Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja dan unsur-unsur perjanjian kerja menurut undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. Ia menjelaskan definisi hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, serta syarat-syarat sahnya perjanjian kerja seperti kesepakatan para pihak, kemampuan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan, dan pemenuhan asas kebebasan berkontrak. Dokumen ter

1. Hukum PerburuHan
“Hubungan kerja
dan
Hubungan industrial”
sekolaH tinggi Hukum garut
( stH garut )

2. Hubungan Kerja
Hubungan Kerja (Soepomo, 1987 : 1) :
 “Suatu hub antara seorang buruh dan seorang majikan,
dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya
perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat
dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh
bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha
mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah”.
 Husni dalam Asikin (1993:51) berpendapat bahwa hub
kerja adalah “hubungan antara buruh dan majikan
setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di
mana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak
majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan
majikan menyatakan kesanggupan untuk
mempekerjakan si buruh dengan membayar upah”.

3. UU No. 13 Th. 2003, Psl. 1 angka 15
 “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.
 Unsur-unsur Hubungan kerja :
-
Adanya pekerjaan (Psl. 1601 KUHPdt& Psl. 341 KUHD)
Adanya perintah dr org lain (Psl. 1603 KUHpdt)
Adanya upah (Psl. 1603 KUHpdt)
Terbatas waktu tertentu, krn tdk ada hub kerja
berlangsung terus menerus

4. Kewajiban Para Pihak Berdasarkan
KUHPerdata
Kewajiban Pekerja/ Buruh
Kewajiban Pengusaha
Melaksanakan pekerjaan
(Psl.1603)
Membayar upah (Psl. 1602)
Melaksanakan pekerjaan sendiri
(Psl. 1603.a)
Mengatur pekerjaan & tempat
(psl. 1602.u,v,w dan y)
Mentaati peraturan pekerjaan
(Psl. 1603.b)
Memberikan cuti/libur
(Psl. 1602.v)
Mentaati peraturan tata tertib
(Psl. 1603.c)
Mengurus perawatan/pengobatan
(Psl. 1602.x)
Melaksanakan tgs & kwjb
(Psl.1603.d)
Memberikan surat keterangan
(Psl. 1602.z)
Membayar ganti rugi at. Denda
Psl. 1603.w)
Kewjb. Lainnya yg dimuat dlm
perjanjian kerja
Kewjb. Lainnya dlm perjanjian
kerja

5. Kewajiban Para Pihak Menurut
UU No. 13 TH. 2003
Kewajiban Pekerja/Buruh
Kewajiban Pengusaha
Pasal 85 ayat (1)
Pasal 6
Pasal 126 ayat (1)
Pasal 12 ayat (1)
Pasal 138 ayat (1)
Pasal 42 ayat (1), 43 ayat (1). 44
ayat (1), 45 ayat (1), 45 ayat (1)
huruf b, 47 ayat (1), 48
Pasal 140 ayat (1)
Pasal 53
Pasal 151 ayat (1)
Pasal 59 ayat (5)
Pasal 161 ayat (1)
Pasal 66 ayat (1), 67 ayat (1),
68, 74 ayat (1), 76 ayat (1) huruf
a dan b, 76 ayat (3), (4), 77 ayat
(1), 78 ayat (2), 79 ayat (1), 80,
83, 86, 87, 90 ayat (1), 93, 99
ayat (1), 100 ayat (1), 104 ayat
(1), 106 ayat (1), 108 ayat (1),

6. Lanjutan
Kewajiban Pekerja/Buruh
Kewajiban Pengusaha
Pasal 114, 126 ayat (1), (2), (3),
143 ayat (1), 145, 146 ayat (2),
148 ayat (1), 151 ayat (1), 153
ayat (1), 156 ayat (1).

7. Hak dan Kewajiban antara Pekerja/Buruh
dan Pengusaha
Pekerja/Buruh
Pengusaha
Hak
Atas upah setelah selesai
melaksanakan pekerjaan
Sepenuhnya atas hasil kerja
pekerja/buruh
Atas fasilitas lain, dana bantuan yg Mengatur dan menegakkan
berlaku diperusahaan
disiplin, termasuk pemberian
sanksi
Atas perlakukan yg tidak
diskriminatif dr pengusaha
Atas perlindungan
Atas kebebasan berserikat, HAM
dlm hubungan kerja
Atas tanggungjawab pekerja ut
kemajuan perusahaan

8. Lanjutan
Kewajiban
Pekerja/Buruh
Pengusaha
Melaksanakan tgs dengan baik
sesuai dengan perjanjian kerja
Wajib membayar upa tepat pd
waktu yg telah disepakati
Meaksanakan tgs tanpa bantuan
org lain, kecuali diizinkan oleh
perusahaan
Menyediakan pekerjaan sesuai
dengan perjanjian
Mentaati segala peraturan dan
tata tertib yg berlaku
diperusahaan
Menjamin kesehatan dan
keselamatan kerja
Patu dan mentaati segala perintah Memberi perintah yg layak dan tdk
yg layak dr perusahaan
berlaku diskriminatif
Menghormati hak kebebasan
berserikat dan perlakukan HAM
dlm hub kerja

10. Pembagian Perjanjian
 Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa
tertentu
 Perjanjian kerja
 Perjanjian pemborongan

11. Perjanjian Kerja
UU No. 13 TH. 2003 Psl. 1 angka 14
 Perjanjian kerja adalah perjanjian antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak,
dan kewajiban para pihak
Shamad
 Perjanjian kerja ialah suatu perjanjian di mana
seseorang mengkatkan diri untuk bekerja pada
orang lain dengan menerima imbalan berupa
upah sesuai dengan syarat-syarat yang
dijanjikan atau disetujui bersama

12. Syarat-syarat Perjanjian Kerja
Psl. 52 Ayat (1)
 Kesepakatan kedua belah pihak
 Kemampuan atau kecakapan melakukan
perbuatan hukum
 Adanya perkerjaan yang diperjanjikan;
dan
 Pekerjaan yang diperjanjikan tdk
bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan dan Per-uu yg lainnya

13. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja
 Memenuhi Syarat Formil :
Asas Kebebasan Berkontrak (Psl. 1338
KUHPdt)
 Dibuat secara tertulis atau lisan (Psl. 51
(1) UU Ketenagakerjaan)

14. Pengelompokan Perjanjian
Kerja
 Berdasarkan waktu berlakunya :
1. Kesepakatan kerja waktu tdk tertentu
2. Kesepakatan kerja waku tertentu
 Perjanjian kerja lainnya :
1. Perjanjian pemborongan pekerjaan
2. Perjanjian kerja bagi hasil
3. Perjanjian kerja laut
4. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa

15. Berakhirnya Perjanjian Kerja
 Pekerja/buruh meninggal dunia
 Berakhirnya jangka waktu perjanjian
kerja
 Adanya putusan pengadilan
 Adanya keadaan atau kerjadian tertentu
yg dicantumkan dalam perjanjian kerja

16. SEKIAN