan
Seribu, dan satu pulau berada di Kota Jakarta Utara, yaitu Pulau Pondokdayung
(rincian dapat dilihat pada Tabel 1.4).

Bab I | 6
DOKUMEN
FINAL
Tabel 1.3. Nama dan Luas Pulau Menurut Kelurahan di Kepulauan Seribu
Nama Pulau Luas Nama Pulau Luas Nama Pulau Luas
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan 307,32
Kel. Pulau Tidung 106,90 Kel. Pulau Pari 97,57 Kel. Pulau Untung Jawa 102,85
1. P. Karang Beras 3,60 1. P. Karang Kudus 3,76 1. P. Rambut 20,00
2. P. Tudng Kecil 17,40 2. P. Biawak 0,24 2. P. Untung Jawa 40,10
3. P. Tidung Besar 50,13 3. P. Tengah 2,00 3. P. Dapur 0,00
4. P. Payung Kecil 0,46 4. P. Kongsi 1,63 4. P. Anyer Kecil 0,00
5. P. Payung Besar 20,86 5. P. Pari 41,32 5. P. Damar Kecil 2,15
6. P. Lakiu 14,45 6. P. Burung 3,26 6. P. Damar Besar 12,50
7. P. Tikus 1,20 7. P. Anyer Besar 6,50
8. P. Lancang Besar 15,13 8. P. Ubi Kecil 0,00
9. P. Lancang Kecil 11,03 9. P. Ubi Besar 0,00
10. P. Bokor 18,00 10. P.Talak/Nyamuk Kecil 0,00
11. P. Talak/Nyamuk Besar 0,00
12. P. Kelor 2,00
13. P. Sakit (Bidadari) 6,00
14. P. Cipir 1,60
15. P. Onrust 12,00
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara 542,94
Kel. Pulau Panggang 62,10 Kel. Pulau Kelapa 258,47 222,47
1. P. Opak Kecil 1,10 1. P. Dua Barat 7,93 1. P. Sebira 7,93
2. P. Karang Bongkok 0,50 2. P. Lipan 6,26 2. P. Dua Timur 6,26
3. P. Kotok Kecil 1,30 3. P. Sebaru Kecil 16,60 3. P. Peteloran Kecil 16,60
4. P. Kotok Besar 20,75 4. P. Kapas 0,00 4. P. Peteloran Besar 0,00
5. P. Congkak 0,60 5. P. Bundar 1,28 5. P. Penjaliran Barat 1,28
6. P. Gosong Pandan 0,00 6. P. Hantu Timur 19,95 6. P. Penjaliran Timur 19,95
7. P. Semak Daun 0,75 7. P. Hantu Barat 10,56 7. P. Jagung 10,56
8. P. Panggang 9,00 8. P. Pabelokan 10,50 8. P. Rengit 10,50
9. P. Karya 6,00 9. P. Yu Kecil 5,11 9. P. Nyamplung 5,11
10. P. Pramuka 16,00 10. P. Yu Besar 6,38 10. P. Sebaru Besar 6,38
11. P. Sakati 0,20 11. P. Saktu 16,07 11. P. Laga 16,07
12. P. Air 2,90 12. P. Kelor Timur 3,73 12. P. Semut 3,73
13. P. Paniki 3,00 13. P. Kelor Barat 2,30 13. P. Sepa Kecil (Timur) 2,30
14. P. Cina 3,14 14. P. Sepa Besar (Barat) 3,14
15. P. Jukung 11,03 15. P. Semut Besar 11,03
16. P. Melinjo 11,11 16. P. Perak 11,11
17. P. Kayu Angin Melintang 0,77 17. P. Tondan Timur 0,77
18. P. Kayu Angin Putri 0,98 18. P. Tondan Barat 0,98
19. P. Melintang Kecil 6,54 19. P. Putri Timur Kecil 6,54
20. P. Melintang Besar 16,48 20. P. Kayu Angin Bira 16,48
21. P. Panjang 9,00 21. P. Belanda 9,00
22. P. Tongkeng 3,36 22. P. Bira Besar 3,36
23. P. Putri Besar 8,29 23. P. Bira Kecil 8,29
24. P. Gundul 6,98 24. P. Kuburan Cina 6,98
25. P. Macan Kecil 0,82 25. P. Bulat 0,82
26. P. Macan Besar 6,13 26. P. Pemagaran 6,13
27. P. Genteng Besar 24,76 27. P. Harapan 24,76
28. P. Genteng Kecil 5,58 28. P. Opak Besar 5,58
29. P. Kayu Angin Genteng
0,44
29. P. Gosong Laga
Besar
0,44
30. P. Panjang Kecil 0,39 30. P. Buton 0,39
31. P. Panjang Besar 12,92
32. P. Kelapa Dua 1,90
33. P.Kelapa 13,09
34. P.Kaliage Besar 6,46
35. P.Kaliage Kecil 1,05
36. P.Semut 0,58

Bab I | 7
DOKUMEN
FINAL
Tabel 1.4. Jumlah dan Nama Pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI
Jakarta Menurut Data Kementerian Kelautan dan Perikanan
Nama Pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1. Air 1. Kapas 1. Melinjo 1. Putrigundul
2. Ayer Besar 2. Karangberas 2. Melinjo 2. Rambut
3. Belanda 3. Karangberas Kecil 3. Melintang Besar 3. Rengit
4. Biawak 4. Karangbongkok 4. Melintang Besar 4. Sabira
5. Bidadari 5. Karangcongkak 5. Melintang Kecil 5. Saktu
6. Bira 6. Karangkudus 6. Melintang Kecil 6. Saktu
7. Bira Kecil 7. Karangkudus Barat 7. Nyamplung 7. Sebaru Besar
8. Bokor 8. Karya 8. Nyamuk Kecil 8. Sebaru Kecil
9. Bulat 9. Kayuangin Bira 9. Onrus 9. Sebaru Kecil
10. Bundar 10. Kayuangin Genteng 10. Opak Besar 10. Sekati
11. Bundar 11. Kayuangin Melintang 11. Opak Kecil 11. Semakdaun
12. Burung 12. Kayuangin Melintang 12. Pabelokan 12. Semut Atas
13. Cina 13. Kayuangin Putri 13. Pabelokan 13. Semut Bawah
14. Cina 14. Kayuangin Putri 14. Panggang 14. Semut Kecil
15. Cipir 15. Kelapa 15. Panjang Atas 15. Sepa Barat
16. Damar Besar 16. Kelapa 16. Panjang Besar 16. Sepa Timur
17. Damar Kecil 17. Kelapadua 17. Panjang Kecil 17. Tengah
18. Dua Barat 18. Kelor 18. Pantara Barat 18. Tidung Besar
19. Dua Barat 19. Kelor Barat 19. Pantara Barat 19. Tidung Kecil
20. Dua Timur 20. Kelor Barat 20. Pantara Timur 20. Tikus
21. Genteng Besar 21. Kelor Timur 21. Pantara Timur 21. Tondan Timur
22. Genteng Kecil 22. Kelor Timur 22. Pari 22. Tongkeng
23. Gosongpandan 23. Kongsi 23. Payung Besar 23. Untungjawa
24. Gosongpramuka 24. Kotok Besar 24. Payung Kecil 24. Yu Besar
25. Gosongrengat 25. Kotok Kecil 25. Pelangi 25. Yu Kecil
26. Gosongrengat 26. Kuburancina 26. Pemagaran 26. Yu Kecil
27. Gudustinggi 27. Kuduslempeng 27. Peniki
28. Harapan 28. Laga 28. Penjaliran Barat
29. Harapan 29. Laki 29. Penjaliran Timur
30. Jagung 30. Lancang Besar 30. Perak
31. Jukung 31. Lancang Kecil 31. Peteloran Barat
32. Jukung 32. Lipan 32. Peteloran Timur
33. Kaliage Besar 33. Lipan 33. Pramuka
34. Kaliage Kecil 34. Macan Kecil 34. Putri
35. Kapas 35. Matahari 35. Putri Barat
Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
1.2.1.3. Sungai dan Waduk
Provinsi DKI Jakarta memiliki 17 sistem aliran sungai dan 2 kanal, merupakan
sumberdaya alam yang sangat penting untuk berbagai keperluan antara lain
sebagai air baku air minum, pertanian, perikanan dan usaha perkantoran (lihat
Tabel 1.5).

Bab I | 8
DOKUMEN
FINAL
Tabel 1.5. Nama, Panjang dan Luas Sungai/Kanal di Provinsi DKI Jakarta dan
Peruntukannya
No.
Nama
Sungai/Kanal
Panjang (m) Luas (m2
) Peruntukan
1. Ciliwung 46.200 1.156.000
Usaha
Perkantoran
2. Krukut 28.750 172.500 Air Baku Air Minum
3. Mookervart 7.300 233.600 Air Baku Air Minum
4. Kali Angke 12.810 538.200
Usaha
Perkantoran
5. Kali Pasanggrahan 27.300 354.900 Perikanan
6. Sungai Grogol 23.600 166.200 Perikanan
7. Kali Cideng 17.800 234.810
Usaha
Perkantoran
8. Kalibaru Timur 30.200 392.600
Usaha
Perkantoran
9. Cipinang 27.350 464.960
Usaha
Perkantoran
10. Sunter 37.250 1.080.00
Usaha
Perkantoran
11. Cakung 20.700 414.000
Usaha
Perkantoran
12. Buaran 7.900 158.000
Usaha
Perkantoran
13. Kalibaru Barat 17.700 177.000 Air Baku Air Minum
14. Cengkareng Drain 11.200 672.000
Usaha
Perkantoran
15. Jati Kramat 3.800 19.000
Usaha
Perkantoran
16. Cakung Drain 12.850 771.000
Usaha
Perkantoran
17. Ancol 8.300 240.700
Usaha
Perkantoran
18. Banjir Kanal Barat 7.600 380.000 Perikanan
19. Banjir Kanal Timur 23.000 1.380.000 Perikanan
Sumber : BPLHD Provinsi DKI Jakarta dalam Jakarta Dalam Angka 2013
DAS Ciliwung merupakan DAS utama yang melalui daerah administrasi Provinsi
DKI Jakarta seluas 662,74 km2
beserta ± 110 pulau Kepulauan Seribu (856,61 ha)
yang tersebar di perairan pesisir DKI Jakarta. DAS Ciliwung membentang dari kaki
Gunung Pangrango sampai ke Teluk Jakarta meliputi areal 347 km2
, dengan
panjang sungai utamanya 117 km. Berdasarkan wilayah administrasi, DAS
Ciliwung (dari hulu sampai hilir) termasuk wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor,
Kota Depok dan Provinsi DKI Jakarta.
Disamping Jakarta dilalui oleh sungai-sungai tersebut diatas, beberapa waduk/situ
juga juga terdapat di semua wilayah Jakarta, meliputi : 1) Jakarta utara sebanyak
15 situ/waduk, 2) Jakarta Barat sebanyak 12 situ/waduk 3) Jakarta Selatan
sebanyak 16 situ/waduk, 4) Jakarta Timur sebanyak 30 situ/waduk, dan 5) Jakarta
Pusat sebanyak 3 situ/waduk. Pada Tabel 1.6 dapat dilihat nama-nama situ/waduk

Bab I | 9
DOKUMEN
FINAL
yang ada di wilayah Jakarta Utara beserta luas berdasarkan rencana dan
realisasinya.
Perairan pesisir Jakarta dan laut Kepulauan Seribu merupakan kawasan yang
berhubungan dengan perairan laut utara Jakarta. Kepulauan Seribu dan pesisir
DKI Jakarta pada hakekatnya membentuk satuan ruang dengan karakteristik yang
relatif berbeda, dimana pesisir DKI Jakarta sangat dipengaruhi oleh daratan yang
menjadi ”hinter land’’nya, sedangkan Kepulauan Seribu walaupun berorientasi ke
daratan Jakarta cenderung terpisah dikarenakan jarak dan batas fisik.
Tabel 1.6. Nama, Luas Situ/Waduk Kota Administrasi Jakarta Utara
Berdasarkan Rencana dan Realisasi, Tahun 2012
No Nama Situ/Waduk
Luas (m2
)
Aliran Sungai
Rencana Realisasi
I. Jakarta Utara 337,40 237,10
1. Rawa Kendal 27,50 10,00
2. Waduk Don Bosco 2,00 2,00
3. Waduk Kemayoran 11,30 11,30
4. Waduk Marunda 56,00 31,20
5. Waduk Muara Angke 0,50 0,50
6. Waduk Pegangsaan Dua 2,10 2,10
7. Waduk Pluit 80,00 80,00
8. Waduk Sunter Selatan 43,00 38,00
9. Waduk Sunter Timur 1A 7,00 7,00 Kali Sunter
10. Waduk Sunter Timur 1B 8,00 8,00 Kali Sunter
11. Waduk Sunter Timur 2 25,00 0,00 Kali Sunter
12. Waduk Sunter Timur 3 13,00 13,00 Kali Sunter
13. Waduk Sunter Utara 32,00 32,00
14. Waduk Teluk Gong 2,00 2,00
15. Waduk Tool Sudyatmo 28,00 0,00
II. Kab. Adm. Kepulauan Seribu 0 0
Luas Waduk DKI Jakarta 758,87 520,76
Sumber : BPLHD Provinsi DKI Jakarta dalam Jakarta Dalam Angka 2013
1.2.2. Keadaan Iklim dan Cuaca
Keadaan angin di wilayah pesisir Jakarta Utara sangat dipengaruhi oleh angin
Muson yang secara garis besar dapat dibagi menjadi Angin Musim Barat
(Desember – Maret) dan Angin Musim Timur (Juni – September). Musim
pancaroba terjadi antara bulan April – Mei dan Oktober – November. Kecepatan
angin pada musim barat bervariasi antara 7-20 knot per jam, yang umumnya
bertiup dari Barat Daya sampai Barat Laut. Angin kencang dengan kecepatan 20

Bab I | 10
DOKUMEN
FINAL
knot per jam biasanya terjadi antara Bulan Desember–Februari. Pada Musim
Timur kecepatan angin berkisar antara 7-15 knot per jam yang bertiup dari arah
Timur Laut sampai Tenggara. Musim hujan biasanya terjadi antara Bulan
November – April dengan hari hujan antara 10 – 20 hari/bulan. Curah hujan
terbesar terjadi pada Bulan Januari dan total curah hujan tahunan sekitar 1700
mm. Musim kemarau berlangsung antara Bulan Mei – Oktober. Namun dalam
musim kemarau kadang-kadang juga terdapat hujan dengan jumlah hari hujan
antara 4 – 10 hari/bulan. Curah hujan terkecil terjadi pada Bulan Agustus
(Pardjaman, 1977; William et al., 1997). Suhu udara rata-rata antara 26,50
C –
28,50
C dengan suhu udara maksimum tahunan 29,50
C – 32,90
C dan minimum
23,00
C – 23,80
C. Kelembaban nisbi berkisar antara 75% - 99%, tekanan udara
rata-rata 1009.0 – 1011.0 mb
1.3. ISU-ISU STRATEGIS WILAYAH
1.3.1. Pencemaran
Wilayah pesisir merupakan tempat terakumulasinya segala macam limbah yang
dibawa melalui air, baik limbah cair maupun limbah padat. Sampah sering
ditemukan berserakan di sepanjang pantai dan semakin banyak di dekat
pemukiman, khusunya pemukiman yang membelakangi pantai. Pemukiman seperti
itu dikategorikan sebagai pemukiman kumuh yang fasilitas sanitasi dan kebersihan
lingkungan sangat buruk.
Penurunan kualitas perairan akibat pencemaran di wilayah pesisir pantai merupakan
ancaman bagi pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa-jasa lingkungan lainnya.
Penyebab utama pencemaran wilayah pesisir adalah: (1) rendahnya kepedulian
industri sepanjang DAS dan pesisir terhadap sistem pengolahan limbah cair yang
masuk ke perairan umum; (2) kurang ketatnya pengawasan limbah oleh instansi
terkait; (3) belum jelasnya penerapan sanksi terhadap industri yang melanggar isi
dokumen Amdal dan peraturan perundangan yang berlaku (PP 27/99 tentang Amdal
dan UU 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup); (4) rendahnya kepedulian
masyarakat pesisir terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan
sekitarnya serta pola bangunan yang membelakangi pantai; (5) sampah dari
kegiatan pariwisata massal dan pemukiman penduduk; (6) penangkapan ikan
dengan potas dan perikanan budidaya yang tidak ramah lingkungan; dan (7)
buangan minyak kotor dari kapal ikan dan nelayan (Gambar 1.2).

Bab I | 11
DOKUMEN
FINAL
Akibat yang ditimbulkan dari pencemaran tersebut adalah : (1) menurunnya daya
dukung lingkungan dan kualitas perairan pesisir; (2) kotornya kawasan pantai oleh
sampah dan menimbulkan bau yang tidak sedap untuk daerah kunjungan wisata; (3)
menurunnya kualitas sumberdaya air tanah dan meningkatnya wabah penyakit
menular terhadap kehidupan masyarakat di pesisir; dan (4) semakin menurunnya
tingkat keberhasilan budidaya perikanan (tambak dan mariculture) dan kegiatan
ekonomi lainnya (pariwisata).
Gambar 1.2. Peta Isu-Isu utama Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Dalam survey rutin yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Laut (LPL) di peraian
laut kepulauan seribu, telah dicatat dan dilaporkan adanya bahan pencemar berupa
minyak bumi. Kejadian pertama dicatat pada bulan September dan yang kedua
pada bulan November 1971. Bahan pencemar berupa gumpalan minyak dengan
garis tengah antara 2 – 20 cm, terdapat disepanjang pantai timur Pulau Air dan
Pulau Air Kecil. Diduga bahan pencemar tersebut berasal dari kapal-kapal yang
melewati alur pelayaran dari Selat Sunda ke Teluk Jakarta. Seiring dengan semakin
padatnya lalulintas kapal di Teluk Jakarta maka tumpahan minyak semakin sering
ditemukan dan penyebarannya juga semakin meluas. Lembaga Oseanografi

Bab I | 12
DOKUMEN
FINAL
Nasional – LIPI juga menemukan gumpalan-gumpalan minyak disebelah timur Pulau
Tikus dan sepanjang Pulau Kongsi (Lembaga Oseanografi Nasional – LIPI 2007).
1.3.2. Konflik Penggunaan/Pemanfaatan Kawasan Pesisir
Masyarakat yang tinggal di kawasan ini sebagian besar adalah nelayan atau
bekerja di sektor yang berhubungan dengan kegiatan perikanan. Kegiatan usaha
yang ada adalah nelayan kerang hijau, sero, bagan, tambak dan pengolah kerang
hijau dan ikan asin.
Budidaya kerang hijau yang dilakukan di kawasan ini terlihat tidak tertata dengan
baik. Areal yang digunakan untuk budidaya ini sepanjang sekitar 7 – 10 km ke
arah laut. Di perairan pantai terlihat pemasangan areal budidaya kerang hijau,
bagan dan sero yang tidak teratur. Hal ini membuat kesemrawutan bahkan dapat
mengganggu alur pelayaran bagi kapal/perahu yang akan keluar maupun masuk
pelabuhan.
Menurut seorang responden, kadar logam berat yang terkandung dalam kerang
hijau di bagian pinggir dari areal budidaya sudah termasuk cukup tinggi dan tidak
layak lagi untuk dikonsumsi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah seorang nelayan budidaya kerang
hijau menyatakan bahwa saat ini panen kerang hijau mengalami penurunan yang
tajam. Hal ini dikarenakan kerang hijau tersebut banyak yang mati, kemungkinan
disebabkan oleh limbah industri yang berada di sepanjang DAS yang membuang
limbahnya ke sungai Kamal Muara. Kerang hijau yang dipanen sudah kosong dan
tinggal kulit cangkangnya saja. Hal ini sering terjadi terutama pada waktu musim
penghujan, namun menurut penuturan beliau musim ini paling parah. Bahkan para
nelayan kerang hijau mengancam akan melakukan demo terhadap pabrik/industri-
industri tersebut. Keadaan ini bisa menjadi pemicu keresahan masyarakat,
bahkan apabila salah dalam penanganannya akan berakibat timbulnya tindakan
yang mengarah kepada tindakan yang bersifat anarkis.
Para nelayan ini juga pernah melakukan demo, karena adanya penimbunan pasir
di pantai sekitar lokasi budidaya kerang hijau yang dilakukan oleh PT. Rukindo.
Pasir tersebut didatangkan dari daerah Banten, ditimbun di pantai terlebih dahulu
sebelum kemudian disedot kembali ke darat yang digunakan untuk pengurugan
rawa di Pantai Indah Kapuk. Menurut para nelayan hal ini merusak kerang hijau
yang mereka budidayakan.
Konflik lain yang terjadi pada nelayan Kamal Muara adalah adanya kecemburuan
antar nelayan. Kecemburuan tersebut terjadi karena selama ini yang sering

Bab I | 13
DOKUMEN
FINAL
mendapatkan bantuan adalah nelayan dan pengolah kerang hijau.
Hal lain yang dapat menimbulkan konflik di masa mendatang adalah limbah
kerang. Selama ini limbah pengolahan kerang hijau yang berupa kulit kerang
dimanfaatkan untuk pengurugan daerah rendah. Namun lama-kelamaan hal
tersebut bisa menimbulkan konflik pemanfaatan lahan karena tidak ada lagi tempat
untuk pembuangan limbah tersebut.
1.3.3. Perubahan Iklim Global dan Mitigasi Bencana
Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut dan
daratan di bumi yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah
kaca melalui efek rumah kaca akibat aktivtas manusia. Dampak dari pemanasan
global yang paling berbahaya adalah perubahan iklim dengan adanya kenaikan
suhu, pencairan es dan gletser, kenaikan muka air laut serta kerusakan ekologi
makhluk hidup (IPPC, 2001; Pearce, 2003).
Efek rumah kaca yang menyebabkan terjadinya peningkatan paras muka air (sea
level rise) telah menambah sejumlah persoalan bagi wilayah pesisir di seluruh
dunia termasuk DKI Jakarta. Dampak yang dirasakan oleh warga DKI Jakarta
setiap tahun adalah masuknya air laut ke wilayah pesisir hingga beberapa
kilometer ke arah darat (rob). Selain genangan, intrusi laut juga membawa
konsekuensi lain berupa menurunnya kualitas air sumur dan air tanah dan pada
gilirannya menurunkan tingkat kekuatan pondasi rumah yang terbuat dari besi dan
pada akhirnya akan membawa bencana terhadap manusia.

Bab I | 14
DOKUMEN
FINAL
Gambar 1.3. Peta Pemanfaatan Lahan dan Perairan Pesisir Provinsi DKI Jakarta
1.3.4. Program Pembangunan Terpadu Ibukota Pesisir Nasional (PTPIN)
Rencana reklamasi Teluk Jakarta menjadi salah satu solusi terbatasnya lahan
komersial di Jakarta. Pengurukan laut itu diperkirakan akan menghasilkan 1.200 –
4.000 ha lahan baru. Di sini kelak akan dibangun hunian, perkantoran, komersial,
resor, dan tempat rekreasi keluarga. Proyek reklamasi Teluk Jakarta merupakan
bagian dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National
Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
NCICD akan dikembangkan dalam tiga tahap. Tahap pertama akan dilakukan
penguatan dan peninggian tanggul, serta pemasangan stasiun pompa dengan
investasi 1,9 miliar dollar AS. Tahap pertama ini disebut juga pembangunan tanggul
tipe A sepanjang 32 Km. Tahap kedua atau tipe B, mencakup pembangunan tanggul
laut sisi luar dan pelaksanaan reklamasi. Selain reklamasi, pada tahap kedua akan
dimulai pembangunan jalan tol laut (Tangerang-Bekasi), pembangunan stasiun
pompa, pintu air, pemindahan jaringan pipa, dan restorasi hutan bakau (mangrove).
Tahap ini biayanya diperkirakan mencapai 4,8 miliar dollar AS.
Tahap ketiga adalah pembangunan tanggul luar di sisi timur Jakarta atau
pembangunan tahap besar tanggul raksasa serta pembangunan danau penyimpan
dan pompa besar atau giant sea wall. Tapi pembangunan tahap tiga sampai
sekarang belum final. Tim masih mengkaji tentang perlu tidaknya membangun sisi

Bab I | 15
DOKUMEN
FINAL
timur karena penurunan muka tanah di kawasan timur relatif lambat. Sungai-sungai
utama di daerah ini juga masih bisa mengalir dengan lancar.
Gambar 1.4. Rencana Pengembangan Reklamasi Pantura (Sumber : NCICD, 2014)
Rencana pengembangan reklamasi pantura termasuk di dalamnya Giant Sea Wall
tentu saja akan berdampak tidak saja secara fisik pada lingkungan dan kawasan
tetapi juga akan berdampak sosial pada kehidupan dan aktivitas masyarakat
nelayan di pesisir Teluk Jakarta. Untuk itu kajian komprehensif perlu dilakukan untuk
memberikan nilai manfaat yang lebih besar bukan malah memperparah banjir di
Jakarta, merusak lingkungan laut Teluk Jakarta, mempercepat pendangkalan
sungai, mengancam sektor perikanan lokal, dan menyebabkan permasalahan sosial.
Total KawasanReklamasiPantura
sekitar5100 Ha
A
B
C D
E F G H
I
K
J L
M N
O
P
Q
276
Ha 312
Ha 284
Ha
190
Ha
161
Ha
63 Ha
405
Ha 316
Ha
32 Ha
481
Ha
462
Ha
379
Ha
344
Ha
463
Ha
369
Ha
79 Ha
380 Ha
PengembanganPelabuhan
Internasional
SubsidiSilang
RevitalisasiKawasan
Utara Jakarta
Barat
Tengah
Timur
BARAT
• permukiman dengan intensitas
sedang
• kegiatan rekreasi/ wisata
• kegiatan komersial secara
terbatas
• dikembangkan serasi dengan
kawasan lindung dan hutan
bakau dipantai lama
TENGAH
• pusatperdagangan/jasa skala
internasional
• pusatrekreasi/wisata
tinggi
TIMUR
• pusatdistribusi barang
• pelabuhan
• industri/pergudangan
rendah sebagai penunjang

Bab I | 16
DOKUMEN
FINAL
Gambar 1.5. Rencana Pengembangan Menuju “Resilient” Jakarta National
Capital Integrated Coastal Development – NCICD (yang
terintegrasi dengan Reklamasi Jakarta) (Sumber : NCICD, 2014)
Selain Rencana pengembangan reklamasi pantura dan Giant Sea Wall, DKI
Jakarta juga memliki proyek Rencana pembangunan pipa utama air limbah atau
Jakarta sewerage and sanitation project. Proyek ini merupakan pembangunan
pipa utama sepanjang 800 meter yang akan menyalurkan limbah dari zona I ke
Waste Water Treatment Plant (WWTP) berkapasitas rata-rata 198.000 m3
/hari di
sisi Waduk Pluit. Cakupan zona I ini akan menampung air limbah meliputi
kecamatan Gambir, Sawah Besar, Senen, Menteng, Tanah Abang, Matraman,
Grogol, Petamburan, Taman Sari, Tambora dan Penjaringan dengn total 48
kelurahan. Pembangunan pipa utama air limbah di Jakarta ini akan dibagi dalam
15 zona pengolahan limbah. Proyek ini akan membangun 14 zona ditambah
dengan pengolahan air limbah di Setiabudi yang sudah eksis atau zona nol.
Rencananya, proyek yang akan didanai pinjaman Japan International Cooperation
Agency (JICA) ini akan dilaksanakan pada 2015-2025. Diperkirakan, pada 2016,
kecepatannya rata-ratanya mencapai 6,039m3
/hari dan pada 2018 menjadi
79,926m3
/hari. Area yang termasuk di dalamnya adalah Pejagalan, Muara Angke,
Sunter, Marunda, Duri Kosambi, Srengseng, Waduk Ulujami, Taman Bendi,
Ragunan, Waduk Kampung Dukuh, dan Waduk Ceger. Untuk Zona-1, dibagi atas
utara (Jl. Sudirman), timur, dan barat (Jl. M.H. Thamrin) yang mengombinasikan
proyek Mass Rapid Transit (MRT) di area tersebut.
1.4. PETA WILAYAH PERENCANAAN

Bab I | 17
DOKUMEN
FINAL
Peta wilayah perencanaan untuk RZWP3K Provinsi DKI Jakarta meliputi wilayah
Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.6.
Gambar 1.6. Peta Wilayah Perencanaan RZWP3K Provinsi DKI Jakarta

Bab II | 1
DOKUMEN
FINAL
BAB
II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN
STRATEGI PENGELOLAAN WP3K
2.1. TUJUAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL
Tujuan dan sasaran pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DKI Jakarta
dalam rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DKI Jakarta secara
umum dibagi kedalam empat kategori tujuan, yaitu (i) tujuan kelembagaan, (ii)
tujuan sosial budaya (iii) tujuan ekologi, dan (iv) tujuan ekonomi.
Tujuan kelembagaan dalam rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
DKI jakarta adalah mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi
sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan
berkelanjutan dengan yang ingin dicapai diantaranya:
(1) Tersedianya hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan dan pembangunan
sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan
(2) Tersedianya data dan informasi yang relevan untuk kepentingan pengelolaan
sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu;
(3) Tersusunnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan;
(4) Terbentuknya sebuah badan pengelola khusus wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil yang berfungsi sebagai badan koordinasi penyelenggaraan pembangunan
berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
(5) Berkurangnya konflik antar pemilik, pengguna dan pengelola sumberdaya
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
(6) Terkoordinasi dan terkelolanya program-program pembangunan ekonomi dan
pelestarian sumberdaya alam di lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.
Tujuan sosial budaya rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DKI
Jakarta adalah meningkatkan kualitas dan peran serta masyarakat dan pemangku
kepentingan (stakeholders) lainnya dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan dengan yang ingin dicapai
diantaranya adalah :

Bab II | 2
DOKUMEN
FINAL
(1) Terbukanya kesadaran setiap stakeholder bahwa sumberdaya alam dan
lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai nilai ekonomi dan
ekologis yang sangat tinggi dan penting bagi kehidupan dan penghidupan;
(2) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan
(stakeholders) lainnya dalam upaya pengelolaan dan pembangunan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu dan berkelanjutan.
(3) Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat pesisir dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil secara terpadu dan berkelanjutan;
(4) Meningkatnya motivasi, kesadaran dan keinginan Pemerintah Daerah, swasta
dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan;
(5) Banyaknya inisiatif pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang
dilakukan secara langsung oleh masyarakat;
(6) Berkembangnya atraksi-atraksi dan aksi-aksi soaial berbasis pengelolan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
Tujuan ekologi rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah
memelihara, memperbaiki dan meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan sasaran yang ingin dicapai
diantaranya adalah :
(1) Banyaknya kegiatan pemeliharaan lingkunagn dan rehabilitasi kawasan
pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdegradasi;
(2) Pulihnya kapasitas dan kapabilitas lingkungan pesisir dan pulau-pulau
kecil;
(3) Terjaganya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan kawasan pesisir dan
pulau-pulau kecil;
(4) Terwujudnya konservasi terhadap keanekaragaman hayati (jenis, habitat
dan ekosistem) yang terintegrasi dan berkesinambungan antara lahan dan
daerah hulu (up land) dengan lahan di daerah hilir (low land) dan
perairannya.
Tujuan ekonomi rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DKI
Jakarta adalah mendorong pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-
pulau secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan guna mendukung
pertumbuhan ekonomi kawasan dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran
yang ingin dicapai diantaranya adalah:

Bab II | 3
DOKUMEN
FINAL
(1) Berkembangnya industri berbasis sumberdaya dan jasa pesisir dan laut
yang berwawasan lingkungan;
(2) Berkembangnya kegiatan pemanfaatan sumberdaya dan jasa pesisir dan
laut secara berdampingan dan saling menguntungkan, seperti perikanan,
pertanian, perhubungan, perdagangan, pertambangan energi dan
pariwisata untuk menunjang dan mewujudkan pembangunan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil;
(3) Meningtkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.
(4) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
2.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL
2.2.1. Visi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKI Jakarta
Visi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta seperti yang
tertuang dalam Renstra Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKI Jakarta adalah:
“DKI Jakarta 2030, Kota Pantai yang Produktif, Indah dan Nyaman”
2.2.2. Misi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKI Jakarta
Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan suatu visi dan melalui misi
ini diharapkan dapat diwujudkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Misi pengelolaan pesisir dan
pulau-pulau kecil DKI Jakarta yang tertuang dalam Renstra Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil DKI Jakarta diantaranya adalah:
1) Mewujudkan tata kelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DKI Jakarta yang
dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan
2) Meningkatkan kualitas dan peran serta masyarakat dan pemangku
kepentingan (stakeholders) lainnya untuk mengelola dan membangun wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil DKI Jakarta secara terpadu dan berkelanjutan.
3) Memelihara, memperbaiki dan meningkatkan daya dukung serta kualitas
lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4) Mendorong pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal,
berjelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Bab II | 4
DOKUMEN
FINAL
2.3. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS
Arah kebijakan strategis didesain berdasarkan empat tujuan utama
pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di DKI
Jakarta yang merupakan perwujudan dari visi dan misi wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta, yaitu : (1) Kebijakan strategis
kelembagaan, (ii) Kebijakan strategis sosial budaya, (iii) kebijakan strategis
ekologi, dan (iv) kebijakan strategis ekonomi. Secara lengkap desain
hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.1. Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Pengelolaan dan Pembangunan WP3K di DKI Jakarta
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
LEMBAGA
TERKAIT
A. TUJUAN KELEMBAGAAN
Terwujudnya rencana
pengelolaan dan
pemanfaatan potensi
sunberdaya wilayah
pesisir dan pulau-
pulau kecil DKI
Jakarta secara
terpadu dan berbasis
masyarakat
A.1.
Tersusunnya rencana
pengelolaan dan
pemanfaatan potensi
wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil DKI Jakarta
secara terpadu dan
berbasis masyarakat
A.1.1.
Menyususn rencana
pengelolaan dan
pemanfaatan potensi
sumberdaya silayah
pesisir dan pulau-pulau
kecil DKI Jakarta secara
terpadu dan berbasis
masyarakat
A.1.1.1.
Penyusunan rencana tata
ruang kawasan pesisir
yang berbasis masyarakat
dan disepakati dan
dipatuhi segenap
stakeholder pesisir
Bappeda, SKPD
Urusan
Penataan Ruang
dan Kantor
Pertanahan
A.1.1.2.
Penyusunan kembali
Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) yang
mengintegrasikan
Rencana Tata Ruang
Kawasan pesisir dan
Pulau-pulau kecil dengan
Rencana Tata Ruang
Daratan
Bappeda, SKPD
terkait dengan
Penataan Ruang
Kelautan, dan
Pertanahan
A.1.1.3.
Pembuatan Rencana
Zonasi Kawasan yang
disesuaikan dengan
peruntukan dan
mengakomodir berbagai
kegiatan pembangunan
serta kepentingan
ekonomi, social dan
ekologi
Bappeda, SKPD
terkait Penataan
Ruang, Kelautan
dan Pertanahan
A.1.1.4.
Penyusunan rencana tata
ruang secara lebih rinci
(site plan) untuk berbagai
kegiatan pembangunan
yang potensial untuk
dikembangkan
Bappeda, SKPD
terkait Penataan
Ruang dan
Pertanahan
A.2.
Berkurangnya konflik
diantara pemilik, pengguna
dan pengelola
sumberdaya pesisir dan
pulau-pulau kecil
A.2.1.
Melibatkan semua
stakeholder dalam
pengelolaan sumberdaya
kecil
A.2.1.1.
Peningkatan koordinasi dan
kerjasama antar instansi
pemerintah, masyarakat
dan stakeholder lainnya
dalam perencanaan,
implemenmtasi dan
pemantauan sumberdaya
Bappeda,
BPLHD, SKPD
Kelautan,
Swasta dan
Masyarakat

Bab II | 5
DOKUMEN
FINAL
LEMBAGA
TERKAIT
A.3.
Tersedianya data dan
informasi yang rrelevan
untuk kepentingan
pengelolaan pesisir dan
pulau-pulau kecil secara
terpadu
A.3.1.
Menyusun data dan
informasi yang relevan
untuk kepentingan
kecil secara terpadu
A.3.1.1.
Penyusunan berbagai
kajian dan penelitian
untuk mendukung
implementasi pengelolaan
kecil secara terpadu
Bappeda, BLH,
SKPD Kelautan
dan Perguruan
Tinggi
A.4.
Tersedianya hukum dan
kelembagaan dalam
pengelolaan wilayah
kecil DKI Jakarta secara
terpadu
A.4.1.
Mengembangkan hukum
dan kelembagaan secara
terpadu
A.4.1.1.
Pengembangan
kelembagaan yang
menunjang berbagai
kegiatan ekonomi wilayah
kecil DKI Jakarta
Bappeda dan
Perguruan
Tinggi
A.4.1.2.
Penyiapan berbagai
perangkat peraturan
perundang-undangan
yang mendukung
pengelolaan wilayah
kecil DKI Jakarta
Bappeda dan
Perguruan
Tinggi
A.4.1.3.
Pengembangan system
dan mekanisme yang
kondusif antara
pemerintah, swasta dan
masyarakat berdasarkan
“win-win solution”
Bappeda,
swasta,
Masyarakat dan
Perguruan
Tinggi
A.4.1.4.
Pembagunan system dan
mekanisme yang
mendukung penegakan
hukum secara adil dan
tidak memihak
Bappeda dan
Perguruan
Tinggi
B. TUJUAN SOSIAL BUDAYA
Meningkatkan peran
serta masyarakat dan
pemangku
kepentingan
(stakeholders)
lainnya dalam
pengelolaan WP3K
DKI Jakarta
B.1
Meningkatnya peran serta
masyarakat dan
pemnagku kepentingan
(stakeholders0 lainnya
dalam pengelolaan
pulau kecil DKI jakarta
B.1.1.
Meningkatkan peran serta
masyarakat dan
pemangku kepentingan
(stakeholders) lainnya
dalampengelolaan wilayah
kecil DKI Jakarta
B.1.1.1.
Pembangunan system
dan mekanisme pelibatan
stskeholders dari proses
perencanaan sampai
proses implementasi
P3K DKI Jakarta
Bappeda,
BPLHD dan
Perguruan
Tinggi
B.1.1.2.
Peningkatan peran serta
stakeholder dalam
pengawasan langsung
pelaksanaan
pengembangan WP3K
DKI Jakarta
Bappeda,
BPLHD dan
Perguruan
Tinggi
B.2.
Meningkatnya keterampilan
dan pengetahuan
masyarakat pesisir dalam
pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya
B.2.1.
Mengembangkan
sumberdaya manusia
B.2.1.1.
Pengembangan dan
pelaksanaan pendidikan
pelatihan dan penyuluhan
yang terkait dengan
pengembangan wilayah
kecil DKI Jakarta
Bappeda,
Dekdiknas dan
Perguruan
Tinggi
B.2.1.2.
Pengembangan mustan
lokan yang terkait dengan
oengembangan wilayah
kecil DKI Jakarta
Bappeda,
BPLHD, SKPD
kelautan dan
Perguruan
Tinggi
B.2.1.3.
Pembangunan system
pendidikan dan pelatihan
yang berorientasi pada
pengembangan wilayah
kecil
Bappeda,
BPLHD
Diskankel dan
Perguruan
Tinggi

Bab II | 6
DOKUMEN
FINAL
LEMBAGA
TERKAIT
B.3.
Terbukanya kesadaran
sikap stskeholder bahwa
sumberdaya alam pesisir
dan lingkungannya
mempunyai nilai ekonomis
sangat tinggi
B.3.1.
Meningkatkan kesadaran
stakeholder bahwa
sumberdaya yang terdapat
di kawasan pesisir
memiliki nilai jual yang
meningkatkan
kesejahteraan
B.3.1.1.
Penyuluhan dan
sosialisasi kepada seluruh
lapisan masyarakat dan
seluruh stakeholder
pesisir tentang tingginya
nilai jual sumberdaya
yang terdapat di kawasan
pesisir mereka dan dapat
meningkatkan
kesejahteraannya
Bappeda,
BPLHD, SKPD
Kelautan dan
Perguruan
Tinggi
C. TUJUAN EKOLOGI
Memelihara,
memperbaiki dan
meningkatkan daya
dukung dan kualitas
lingkungan wilayah
pesisir dan pulau-
pulau kecil DKI
Jakarta
C.1.
Terjaganya kualitas
lingkungan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil DKI
Jakarta
C.1.1.
Memelihara, memperbaiki
dan meningktkan kualitas
Jakarta
C.1.1.1.
Identifikasi dan
inventarisasi kondisi
sumberdaya alam dan
kualitas lingkungan WP3K
DKI Jakarta untuk
meningkatkan status
perlakuan yang perlu
diberikan terhadap
alam dan lingkungan
pesisir tersebut
Bappeda,
BPLHD, SKPD
terkait kelautan
dan pariwisata
C.1.1.2.
Rehabilitasi kawasan
konservasi, pengawasan
dan peningkatan kualitas
Jakarta
BPLHD,
Kelautan BKSDA
dan Perguruan
Tinggi
C.1.1.3.
Rehabilitasi dan
penanggulangan
degradasi lingkungan
BPLHD,
Kelautan BKSDA
dan Perguruan
Tinggi
C.1.1.4.
Rehabilitasi dan
penanggulangan abrasi,
edimentasi dan
pencemaran lingkungan
BPLHD,
Kelautan,
BKSDA dan
Perguruan
Tinggi
C.1.1.5.
Penetapan hukum dan
aturan yang jelas dan
tegas bagi perlindungan
sumberdaya alam WP3K
DKI Jakarta
Bappeda,
BPLHD,
Kelautan,
BKSDA dan
Perguruan
Tinggi
C.2.
Terwujudnya konservasi
terhadap keanekaragaman
hayati dan(jenis, habitat
dan ekosistem) yang
terintegrasi dan
berkesinambungan antara
lahan atas/hulu (up land)
dan daerah hilir (low land)
C.2.1.
Mewujudkan kawasan
konservasi terhadap
keanekaragaman hayati
(jenis, habitat dan
ekosistem) yang
terintegrasi dan
berkesinambungan antara
lahan atas/hulu (up land)
atas daerah hilir (low land)
C.2.1.1.
Identifikasi, inventarisasi
dan pengkajian kawasan
hulu yang mempunyai
keanekaragaman hayati
(jenis, habitat dan
ekosistem) tinggi yang
mempunyai pengaruh
sangat besar terhadap
kegiatan pembagunan
WP3K DKI Jakarta untuk
direkomendasikan
Sebagai kawasan
konservasi
Bappeda,
BPLHD,
kelautan BKSDA
dan Perguruan
Tinggi
C.3.
Tumbuhnya kesadaran
setiap stakeholder untuk
memelihara dan
merehabilitasi lingkungan
C.3.1.
Menumbuhkan kesadaran
setiao stakeholder untuk
memelihara dan
C.3.1.1.
Penyuluhan dan pelatihan
terhadap semua
stakeholder mengenai
pentingnya memelihara
dan merehabilitasi
lingkungan WP3K DKI
Jakarta
BPLHD,
Kelautan,
BKSDA dan
Perguruan
Tinggi

Bab II | 7
DOKUMEN
FINAL
LEMBAGA
TERKAIT
C.3.1.2.
Pemberian
reward/penghargaan
terhadap setiap individu
atau kelompok yang telah
berjasa dalam
melestarikan dan
Bappeda dan
BPLHD
C.3.1.3.
Penumbuhan kesadaran
sejak usia dini untuk
memelihara dan
0pulau kecil DKI Jakarta
BPLHD dan
Masyarakat
D. TUJUAN EKONOMI
Mendorong
pemanfaatan
sumberdaya pesisir
secara optimal,
berkelanjutan dan
berkeadilan untuk
mewujudkan WP3K
DKI Jakarta sebagai
kawasan wisata
terpadu guna
mendukung
pertumbuhan
ekonomi kawasan
dan untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat pesisir
D.1.
Berkembangnya industry
pariwisata yang
berwawasan lingkungan
dan sesuai dengan social
dan budaya setempat
D.1.1.
Mengembangkan industry
pariwisata yang
berwawasan lingkungan
dan sesuai dengan social
budaya setempat
D.1.1.1.
Penyusunan berbagai
untuk mendukung
implementasi wilayah
kecil DKI Jakarta sebagai
kawasan wisata terpadu
Bappeda dan
Dinas Pariwisata
D.1.1.2.
Inventarisasi berbagai
potensi dan daya tarik
wisata yang dapat
dikembangkan secara
terpadu
Bappeda dan
DInas Pariwisata
D.1.1.3.
Pembuatan master plan
untuk pengembangan
0pulau kecil DKI Jakarta
sebagai kawasan wisata
terpadu
Bappeda, Dinas
Tata Ruang dan
Dinas Pariwisata
D.1.1.4.
Pengembangan berbagai
prasarana dan sarana
yang mendukung
pengembangan kawasan
wisata terpadu
Bappeda. PU
dan Dinas
Pariwisata
D.1.1.5.
Program studi banding ke
beberapa lokasi
pengembangan wisata
terpadu baik dalam
maupun luar negeri
Bappeda dan
DInas Pariwisata
D.1.1.6.
Peningkatan koordinasi
dan kerjadama antar
instansi pemerintah,
masyarakat dan
stakeholder lainnya dalam
pengembangan WP3K
DKI Jakarta sebagai
Bappeda, Dinas
Pariwisata dan
BLH
D.1.1.7.
Pengembangan paket-
paket wisata terpadu
Dinas Pariwisata

Bab II | 8
DOKUMEN
FINAL
LEMBAGA
TERKAIT
D.2.
Berkembangnya kegiatan
perikanan dengan tetap
mempertahankannya
keberlanjutannya
D.2.1.
Mengembangkan kegiatan
perikanan dengan tetap
mempertahankannya
keberlanjutannya
D.2.1.1.
Penyusunan berbagai
perikanan dalam
pengembangan kegiatan
perikanan untuk
mendukung implementasi
WP3K DKI Jakarta
sebagai kawasan wiasata
terpadu
Bappeda dan
kalautan
D.2.1.2.
potensi perikanan yang
dapat dikembangkan
secara terpadu dan
berkelanjutan
Bappeda dan
Dinas Perikanan
dan Kelautan
D.2.1.3.
Pembuatan master plan
pengembangan perikanan
yang terintegrasi dengan
pengembangan WP3K
DKI Jakarta sebagai
Bappeda, Dinas
Perikanan dan
Kalautan, Dinas
Pariwisata dan
Dinas Tata
Ruang
D.2.1.4.
Pembangunan berbagai
prasarana dan sarana
yang mendukung
perikanan
Bappeda,
Diskankel,
Pelabuhan
Perikanan, PU
D.2.1.5.
dan kerjasama antar
masyarakat dan
perikanan yang
terintegrasi dengan
kegiatan pariwisata
Bappeda,
Diskankel, Dinas
Pariwisata dan
Masyarakat
D.3.
Berkembangnya berbagai
kegiatan lainnya seperti
pertanian, industry,
perhubungan dan
mewujudkan
pengembangan pariwisata
D.3.1.
Mengingkatkan berbagai
pertanian, industrim
perhubungan dan
perdagangan untuk
menunjang dan
mewujudkan
terpadu
D.3.1.1.
Penyusunan berbagai kajian
dan penelitian dalam
pengembangan berbagai
perhubungan dan
perdagangan untuk
menunjang dan mewujudkan
terpadu
Bappeda
D.3.1.2.
kawasan yang mempunyai
potensi kegiatan lainnya
deperti pertanian, industry,
perhubungan dan
perdagangan untuk
menunjang dan mewujudkan
terpadu
Bappeda
D.3.1.3.
dan kerjasama antar
masyarakat dan
pengembangan berbagai
perhubungan dan
perdagangan untuk
menunjang dan
mewujudkan
terpadu
Bappeda

Bab II | 9
DOKUMEN
FINAL
LEMBAGA
TERKAIT
D.4.
Meningktkan motivasi,
kesadaran dan keinginan
Pemerintah Daerah,
Swasta dan masyarakat
setempat dalam
pemanfaatan dan
pesisir secara
berkelanjutan untuk
kegiatan pariwisata
terpadu
D.4.1.
Meningkatkan motivasi
kesadaran dan keinginan
Pemerintah Daerah,
Swasta dan Masyarakat
setempat dalam
pemanfaatan dan
penelolaan sumberdaya
pesisir secara
berkelanjutan untuk
kegiatan pariwisata
terpadu
D.4.1.1.
potensi investor yang
berminat melakukan
penanaman modal dalam
pengembangan wisata
Bappeda dan
Dinas Pariwisata
D.4.1.2.
Penciptaan iklim usaha
yang kondusif fan adanya
jaminan keamanan dari
pemerintah dan
masyarakat
Dinas
Pariwisata, TNI
dan POLRI
D.4.1.3.
Pengembangan system
kemitraan antara
invenstor dengan
masyarakat
Bappeda
D.4.1.4.
Penyediaan pusat
informasi dan pemasaran
wisata
Bappeda dan
Dinas Pariwisata
D.4.1.5.
Pengembangan system
intensif fan disintensif
untuk menarik minat para
investor dalam
menanamkan modalnya
Bappeda
D.4.1.6.
Penggalian berbagai
sumber pendanaan
lainnya untuk menunjang
pelaksanaan berbagai
program pengembangan
Bappeda
D.5.
Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi
kawasan
D.5.1.
Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi
kawasan dengan tetap
memperhatikan kelestarian
Jakarta
D.1.5.1.
Pengembangan ekonomi
kawasan berbasis
sumberdaya lokal
Bappeda
D.1.5.2.
Penindkatan produktivitas
pemanfaatan sumberdaya
pesisir dan laut secara
optimal
Bappeda, Dinas
pariwisata,
Diskankel,
Distan, Dishub,
dan Dinas
Perindustrian
D.1.5.3.
Peningkatan promosi
investasi wilayah pesisir
Jakarta
Bappeda
D.6.
Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
D.6.1.
Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
D.6.1.1.
Pengembangan
alternative income
disesuaikan dengan
karakteristik SDM wilayah
kecil DKI jakarta
Bappeda, BLH
dan Diskankel
D.6.1.2.
Pengembangan system
pemasaran produk yang
dihasilkan oleh
masyarakat secara
terintegrasi
Bappeda

Bab II | 10
DOKUMEN
FINAL
LEMBAGA
TERKAIT
D.6.1.3.
Pengembangan lapangan
pekerjaan yang
berorientasi pada
penyerapan tenaga kerja
lokal
Bappeda

Bab III | 1
DOKUMEN
FINAL
BAB
III
DESKRIPSI POTENSI SUMBERDAYA
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DKI JAKARTA
3.1. TERESTERIAL
3.1.1. Tanah
Berdasarkan data Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa, KLH, bahwa wilayah
Provinsi DKI Jakarta merupakan kawasan dataran rendah, dimana proses
geomorfologi yang dominan berkembang adalah sedimentasi. Formasi geologi
Jakarta berumur holosen, dicirikan dengan batu endapan permukaan. Secara
regional, struktur geologi yang berkembang memperlihatkan adanya 3 arah
dominan, yaitu arah Barat Laut – Tenggara,Timur Laut – Barat Daya, dan Barat -
Timur. Batuan yang terdapat di wilayah Jakarta adalah batuan sedimen, batuan
endapan permukaan, batuan gunung api, dan batuan intrusi.
Jenis tanah yang dominan adalah tanah aluvial dan latosol, dengan karakteritik
tanah berupa Aluvial Hidromorf, Aluvial Kelabu Tua, Asosiasi Aluvial Coklat
Kelabu dan Aluvial Coklat, Asosiasi Glei Humus Rendah dan Aluvial Kelabu,
Asosiasi Latosol Merah, Latosol Coklat Kemerahan, dan Regosol Coklat.
Berdasarkan data karakteristik keteknikan tanah dan batuan daerah Provinsi DKI
Jakarta menunjukan bahwa terdapat 4 karakteristik utama, yaitu:
1. Pasir lempungan dan lempung pasiran merupakan endapan aluvial sungai
dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau
lempungan, lanau pasiran dan lempung pasiran, semakin kearah utara
mendekatai panti di permukaan beruapa lanau pasiran dengan sisipan
lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapat antara
perselang-seling lapisannya bekisar antara 3-12 m, namun ketebalan secara
keseluruhan endapan ini diperkirankan mencapai 300 m. Lanau lempungan
tersebar secara dominan di permukaan, abu-abu kehitaman sampai abu-abu
kecoklatan, setempat mengandung material organik, lunak-teguh, plastisitas
sedang-tinggi. Lanau pasiran, kuning keabuan, teguh, plastisitas sedang-
tinggi. Lempung pasiran , abu-abu kecokolatan, tegus, plastisitas sedang-
tinggi. Dibeberapa tempat nilai penetormeter saku (qu) untuk lanau
lempungan antara lanau pasiran antara 2-3 kg/cm2
. dan lempung pasiran

Bab III | 2
DOKUMEN
FINAL
antara 1,5 – 3 kg/cm2
, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lanau
lempungan antara 1,5 – 5 m, lanau pasiran antara 0,5 – 3 m dan lempung
pasiran antara 1 -4 m dan kisaran nilai tekanan konus lanau lempungan
antara 2 – 20 kg/m2
, lanau pasiran antara 15 – 25 kg/m2
dan lempung
pasiran antara 10 – 40 kg/m2
.
2. Satuan Pasir Lempungan merupakan endapan pematang pantai berangsur-
angsur dari atas kebawah terdiri dari perselang-selangan lanau pasiran dan
pasri lempungan. Tebal endadapan antara 4,5 – 13 m. Di permukaan
didominasi oleh pasir lempungan, dengan warna coklat muda dan mudah
terurai. Pasir berbutir halus-sedang, mengandung lempung, setempat
kerikilan dan pecahan cangkang kerang. Lanau pasiran berwarna kelabu
kecoklatan, lunak, plasitisitas sedang. Di beberapa tempat nilai penetrometer
saku (qu) untuk pasri lempungan antara 0,75 – 2 kg/cm2
dan lanau pasiran
antara 1,5 – 3 kg/cm2
, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) pasri
lempungan antara 3-10 m dan lanau pasiran antara 1,5 -3 meter dan kisaran
nilai tekanan konus pasir lempungan antara 10-25 kg/m2
dan lanau pasiran
antara 2-10 kg/m2
.
3. Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan yang merupakan endapan
limpah banjir sungai. Satuan ini tersusun beselang-selang antara lempung
pasrian dan pasir lempungan. Lempung pasrian umumnya berwarna abu-abu
kecoklatan, coklat, dnegna plasitisitas sedang, konsistensi lunak-teguh. Pasir
lempungan berwarna abu-abu, angka lepas, berukuran pasir halus-kasar,
merupakan endapan alur sungai dengan ketebalan 1,5 – 17 m.
4. Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran merupakan endapan kipas aluvial
vulkanik (tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah
terdiri dari lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal palisan antara 3
– 13,5 m. Lempung lanauan tersebar secara cominan di permukaan, coklat
kemerahan hingga coklat kehitaman, lunak-teguh, plasitisitas tinggi. Lanau
pasiran, merah-kecoklatan, teguh, plasitisitas sedang-tinggi. Di beberapa
tempat nilai penetrometer saku untuk lempung antara 0,8 – 2,85 kg/cm2
dan
lanau lempungan antara 2,3 – 3,15 kg/cm2
, tebal lapisan (data sondir dan bor
tangan) lempung antara 1,5 -6 m dan lanau lempungan antara 1,5 – 7,5 m.
Kisaran nilai tekanan konus lempung antara 2 – 50 kg/m2
dan lanau

Bab III | 3
DOKUMEN
FINAL
lempungan antara 18 – 75 kg/m2
. Tufa dan konglomerat melapuk menengah
– tinggi, putih kecoklatan, berbutir pasri halus-kasar, agak padu dan rapuh.
Dari potongan melintang Selatan-Utara Jakarta (Gambar 3.1) terlihat bahwa
Provinsi DKI Jakarta merupakan endapan vulkanik quarter yang terdiri dari 3
formasi yaitu: Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi
Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 m dengan bagian atasnya
merupakan batu lempung. Formasi ini didominasi oleh batu pasir pada bagian
bawahnya dan di beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat terutama pada
bagian Blok M dan Dukuh Atas. Formasi Kaliwangu memiliki kedalaman sangat
bervariasi dengan kedalaman bagian utaranya lebih dari 300 m dan di sekitar
Babakan Formasi Parigimen mendesak keatas hingga kedalaman 80 m. Formasi
ini didominasi oleh batu lempung diselang-selingi oleh batu pasir.
Sumber : Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta
Gambar 3.1. Potongan Melintang Selatan – Utara Wilayah DKI Jakarta
3.1.2. Topografi
Dataran Jakarta digolongkan ke dalam dataran aluvial pantai dan sungai, yang
merupakan hasil endapan yang terbawa oleh aliran sungai Ciliwung, Cisedane,
dan kali bekasi.Dataran ini mempunyai bentang alam datar, sungai bermeander,

Bab III | 4
DOKUMEN
FINAL
yang sebelumnya merupakan dataran rawa, baik rawa pantai, laguna, ataupun
rawa belakang akibat limpasan yang melampaui tanggul alam. Kondisi tersebut
mengakibatkan Jakarta rawan terhadap banjir dan penggenangan.
Provinsi Jakarta yang menjadi tempat bermuaranya 11 buah sungai dan 2 buah
kanal. Di perairan ini bermuara 13 sungai besar mulai dari muara sungai
Cisadane di bagian barat sampai muara sungai Citarum di bagian timur. Di lain
pihak, kondisi pantai pada wilayah ini merupakan pantai berlumpur dengan arus
permukaan laut dipengaruhi musim dan pasang surut. Kondisi air permukaan
berupa air sungai sudah banyak mengalami pencemaran yang sebagian besar
diakibatkan karena aktifitas industri dan limbah rumah tangga yang masuk ke
dalam sungai.
Sumber : Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta
Gambar 3.2. Kemiringan Lereng Wilayah Jabotabek
3.1.3. Kemiringan Lereng
Berdasarkan peta kemiringan lereng wilayah JABOTABEK (Gambar 3.2), dapat
dilihat bahwa semua wilayah Jakarta berada pada kemiringan lereng antara 0-
3%, dan termasuk dalam golongan dataran rendah pantai, yang dicirikan oleh

Bab III | 5
DOKUMEN
FINAL
permukaannya yang nisbi datar dengan ketinggian antara 0-15 m di atas
permukaan laut; lebarnya antara 7-40 km, meliputi tanggul pematang pantai,
daerah rawa dan dataran delta.
3.2. BATIMETRI
Secara umum batimetri perairan Teluk Jakarta adalah landai dengan kemiringan
rata-rata 1:300 ke arah utara. Kontur batimetri di Teluk Jakarta sejajar dengan
garis pantai, dan melengkung mengikuti bentuk perairan Teluk Jakarta.
Batimetri Teluk Jakarta pada beberapa tempat mempunyai kedalam hingga 30
m dengan sudut lereng dasar perairan di bagian timur secara umum relatif
curam dibandingkan dengan bagian barat. Kedalaman muara berkisar antara
0,5 – 3 meter pada saat pasang dan 0,5 – 2 meter pada saat surut. Daerah
yang terdalam dibagian ini terletak di bagian utara Pulau Pari yang mencapai 90
meter. Kedalaman terendah di Muara Kali Blencong baik pada saat pasang atau
surut kedalamannya kurang dari 0,5 meter. Umumnya di daerah pesisir
kedalamannya kurang dari 5 meter, kecuali di daerah pelabuhan yang memang
sengaja di perdalam untuk tujuan pelayaran. Kondisi batimetri Teluk Jakarta
berada dalam keadaan seimbang dan stabil, yang berarti tidak terdapat slope
kedalaman yang curam.
Batimetri perairan wilayah Propinsi DKI Jakarta secara 2 dimensi dan 3 dimensi
disajikan pada Gambar 3.3. Informasi mengenai kedalaman perairan diperoleh
berdasarkan peta kedalaman DISHIDROS TNI AL untuk perairan sekitar Teluk
Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berdasarkan profil batimetri 2D seperti yang
disajikan pada Gambar 3.3 A dapat dilihat bahwa isodepth 10 meter rata-rata
berjarak mencapai 2 km dan isodepth 20 meter berjarak kurang dari 10 km
sedangkan isodepth 30 meter rata-rata berjarak lebih dari 10 km dari daratan
Jakarta Utara. Garis kontur isodepth lebih renggang di sekitar Perairan Teluk
Jakarta dibanding kearah Kepulauan Seribu hal ini menunjukkan bahwa
perairan Teluk Jakarta memiliki slope dasar perairan yang lebih landai dibanding
perairan Sekitar Kepulauan Seribu. Kedalaman perairan di kurang dari 10
meter di sekitar Pulau Bidadari dan Pulau Kelor mendekati Pulau Untung Jawa
dan Pulau Rambut kedalaman berkisar antara 10 – 20 meter selanjutnya
mendekati Pulau Bokor dan Pulau Lancang kedalaman meningkat berkisar
antara 20 – 30 meter. Kedalaman perairan mendekati bagian selatan Pulau
Pari mencapai 50 meter dan mencapai 90 meter pada bagian utaranya.

Bab III | 6
DOKUMEN
FINAL
Kedalaman perairan Kepulauan Seribu bagian utara setelah Pulau Pari semakin
dangkal karena banyaknya pulau-pulau kecil dan gosong karang. Kedalaman
perairan diluar gosong sekitar Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Harapan
dan Pulau Bira berkisar 20 – 30 meter.
Gambar 3.3. Batimetri Perairan Sekitar Propinsi DKI Jakarta (A. Profil 2D; B.
Profil 3D)

Bab III | 7
DOKUMEN
FINAL
Berdasarkan profil batimetri 3D seperti yang disajikan pada Gambar 3.3 B
dapat dilihat bahwa gugusan Kepulauan Seribu membentuk seperti gundukan-
gundukan kecil yang menyerupai mata tombak yang runcing, hal ini berarti
sebagian besar pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu memiliki topografi dasar
laut yang curam. Terdapat semacam parit sempit dengan kedalaman 50 – 80
meter yang memisahkan wilayah Kepulauan Seribu bagian selatan dan utara
dimana parit ini berbentuk memanjang dari Selat Sunda hingga ke Laut Jawa.
Parit bagian timur di sebelah utara Teluk Jakarta lebih lebar dan landai
dibandingkan parit di sebelah baratnya di dekat utara Pulau Pari yang lebih
sempit dan curam.
3.3. KONDISI GEOLOGI PESISIR DKI JAKARTA
3.3.1. Geomorfologi
Secara geologi, pantai utara Jakarta disusun oleh batuan sedimen marin
sebagai batuan dasar dan diatasnya diendapkan sedimen aluvial pantai dan
sungai. Geomorfologi pantai utara Teluk Jakarta terdiri atas geomorfologi
daratan dan geomorfologi fluvial. Satuan geomorfologi dataran pantai terletak
memanjang sepanjang Pantai Utara Jakarta. Satuan geomorfologi dataran
pantai ini merupakan daerah dengan kelerengan datar hingga landai (10
- 30
).
Ketinggian muka daratan dan permukaaan laut antara 0,5 – 1,0 m. Litologi yang
menempati satuan tersebut adalah endapan pasir dan lempung serta sebagian
ditempati rawa-rawa. Pola aliran sungai yang berkembang umumnya sub-
dendritik dengan arus yang tidak begitu kuat.
Sementara itu, satuan geomorfologi fluvial terletak di bagian selatan dari satuan
geomorfologi dataran pantai, memanjang dari barat ke timur. Satuan ini
umumnya berupa daratan yang tidak begitu terpengaruh oleh proses interaksi
dengan laut. Litologinya terdiri dari lempung dan kerikil (gravel) yang
merupakan transportasi endapan vulkanik. Pola aliran sungainya adalah sub-
pararel hingga pararel. Pesisir pantai utara Jakarta terletak pada satuan
geomorfologi dataran pantai. Topografi di kawasan ini relatif datar, sehingga
potensi terjadinya gerakan tanah adalah sangat kecil. Kondisi litologi
mengindikasikan bahwa di kawasan tersebut terdapat tanah/batuan yang relatif
lunak. Peta Geologi Kota Jakarta Utara, disajikan pada Gambar 3.4.

Bab III | 8
DOKUMEN
FINAL
Gambar 3.4. Peta Geologi Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta
3.3.2. Topografi dan Hidrografi
Pesisir Teluk Jakarta di bagian selatan dikelilingi oleh dataran pantai yang
rendah. Daerah bagian barat teluk yang merupakan daerah rawa, demikian
pula halnya dengan daerah bagian timur. Kawasan pesisir ini mempunyai
topografi datar dan rendah. Pada pesisir pantainya ketinggian muka tanah
umumnya sangat rendah sehingga sangat dipengaruhi oleh pasang surut, dan
mengalami sedimentasi yang cukup besar akibat endapan yang dibawa oleh
sungai-sungai besar yang bermuara di Teluk Jakarta. Rata-rata kemiringan
permukaan tanah pesisir Teluk Jakarta kurang dari 2%. Semakin ke selatan
topografinya semakin tinggi, hingga daerah pegunungan sekitar 60 km dari
pantai Teluk Jakarta.
Jumlah sungai yang bermuara di perairan Teluk Jakarta sebanyak 13 sungai,
beberapa diantaranya adalah sungai yang cukup besar seperti Sungai Cisadane
di sebelah barat, Sungai Ciliwung di bagian tengah, Sungai Citarum dan Sungai
Bekasi di sebelah timur. Sungai-sungai ini mempunyai daerah aliran sungai

Bab III | 9
DOKUMEN
FINAL
yang cukup panjang mulai dari daerah pegunungan di selatan Jakarta. Sungai-
sungai tersebut membawa endapan tanah masuk ke perairan Teluk Jakarta.
3.3.3. Material Seabed
Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan DKI – LPM
ITB (1997) diketahui bahwa sebagian besar kawasan pesisir Teluk Jakarta
tersusun dari tanah lempung, lanau, pasir ataupun campuran. Kondisi material
penyusun ini dapat dibagi atas 6 kelompok sebagai berikut: (1) sepanjang
pantai mulai dari Pantai Kamal sampai Tanjung Priok, tanahnya tersusun dari
satuan lanau-pasiran yang merupakan endapan rawa; (2) sepanjang pantai dari
Tanjung Priok sampai Muara Sungai Kalibaru tersusun oleh satuan lanau
lempungan (endapan sungai dan pantai) dan pasir lanauan (endapan pematang
pantai); (3) untuk kawasan lepas pantai, mulai dari pantai Kamal sampai Pantai
Indah Kapuk tersusun dari lempung dengan ketebalan antara 2 – 2,3 m; (4)
untuk lepas Pantai Indah Kapuk sampai lepas pantai Tanjung Priok disusun oleh
Lanau pasiran sampai lempung lanauan dengan ketebalan 5 – 16 m; (5) lepas
pantai Tanjung Priok sampai lepas pantai Kalibaru disusun oleh pasir sampai
pasir lempungan dengan ketebalan 7 – 13 m; dan (6) lepas pantai Kalibaru
sampai lepas pantai Marunda disusun oleh Lanau pasiran sampai lanau.
3.3.4. Karakteristik Pantai
Secara umum, tipe pantai di kawasan pesisir Jakarta dapat dibagi menjadi tiga
jenis, yaitu pantai berpasir, pantai berlumpur (berhutan bakau) dan pantai yang
ditempat oleh bangunan pantai.
1. Pantai Berpasir
Pantai berpasir berkembang di dua tempat yaitu sepanjang Pantai Pecah-
Kramat dan Cilincing-Marunda Besar. Kemiringan paras pantai (“Beach
face”) berkisar antara 5o
- 25o
dengan lebar pantai (2 – 20 m). Pasirnya
berwarna coklat kehitaman, tersusun oleh bahan volkanoklastik yang
banyak mengandung mineral hitam, sedikit pecahan batugamping dan
cangkang fauna. Material belakang pantai (“Back Shores”) ditempati
Aluvium Resen hasil dari fluviatil dan kolovial yang rentan terhadap
hempasan gelombang dan arus laut. Bentuk tepi pantai sejauh 1 km ke
arah darat merupakan pedataran pantai berelief rendah.

Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf

Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf

Semelhante a Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf (20)

Mais de joihot

Mais de joihot (15)

Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf