Dokumen tersebut membahas ketentuan formality penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia menurut Kepres 75/1995 dan Inpres 10/1968 serta berbagai dokumen terkait seperti RPTKA, TA-01, SKLD, dan DPKK.

1. Intensive Course
Human Resources
Development Management
Formality Untuk TKWNAP
Tenaga Kerja Warga Negara
Asing Pendatang
Directed by :
Sigit Iskandar,SE,SH

2. Overview
• Kepres 75/1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga
Negara Asing Pendatang (TKWNAP).
• Instruksi Presiden 10/1968 tentang Pengawasan Terhadap
Kegiatan Warga Negara Asing Yang Melakukan Pekerjaan
Bebas di Indonesia.
• Secara umum ketentuan formality di Indonesia termasuk
yang tersulit, dibandingkan dengan negara lain, menurut
komentar beberapa Tenaga Kerja Asing yang pernah saya
tanyakan.
• Melibatkan berbagai instansi, dan banyak prosedur yang
harus dilalui disamping itu membutuhkan biaya cukup
besar.
• Salah satu tugas HRD Dept. dan perlu staff khusus
menanganinya atau bisa menggunakan biro jasa.
• Sistim “mentoring” dalam penggunaan TKA.
• Sistim birokrasi sangat kental dalam hal formality ini. 2

3. Instansi yang terkait
• Dept. Tenaga Kerja / BKPM (Badan Kordinasi
Penanaman Modal
• Ditjen Imigrasi
• Kedutaan Besar RI
• Polri
• Pemda setempat
• Ditjen Pajak
3

4. Kepres 75/1995
Menimbang :
a. Bahwa kemajuan yang dicapai dalam pembangunan, baik
dibidang ekonomi maupun bidang lainnya, telah
meningkatkan kegiatan usaha dan semakin memperluas
lapangan kerja serta kesempatan kerja.
b. Bahwa agar kesempatan kerja yang tersedia sebanyak
mungkin dapat menyerap Tenaga Kerja Indonesia, dipandang
perlu mengadakan pengaturan kembali mengenai
penggunaan TKWNAP dengan Keputusan Presiden.
Mengingat : dst.
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGGUNAAN
TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG.
4

5. Kepres 75/1995
Pasal 1
1. TKWNAP adalah WNA yang memiliki Visa Tinggal Terbatas
atau Ijin Tinggal Terbatas atau Ijin Tinggal Tetap untuk
maksud bekerja didalam wilayah RI.
2. Pengguna TKWNAP adalah usaha perorangan atau badan
hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha
yang menghasilkan barang dan/atau jasa dengan tujuan
mencari keuntungan atau tidak yang telah memiliki izin
mempekerjakan TKWNAP.
3. Tenaga Kerja Indonesia adalah tenaga kerja Warga Negara
Indonesia.
5

6. Kepres 75/1995
Pasal 2
1. Setiap pengguna TKWNAP wajib mengutamakan
penggunaan Tenaga Kerja Indonesia disemua
bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia.
2. Apabila bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia
belum atau tidak sepenuhnya dapat diisi oleh
tenaga kerja Indonesia, pengguna TKWNAP dapat
menggunakan TKWNAP sampai batas waktu
tertentu.
6

7. Kepres 75/1995
Pasal 3
1. Jabatan Direksi dan Komisaris pada perusahaan penanam modal yang
didirikan dengan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh WNA
dan/atau badan hukum asing, atau pada perusahaan penanam modal yang
didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia
dari atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia terbuka
bagi TKWNAP.
2. Jabatan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi
perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh modalnya
dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
3. Pemilik modal perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh
modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan/atau badan hukum
asing, dapat menunjuk sendiri TKWNAP sebagai Direksi atau Komisaris
perusahaannya.
4. Pemilik modal perusahaan penanaman modal yang didirikan dalam bentuk
patungan antara modal asing dengan WNI dan/atau badan hukum
Indonesia, atau pada perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan
seluruh modalnya dimiliki oleh WNI/dan atau badan hukum Indonesia,
penunjukan Direksi dan Komisaris sesuai kesepakatan para pihak.
7

8. Kepres 75/1995
Pasal 4
1. Jabatan Direksi pada perusahaan yang didirikan
bukan dalam rangka Undang-undang Penanaman
Modal terbuka bagi TKWNAP.
2. Jabatan Komisaris pada perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) hanya terbuka bagi
Tenaga Kerja Indonesia.
8

9. Kepres 75/1995
Pasal 5
• Khusus untuk jabatan yang membidangi Personalia,
perusahaan sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 4,
wajib menggunakan Tenaga Kerja Indonesia.
9

10. Kepres 75/1995
Pasal 6
1. Daftar bidang dan jenis pekerjaan dibawah
jabatan Direksi yang tertutup diatur lebih lanjut
oleh Menteri Tenaga Kerja dengan memperhatikan
pendapat Menteri terkait.
2. Daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditinjau kembali selambat-lambatnya dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun.
10

11. Kepres 75/1995
Pasal 7
1. Pengguna TKWNAP wajib memiliki Rencana Penggunaan
TKWNAP termasuk Direksi/Komisaris yang disahkan oleh
Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Izin mempekerjakan TKWNAP diberikan oleh Menteri Tenaga
Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
3. TKWNAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan
Direksi/Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan
Pasal 4 wajib memiliki Izin Kerja TKWNAP dari Menteri
Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Tatacara untuk memperoleh pengesahan RPTKA / Izin
Mempekerjakan TKWNAP dan Izin Kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih
lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja dengan memperhatikan
pendapat Menteri terkait.
11

12. Kepres 75/1995
Pasal 8
1. Setiap pengguna TKWNAP wajib melaksanakan program
penggantian TKWNAP ke Tenaga Kerja Indonesia.
2. Dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pengguna TKWNAP wajib:
a. Menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai Tenaga Pendamping pada
jenis pekerjaan yang dipegang oleh TKWNAP.
b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja
Indonesia yang dipekerjakan, baik sendiri maupun menggunakan
jasa pihak ketiga.
3. Tenaga Pendamping sebagimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf a harus tercantum dengan tegas dalam Rencana
Penggunaan TKWNAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf b dibebankan pada pengguna TKWNAP dan tidak
dibebankan ulang pada Tenaga Kerja Indonesia.
12

13. Kepres 75/1995
Pasal 9
Pengguna TKWNAP wajib melaporkan pelaksanaan
program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
kepada Menteri Tenaga Kerja.
13

14. Kepres 75/1995
Pasal 10
1. Pengguna TKWNAP dikenakan pungutan pada
setiap TKWNAP yang dipekerjakannya.
2. Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
digunakan untuk membantu penyelenggaraan
pelatihan Tenaga Kerja Indonesia yang ditetapkan
oleh Menteri Tenaga Kerja dengan memperhatikan
pendapat Menteri Keuangan.
3. Besarnya pungutan ditetapkan oleh Menteri
Tenaga Kerja dengan memperhatikan pendapat
Menteri Keuangan.
14

15. Kepres 75/1995
Pasal 11
Dengan dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, maka terhadap pengguna TKWNAP
tidak lagi dikenakan pungutan lainnya yang berkaitan
dengan penggunaan TKWNAP.
15

16. Kepres 75/1995
Pasal 12
1. Pengguna TKWNAP yang tidak mematuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan
Presiden ini dan peraturan pelaksanaannya,
dikenakan sanksi pencabutan Keputusan
Pengesahan Rencana Penggunaan TKWNAP
dan/atau Izin Mempekerjakan TKWNAP.
2. TKWNAP yang tidak mematuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini
dan peraturan pelaksanaannya dikenakan
pencabutan Izin Kerja TKWNAP.
16

17. Kepres 75/1995
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi Keputusan
Presiden ini, diatur oleh Menteri Tenaga Kerja dengan
mendengarkan pendapat Menteri terkait.
17

18. Kepres 75/1995
Pasal 14
1. Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka
Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1974 tentang
Pembatasan Penggunaan TKWNAP dinyatakan
tidak berlaku.
2. Semua peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden
Nomor 23 tahun 1974 masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan dan atau
belum diatur berdasarkan Keputusan Presiden ini.
18

19. Kepres 75/1995
Pasal 15
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
SOEHARTO
19

20. Instruksi Presiden 10/1968
Menginstruksikan kepada MENTERI TENAGA KERJA
untuk melaksanakan pasal 3 Instruksi Presidium
Kabinet No. 37/U/IN/6/1967, tentang keharusan bagi
setiap warga negara asing untuk memiliki izin kerja
disamping izin usaha yang sah, dengan ketentuan
sebagai berikut :
20

21. Instruksi Presiden 10/1968
Pertama :
Setiap warga negara asing yang bekerja di Indonesia termasuk mereka yang
melakukan pekerjaan bebas (vrije beroepen) dan majikan-majikan
berkewarganegaraan asing yang berusaha sendiri, harus memiliki izin
bekerja tertulis dari Menteri Tenaga Kerja.
Kedua :
Pemberian izin kerja dimaksud pada ketentuan Pertama Instruksi ini diatur
sesuai denan ketentuan perencanaan dalam bidang pembangunan
perekonomian nasional serta dengan tetap mengutamakan pemberian
kesempatan bekerja dan berusaha bagi warga negara Indonesia.
Ketiga
Instruksi ini mulai berlaku pada hari dikeluarkan.
Dikeluarkan 27 Maret 1968
PJ PRESIDEN RI
SOEHARTO
Jenderal TNI 21

22. Dokumen-dokumen terkait dengan
penggunaan TKWNAP
• IKTA (Izin Kerja Tanaga Asing)
• Laporan Keberadaan TKWNAP di Depnaker setempat
• SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal)
• STM (Surat Tanda Melapor)
• SKPPS (Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk
Sementara)
• SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri)
• KITAS / KIMS
• POA (Pendaftaran Orang Asing)
• Visa
22

23. Passport & Visa
• Passport - Surat perjalanan untuk melakukan
perjalanan antar negara dan merupakan Dokumen resmi
dari pejabat yang berwenang dan dari suatu negara
yang tertera dalam passport itu.
• SPLP – Surat Perjalanan Laksana Passport
• Visa - Izin tertulis dari pejabat yang berwenang pada
perwakilan suatu negara (Kedutaan) kepada seseorang
guna melakukan kunjungan kesuatu negara yang tertera
dalam passport.
23

24. Jenis-jenis Passport
• Passport Diplomatik
• Passport Biasa
• Passport Dinas
• Passport Haji
• Passport untuk orang asing
24

25. Berbagai macam Visa (Ijin memasuki wilayah
Indonesia) & Dokumen Keimigrasian
Visa Diplomatik Kewenangan Deplu dalam hal pengeluaran serta
(Dinas) kegiatannya.
Visa Transit Hanya singgah disuatu negara guna meneruskan
perjalanan ke negara lain.
Visa Kunjungan Bersifat sosial budaya seperti mengunjungi
Sosial Budaya keluarga, kerabat.
Visa Wisata Izin untuk wisata.
Bebas Visa Wisata Dibebaskan untuk mendapatkan visa, untuk
kunjungan wisata maksimum 2 bulan.
Visa Kunjungan Untuk melakukan survey atau meeting dengan mitra
Usaha (VKU) kerjanya dalam rangka pengembangan usahanya.
VKUBP Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan
VITAS / VBS Visa Tinggal Terbatas atau Visa Berdiam Sementara
KIMS Provisional KIMS sementara bersifat darurat untuk mengurus
yang sebenarnya.
25

26. Dokumen-dokumen Dept. Tenaga
Kerja / BKPM & yang terkait
RPTKA Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Perusahaan
PMA/PMDN ke BKPM, Swasta Nasional ke Dept. Tenaga
Kerja.
TA 01 Dokumen Persetujuan untuk mendatangkan calon TKA,
dikeluarkan oleh Depnaker.
SKLD Surat Keterangan Lapor Diri
DPKK Dana Pelatihan Keahlian Kerja, US$1200 per tahun.
IKTA Izin Kerja Tenaga Asing
VKU 457 IKTA sementara 60 hari.
STM Surat Tanda Melapor di Kantor Polisi setempat.
SKPPS Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.
ERP Exit Re-entry Permit, Izin keluar negeri dan kembali.
26

27. Dokumen-dokumen Dept. Tenaga
Kerja / BKPM & yang terkait
MERP Multiple Exit Re-entry Permit – Izin berangkat keluar
negeri untuk beberapa kali perjalanan dan kembali,
biasanya diberikan untuk 6 bulan.
EPO Exit Permit Only – Dimintakan apabila TKA sudah selesai
bekerja di Indonesia dan hendak kembali kenegara
asalnya. Semua dokumen Imigrasi harus dikembalikan.
Konversi Izin • Visa Kunjungan menjadi Izin tinggal berdiam
Tinggal sementara.
• Izin tinggal berdiam sementara menjadi Izin Tinggal
Berdiam.
• Izin Tinggal Berdiam menjadi Izin Tinggal Menetap
Alih Sponsor TKA pindah perusahaan.
Alih Jabatan TKA ganti jabatan diperusahaan yang sama.
27

28. Beberapa Istilah
FASKIM Fasilitas Keimigrasian
IMI Izin Mendarat Istimewa, bagi orang asing yang tidak
memiliki visa dalam hal-hal yang khusus.
IMIGRATOIR Orang asing yang layak mendapat pengamanan dan
STRATEGIS kewaspadaan khusus dari segi keamanan, ideologi,
politik, ekonomi dll.
PLB - PAS LINTAS Dokumen perjalanan khusus melalui pos-pos
BATAS perbatasan.
REPATRIASI Perjalanan orang asing meninggalkan Indonesia.
STP Surat bukti tanda penerimaan surat permohonan
untuk menjadi penduduk negara RI.
SKKA Bentuk perizinan keimigrasian bagi orang asing yang
memiliki status menetap di Indonesia.
Tourist Generating Negara-negara yang potensial membangkitkan
Countries pariwisata di Indonesia.
28

29. Proses IKTA
• Permohonan Baru
• Permohonan Perpanjangan
• Permohonan Pindah Perusahaan
• Permohonan Ganti Jabatan
29

30. Permohonan IKTA Baru
& dokumen Orang Asing
No Jenis Lokasi Syarat & kelengkapan pengajuan Biaya Catatan
Dokumen Rp.
1 RPTKA BKPM / Surat sponsor, Copy akte perusahaan, Copy 650.000 / Proses 7
DEPNAKER Struktur organisasi, Copy SPT/SIUP/TDP, orang hari kerja.
NPWP, TDI, Form RPTKA, Prog Diklat, Kontrak Berlaku 1
Kerja, Surat Domisili, SK Pendamping. tahun
2 TA01 BKPM / Surat sponsor, Copy akte perusahaan, Copy 250.000 / Proses 3
DEPNAKER org chart, Copy SPT/SIUP/TDP/TDI, NPWP, orang hari kerja.
DITJEN Copy RPTKA, copy passport, copy ijazah TKA,
IMIGRASI Copy pengalaman kerja, CV, kontrak kerja TKA,
Domisili, KTP Dirut
3 VBS – DITJEN Surat sponsor, Form Vis Q, Copy RPTKA, 250.000 / Proses 3
cable IMIGRASI TA01, copy KTP/KITAS/KITAP Direktur, copy orang hari kerja.
akte, Copy SPT, NPWP, SIUP, TDP, TDI, Copy
passport TKA, surat kuasa yg ditugaskan, copy
& asli raport, ijazah & CV TKA..
4 KITAS / IMIGRASI Surat sponsor, form KITAS, copy TA01, Copy 500.000 / Proses 7
KIMS, setempat Akte perusahaan bagi jabatan Direktur, ED card orang hari kerja.
POA (blue dari airport (form D), foto 3x4 dan 2x3 POA keluar
book) sebanyak 4 lembar, surat tugas, copy & asli bersamaan
KITAS
passport, copy RPTKA.
5 DPKK BNI setempat Isi formulir yang disediakan, sesuai data pribadi US$1.200 / Proses 1
OA dalam KITAS / KIMS dan passport. orang hari kerja.

31. Permohonan IKTA Baru
& dokumen Orang Asing (lanjutan)
No Jenis Lokasi Syarat & kelengkapan pengajuan Biaya Catatan
Dokumen Rp.
6 SKLD MABES POLRI Surat sponsor, copy RPTKA, Copy SK TA01,copy 250.000 / Proses 7
passport, copy KITAS / KITAP, foto 3x4 2 lembar, orang kalau hari kerja.
melengkapi form SKLD, kartu sidik jari tidak Berlaku 1
datang tahun
7 IKTA BKPM / Surat sponsor, Copy RPTKA , Copy akte perusahaan, 350.000 / Proses 7
Ijin Kerja DEPNAKER Copy SK TA01, copy passport, copy KITAS / KITAP, orang hari kerja.
Tenaga SWASNAS foto 3x4 2 lembar, bukti bayar DPKK, copy SKLD.
Asing Depnaker Pusat
8 Laporan Depnaker Surat sponsor, Copy RPTKA, copy SK TA01,copy 150.000 / Proses 1
Keberada setempat passport, copy KITAS / KITAp, foto 3x4 2 lembar, copy orang hari kerja.
an IKTA.
TKWNAP
9 SKTT LURAH / Surat sponsor, copy passport, copy KITAS / KITAP, 75.000 / Proses 7
KECAMATAN copy SKLD, foro 3x4 2 lembar. orang hari kerja.
setempat
10 STM POLRES Surat sponsor, copy passport, copy KITAS / KITAP, 100.000 / Proses 3
setempat copy SKTT orang hari kerja.
11 SKPPS Pemda Surat sponsor, copy passport, copy KITAS / KITAP, 75.000 / Proses 7
setempat copy SKLD, copy SKTT, foto 3x4 2 lembar. orang hari

32. Permohonan IKTA Perpanjangan
& dokumen Orang Asing
No Jenis Lokasi Syarat & kelengkapan pengajuan Biaya Catatan
Dokumen Rp.
1 RPTKA BKPM / Surat sponsor, Copy akte perusahaan, Copy 650.000 / Proses 7
DEPNAKER Struktur organisasi, Copy SPT/SIUP/TDP, NPWP, TDI, orang hari kerja.
SWASNAS Form RPTKA, Prog Diklat, copy RPTKA lama, Kontrak Berlaku 1
DEPNAKER Kerja, Surat Domisili, SK Pendamping. tahun
PUSAT
2 Rekomen DEPNAKER Surat sponsor, Copy akte perusahaan bagi jabatan 150.000 / Proses 3
dasi TA02 setempat Direktur, program diklat, Copy RPTKA, copy passport, orang hari kerja.
Copy KITAS / KITAP, org chart, Copy SPT/ SIUP/ TDP/
TDI, NPWP, copy ijazah TKA, Copy pengalaman kerja,
CV, kontrak kerja TKA, Domisili, KTP Dirut
3 TA02 BKPM / Surat sponsor, Copy akte perusahaan bagi jabatan 200.000 / Proses 3
DEPNAKER Direktur, program diklat, Copy RPTKA, copy passport, orang hari kerja.
SWASNAS Copy KITAS / KITAP Copy IKTA, copy SKLD, surat
DEPNAKER pernyataan perusahaan TKA belum pernah melakukan
PUSAT tindak kriminal, SK Pendamping, copy keberadaan
TKWNAP, mengisi form Ppt 2, Rekomendasi TA02
Depnaker setempat.
4 Proses IMIGRASI Surat sponsor, mengisi form KITAS, copy passport dan 550.000 / Proses 7
KITAS / setempat sesuai asli, copy RPTKA, copy TA02, Copy Akte perusahaan orang hari kerja.
KIMS, domisili TKA bagi jabatan Direktur, copy dan asli KITAS / KITAP, foto POA keluar
POA (Blue 3x4 dan 2x3 sebanyak 4 lembar, surat tugas, copy dan bersamaan
Book) KITAS
asli buku biru, copy IKTA.

33. Permohonan IKTA Perpanjangan
& dokumen Orang Asing (lanjutan)
No Jenis Lokasi Syarat & kelengkapan pengajuan Biaya Catatan
Dokumen Rp.
5 Rekomendasi imigrasi setempat ke KANWIL KUMDANG 200.000 /
orang
6 Bayar BRI Isi formulir yang disediakan sesuai data pribadi TKA US$1.200 / Proses 3
DPKK BNI dalam KITAS / KIMS dan passport. orang hari kerja.
7 SKLD MABES POLRI Surat sponsor, Copy RPTKA, COPY SK TA02, Copy 250.000 / Proses 3
POLDA passport TKA, copy KITAS / KITAP, foto3x4 2 lembar, orang hari kerja.
mengisi form SKLD, kartu sidik jari.
8 IKTA BKPMD Surat sponsor, copy RPTKA, copy SK TA02, copy 500.000 / Proses
DEPNAKER passport, copy KITAS / KITAP, foto 3x4 2 lembar, data- orang sekitar 3 hari
SWASNAS data perusahaan (akte, NPWP, SIUP,TDP,TDI, kerja.
domisili).
9 Laporan Lurah / Surat sponsor, copy RPTKA, copy SK TA02, copy 150.000 / Proses 1
Keberada Kecamatan passport, copy KITASD / KITAP, foto 3x4 2 lembar, orang hari kerja.
an copy IKTA.
TKWNAP
10 SKTT LURAH Surat sponsor, copy passport, copy KITAS / KITAP, 75.000 / Proses 1
KECAMATAN copy SKLD, copy SKTT, foto 3x4 2 lembar, orang hari kerja.
11 SKPPS Pemda Surat sponsor, copy passport, copy KITAS / KITAP, 75.000 / Proses 3
setempat copy SKLD, copy SKTT, foto 3x4 2 lembar, copy IKTA. orang hari kerja.
12 STM POLRES Surat sponsor, copy passport, copy KITAS / KITAP, 100.000 / Proses 3
setempat copy SKLD, copy SKTT. orang hari kerja.

34. Pengurusan Baru Dokumen Orang
Asing Yang Tidak Bekerja
No Jenis Lokasi Syarat & kelengkapan pengajuan Biaya Catatan
Dokumen Rp.
1 VKU KBRI setempat Ada formulir yangharus di-isi di KBRI. 650.000 / Proses 7 hari
orang kerja.
Berlaku 1 tahun
2 STM POLRES Passport 250.000 / Proses 3 hari
setempat orang kerja.
3 PERPANJ Imigrasi Isi form, Civp, Akte Notaris, surat sponsor, copy I 450.000 Bisa 6 x
ANGAN Setempat dan asli passport II 550.000 perpanjang
III 650.000
4 POA IMIGRASI Surat sponsor, form KITAS, copy TA01, Copy 500.000 / Proses 7 hari
(Pendaftar setempat Akte perusahaan bagi jabatan Direktur, ED card orang kerja.
an Orang dari airport (form D), foto 3x4 dan 2x3 POA keluar
Asing) bersamaan KITAS
sebanyak 4 lembar, surat tugas, copy & asli
passport, copy RPTKA.

35. Semoga Bermanfaat