Dokumen tersebut merangkum hasil diskusi kelompok II bidang pendidikan pada kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III yang membahas mengenai kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola keuangan sekolah di Kabupaten Purworejo. Dokumen tersebut mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, dan memberikan saran untuk perbaikan pengelolaan keuangan sekolah di daerah tersebut.

1. oleh :
KELOMPOK II
(BIDANG PENDIDIKAN)

2. DAFTAR PESERTA KELOMPOK II
BIDANG PENDIDIKAN
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III
ANGKATAN XCI TAHUN 2011
KETUA : Drs. TEGUH HARJOKUSUMO R, M.Si
SEKRETARIS : Drs. O.J. RAHANRA, M.Si
ANDALAN : Dra. KUSMARTIYAH
ANGGOTA :
1. Drs. AGUNG YUSIANTO
2. Drs. SUGIYONO, M.Si
3. Drs. ANDREAS UMBU NGAGU
4. RIYADI MUJIARTO, SE, M.Si
5. Drs. HADI RIYANTO

3. LATAR BELAKANG
 Pendidikan merupakan upaya yang sangat
strategis untuk pembangunan potensi diri
manusia, sehingga perlu adanya optimalisasi
dlm mengupayakan peningkatan mutu SDM.
 Agar penyelenggaraan pendidikan dapat
berjalan dengan maksimal maka perlu
pembiayaan dibidang pendidikan yang
memadai

4. Lanjutan Latar Belakang
 Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Purworejo sesuai dngn
tupoksinya dituntut utk meningkatkan
profesionalisme pengelolaan keuangan
sekolah
 Kab. Purworejo masih banyak sekolah yang
belum melaksanakan pengelolaan keuangan
sekolah secara akuntabel

5. PERUMUSAN MASALAH
Bagaimana Kompetensi Aparatur
Pemerintah dalam Melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Sekolah Oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purworejo?

6. LINGKUP BAHASAN
 Substansi bahasan menyangkut aparatur
meliputi dimensi kemampuan dan
karakteristik yang meliputi kelembagaan,
ketatalaksanaan serta sumber daya
manusia
 Lokus kajian adalah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Purworejo. Bidang kajian
dibatasi pada pelaksanaan pengelolaan
keuangan sekolah

7. METODE PENGUMPULAN DATA
 Metode Kepustakaan
melakukan studi kepustakaan dengan
mengumpulkan landasan teori dan
konsep yang mendukung penelitian.
 Metode Wawancara
melakukan wawancara yaitu dengan
melakukan tanya jawab secara
langsung kepada narasumber/andalan

8. TUGAS POKOK
Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten purworejo mempunyai tugas pokok :
“melaksanakan pengkoordinasian penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
tugas – tugas bidang secara terpadu, pelayanan
dan pengendalian administrasi, yang meliputi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan
serta umum dan kepegawaian”.

9. FUNGSI
 Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis
dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang secara
terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang
meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis
dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu,
pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan
 Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis
dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu,
pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi
umum dan kepegawaian
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

10. VISI DAN MISI
visi : “ Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan
administrasi dan pelayanan umum yang
profesional”.
Misi :
 Meningkatkan pengelolaan administrasi umum
dan kepegawaian secara cepat dan tepat.
 Meningkatkan efektivitas dan efesiensi
pengelolaan administrasi keuangan dan
penyusunan program
 Mengembangkan data sebagai bahan perumusan
kebijakan yang up to date dan mudah diakses

11. IDENTIFIKASI MASALAH
 Masalah Kelembagaan :
Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab.Purworejo mempunyai beban kerja yang tinggi
 Masalah Ketatalaksanaan :
- Belum optimalnya pemahaman pengelolaan keuangan
sekolah
- Koordinasi eksternal dengan instansi/lembaga terkait
belum sepenuhnya itensif.
 Masalah Sumber Daya Manusia
- Ketrampilan teknis yang dimiliki oleh pegawai pada
sekretariat belum memadai.
- Petugas pengelola keuangan sekolah ditingkat sekolah
kurang memiliki kemampuan teknis.

12. ANALISIS MASALAH
 Masalah Kelembagaan
- Beban kerja yang tinggi pada sekretariat Dinas
pendidikan dan kebudayaan kab.Purworejo
disebabkan karena kualifikasi personil belum
mencapai kebutuhan dan juga kuantitas
personil yang masih kurang.
- Sarana dan prasarana yang terbatas
khususnya sarana komputer dengan software yang
sesuai dengan pengelolaan keuangan sekolah.

13. Masalah Ketatalaksanaan.
- Pegawai kurang mampu mengimplemetasikan
juklak/juknis,
- selain itu pegawai juga kurang mengetahui dan
memahami secara detail peraturan perundang –
undang yang berlaku yang berlaku.
-koordinasi yang belum intensif ditunjukan dengan
kurangnya intensitas dalam pelaksanaan
koordinasi. Selama ini koordiasi hanya dilakukan
sewaktu – waktu pada saat akan melaksanakan
suatu kegiatan.

14. ANALISIS MASALAH (lanjutkan)
 Masalah Sumber Daya Manusia
- pegawai pada sekretariat Dinas
Pendidikan Kebudayaan dan Kabupaten
Purworejo masih kurang memiliki
ketrampilan teknis .
- Belum optimalnya pelaksana pengelola
keuangan, yang disebabkan disiplin ilmu
kurang sesuai dengan bidang tugasnya.

15. ALTERNATIF PEMECAHAN
MASALAH
Masalah Kelembagaan
- Perlu adanya pengusulan penambahan
pegawai pada sekretariat.
- Melakukan penambahan sarana dan
prasarana kerja sehingga jumlahnya sesuai
beban kerja yang ada.
Masalah ketatalaksanaan:
- Melaksanakan sosialisasi peraturan
perundang-undangan tentang pengelolaan
keuangan sekolah.
- Menyelenggarakan koordinasi baik internal
maupun eksternal secara efektif dan efisien
serta berkala

16. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH
(LANJUTAN)
MASALAH SUMBER DAYA MANUSIA
Mengirimkan pegawai untuk mengikuti
tugas belajar ke jenjang yang lebih
tinggi dengan kualifikasi pendidikan
akutansi
- Melaksanakan pembinaan maupun
bimbingan teknis tentang pengelolaan
keuangan.

17. KESIMPULAN
 Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung
pelaksanaan tugas berupa sarana transportasi,
operasional dan komputer menyebabkan kurang
optimalnya pelaksana tugas dan kinerja pegawai
sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Purworejo
 Masih kurangnya koordinasi eksternal dengan
instansi terkait yang berhubungan dengan
pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan
sekolah.
 Kualitas pegawai pada Sekretariat Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kab. Purworejo masih kurang
memadai menyebabkan pelaksanaan pembinaan
belum berjalan dengan optimal. Kualitas terbatas
juga menyebabkan pembagian kerja belum berjalan
dengan profesional.

18. SARAN
 Dalam pelaksanaan pembinaan perlu selalu
mengadakan koordinasi vertikal maupun
horizontal serta dalam lingkup internal dan
eksternal. Koordinasi yang efektif akan
memberikan kontribusi pemikiran bagi
efektivitas pembinaan, sehingga perlu
sinkronisasi jadwal.
 Penyelenggaraan bintek maupun pembinaan
tentang pengelolaan keuangan sekolah
secara berkala perlu dilakukan, sehingga
aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
kab. Purworejo memiliki kinerja yang tinggi

19. SARAN (LANJUTAN)
 Perlu adanya tambahan alokasi anggaran
yang digunakan untuk pengembangan
sarana dan prasarana yang mendukung
pelaksanaan tugas terutama dalam
pelaksanaan pembinaan pengelolaan
keuangan sekolah.
 Perlu melakukan pengusulan penambahan
staf yang memadai sesuai dengan jenjang
pendidikan yang dibutuhkan.