Bahan paparan evaluasi dokumen penawaran jasa konstruksi

EVALUASI PEKERJAAN KONSTRUKSI
BERDASARKAN PERMEN PUPR 14 TAHUN 2020

I MADE HERIYANA. CCMs
Tgl Lhr : 05 Mei 1976
Alamat : Denpasar Bali
RIWAYAT PEKERJAAN :
1995 S/d 2013 Menjadi SatpolPP Kota Denpasar
2005 S/d 2013 Menjadi PP dan Panitia PBJ SatpolPP Kota Denpasar
2013 S/d 2019 Menjadi Pokja Pemilihan Kota Denpasar
Sertifikat TOT dan Sertifikat CCMs

TATA CARA EVALUASI PENAWARAN
3
PEMBUKAAN PENAWARAN
KOREKSI ARIMATIK
EVALUASI ADMINISTRASI
EVALUASI KUALIFIKASI
EVALUASI TEKNIS
EVALUASI HARGA
PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
PENETAPAN PEMENANG
PENGUMUMAN PEMENANG
SANGGAHAN
SANGGAHAN BANDING
PENYAMPAIAN BAHP

KETENTUAN UMUM
4
IKP
LDP
LDK
IKP
SPSE
Dalam hal terdapat
pertentangan persyaratan yang
tertulis pada Dokumen
Pemilihan dengan yang tertulis
pada Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE), maka yang
digunakan adalah persyaratan
yang tertulis pada Dokumen
Pemilihan
SPSE DOKPIL ( LDP ) KETENTUAN
Spesifikasi dan
identitas barang
Tidak
dipersyaratkan
Maka yg berlaku
LDP
Dalam hal terdapat pertentangan
ketentuan yang tertulis pada
Lembar Data Pemilihan (LDP) atau
Lembar Data Kualifikasi (LDK)
dengan Instruksi Kepada Peserta
(IKP), maka yang digunakan adalah
ketentuan pada Lembar data
Pemilihan (LDP) atau Lembar Data
Kualifikasi (LDK)
IKP LDK KETENTUAN
Pekerjaan
sejenis
( 3.11 )
Cukup
pekerjaan
konstruksi
Maka yg
berlaku LDK

KETENTUAN BATAS AKHIR PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
BATAS AKHIR PENYAMPAIAN
PENAWARAN
LANGKAH LANGKAH
JAMINAN PENAWARAN
DOKUMEN PENAWARAN
PASTIKAN JAMINAN
PENAWARAN DITERIMA
GUGUR ADMINISTRASI
1 ( SATU ) PENAWARAN TIDA ADA PENAWARAN
TIDAK ADA PENAWARAN
1. Keadaan kahar
2. Terjadi gangguan teknis
3. Add dokumen pemilihan
4. Tidak ada peserta yang
memasukkan penawaran
sampai dengan batas akhir
pemasukan penawaran
PM 14 TAHUN 2020
Dapat memperpanjang waktu batas akhir
penyampaian penawaran sebanyak 1
(satu) kali perpanjangan.
1
2

PEMBUKAAN PENAWARAN
7
KETENTUAN LAMA KETENTUAN BARU
Dalam hal terdapat 2 (dua) peserta
yang memasukan penawaran,atau
yang lulus hanya 2 ( dua ) penawaran
DAPAT DILAKUKAN E
REVERSE AUCTION
Dalam hal terdapat 2 (dua) peserta
yang memenuhi persyaratan
administrasi, teknis, dan kualifikasi
dan/atau yang memasukan hanya 2
( dua ) penawaran.
DI HAPUS
Dalam hal 1( satu ) peserta yg
memasukan penawaran maka
dilakukan seperti proses penunjukan
langsung dan/atau hanya ada 1 ( satu
) yang lulus evaluasi penawaran,
maka dilakukan klarifikasi teknis dan
harga
DILAKUKAN SEPERTI
PENUNJUKAN
LANGSUNG
Apabila penawaran yang masuk hanya
1 (satu), maka tender dilanjutkan
dengan evaluasi administrasi, teknis,
dan kualifikasi serta apabila memenuhi
persyaratan, maka dilanjutkan dengan
klarifikasi dan negosiasi teknis dan
harga
Menghapus istilah
seperti penunjukan
langsung dalam hal
ada 1 (satu )
penawaran yang
masuk
Mengapa kalimat “ SEPERTI PENUNJUKAN LANGSUNG” itu dihapus?

PEMBUKAAN PENAWARAN PASAL
8
Memastikan berapa
penawaran yang
masuk
Memastikan berapa
dokumen
penawaran yang
dapat di buka
Memastikan
beberapa dokumen
dinyatakan sebagai
penawaran yang
masuk
3 HAL YANG DILAKUKAN DALAM TAHAPAN
PEMBUKAAN PENAWARAN.
DOK ADMINISTRASI
DOKUMEN TEKNIS
DOKUMEN HARGA
IKP.28.5
Apabila tidak dapat
dibuka, maka gugur
saat pembukaan
penawaran
Apabila salah satu
dokumen tidak
tersampaikan, maka
dianggap bukan
penawaran

9
PEMBUKAAN PENAWARAN
BAGAIMANA CARA POKJA PEMILIHAN MENYAMPAIKAN DALAM SISTEM SPSE
PEMBUKAAN PENAWARAN
v Pokja Pemilihan membukan tahapan evaluasi administrasi dan selanjutnya tidak mencentang salah satu/semua isian persyaratan
Administrasi .
v Pada kolom alasan tidak lulus, Pokja menyampaikan alasan terhadap dokumen penawaran peserta yang tidak sah.
Berdasarkan tahapan pembukaan dokumen penawaran, Perusahaan PT……tidak menyampaikan persyaratan dokumen penawaran teknis,
sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan, maka penawaran PT…….tidak dianggap sah sebagai penawaran, dan selanjutnya tidak
memiliki Hak untuk melakukan sanggahan. Sesuai pasal 102 PM 14 taun 2020

PEMBUKAAN PENAWARAN
10
BISAKAH PESERTA YANG DOKUMEN
PENAWARANNYA TIDAK DINYATAKAN SEBAGAI
PENAWARAN MENGAJUKAN SANGGAHAN?
PASAL 102
Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan
sanggah melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik

KOREKSI ARITMATIK
12
1. Koreksi arimatik dilakukan secara otomatis melalui sistem SPSE
2. Dalam hal ada PERBEDAAN nilai penawaran yang diupload dengan nilai penawaran SPSE, maka Pokja
Pemilihan melakukan koreksi dengan dokumen yang diunggah
3. Koreksi Arimatik hanya dilakukan untuk 3 ( tiga ) peserta terendah, untuk MELIHAT HARGA TIMPANG
4. Koreksi arimatik akan diperlukan dalam hal harga penawaran terkoreksi peserta dibawah 80% .
Kontrak satuan
Gabungan
• Disesuaikan dengan
volume DKH
Kesalahan
Volume
• Disesuaikan dengan
jenis pekerjaan yang
sesuai dengan
dokumen
Kesalahan jenis
pekerjaan • Pembetulan
perkalian volume
dengan harga
satuan
Kesalahan
perkalian
• Dianggap masuk
kedalam DKH
pekerjaan lain
Harga satuan
pekerjaan nol
1
2
3
4

13
PESERTA 1
PESERTA 2
PESERTA 3
PESERTA 4
PESERTA 5
PESERTA 1
PESERTA 2
PESERTA 3
HASIL KOREKSI
3 ( TIGA
TERENDAH)
PESERTA 1
PESERTA 2
PESERTA 3
EVALUASI
ADMINISTRASI
LULUS
PESERTA 1
PESERTA 2
PESERTA 3
EVALUASI
KUALIFIKASI
LULUS
PESERTA 1
PESERTA 2
PESERTA 3
EVALUASI
TEKNIS
LULUS
PESERTA 1
PESERTA 2
PESERTA 3
PESERTA 4
PESERTA 5
PESERTA 1
PESERTA 2
PESERTA 3
EVALUASI
HARGA
LULUS
Dalam hal peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan
kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka Pokja mengundang semua peserta yang
memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi.
TATA CARA EVALUASI PESERTA YANG MEMASUKAN PENAWARAN
sekurang-kurangnya 3 (tiga)
peserta dengan penawaran
terendah yang memenuhi
persyaratan penawaran dan
persyaratan kualifikasi
PESERTA 6 PESERTA 5

16
1. Khusus untuk surat penawaran, menggunakan surat penawaran dari aplikasi SPSE
2. Untuk pekerjaan yang mempersyaratkan jaminan penawaran ( > Rp 10 M ), maka apabila peserta tidak menyerahkan jaminan
penawaran pada batas akhir pemasukan penawaran dan atau jaminan penawaran tidak sesuai dengan persyaratan, maka digugurkan pada
evaluasi administrasi.
Dokumen
Administrasi
Dokumen
Penawaran
Teknis
Dokumen
Penawaran
Harga
PENILAINNYA HANYA MELIHAT SEMUA
DOKUMEN PEMAWARAN LENGKAP DAN
ATAU TIDAK LENGKAP
Memenuhi syarat Administrasi
Tidak memenuhi syarat administrasi

17
TATA CARA EVALUASI ADMINISTRASI
POKJA PEMILIHAN HANYA MELIHAT KELENGKAPAN KELENGKAPAN
DARI SEMUA DOKUMEN PENAWARAN YAITU :
o Dokumen penawaran administrasi
o Dokumen penawaran teknis dan
o Dokumen penawaran harga
DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI :
v Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE);
v Jaminan Penawaran asli; (apabila disyaratkan)
v Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk
KSO);
§ Khusus surat penawaran sudah menggunakan sistem.
§ Untuk dokumen jaminan penawaran dan surat perjanjian KSO
tidak ada, maka sudah gugur evaluasi administrasi
DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS APABILA
DIPERSYARATKAN
v Metode pelaksanaan ( kompleks/besar)
v Daftar isian peralatan utama beserta:
ü bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK,
BPKB, invoice) untuk peralatan dengan
status milik sendiri;
ü bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice
uang muka, angsuran) untuk peralatan
dengan status sewa beli; dan/atau
ü surat perjanjian sewa beserta bukti
kepemilikan/penguasaan terhadap
peralatan dari pemberi sewa untuk
peralatan dengan status sewa
v Daftar isian personel manajerial beserta daftar
riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari
pengguna jasa.
v Daftar pekerjaan yang di subkonkan
v Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), yang terdiri
atas:
ü Elemen SMKK; dan
ü Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
v Dokumen penambahan persyaratan
POKJA PEMILIHAN HANYA MELIHAT KELENGKAPAN KELENGKAPAN DARI
SEMUA DOKUMEN PENAWARAN :
Pokja pemilihan hanya melihat semua persyaratan
tersebut tanpa harus menilai memenuhi persyaratan
atau tidak, apabila salah satu tidak ada, maka gugur
evaluasi administrasi
DOKUMEN PENAWARAN HARGA
v Daftar Kuantitas dan Harga
Pokja pemilihan hanya melihat
apakah peserta sudah
menyampaikan daftar kuantitas
dan harga, jika dalam hal ini PPK
tidak merinci HPS nya dalam sistem
SPSE,apabila tidak ada, maka gugur
evaluasi administrasi
DOKUMEN LAIN :
v Formulir TKDN
v Daftar Barang Impor
Dalam hal dipersyaratkan, maka
Pokja pemilihan hanya melihat
dokumen tersebut ada atau tidak
ada, apabila salah satu tidak ada,
maka gugur evaluasi administrasi`

18
TATA CARA PENILAIAN
JAMINAN PENAWARAN
MASA
BERLAKU
NILAI NOMINAL
NAMA PERUSAHAAN
TENDER
NAMA PAKET
PEKERJAAN
NAMA POKJA
PEMILIHAN
MASA PANDEMI BAGAIMANA?
Dilakukan secara elektronik
Rp. 10.000.000.000,00

19
TIDAK MENYAMPAIKAN DAFTAR ISIAN PERSONEL , DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS
SEHINGGA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN EVALUASI ADMINISTRASI
TUANGKAN JUGA KEDALAM BERITA ACARA
BAGAIMANA CARA POKJA PEMILIHAN MENYAMPAIKAN DALAM SISTEM SPSE

EVALUASI KUALIFIKSI
21
KUALIFIKASI
KECIL
KUALIFIKASI
MENENGAH
KUALIFIKASI
TENDER TERBATAS
KUALIFIKASI
BESARNilai sampai dengan Rp 2.5 M Nilai > Rp. 50 M
Nilai Rp. 3.5 M – Rp 50 M Nilai Rp 1 M – Rp.2.5 M

22
NO KETENTUAN LAMA KETENTUAN BARU
1 Data kualifikasi pada form elektronik isian
kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas
upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian
yang saling melengkapi
Data kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi dalam
aplikasi SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi
lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.
2 Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data
kualifikasi dengan data yang diunggah (upload),
maka data yang DIANGGAP BENAR ADALAH DATA
YANG TERDAPAT DALAM ISIAN KUALIFIKASI FORM
ELEKTRONIK SPSE.
Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data
kualifikasi dengan data yang diunggah (upload), maka data
yang DIGUNAKAN ADALAH DATA YANG SESUAI
PERSYARATAN KUALIFIKASI
CONTOH :
Di persyaratkan SBU Bangunan Gedung Pendidikan , tetapi dalam Form
Isian kualifikasi di Input SBU Bangunan Sipil, dan dalam unggahan
persyaratan kualifikasi lainnya, di sampaikan SBU bangunan gedung
pendidikan, maka (GUGUR)
CONTOH :
Di persyaratkan SBU Bangunan Gedung Pendidikan , tetapi dalam Form
Isian kualifikasi di Input SBU Bangunan Sipil, dan dalam unggahan
persyaratan kualifikasi lainnya, di sampaikan SBU bangunan gedung
pendidikan, maka yang dinilai adalah sesuai persyaratan. ( LULUS )

23
1
Mengatur memiliki Tenaga Tetap
DI HAPUS
2 Hanya mengatur SBU Klasifikasi untuk paket usaha kecil Wajib memiliki SBU Subklasifikasi semua nilai pekerjaan
3 SKN Untuk Kualifikasi Menengah tidak diaudit oleh
akuntan publik
SKN Untuk Kualifikasi Menengah yang diaudit oleh akuntan publik
4
SKN untuk kualifikasi Besar hanya diaudit oleh akuntan
publik
SKN untuk kualifikasi Besar yang diaudit oleh akuntan publik dan di
registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan
5 Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk
pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang
baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan KONSTRUKSI
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali
bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
MEMPERTEGAS BAHWA CUKUP PENGALAMAN KONSTRUKSI

24
1 JUMLAH SBU TIDAK DIATUR USAHA KECIL PALING BANYAK 1 ( SATU ) SBU DAN PALING
BANYAK 1( SATU ) SUBKLASIFIKASI
USAHA MENENGAH DAN BESAR PALING BANYAK
2 ( DUA ) SBU DAN 2 ( DUA ) SUBKLASIFIKASI
2 TAHUN PENGALAMAN 10 ( SEPULUH ) TAHUN
TERAKHIR
TAHUN PENGALAMAN 15 ( LIMA BELAS) TAHUN TERAKHIR
CONTOH :
o USAHA KECIL : MEMILIKI 1 ( SATU ) SBU KUALIFIKASI KECIL ,SUBKLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN
o USAHA M DAN B : MEMILIKI SBU KUALIFIKASI MENENGAH /BESAR SUBKLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN
DAN SUBKLASIFIKASI ME
o PENGALAMAN PEKERJAAN 2015 SAMPAI DENGAN 2020

25
1 Untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan
sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan
Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat
dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang
klasifikasi SBU yang disyaratkan
Contoh :
PAKET NILAI RP. 40 M PAKET PEKERJAAN BENDUNGAN, MAKA KD DAPAT DIHITUNG
ADALAH PESERTA MEMILIKI SUBKLASIFIKASI SI 001 DENGAN NILAI 3XNPT
2 Untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada
subklasifikasi SBU yang disyaratkan dan jenis
pekerjaan________ [diisi sesuai jenis pekerjaan yang
disyaratkan] serta dapat mensyaratkan kegiatan pokok/key
activities_________ [diisi sesuai kegiatan pokok/key
activities yang disyaratkan], yang sesuai dengan persyaratan
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung
sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup pekerjaan yang
disyaratkan
CONTOH :
PAKET NILAI RP. 70 M PAKET PEKERJAAN BENDUNGAN, MAKA KD DAPAT DIHITUNG
ADALAH PESERTA MEMILIKI SUBKLASIFIKASI SI 001 DAN DIDALAM NYA ADA
PEKERJAAN BEDUNGAN DENGAN NILAI 3XNPT

EVALUASI KUALIFIKASI BADAN
USAHA KECIL

EVALUASI KUALIFIKASI KECIL
27
NO PERSYARATAN ADMINISTRASI KUALIFIKASI TATA CARA EVALUASI
1 Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin
Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Dalam hal IUJK diterbitkan oleh lembaga online single
submission (OSS), IUJK badan usaha harus sudah berlaku
efektif pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia
Hanya di input dalam Form isian kualfikasi dan atau dapat
mengunggah pada persyaratan Kualifikasi Lainnya
2 Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan
Kualifikasi Kecil Subklasifikasi
Wajib memiliki Subklasifikasi SBU yang dipersyaratkan.
Contoh Subklasifikasi Bangunan Gedung Pendididikan.
Hanya di input dalam Form isian kualfiikasi dan atau dapat
mengunggah pada persyaratan Kualfiikasi Lainnya
3 Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban
pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun
pajak________;
Tahun pajak terakhir
4 Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
Hanya di input dalam Form isian kualifikasi dan atau dapat

28
5 Tidak masuk dalam Daftar Hitam,
keikutsertaannya tidak menimbulkan
pertentangan kepentingan pihak yang terkait,
idak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama
Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani
sanksipidana, dan pengurus/pegawai tidak
berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang
bersangkutan mengambil cuti diluar
tanggungan Negara
Bagian dari pakta integritas, bukan wajib disampaikan
dalam surat pernyataan.
Apabila tidak menyatakan dan atau menyampaikan
dalam surat pernyataan, tidak menggugurkan

29
No PERSYARATAN TEKNIS KUALIFIKASI TATA CARA EVALUASI
1 Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu)
pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4
(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
Pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman
subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru
berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
oCukup pekerjaan konstruksi saja, tidak harus pengalaman
berdasarkan klasifikasi dan atau subklasifikasi.
CONTOH PAKET NILAI PEKERJAAN JALAN 2.M,MAKA PENGALAMAN GEDUNG
DAPAT MEMENUHI PERSYARATAN
2 Memenuhi Sisa Kemampuan Paket
(SKP)
Apabila tidak menyampaikan dalam Form isian kualfikasi tidak
digugurkan
Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan
yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan
yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut
menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan
gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan
penawaran (apabila ada).

USAHA MENENGAH

EVALUASI KUALIFIKASI MENENGAH
31
Kualifikasi Menengah Subklasifikasi ……
pajak________;
Hanya di input dalam Form isian kualifikasi dan atau
dapat mengunggah pada persyaratan Kualifikasi Lainnya

32
5 Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya
tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak
yang terkait, idak dalam pengawasan pengadilan,
tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan
dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan
Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksipidana,
dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil
Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti
diluar tanggungan Negara
Bagian dari pakta integritas, bukan wajib
disampaikan dalam surat pernyataan.
Apabila tidak menyatakan dan atau
menyampaikan dalam surat pernyataan, tidak
menggugurkan

33
1 Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu)
pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4
(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
Pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman
subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru
q Cukup pekerrjaan konstruksi saja, dan tidak harus pengalaman
q Pengalaman 4 tahun terakhir, dapat memenuhi sebagai pengalaman
subklasifikasi
q Apabila peserta hanya memiliki pengalaman dalam 5 ( lima )
terakhir ,dan memenuhi subklasifikasi, maka peserta digugurkan,
karena tidak memiliki pengalaman dalam 4 ( empat ) tahun
terakhir
2 Memenuhi pengalaman kemampuan dasar Memiliki pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai
KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub
bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan
Contoh dalam paket pekerjaan nya dipersyaratkan 2 ( dua )
SBU, dan 2 ( dua ) subklasifikasi, BG 004 DAN ME 005 maka
peserta dapat memenuhi salah satu KD dari salah satu SBU
subkalsifikasi yang dipersyaratkan.

34
No PERSYARATAN KEUANGAN KUALIFIKASI TATA CARA EVALUASI
1 Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai
paling kurang sama dengan 10% (sepuluh) perseratus)
dari nilai total HPS.
Laporan keuangan tahun ______ disampaikan melalui fasilitas
pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan untuk
Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik
1. KAP teregistrasi sesuai ketentuan perundangan undangan
2. Laporan Keuangan sudah diaudit oleh KAP
3. Apabila angka 1 dan 2 tidak terpenuhi , maka gugur kualifikasi
4. Apabila yang disampaikan perhitungan SKN , tanpa menyampaikan
laporan keuangan , maka gugur evaluasi kualifikasi
PENILAIAN SKN DIRUMUSKAN PADA TAHAPAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI DAN SEBELUM PENETAPAN PEMENANG,UNTUK
MEMASTIKAN SISA SKN CALON PEMENANG, SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG

USAHA BESAR

EVALUASI KUALIFIKASI BESAR
36
Kualifikasi Menengah Subklasifikasi ……
pajak________;

37
5 Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya
tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak
yang terkait, idak dalam pengawasan pengadilan,
tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan
dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan
Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksipidana,
dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil
Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti
diluar tanggungan Negara
Bagian dari pakta integritas, bukan wajib
disampaikan dalam surat pernyataan.
Apabila tidak menyatakan dan atau
menyampaikan dalam surat pernyataan, tidak
menggugurkan

38
1
Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan
konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun
terakhir, baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta
termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku
usaha yang baru
o Cukup pekerrjaan konstruksi saja, dan tidak harus pengalaman
o Pengalaman 4 tahun terakhir, dapat memenuhi sebagai pengalaman
subklasifikasi dan memenuhi ruang lingkup salah satu pekerjaan yang
dipersyaratkan.
o Apabila peserta hanya memiliki pengalaman dalam 5 ( lima ) terakhir
,dan memenuhi subklasifikasi, dan memenuhi ruang lingkup salah
satu pekerjaan yang dipersyaratkan, maka peserta digugurkan, karena
tidak memiliki pengalaman dalam 4 ( empat ) tahun terakhir
2 Memiliki pengalaman pekerjaan pada sub bidang
klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup
pekerjaan________ [diisi dengan memilih lingkup
pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang
disyaratkan]
Contoh
PAKET NILAI RP. 70 M PAKET PEKERJAAN BENDUNGAN, MAKA KD DAPAT
DIHITUNG ADALAH PESERTA MEMILIKI SUBKLASIFIKASI SI 001 DAN
DIDALAM NYA ADA PEKERJAAN BEDUNGAN DENGAN NILAI 3XNPT

39
No PERSYARATAN KUALIFIKASI KHUSUS TATA CARA EVALUASI
1 Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu,
Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta
Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
Hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang
bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau
diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar]
o Kualifikasi kecil dan menengah tidak dapat
mempersyaratkan , dan
o Risiko kecil dan sedang tidak dapat
mempersyaratkannya

40
No PERSYARATAN KEUANGAN KUALIFIKASI TATA CARA EVALUASI
1
Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai
paling kurang sama dengan 10% (sepuluh) perseratus)
dari nilai total HPS.
Laporan keuangan tahun ______ disampaikan melalui fasilitas
pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan untuk
Usaha besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan
o Apabila tidak menyampaikan laporan keuangan dan telah di audit,
oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan
peraturan perundangan maka tidak memenuhi syarat.
o Apabila yang disampaikan perhitungan SKN , tanpa menyampaikan
laporan keuangan yg telah diaudit kantor akuntan publik, yang di
registrasi sesuai ketentuan peraturan perundanganmaka gugur
evaluasi kualifikasi
PENILAIAN SKN DIRUMUSKAN PADA TAHAPAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI DAN SEBELUM PENETAPAN PEMENANG,UNTUK
MEMASTIKAN SISA SKN CALON PEMENANG, SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG

TENDER TERBATAS/TENDER
UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI
PROVINSI
PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
PERMEN PU 14 TAHUN 2020

42
PELAKU USAHA DAN PELAKU USAHA PAPUA
PELAKU USAHA PELAKU USAHA PAPUA
Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi
Pelaku usaha Papua adalah calon penyedia yang merupakan/dimiliki
orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat
TENDER TERBATAS GAGAL
TENDER
TENDER TERBATAS
TENDER
PELAKU USAHA PELAKU USAHA
PAPUA
MEMILIKI KANTOR/KANTOR
CABANG/ANAK CABANG/PERWAKILAN
PROV PAPUA
SAHAM > 50%
MEMILIKI REKENING DI BANK
SEBELUM PERIKATAN
DIREKTUR UTAMA PAPUA
MEMILIKI NPWP DAERAH SEBELUM
PERIKATAN
JUMLAH PENGURUS 50%
APABILA GASAL DAN/ATAU 50
% BILA GENAP
KARTU TANDA PENDUDUK
KARTU KELUARGA
AKTE KELAHIRAN
KSO
SUBKONTRAK
EVALUASI TERHADAP KEMITRAAN ( KSO ) DAN /ATAU SUBKONTRAK DIJELASKAN PADA SLIDE KUALIFIKASI DAN TEKNIS

EVALUASI KUALIFIKASI TENDER TERBATAS
43
1 Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha
Jasa Konstruksi (IUJK)
Dalam hal IUJK diterbitkan oleh lembaga online single submission
(OSS), IUJK badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat
rapat persiapan penunjukan penyedia
2 Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi
Kecil Subklasifikasi
Wajib memiliki Subklasifikasi SBU yang dipersyaratkan. Contoh
Subklasifikasi Bangunan Gedung Pendididikan.
3 Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan
perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak________;
4 Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan
perusahaan (apabila ada perubahan)

44
5 Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan
pertentangan kepentingan pihak yang terkait, idak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang
dalam menjalani sanksipidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus
Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar
tanggungan Negara
Bagian dari pakta integritas, bukan wajib disampaikan dalam surat
pernyataan.
Apabila tidak menyatakan dan atau menyampaikan dalam surat
pernyataan, tidak menggugurkan

45
1 Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan
konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir,
baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta termasuk
pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang
baru
o Cukup pekerrjaan konstruksi saja, tidak harus pengalaman
2 Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) Apabila tidak menyampaikan dalam Form isian kualfikasi tidak
digugurkan
Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang
sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang
dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta
tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar
hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).

TATA CARA EVALUASI KSO
47
MENGAPA PESERTA
HARUS BER KSO?
APAKAH KSO WAJIB
DITETAPKAN PPK?
1
2

48
APA YANG WAJIB DISAMPAIKAN
PESERTA APABILA BER KSO?
SURAT PERJANJIAN KSO SYARAT
ADMINISTRASI/KUALIFIKASI?
3
4

PENILAIAN KSO
49
YANG WAJIB LEADFIRM
1. KUALIFIKASI
2. MODAL MAYORITAS
3. SURAT PERJANJIAN KSO
4. KEMAMPUAN DASAR
WAJIB SEMUA KSO
1. IUJK
2. NPWP DAN SPT
3. AKTE PERUSAHAAN
4. TIDAK TERMASUK DAFTAR HITAM
5. PENGALAMAN DALAM KURUN
WAKTU 4 TAHUN TERAKHIR
6. MENYAMPAIKAN LAPORAN
KEUANGAN
7. SKP
SALING MELENGKAPI
1. ISO 14001
2. ISO 9001
3. SMK3
4. PERSONIL MANAJERIAL
5. PERALATAN
SALING MELENGKAPI OLEH ANGGOTA KSO DAN
SETIAP ANGGOTA KSOI HARUS MEMILIKI SALAH
SATU SBU YANG DIPERSYARATKAN
MENGABUNGKAN
1. SKN AGGOTA KSO
SBU

50
BERDASARKAN PENYEDIA
BERDASARKAN KEMAMPUAN
DASAR
BERDASARKAN JUMLAH
BERDASARKAN SKP
MODAL SHARING
BERDASARKAN SBU
BERDASARKAN SKN

51
KSO DAPAT DILAKUKAN ANTAR PELAKU
USAHA YANG:
qmemiliki usaha dengan kualifikasi yang
setingkat, kecuali untuk usaha berkualifikasi
kecil; atau
qmemiliki usaha berkualifikasi besar atau
berkualifikasi menengah dengan usaha
berkualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya.
BERDASARKAN ANTAR PENYEDIA BESAR
• BESAR
BESAR
• MENENGAH
MENENGAH
• MENENGAH
MENENGAH
• KECIL

52
BESAR
• BESAR
BESAR
• MENENGAH
MENENGAH
• MENENGAH
MENENGAH
• KECIL
CONTOH EVALUASI :
Dalam paket pekerjaan dengan nilai paket Rp. 20 Milar,
dipersyaratkan 2 ( dua ) SBU dan 2 ( dua ) Subklasifikasi yaitu
SBU kualifikasi Menengah subklasifikasi banggunan gedung
Komersial BG 004 dan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi
Pemasangan Lift MK 005
MAKA :
ANTAR PENYEDIA
q PT A memiliki SBU BG 004 dan PT B memiliki SBU MK 005
ANTAR SATU TINGKAT DIBAWAHNYA
q PT A Memiliki SBU BG 004 dan MK 005 SERTA CV. C
MEMILIKI SBU BG 004
LEADFIRM YANG MEMENUHI KUALIFIKASI

53
USAHA YANG:
Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi
Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki
Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama
dengan 3 x NPt
BERDASARKAN KEMAMPUAN
DASAR
evaluasi kemampuan dasar hanya
dilakukan kepada leadfirm KSO
dipersyaratkan 2 ( dua ) SBU dan 2 ( dua ) Subklasifikasi yaitu
SBU kualifikasi Menengah subklasifikasi banggunan gedung
Komersial BG 004 dan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi
Pemasangan Lift MK 005
MAKA :
ANTAR PENYEDIA
q PT A memiliki SBU BG 004 ( memiliki KD ) dan PT B memiliki
SBU MK 005 ( tidak memiliki KD)
q PT A Memiliki SBU BG 004 dan MK 005 SERTA ( memiliki KD
) CV. C MEMILIKI SBU BG 004
Yang menjadi leadfirm adalah PT A
Karena PT A wajib sesuai Kualifikasi dan memiliki KD

54
USAHA YANG:
q untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi
paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1(satu) kerja
sama operasi; dan
q untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi
paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu)
kerja sama operasi
BERDASARKAN JUMLAH
TIDAK KOMPLEKS KOMPLEKS
PERUSAHAAN A PERUSAHAAN A
PERUSAHAAN B PERUSAHAAN B
PERUSAHAAN C PERUSAHAAN C
PERUSAHAAN D
PERUSAHAAN E
APABILA BER KSO MELEBIHI JUMLAH YANG
DITETAPKAN, MAKA GUGUR KUALFIIKASI

55
USAHA YANG:
Dalam hal KSO dilakukan antara usaha
kualifikasi menengah dengan usaha
kualifikasi kecil, maka evaluasi SKP tetap
dilakukan terhadap usaha kecil ters.
BERDASARKAN SISA KEMAMPUAN
PAKET
CONTOH :
Apabila kualifikasi Menengah ber KSO dengan Kualifikasi
Kecil
PT A Memiliki SBU BG 004 dan CV. C MEMILIKI SBU BG
004.
Maka :
q CV C wajib dievaluasi perhitungan SKP nya.
q Apabila SKP tidak memenuhi ( 5 SKP ) , maka KSO gugur
kualifikasi

56
USAHA YANG:
Leadfirm kerjasama operasi harus memiliki
kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari
badan usaha anggota kerjasama operasi
dengan porsi modal MAYORITAS dan paling
banyak 70% (tujuh puluh persen)
BERDASARKAN MODAL SHARING NO NAMA PERUSAHAAN MODAL
SHARING
1 PERUSAHAAN A ( LEAD) 50 %
2 PERUSAHAAN B 35 %
3 PERUSAHAAN C 15 %
BENAR
NO NAMA PERUSAHAAN MODAL
SHARING
1 PERUSAHAAN A ( LEAD) 30 %
2 PERUSAHAAN B 55 %
3 PERUSAHAAN C 15 %
SALAH

57
USAHA YANG:
Evaluasi SBU dilakukan secara saling
melengkapi oleh anggota KSO dan setiap
anggota KSO harus memiliki salah satu
SBU yang disyaratkan;
BERDASARKAN SERTIFIKAT
SBU
dipersyaratkan 2 ( dua ) SBU dan 2 ( dua ) Subklasifikasi
yaitu SBU kualifikasi Menengah subklasifikasi banggunan
gedung Komersial BG 004 dan SBU Jasa Pelaksana
Konstruksi Pemasangan Lift MK 005
MAKA :
ANTAR PENYEDIA
q PT A memiliki SBU BG 004 dan PT B memiliki SBU MK
005
q PT A Memiliki SBU BG 004 dan MK 005 SERTA CV. C
MEMILIKI SBU BG 004

58
KSO DAPAT DILAKUKAN
ANTAR PELAKU USAHA YANG:
evaluasi pada SKN dilakukan
dengan menjumlahkan SKN
seluruh anggota KSO dan
setiap anggota KSO harus
menyampaikan laporan
keuangan dan daftar
pekerjaan yang sedang
dilaksanakan
BERDASARKAN SISA
KEMAMPUAN NYATA
q Σnilai kontrak paket pekerjaan adalah jumlah nilai kontrak
dikurangi prestasi pekerjaan yang sudah disetujui progresnya
oleh pengguna jasa/pemilik pekerjaan, diambil dari isian Data
Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan dalam Formulir Isian
Kualifikasi. Dalam hal ber-KSO, paket pekerjaan yang dihitung
adalah dari semua anggota KSO.
q SKN harus sama atau lebih besar dari 10% (sepuluh per
seratus) nilai total HPS.
q Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar
pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada
pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan
tersebut menyebabkan SKN peserta tidak memenuhi, maka
dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan
pencairan jaminan penawaran (apabila ada)
AKAN DI HITUNG PADA TAHAPAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI DAN
ATAU DI PASTIKAN LAGI PADA TAHAPAN PENETAPAN PEMENANG

EVALUASI SBU
59
N
O
KETENTUAN
1 Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan
penyedia dinyatakan gugur
2 Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus
menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada
Pejabat Pembuat Komitmen saat rapat persiapan penunjukan
Penyedia
3 Dalam hal IUJK diterbitkan oleh lembaga online single
submission (OSS), IUJK badan usaha harus sudah berlaku efektif
pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia
4 Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan,
melainkan cukup memperhatikan masa berlaku SBU
§ Batas akhir pemasukan penawaran tanggal 20 Juni 2020
Masa berlaku SBU tanggal 19 Juni 2020
§ Surat perpanjangan tidak dapat menggantikan SBU
§ Pada saat klarifikasi kualifikasi, di sampaikan kepada
peserta agar masa berlaku SBU sudah berlaku pada saar
PAM

BAGAIMANA JIKA DATA KUALIFIKASI
DIUNGGAH PADA PENAWARAN TEKNIS?
60
SBU TIDAK ADA
SBU ADA DALAM DOKUMEN
PENAWARAN
GUGUR
KUALIFIKASI
SBU TIDAK ADA
CONTOH
IKP 25.2
Data Kualifikasi yang disampaikan melalui fasilitas unggah
penawaran tidak dapat dianggap sebagai Data Kualifikasi

EVALUASI KSO
PBJ PAPUA DAN
PAPUA BARAT

Pelaku Usaha non-kecil yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat wajib melakukan pemberdayaan Pelaku Usaha Papua
KSO SUBKONTRAK
PELAKU USAHA PELAKU USAHA PAPUA/PAPUA BARAT
PELAKU USAHA PAPUA/PAPUA BARAT PELAKU USAHA PAPUA LAINYA
Kemitraan adalah kerja sama dalam Pengadaan. Barang/Jasa baik langsung
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku
Usaha dengan Pelaku Usaha Papua atau Pelaku Usaha Papua dengan Pelaku
Usaha Papua lain
KSO
SEMUA
KUALIFIKASI
BISA BER KSO
KEMITRAAN ( KSO )

LEAD FIRM PELAKU
USAHA PAPUA/PAPUA
BARAT
TENDER TERBATAS
TIDAK WAJIB MELAKUKAN KSO
PELAKU USAHA PAPUA/PAPUA
BARAT PELAKU USAHA PAPUA LAINYA
KSO DALAM TENDER TERBATAS/DAN GAGAL ( 1 M – 2.5 M )
q Dalam tender terbatas, pelaku usaha nya adalah pelaku usaha papua
/papua barat
q Dalam hal akan melakukan KSO, maka ber KSO dengan pelaku usaha
papua lainya, bukan dengan pelaku usaha
PELAKU USAHA
BARAT
APABILA MELAKUKAN KSO
q Dalam tender terbatas GAGAL ,maka pelaku usaha
melakukan KSO
q Dalam hal akan melakukan KSO, maka ber KSO dengan
pelaku usaha papua /papua barat

LEAD FIRM PELAKU
USAHA PAPUA
APABILA PELAKU USAHA PAPUA
APABILA PELAKU USAHA NON PAPUA
TIDAK WAJIB MELAKUKAN KSO
BARAT
PELAKU USAHA/PELAKU USAHA
PAPUA LAINYA
KSO DALAM TENDER > Rp. 2.5 M
q Dalam tender , apabila pelaku usaha nya adalah pelaku
usaha Papua/Papua Barat , maka dapat melakukan KSO,
dengan pelaku usaha /Pelaku usaha papua lainya .
PELAKU USAHA
BARAT
APABILA MELAKUKAN KSO
q Dalam tender pelaku usaha nya non Papua , maka
melakukan KSO dengan pelaku usaha Papua/Papua Barat

DOKUMEN PERSYARATAN TEKNIS
66
METODE PELAKSANAAN
PERSONIL MANAJERIAL
PERALATAN UTAMA
SUBKONTRAK
DOKUMEN RKK

67
METODE
PELAKSANAAN

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
68
PENILAIAN METODE PELAKSANAAN UNTUK USAHA KECIL DAN MENENGAH
METODE
PELAKSANAAN
EVALUASI
Metode pelaksanaan pekerjaan (disyaratkan hanya
untuk pekerjaan kompleks dan/atau pekerjaan yang
diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar)
Penjelasannya : penyedia kualifikasi kecil dan
menengah tidak perlu menyampaikan metode
pelaksanaan.
Dalam hal jenis, kapasitas,
komposisi dan jumlah peralatan
minimal yang ditawarkan
berbeda dengan yang tercantum
dalam dokumen pemilihan?
Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas
alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan
pekerjaan yang ditetapkan. Apabila perbedaan
peralatan menyebabkan metode tidak dapat
dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak
tercapai sesuai dengan target serta waktu yang
dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi
teknis.
Persyaratan peralatan Peralatan yang ditawarkan
ü 2 ( dua) buah
kendaraan dumtruck
kapasitas masing
masing 4 ton
ü 1 ( satu ) buah
kendaraan dumtruck
kapasitas 4 Ton dan
ü 1 ( satu ) buah Truck
kapasitas 4 Ton
CONTOH
Maka Pokja pemilihan membandingkan metode kerja
peralatan tersebut, dengan metode pelaksanaan PPK,
apakah metode kerja DUMTRUCK sama dengan TRUCK
atau tidak?

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
69
PENILAIAN METODE PELAKSANAAN KOMPLEKS DAN KUALIFIKASI BESAR
METODE
PELAKSANAAN
EVALUASI
Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai
akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja
dari masing -masing jenis pekerjaan utama
Kesesuaian antara metode kerja dengan
peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan
dalam pelaksanaan pekerjaan
Kesesuaian antara metode kerja dengan
spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan
Dalam melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan, Pokja Pemilihan
membandingkan antara metode kerja yang ditawarkan oleh peserta dengan metode
kerja yang menjadi bagian persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK.
TATA CARA EVALUASI :
Dalam hal peserta menyampaikan metode pelaksanaan,
yang sama dengan metode pelaksanaan PPK, maka
pastikan :
o Peralatan utama yang ditawarkan
o Pastikan personil manajerial yang ditawarkan
TATA CARA EVALUASI :
Dalam hal peserta tidak menyampaikan metode
pelaksanaan yang sama dengan PPK , maka pastikan :
o Tahapan/urutan pekerjaan
o Peralatan utama yang ditawarkan
o Pastikan spesifikasi/volume pekerjaan yang
ditawarkan
o Pastikan personil manajerial yang ditawarkan

70
PERSONIL
MANAJERIAL

71
PERSONEL MANAJERIAL
DAFTAR ISIAN
PERSONIL
MANAJERIAL
JABATAN
PERSONIL
MANAJERIAL
RIWAYAT
PENGALAMAN KERJA
ATAU REFERENSI
KERJA DARI
PENGGUNA JASA
PENGALAMAN KERJA YANG
DIHITUNG ADALAH
PENGALAMAN SESUAI
DENGAN KETERAMPILAN/
KEAHLIAN YANG DISYARATKAN
PENGALAMAN KERJA
DIHITUNG PER TAHUN
TANPA MEMPERHATIKAN
LAMANYA PELAKSANAAN
KONSTRUKSI
PENGALAMAN KERJA YANG DINILAI
ADALAH PENGALAMAN KERJA SETELAH
PERSONEL LULUS PENDIDIKAN MINIMAL
SESUAI PERSYARATAN UNTUK
MEMPEROLEH SKA/SKTK
PENDIDIKAN
DIHAPUS
1 2 3 4
5 6

72
PERSONEL MANAJERIAL
Sertifikat Kompetensi Kerja TIDAK DIEVALUASI dan TIDAK DIBUKTIKAN pada saat pemilihan
Peserta yang tidak dapat membuktikan Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai yang disyaratkan
dalam LDP untuk PERSONEL MANAJERIAL YANG DIUSULKAN dalam dokumen penawaran
saat rapat persiapan penunjukan penyedia dikenakan sanksi sebagai berikut:
q sanksi administratif, berupa pembatalan penetapan pemenang; dan/atau
q sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Sertifikat Kompetensi Kerja TIDAK DIBUKTIKAN pada saat pemilihan PUPR 7 TAHUN 2019
PM 14 TAHUN 2020
SURAT PERNTAAN
KEPEMILIKAN
SERTIFIKAT
KOMPTENSI KERJA
Di HAPUS

73
PERSONEL MANAJERIAL
DAFTAR ISIAN
PERSONIL
MANAJERIAL
NO NAMA PERSONIL JABATAN DALAM
PEKERJAAN YANG AKAN
DILAKSANAKAN
PENGALAMAN
KERJA (TAHUN)
1 I Made Heriyana Pelaksana jembatan Memiliki pengalaman 3 ( tiga )
tahun dalam jembatan
2 Pak Rahfan Ahli K3
Konstruksi/Petugas
Keselamatan
Konstruksi
Tidak perlu pengalaman
CONTOH PERSYARATAN USAHA KECIL
TATA CARA PENILAIAN :
q Apabila daftar isian personil manajerial tidak disampaikan, maka gugur pada evaluasi administrasi
q Apabila daftar isian personil ini disampaikan kedalam form isian kualifikasi dan tidak disampaikan
kedalam penawaran, maka dianggap tidak menyampaikan daftar isian personil, dan gugur
administrasi
q Apabila daftar isian personil manajerial disampaikan dalam form isian kualifikasi, dan disampaikan
juga ke dalam penawaran, maka yang dievaluasi adalah daftar uian personil manajerial yang ada
dalam penawaran.

74
PERSONEL MANAJERIAL
JABATAN
PERSONIL
MANAJERIAL
PEKERJAAN YANG AKAN
DILAKSANAKAN
PENGALAMAN
KERJA (TAHUN)
1 I Made Heriyana Pelaksana Memiliki pengalaman 3 ( tiga ) tahun
dalam bangunan gedung
2 Juni Irawati Ahli K3
Konstruksi/Petugas
Keselamatan
Konstruksi
Tidak perlu pengalaman
CONTOH PERSYARATAN USAHA KECIL
PEKERJAAN YANG AKAN
DILAKSANAKAN
PENGALAMAN
KERJA (TAHUN)
1 I Made Heriyana Manajer Pelaksana ( Ahli manajemen
Konstruksi
Memiliki pengalaman 3 ( tiga ) tahun
dalam manajemen Konstruksi
2 Juni Irawati Manajer teknik ( ahli teknik
Bangunan Gedung )
Memiliki pengalaman 3 ( tiga ) tahun
dalam bangunan gedung
3 Dian Manajer keuangan Tidak wajib pengalaman
4 Rahfan Mokoginta Ahli K3 Konstruksi Memiliki pengalaman 3 ( tiga ) tahun
CONTOH PERSYARATAN USAHA MENENGAH DAH BESAR
q Pokja pemilihan memastikan semua
nama, jabatan, dan pengalaman yang
disampaikan
q Peserta tidak dapat merubah jabatan
yang telah ditetapkan dalam dokumen
pemilihan

75
PERSONEL MANAJERIAL
RIWAYAT
PENGALAMAN KERJA
RIWAYAT PENGALAMAN SESUAI SUBSTANSI FORMAT DOKUMEN PEMILIHAN
TATA CARA PENILAIAN RIWAYAT PENGALAMAN :
q Pokja menilai bahwa substansi daftar riwayat pengalaman
sudah mencakup substansi daftar pengalaman pekerjaan
sesua dokumen pemilihan
q Apabila dalam hal mengurangi substansial, maka pengalaman
tidak dihitung
q Apabila meragukan, maka Pokmil dapat melakukan klarifikasi
kebenaran pengalaman kepada peserta, dengan memperjelas
terlebih dahulu tata cara klarifikasi pada tahapan penjelasan
tender

76
PERSONEL MANAJERIAL
REFERENSI KERJA
DARI PENGGUNA
JASA
REFRENSI DARI PENGGUNA JASA
TATA CARA PENILAIAN REFRENSI PENGGUNA:
q Pokja menilai bahwa refrensi yang disampaikan bukan dari pemberi pekerjaan ( misal perusahaan tender memberi refrensi )
q Apabila disampaikan bukan refrensi dari pengguna jasa ( pemilik proyek ) maka tidak dinilai
q Apabila meragukan, maka Pokmil dapat melakukan klarifikasi kebenaran pengalaman kepada peserta, dengan memperjelas terlebih dahulu tata
cara klarifikasi pada tahapan penjelasan tender
NO KETENTUAN KETERANGAN
1 PA/KPA/PPK /BUMN APABILA DARI UNSUR PEMERINTAH
2 BADAN USAHA APABILA DARI UNSUR SWASTA
3 PERSEORANGAN APABILA DARI UNSUR
PERSEORANGAN
ANGKA 1 , 2 DAN 3 ADALAH PEMILIK PEKERJAAN/PEMILIK PROYEK

77
PERSONEL MANAJERIAL
DIHITUNG ADALAH
PENGALAMAN SESUAI
DENGAN KETERAMPILAN/
KEAHLIAN YANG
DISYARATKAN
PENGALAMAN PEKERJAAAN
1 PELAKSANA JEMBATAN PENGALAMAN JEMBATAN
2 MANAJER TEKNIK AHLI JALAN PENGALAMAN JALAN
ANGKA 1 DAN 2 ADALAH BERDASARKAN KETRAMPILAN/KEAHLIAN YANG DIPERSYARATKAN BUKAN
JABATAN YANG DIPERSYARATKAN
NO JENIS
KETRAMPILAN/KEAHLIAN
PENGALAMAN PEKERJAAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN Tata cara
1 Pelaksana jalan Pengalaman pekerjaan drainase Terdapat pekerjaan jalan Pokja pemilihan memastikan bahwa
personel tersebut ada dalam
penugasannya pada pekerjaan jalan
2 Ahli teknik gedung Pengalaman bangunan taman Terdapat pekerjaan gedung Pokja pemilihan memastikan bahwa
personel tersebut ada dalam
penugasan pekerjaan gedung
CONTOH

78
PERSONEL MANAJERIAL
DINILAI ADALAH PENGALAMAN
KERJA SETELAH PERSONEL LULUS
PENDIDIKAN MINIMAL SESUAI
PERSYARATAN UNTUK
MEMPEROLEH SKA/SKTK
1 SKT PELAKSANA PENGALAMAN DIHITUNG ADALAH MINIMAL
SETELAH LULUS SMA
2 SKA AHLI MUDA PENGALAMAN DIHITUNG ADALAH MINIMAL
SETELAH LULUS S1
3 SKA AHLI UTAMA PENGALAMAN DIHITUNG ADALAH MINIMAL
SETELAH LULUS S1
ANGKA 1 , 2 DAN 3 ADALAH BERDASARKAN PENDIDIKAN MINIMAL BUKAN BERDASARKAN SAAT
MEMILIKI SKTK/SKA
Apabila pengalaman yang disampaikan berdasarkan pendidikan minimal, maka dapat mengacu kepada
Permen PU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Persyaratan kompetensi untuk subkualifikasi tenaga ahli dan tenaga
terampil bidang jasa konstruksi

79
PERSONEL MANAJERIAL
PENGALAMAN KERJA DIHITUNG
PER TAHUN TANPA
MEMPERHATIKAN LAMANYA
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
q Pokja menilai bahwa pengalaman yang disampaikan adalah pengalaman dalam 1 ( satu ) tahun anggaran.
q Apabila ada pengalaman dalam 1 ( satu ) tahun anggaran yang disampaikan lebih dari satu, maka tetap di hitung 1 ( satu ) tahun anggaran
1 Tahuan 2017 bekerja selama 3
(tiga ) bulan
Di hitung 1 ( satu ) tahun anggaran
2 Tahun 2018 bekerjan di Dinas A
selama 3 ( tiga ) bulan dan di
Dinas B selama 4 ( empat ) bulan
Di hitung 1 ( satu ) tahun anggaran
ANGKA 1 dan2 hanya dilhat tahun anggaran, bukan jumlah bulan pelaksanaan pekerjaannya

80
PERSYARATAN 1 PERSONIL 1 SKK
SKA Ahli Teknik
Bangunan
Gedung
SKA Ahli
Manajemen
Proyek
SKA Ahli Teknik
Bangunan
Gedung
sB

81
PENILAIAN KHUSUS PERSONIL K3
1 risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Ahli Muda K3
Konstruksi atau Petugas Keselamatan Konstruksi
Tidak dipersyaratkan Pengalaman
2 risiko keselamatan konstruksi sedang,
mensyaratkan Ahli Muda K3 Konstruksi dengan pengalaman 3
(tiga) tahun atau Ahli Madya K3 Konstruksi
Hanya dipersyaratkan 3 ( tiga ) tahun pengalaman
3 risiko keselamatan konstruksi besar,
mensyaratkan Ahli Madya K3 Konstruksi dengan pengalaman 3
(tiga) tahun atau Ahli Utama K3 Konstruks
Hanya dipersyaratkan 3 ( tiga ) tahun pengalaman
q Dalam hal Pokja menetapkan pengalaman dari 3 ( tiga ) tahun, dengan risiko sedang, maka peserta yang menawarkan ahli madya tidak digugurkan
apabila tidak menyampaikan pengalaman
q Dalam hal Pokja menetapkan pengalaman dari 3 ( tiga ) tahun, dengan risiko besar , maka peserta yang menawarkan ahli utama tidak digugurkan
apabila tidak menyampaikan pengalaman

DATA PERSONIL MANAJERIAL DISAMPAIKAN DALAM ISIAN KUALIFIKASI SPSE
82
I Made Heriyana
I wayan Gede
CONTOH DATA PERSONIL MANAJERIAL DISAMPAIKAN DALAM ISIAN SPSE
PESERTA MENYAMPAIKAN DATA PERSONIL MANAJERIAL DALAM ISIAN KUALIFIKASI SPSE , DAN TIDAK MENYAMPAIKAN
DALAM DOKUMEN PENAWARAN, APAKAH GUGUR?

83
PERALATAN
UTAMA

84
PERALATAN UTAMA ADALAH PERALATAN YANG MENDUKUNG LANGSUNG DAN SESUAI KEBUTUHAN UNTUK
MELAKSANAKAN PEKERJAAN UTAMA
MILIK
SENDIRI
Bukti kepemilikan
peralatan contoh STNK,
BPKB, invoice);
SEWABELI
Bukti pembayaran Sewa
Beli (contoh invoice uang
muka, angsuran)
PERJANJIAN
SEWA
Bukti
kepemilikan/penguasaan
terhadap peralatan dari
pemberi sewa
PERSYARATAN DIATAS DIPERSYARATKAN KEPADA SEMUA NILAI PEKERJAAN

85
TATA CARA EVALUASI PERSYARATAN PERALATAN
NO BUKTI KEPEMILIKAN KETENTUAN TATA CARA EVALUASI DAN KLARIFIKASI
1 MILIK SENDIRI Peserta harus menyampaikan bukti
kepemilikan ,contoh kendaraan :
§ BPKB
§ STNK
§ Invoice
q Pokja pemilihan memastikan bahwa bukti kepemilikan peralatan atas nama
perusahaan,atas nama sendiri dan/atau direktur perusahaan.
q Dalam hal perusahaan perseroan, maka pokja pemilihan memastikan
bahwa nama pemilik dalam bukti peralatan wajib nama perusahaan, bukan
atas nama pribadi/direktur perusahaan
q Apabila bukan perusahaan perseroan, maka bukti kepemilikan peralatan
dipastikan atas nama pemilik/direktur perusahaan .
q Apabila dalam hal ini BPKB atau STNK bukan atas nama pemilik, maka Pokja
pemilihan sudah memastikan peserta sudah menyampaikan invoice pada
penawaran.
q Pokja pemilihan tidak menilai masa berlaku surat kendaraan

86
1 MILIK SENDIRI Jenis, kapasitas, dan jumlah yang
disediakan untuk pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan yang
disyaratkan
q Pokja pemilihan memastikan Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan
untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan
q Apabila dalam hal jumlah/kapasitas berbeda, maka Pokja pemilihan
membandingkanya dengan metode pelaksanaan yang ditetapkan PPK
( Kualifikasi K dan M )
q Pencantuman merk, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan
tidak menggugurkan, namun keberadaan lokasi dapat diperbandingkan
juga kedalam metode pelaksanaan yang telah ditetapkan
NO JENIS ALAT JUMLAH DAN KAPASITAS
1 Dumtruck 2 ( dua ) unit @ 3 Ton
2 Mobil crane 2 ( dua ) unit @ 20 Ton
NO JENIS ALAT JUMLAH DAN KAPASITAS LOKASI
1 Dumtruck 1 ( satu ) unit @ 3 Ton Sewa perjanjian di denpasar
2 Mobil crane 2 ( dua ) unit @ 20 Ton Lokasi ( Padang )
3 Truck 1 ( satu ) unit @ 3 Ton Sewa perjanjian di denpasar
DOKUMEN PEMILIHAN (LOKASI DENPASAR)
DOKUMEN PENAWARAN ( PESERTA SUMATERA)
BANDINGKAN DENGAN METODE PPK

87
2 SEWA BELI Peserta harus menyampaikan bukti
kepemilikan ,contoh kendaraan :
§ Bukti pembayaran sewa beli, invoice DP
, angsuran )
q Pokja pemilihan memastikan bahwa bukti kepemilikan dalam surat sewa beli peralatan
atas nama perusahaan,atas nama sendiri dan/atau direktur perusahaan.
q Dalam hal perusahaan perseroan, maka pokja pemilihan memastikan bahwa nama
pemilik dalam bukti peralatan wajib nama perusahaan, bukan atas nama pribadi/direktur
perusahaan
q Apabila bukan perusahaan perseroan, maka bukti kepemilikan peralatan dipastikan atas
nama pemilik/direktur perusahaan .
q Bukti pembayaran sewa beli dengan memastikan, apakah dalam surat sewa beli
tersebut sudah terdapat pembayaran uang muka, dan/atau jika peralatan tersebut
dilakukan dengan sewa beli kontrak panjang, maka dipastikan juga terkait angsurannya,
untuk memastikan bahwa peralatan tersebut, masih kuasa pemilik alat.

88
ANALOGI SEWA BELI
Sewa beli adalah Jual beli barang dimana penjual
melaksanakan penjualan barang dengan cara
memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh
pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati
bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik
atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli
setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual
Digunakan saat klarifikasi bukti milik
peralatan
Pastikan kuasa milik adalah milik
sepenuhnya
Pastikan angsurannya, jika sewa beli jangka
panjang
UANG MUKA SEWA
BELI
RP……………….
+
Pembeli

89
3 SURAT PERJANJIAN SEWA Peserta harus menyampaikan
§ Surat sewa perjanjian
§ Surat penguasaan/bukti kepemilikan
peralatan sewa
q Pokja pemilihan memastikan bahwa peserta sudah menyampaikan surat sewa perjanjian
dari pemberi sewa beserta bukti kepemilikan peralatan/penguasaan peralatan dari
pemberi sewa
q Yang dimaksud bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa harus dipastikan atas
nama pemilik pemberi sewa peralatan, apakah bertindak perseorangan atau badan
usaha.
q Apabila pemberi sewa adalah badan usaha perseroan, maka bukti kepemilikan peralatan
wajib atas nama perusahaan.
q Yang dimaksud penguasaan peralatan adalah pemberian kuasa berdasarkan surat kuasa
dari pemilik alat ke pemberi sewa, dalam hal ini alat yang diperjanjikan dalam surat sewa
alat bukan alat kepemilikan pemberi sewa

90
ANALOGI PENGUASAAN PERALATAN DARI PEMBERI SEWA
PEMBERI
SEWA
PEMILIK
PERALATAN SURAT KUASA PESERTASURAT PERJANJIAN SEWA
SURAT PERJANJIA SEWA PERALATAN
PIHAK I PIHAK II
SURAT KUASA PERALATAN
PIHAK I PIHAK II
SURAT KUASA PERALATAN
PIHAK I PIHAK II

91
TATA CARA KLARIFIKASI PERALATAN
MILIK SENDIRI SEWA BELI PERJANJIAN SEWA
KLARIFIKASI HANYADILAKUKAN TERHADAP BUKTI-BUKTI KEPEMILIKAN PERALATAN, TIDAK TERHADAP FISIK
PERALATAN.

DATA PERALATAN DISAMPAIKAN DALAM ISIAN
KUALIFIKASI
92
PESERTA MENYAMPAIKAN DATA PERALATAN DALAM ISIAN KUALIFIKASI SPSE , DAN TIDAK MENYAMPAIKAN DALAM DOKUMEN
PENAWARAN, APAKAH GUGUR?

93
PEKERJAAN SUBKONTRAK
SUBKONTRAK
NILAI PAGU 25 M
S/D 50 M
NILAI PAGU
>50M

SUBKONTRAK
94
SUBKON TIDAK
WAJIB
DITETAPKAN PPK
PESERTA MEMILIH
SENDIRI
PEKERJAAN
SUBKON
TIDAK MENGATUR
SUBKON PBJ
PAPUA DAN
PAPUA BARAT
SUBKON
WAJIB
DITETAPKAN
PPK
PESERTA WAJIB
MENETAPKAN
PEKERJAAN
SUBKON PPK
MENGATUR
SUBKON PBJ
PAPUA DAN
PAPUA BARAT
PAKET PEKERJAAN
SAMPAI 10 M
DILARANG SUBKON
PAKET PEKERJAAN
SAMPAI 2.5 M
DILARANG SUBKON
PAKET 10 M S/D 25 M SUBKON
TIDKA DIPERTANDINGKAN
PAKET 2.5 M S/D 25 M SUBKON
TIDKA DIPERTANDINGKAN
PM 14 TAHUN 2020
PUPR 7 TAHUN 2019

SUBKONTRAK
95
NILAI PEKERJAAN KETENTUAN DOKUMEN PEMILIHAN TATA CARA EVALUASI
Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di
atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah)
Wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila
telah tersedia penyedia jasa spesialis), dan
sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama
kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil
1. Pokja pemilihan memastikan bahwa peserta
telah menetapkan semua pekerjaan
subkontrak yang telah ditetapkan PPK
2. Peserta tidak dapat mengurangi atau
menambah pekerjaan subkontrak yang
ditetapkan
3. Pesrta tidak wajib menyampaikan nama
perusahaan yang akan disubkontrakan
NO NAMA PEKERJAAN SUBKONTRAK
PENETAPAN PPK
NAMA SUBKONTRAK PENAWARAN
PESERTA
1 Pekerjaan spesialis Pemasangan Lift
Dan Tangga Berjalan
Pekerjaan spesialis Pemasangan
Lift Dan Tangga Berjalan
2 Pekerjaan sub kecil pengecatan
tembok
Pekerjaan sub kecil pengecatan
tembok
Peserta cukup menyampaikan
bahwa pekerjaan tersebut
akan disubkontrakan
SUBKONTRAK NILAI PAGU Rp 25.M S/D Rp 50.M

SUBKONTRAK
96
Paket pekerjaan dengan nilai pagu
anggaran di atas Rp50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah)
• mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada
penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia
jasa spesialis) dan dalam penawarannya sudah
menominasikan penyedia jasa spesialis tersebut; dan
• mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan
pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil
dari lokasi pekerjaan provinsi setempat (kecuali tidak
tersedia sub penyedia jasa provinsi setempat yang
dimaksud), dan dalam penawarannya sudah
menominasikan sub penyedia jasa Usaha Kecil tersebut
telah menetapkan semua pekerjaan subkontrak
yang telah ditetapkan PPK
ditetapkan
3. Pesrta wajib menyampaikan nama perusahaan
yang akan disubkontrakan dan menyampaikan
nomor SBU dan menominasikan perusahaan
subkontrak diprovinsi setempat ( sub kecil )
NO NAMA PEKERJAAN
SUBKONTRAK
PPK
NAMA SUBKONTRAK
PENAWARAN
PESERTA
LOKASI NO SBU
1 Pekerjaan spesialis
Pemasangan Lift
Pekerjaan spesialis
PT Anugrah
jawa 1254856
2 Pekerjaan sub kecil
Pengecatan
Pekerjaaan sub keci CV
Tirtanadi
Bali 2598716
• Peserta menetapkan pekerjaan subkontrak dan
menyampaikan nama perusahaan subkontrak
• Pekerjaan subkontrak spesialis, tidak wajib dilokasi
setempat
• Pekerjaan sub kecil, wajib dari lokasi setempat.
SUBKONTRAK NILAI PAGU Rp 50.M S/D TIDAK TERBATAS

SUBKONTRAK KHUSUS PAPUA DAN PAPUA BARAT
97
Paket pekerjaan dengan nilai Rp. 1M s/d 2.5 M
Tender Terbatas dan tender terbatas gagal
q Apabila tender terbatas maka, tidak
diberlakukan Subkontrak dengan pelaku usaha
Papua dan papua barat
q Apabila tindak lanjut tender terbatas gagal
dan dilaksanakan dengan ternder secara
paskualifikasi, maka ketentuan subkontrak
wajib di subkan dengan pelaku usaha papua
dan papua barat
ditetapkan
3. Peserta tidak wajib menyampaikan nama
PENETAPAN PPK
PESERTA
tembok
tembok ( Pelaku usaha Papua dan
Papua Barat )
akan disubkontrakan
SUBKONTRAK NILAI PAGU Rp 1.M S/D Rp 2.5.M
SUBKONTRAK TENDER TERBATAS GAGAL

98
Paket pekerjaan dengan nilai Rp. 2.5 M s/d 25 M
Tender
q Apabila tender diikuti oleh pelaku usaha
papua dan papua barat , maka tidak
diberlakukan Subkontrak dengan pelaku usaha
Papua dan papua barat
q Apabila bukan pelaku usaha papua dan papua
barat , maka ketentuan subkontrak wajib di
subkan dengan pelaku usaha papua dan papua
barat
ditetapkan
3. Peserta tidak wajib menyampaikan nama
PENETAPAN PPK
PESERTA
tembok
tembok ( Pelaku usaha Papua dan
Papua Barat )
akan disubkontrakan
SUBKONTRAK NILAI PAGU Rp 2.5.M S/D Rp 25 .M
SUBKONTRAK TENDER NILAI Rp.2.5 M S/D RP.25 M

99
Paket pekerjaan dengan nilai Rp. 25 M s/d 50 M
Tender
q Apabila tender diikuti oleh pelaku usaha papua dan papua barat ,
maka tidak diberlakukan Subkontrak dengan pelaku usaha Papua
dan papua barat, namun tetap wajib menetapkan subkontrak
dengan Nilai Pagu Rp. 25 M s/d Rp 50 M sesuai dengan LDP
q Apabila bukan pelaku usaha papua dan papua barat , maka
ketentuan subkontrak wajib di subkan dengan pelaku usaha
papua dan papua barat dan wajib juga menetapkan subkontrak
dengan Nilai Pagu Rp. 25 M s/d Rp 50 M sesuai dengan LDP
1. Pokja pemilihan memastikan bahwa peserta telah
menetapkan semua pekerjaan subkontrak yang telah
ditetapkan PPK
2. Peserta tidak dapat mengurangi atau menambah
pekerjaan subkontrak yang ditetapkan
3. Peserta tidak wajib menyampaikan nama perusahaan
yang akan disubkontrakan
PENETAPAN PPK
PESERTA
KHUSUS NON PAPUA DAN
PAPUA BARAT
1 Pekerjaan spesialis Pemasangan Lift Pekerjaan spesialis Pemasangan Lift
BERLAKU SEMUA PELAKU USAHA
2 Pekerjaan sub kecil pengecatan tembok Pekerjaan sub kecil pengecatan tembok
3 Khusus Pekerjaan Subkon Papua Dan Papua Barat
( Pekerjaan Pemasangan Genteng )
( Pekerjaan Pemasangan
Genteng )
SUBKONTRAK NILAI PAGU Rp 25 M S/D Rp 50 .M
SUBKONTRAK TENDER NILAI Rp.25 M S/D RP.50 M

10
0
Paket pekerjaan dengan nilai Rp. > 50 M q Apabila tender diikuti oleh pelaku usaha papua dan papua barat ,
maka tidak diberlakukan Subkontrak dengan pelaku usaha Papua
dan papua barat, namun tetap wajib menetapkan subkontrak
dengan Nilai Pagu Rp. 50 M sesuai dengan LDP dan
menominasikan
q Apabila bukan pelaku usaha papua dan papua barat , maka
ketentuan subkontrak wajib di subkan dengan pelaku usaha
papua dan papua barat dan wajib juga menetapkan subkontrak
dengan Nilai Pagu Rp. Rp 50 M sesuai dengan LDP dan
menominasikan
1. Pokja pemilihan memastikan bahwa peserta telah
menetapkan semua pekerjaan subkontrak yang telah
ditetapkan PPK
2. Peserta tidak dapat mengurangi atau menambah
pekerjaan subkontrak yang ditetapkan
3. Peserta tidak wajib menyampaikan nama perusahaan
yang akan disubkontrakan
PENETAPAN PPK
PESERTA
LOKASI NAMA
PERUSAHAAN
NOMOR
SBU
PELAKU NON
PAPUA/PAPUA
BARAT
1 Pekerjaan spesialis Pemasangan Lift Pekerjaan spesialis Pemasangan Lift
JAWA PT YUKYAK 0989
2 Pekerjaan sub kecil pengecatan tembok Pekerjaan sub kecil pengecatan tembok
PAPUA/PAPUA
BARAT
CV DINDONG 0987
3 Khusus Pekerjaan Subkon Papua Dan Papua
Barat ( Pekerjaan Pemasangan Genteng )
Pekerjaan
Pemasangan
Genteng
SUBKONTRAK NILAI PAGU > Rp 50 M
SUBKONTRAK NILAI PAGU Rp 50 M

DOKUMEN RKK
10
1
Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang
memuat:
1. Elemen SMKK, meliputi:
a. Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi;
b. Perencanaan Keselamatan Konstruksi:
• uraian pekerjaan;
• manajemen risiko dan rencana tindakan (minimal sesuai
• uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang disyaratkan dalam LDP) meliputi:
ü penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko,
dan mengendalikan risiko;
ü penjelasan rencana Tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus;
c. Dukungan Keselamatan konstruksi;
d. Operasi Keselamatan Konstruksi;
e. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi.
2. Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa
KETENTUAN YANG DI EVALUASI
ADA/
TIDAK ADA

DOKUMEN RKK
10
2
TATA CARA EVALUASI
NO ELEMEN SMKK KETENTUAN TATA CARA EVALUASI
1 KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI
PEKERJA DALAM KESELAMATAN
KONSTRUKSI
Pakta Komitmen
Keselamatan
Konstruksi
1. Pokja pemilihan hanya menilai ,
apakah Pakta Komitmen Keselamatan
Konstruksi ada atau tidak ada
2. Pakta keselamatan komitmen yang
disampaikan adalah yang berisi 7 ( tujuh )
pernyataan
3. Pokja pemilihan tidak dapat
menggugukan Pakta Komitmen
Keselamatan Konstruksi Yang tidak
bertandatangan
A. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

DOKUMEN RKK
10
3
TATA CARA EVALUASI
2 PERENCANAAN
KESELAMATAN KONSTRUKSI
• uraian pekerjaan;
• manajemen risiko dan rencana tindakan (minimal sesuai
• uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang disyaratkan
dalam LDP) meliputi:
ü penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi
bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko;
ü penjelasan rencana Tindakan meliputi sasaran khusus dan
program khusus
1. Pokja pemilihan hanya menilai , apakah formulir elemen
perencanaan keselamatan konstruksi ini ada atau tidak
ada
2. Memastikan peserta sudah mengisi semua tabel
3. Apabila tidak terisi semua, maka dianggap tidak
menyampaikan elemen perencanaan keselamatan
konstruksi
4. Penilaian terisi , pokja tidak menilai benar atau salah
B. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Kolom 1 ,2 dan 3 pada tabel B1 di isi Pokja pemilihan
berdasarkan dokumen RKK PPK

DOKUMEN RKK
10
4
TATA CARA EVALUASI
3 DUKUNGAN KESELAMATAN
KONSTRUKSI
Peserta hanya menyampaikan formulir 1. Pokja pemilihan hanya menilai , apakah formulir elemen
dukungan keselamatan konstruksi ini ada atau tidak ada
3. Apabila tidak terisi semua, maka dianggap tidak
menyampaikan dokumen elemen dukungan keselamatan
konstruksi.
C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

DOKUMEN RKK
10
5
TATA CARA EVALUASI
4 OPERASI
KESELAMATAN
KONSTRUKSI
Peserta hanya menyampaikan
formulir
1. Pokja pemilihan hanya
menilai , apakah formulir
elemen operasi
keselamatan konstruksi ini
ada atau tidak ada
2. Memastikan peserta sudah
mengisi semua tabel.
3. Apabila peserta tidak
mengisi semua tabel, maka
dianggap tidak
menyampaikan elemen
operasi keselamatan
konstruksi
4. Penilaian terisi , pokja tidak
menilai benar atau salah
D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

DOKUMEN RKK
10
6
TATA CARA EVALUASI
5 EVALUASI KESELAMATAN
KONSTRUKSI
Peserta hanya menyampaikan formulir 1. Pokja pemilihan hanya menilai , apakah formulir
elemen evaluasi keselamatan konstruksi ini ada atau
tidak ada
3. Apabila peserta tidak mengisi semua tabel, maka
dianggap tidak menyampaikan elemen keselamatan
konstruksi
E. EVALUASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

10
7
BAGAIMANA JIKA DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS DI UNGGAH DALAM DATA KUALIFIKASI
METODE PELAKSANAAN
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
PERSONIL MANAJERIAL
PERALATAN UTAMA
DOKUMEN RKK
1. METODE PELAKSANAAN
2. PERSONEL MANAJERIAL
3. PERALATAN
TATA CARA EVALUASI
Dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas
unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen
penawaran
GUGUR
TEKNIS

10
9
EVALUASI HARGA
1. Evaluasi harga hanya dilakukan untuk 3
(tiga) peserta terendah yang lulus evaluasi
administrasi, kualifikasi, dan teknis
2. Dalam hal 3 (tiga) penawar terendah tidak lulus evaluasi
harga, evaluasi harga dilanjutkan kepada peserta atau penawar
terendah berikutnya yang lulus evaluasi administrasi,
kualifikasi, dan teknis .
3. unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam IKP
( 1) evaluasi
Biaya
penerapan
SMKK
( 2 )Klarifikasi
Harga diatas
110%
( 3) Klarifikasi
harga timpang
( 4 ) Klarifikasi
mata
pembayaran
Nol
(5 ) Klarifikasi
Kejawaran
Harga dibawah
80%

11
0
EVALUASI BIAYA PENERAPAN SMKK LUMSUM ( LS )
NO BIAYA PENERAPAN SMKK HARGA
1 Biaya penerapan 9 ( SEMBILAN ) SMKK Rp. 4.500.000,00
TATA CARA EVALUASI BIAYA SMKK LUMSUM :
1. Pokja menilai biaya penerapan SMKK sudah disampaikan harga oleh peserta
2. Apabia tidak ditawarkan ( Nol ), maka penawaran biaya SMKK digugurkan
3. Pada saat evaluasi harga, maka Pokja pemilihan memastikan kepada peserta, pada saat
pelaksanaan pekerjaan tetap melaksanakan semua biaya penerapan SMKK, sesuai angka
7 ( tujuh ) pakta komitmen yang disampaikan , memenuhi 9 ( Sembilan ) rincian
penerapan biaya SMKK
Nanti anda
harus siap
melaksanaka
n semua
biaya
penerapan
SMKK
Iya pak,
saya siap
pak
Pada saat evaluasi harga, maka Pokja pemilihan memastikan kepada peserta, pada saat pelaksanaan
pekerjaan tetap melaksanakan semua biaya penerapan SMKK, sesuai angka 7 ( tujuh ) pakta
komitmen yang disampaikan , memenuhi 9 ( Sembilan ) rincian penerapan biaya SMKK

11
1
EVALUASI BIAYA PENERAPAN SMKK SATUAN ( HS )
TATA CARA EVALUASI BIAYA SMKK SATUAN :
1. Pokja menilai biaya penerapan SMKK
2. Apabia salah satu tidak ditawarkan ( Nol ), maka penawaran
biaya SMKK tidak digugurkan
3. Apabila risiko keselamatan Konstruksi adalah risiko kecil, maka
item biaya konsultasi tidak wajib
4. Pada saat evaluasi harga, maka Pokja pemilihan memastikan
kepada peserta, pada saat pelaksanaan pekerjaan tetap
melaksanakan semua biaya penerapan SMKK, sesuai angka 7
( tujuh ) pakta komitmen yang disampaikan , memenuhi 9 (
Sembilan ) rincian penerapan biaya SMKK
Nanti anda
harus siap
melaksanakan
semua biaya
penerapan
SMKK
Iya pak,
saya siap
pak

11
2
Harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari
110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang
tercantum dalam HPS ( terlampir ), dilakukan klarifikasi
apabila:
q Setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan
tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan
harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan
tidak timpang, dan
q Apabila harga satuan tersebut tidak dapat
dipertanggungjawabkan/ tidak sesuai dengan harga
pasar, maka hara tersebut adalah harga timpang
KLARIFIKASI HARGA SATUAN PENAWARAN DIATAS 110%
BUKTI PENDUKUNG
HARGA
PEMBUKTIAN
PT CILUKBAAA
DAPAT
DIBUKTIKAN
ATAU TIDAK
DAPAT
DIBUKTIKAN
APABILA DAPAT
DI BUKTIKAN ,
MAKA POKJA
MENYIMPAN
BUKTI HARGA
KLARIFIKASI
DAN BUKTI
PENDUKUNG
PESERTA

11
3
KLARIFIKASI HARGA TIMPANG
PT CILUKBAAA
TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN
TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN

11
4
BA. KLARIFIKASI HARGA TIMPANG
Pokja Pemilihan menyampaikan daftar harga satuan yang dinyatakan timpang
kepada PPK dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang
q Semua harga yang terdapat dalam daftar harga timpang tersebut,
setelah dilakukan klarifikasi dan Peserta tidak dapat membuktikan
q Dalam klarifikasi harga timpang, pokja tidak melakukan negosiasi
terhadap harga timpang, dan hasil harga negosiasi akan berlaku saat
terdapat penambahan volume pekerjaan
q Dalam klarifikasi harga timpang, Pokja hanya memastikan, bahwa
Peserta sepakat bahwa harga yang timpang, akan dilakukan klarifikasi
berdasarkan negosiasi apabila terdapat penambahan volume
pekejaan
SEPAKAT

11
5
1. Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi, kegiatan
tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga pekerjaan lainnya
2. Dalam hal harga penawaran terkoreksi dibawah 80%, maka harga satuan pekerjaan yang tidak diberikan harga
satuan, dikembalikan keharga pasar saat klarifikasi kewajaran harga dibawah 80%
KLARIFIKASI MATA PEMBAYARAN NOL

11
6
KLARIFIKASI HARGA PENAWARAN DIBAWAH 80%
TAHAPAN
KLARIFIKASI
KEWAJARAN
HARGA
AHSP PPK AHSP & BUKTI PENDUKUNG HARGA
( ALAT,UPAH DAN BAHAN )
Pokja melakukan klarifikasi terhadap
Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan
BUKTI PENDUKUNG yang disampaikan
peserta
Pokja Analisa Harga Satuan
Pekerjaan PPK
HANYA SEBAGAI PEBANDING DAN/ATAU
SEBAGAI HARGA KLARIFIKASI

11
7
1. POKJA MEMINTA PESERTA UNTUK MENYAMPAIKAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN SEKURANG KURANGNYA UNTUK
MATA PEMBAYARAN UTAMA
Mata pembayaran yang
pokok dan penting yang
nilai bobot kumulatifnya
minimal 80% dari seluruh
nilai pekerjaan dihitung
mulai dari mata
pembayaran dan nilai
bobot terbesar
10%
20%
15%
17%
25%
87%
Pekerjaan a
Pekerjaan e
Pekerjaan b
Pekerjaan c
Pekerjaan d

11
8
2. POKJA MEMINTA PESERTA MENJELASKAN :
AHSP
PESERTA
HARGA
DASAR
KOEFISIEN
SEKURANG-KURANGNYA PADA SETIAP MATA
PEMBAYARAN UTAMA
UPAH
ALAT
BAHAN

11
9
3. POKJA MEMINTA PESERTA MENJELASKAN APABILA KUANTITAS/KOEFISIEN BERBEDA :
• Dalam hal peserta dapat membuktikan
kuantitas/koefisien maka
kuantitas/koefisien hasil klarifikasi
menggunakan kuantitas/koefisien dan
harga satuan dasar pada penawaran;
• Dalam hal peserta tidak dapat
membuktikan kuantitas/koefisien maka
kuantitas/koefisien hasil klarifikasi
berdasarkan rincian uraian pada HPS

12
0
4. POKJA MEMINTA PESERTA MENJELASKAN HARGA DASAR UPAH , ALAT DAN BAHAN :
qPeserta diminta membuktikan harga
satuan dasar upah, bahan, dan
peralatan yang ditawarkan, dengan
melampirkan data-data sebagai
pembuktian
qJika peserta tidak dapat membuktikan,
maka harga satuan dasar hasil
klarifikasi menggunakan harga satuan
dasar yang ada di pasaran atau
menggunakan harga satuan dasar
dalam HPS

12
1
5. KUANTITAS/KOEFISIEN HASIL KLARIFIKASI DAN HARGA SATUAN DASAR HASIL KLARIFIKASI. :
KUANTITAS
KLARIFIKASI
HARGA
KLARIFIKASIX
HASIL HARGA
KLARIFIKASI=

12
2
6. HASIL AKHIR. :
vjIka total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan
jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar 5% dari nilai total HPS.
vJika total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran
dinyatakan gugur

12
3
SIMULASI
KLARIFIKASI KEWAJARAN HARGA

12
4
Pokja pemilihan membuat berita acara yang menyatakan :
1. Hasil klarifikasi kewajaran harga (terlampir) untuk harga
penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, yaitu
total harga penawaran lebih besar dari hasil evaluasi, maka harga
penawaran dinyatakan wajar; dan
2. kesediaan menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima
persen) dari nilai total HPS apabila ditunjuk sebagai pemenang
tender.
BA. KLARIFIKASI PENAWARAN HARGA DIBAWAH 80%

12
5
SURAT PERNYATAAN JAMLAK
1. Pokja pemilihan meminta peserta untuk bersedia membuat
surat pernyataan kesanggupan untuk menyerahkan jaminan
pelaksanaan sebesar 5% dari nilai total HPS,dan
2. Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan
nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen)
HPS, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar
Hitam
SURAT PERNYATAAN JAMINAN PELAKSANAAN

12
7
WAKIL PESERTA YANG HADIR PADA SAAT PEMBUKTIAN KUALIFIKASI ADALAH:
1. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta
pendirian/perubahan;
2. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta
pendirian/perubahan;
3. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
otentik; atau
4. Pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO
Bukti Lapor/Potong Pajak
SPT PPh Pasal 21 Form
1721 atau 1721-A1
KARYAWAN TETAP

12
8
ADMINISTRASI
KUALIFIKASI
SIUJK
SBU
NPWP
PERPAJAKAN
AKTE PERUSAHAAN
TEKNIS
KUALIFIKASI
PENGALAMAN
PERUSAHAAN
KEMAMPUAN DASAR
TENAGA TETAP
SKP
KEUANGAN
KUALIFIKASI
SISA KEMAMPUAN
NYATA

12
9
ADMINISTRASI KUALIFIKASI
SIUJK
SBU
NPWP
PERPAJAKAN
AKTE PERUSAHAAN
KETERANGAN
Dalam hal IUJK diterbitkan oleh lembaga online single submission
(OSS), IUJK badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat rapat
persiapan penunjukan penyedia
Khusus SBU yang masa berlakunya habis setelah batas akhir
pemasukan penawaran, agar menyampaikan SBU yang sudah
berlaku pada saat reviu rapat persiapan penunjukan penyedia
kepada PPK.
Untuk kualifikasi Pokja memastikan kesesuaian subklasifikasi SBU
yang diserahkan.
Untuk akte perusahaan, Pokja melihat nama direktur/ Direksi yang
namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah
menurut akta pendirian/perubahan. ( untuk badan usaha yang
berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM)

13
0
TEKNIS KUALIFIKASI
PENGALAMAN 4
( TAHUN ) TERAKHIR
KD KUALIFIKASI MENENGAH
KD KUALIFIKASI BESAR
KETERANGAN
1. Kontrak dan BAST ( PHO ), pokja tidak perlu melihat, apakah sesuai
klasifikasi atau subklasifikasi.
2. Sepanjang pekerjaan konstruksi, maka sudah memenuhi persyaratan
1. Kontrak dan BAST ( PHO ) , Pokja melihat pengalaman perusahaan sudah
sesuai dengan subklasifikasi dan meminta peserta juga memperlihatkan
SBU yang di persyaratkan saat tender tersebut
2. Apabila sudah sesuai subklasifikasi , maka memenuhi persyaratan
1. Kontrak dan BAST ( PHO ) , Pokja melihat pengalaman perusahaan sudah
sesuai dengan subklasifikasi dan meminta peserta juga memperlihatkan
SBU yang di persyaratkan saat tender tersebut
2. Apabila sudah sesuai subklasifikasi , maka pokja melihat ruang lingkup
pekerjaan dan memastikan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang
ditenderkan

13
1
TEKNIS KUALIFIKASI
KETERANGAN
Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka
selain membawa dan memperlihatkan kontrak subkontrak,
juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari
PPK/Pemilik Pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta
memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan
dimaksud
PENGALAMAN
SUBKONTRAK

13
2
TEKNIS KUALIFIKASI
BAGAIMANA BILA PESERTA TIDAK MENYAMPAIKAN PEKERJAAN
YANG SEDANG BERJALAN?
APA SAJA YANG MASUK KEDALAM PERHITUNGAN SKP?
SISA
KEMAMPUAN
PAKET
1
2

13
3
KEUANGAN KUALIFIKASI
SKN
Usaha Menengah,
laporan keuangan
yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan
Publik
Usaha Besar, laporan
keuangan yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik
yang di registrasi sesuai
ketentuan peraturan
perundangan

UNTUK PAKET NON KECIL
13
4
CONTOH CARA MENGITUNG SKN KONTRUKSI
CONTOH :
NILAI PAKET PEKERJAAN 200 M, MAKA SKN ADALAH 20 MILIAR ( 10%)
SKN = KN - Σnilai kontrak paket pekerjaan yang sedang dikerjakan
KN = fp x MK
MK = fl x KB
KN = Kemampuan Nyata
FP = Faktor perputaran modal (untuk usaha menengah dan besar fp = 7)
MK = Modal Kerja
FL = Faktor likuiditas (untuk usaha menengah dan besar, fl = 0,6)
KB = Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari neraca
KB = Rp14.708.571.000
MK = Rp14.708.571.000 (KB) x0,6 (fl)
MK Rp 8.825.143.055
KN Rp 8.825.143.055 (MK) x7 ( fp)
KN Rp 61.776.001.385
SKN = Rp 61.776.001.385 –( tidak ada pekerjan
yang sedang dikerjakan)
SKN Rp 61.776.001.385
TIDAK ADA PEKERJAAN
KB = Rp14.708.571.000
MK = Rp14.708.571.000 (KB) x0,6 (fl)
MK Rp 8.825.143.055
KN Rp 8.825.143.055 (MK) x7 ( fp)
KN Rp 61.776.001.385
SKN = Rp 61.776.001.385 – Rp50.000.000.000
SKN Rp 11.776.001.385
ADA PEKERJAAN DIKERJAKAN
KB = Rp14.708.571.000
MK = Rp14.708.571.000 (KB) x0,6 (fl)
MK Rp 8.825.143.055
KN Rp 8.825.143.055 (MK) x7 ( fp)
KN Rp 61.776.001.385
SKN = Rp 61.776.001.385 –
Rp50.000.000.000 - 10.000.000.000
SKN Rp 21.776.001.385
TERDAPAT PROGRES PEMBYARAN

13
5
HASIL PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
HASIL
PEMBUKTIAN
LULUS
PEMBUKTIAN
2 ( DUA )
LULUS
PEMBUKTIAN
1 ( SATU )
RA TIDAK
DIBERLAKUKAN
NEGOSIASI TEKNIS
DAN HARGA
HARGA
TERENDAH
SEBAGAI
PEMENANG

13
6
KLARIFIKASI NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA
METODE
PELAKSANAAN
BAGAIMANA
CARA NEGOSIASI?
KECIL MENENGAH
BESAR/
KOMPLEKS
PASTIKAN
TEKNIS
PEKERJAAN
NEGOSIASI
APAKAH WAJIB
TURUN?

13
7
KLARIFIKASI NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA
CONTOH
NEGOSIASI
MASUK KE HARGA SATUAN
PEKERJAAN
AHSP
NEGOSIASI
HARGA BAHAN
( BATA PRESS )
URAIN
PEKERJAAN
METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN STYLE BALI Untuk pekerjaan bata press dipasang sesuai dengan
gambar rencana. Sebelum dipasang bata direndam
terlebih dahulu dengan air hingga jenuh baru dipasang
dengan menggosokan kemudian diisi PC secara merata
dengan bentuk sesuai gambar.
Bahan yang digunakan adalah :
o Bata Press
o Pasir Pasang
o Semen Portland
PEKERJAAN PENUNJANG
MEMPENGARUHI HARGA
DAFTAR HARGA PEKERJAAN

13
8
BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

14
0
MEMASTIKAN PERSONIL
Personil yang
ditawarkan berbeda
Memenuhi Syarat

14
1
MEMASTIKAN PERSONIL
DILAN.ST
PAKET PEKERJAAN GEDUNG PENDIDIKAN SMP 11
PT.
ANUGRAH
JAYA
Apa yang dilakukan Pokja
Pemilihan?
o Apabila penetapannya bersamaan,
maka Pokja pemilihan melakukan
klarifikasi kepada peserta untuk
menentukan personel tersebut akan
ditempatkan dimana
o Apabila penetapannya tidak
bersamaan, maka personel tersebut
hanya ditetapkan yang penetapan
pemenangnya lebih dulu dilaksanakan,
dan pada paket lainnya tidak dianggap
menawarkan personel.PT.
ANUGRAH
JAYA
DILAN.ST
Apabila ditawarkan lebih dari 1 ( satu ) paket tender

14
2
MEMASTIKAN PERSONIL
DILAN.ST
PAKET TENDER PEKERJAAN SEDANG BERJALAN
PT.
ANUGRAH
JAYA
Apa yang dilakukan Pokja Pemilihan?
o Pokja melakukan klarifikasi kepada peserta
dan meminta peserta menyampaikan jadwal
penugasan personel pada kontrak yang
sedang berjalan.
o Apabila jadwal penugasan pada kontrak
berjalan masih terikat saat pekerjaan yang
ditenderkan akan berkontrak, maka
dianggap tidak menawarkan personel
manajerial
PT.
ANUGRAH
JAYA
DILAN.ST
PAKET SUDAH BERKONTRAK
Apabila personel yang ditawarkan terikat pada kontrak lain
Bagaimana jika peserta akan menganti
personel yang sedang berkontrak?
o Pokja meminta surat persetujuan
pergantian personel pada kontrak yang
sedang berjalan dari PPK kegiatan
paket tersebut.

14
3
MEMASTIKAN PERSONIL
DILAN.ST
PAKET TENDER PEKERJAAN SEDANG BERJALAN
PT. ANUGRAH
JAYA
Pemilihan?
o Pokja melakukan klarifikasi kepada
peserta dan meminta peserta
menjelaskan posisi penugasan pada
paket kontrak lain
o Apabila penugasannya sama sama
manajer proyek, maka personel
tersebut mash dapat ditawarkan lagi
1 paket pekerjaan lain
o Apabila penugasannya berbeda,
contoh, dalam kontrak lain sebagai
manajer teknis, maka tidak bisa
ditawarkan lagi pada paket lain.
PT. ANUGRAH
JAYA DILAN.ST
PAKET SUDAH BERKONTRAK
Apabila personel yang ditawarkan posisi manajer proyek

14
4
MEMASTIKAN PERALATAN
Peralatan yang
ditawarkan berbeda
Memenuhi Syarat

14
5
exavator
PT.
ANUGRAH
JAYA
Pemilihan?
Apabila penetapannya bersamaan, maka
Pokja pemilihan melakukan klarifikasi
kepada peserta :
• Dalam hal jdwal penugasannya
bersamaan, maka Pokja pemilihan
memastikan bahwa kapasitas peralatan
tersebut dapat melaksakanan lebih
dari 1 paket pekerjaan, baik lokasinya
dan tidak menyebabkan keterlambatan
jadwal pelaksanaan ke dua pekerjaan
• Apabila salah satu dari ketentuan
tersebut tidak terpenuhi,ataupun salah
satunya terpenuhi , namun dalam
pelaksanaan pekerjaan ternyata
mempengaruhi keterlambatan dlam
pelaksanaan pekerjaan, maka hanya
ditetapkan 1 pemenang
PT.
ANUGRAH
JAYA
exavator
Apabila ditawarkan lebih dari 1 ( satu ) paket tender

14
6
exavator
PAKET PEKERJAAN DUTENDERKAN
PT.
ANUGRAH
JAYA
Pemilihan?
o Pokja melakukan klarifikasi kepada
peserta dan meminta peserta
menyampaikan jadwal penugasan
peralatan pada kontrak yang sedang
berjalan.
o Apabila jadwal penugasan pada
kontrak berjalan diperkirakan masih
terikat saat paket pekerjaan yang
ditenderkan akan berkontrak, maka
dianggap tidak menyampaikan
peralatan, karena ketentuan alat
berkontrak, tidak dapat dipindahkan
tanpa persetujuan PPK dan pihak
penyewa yang berkontrak.
o Apabila jadwal alat tersebut sudah
tidk terikat lagi saat paket yang
ditenderkan berkontrak,maka dapat
memenuhi syarat
PT.
ANUGRAH
JAYA
exavator
PAKET PEKERJAAN BERKONTRAK
Apabila peralatan ditawarkan sudah berkontrak

14
7
MEMASTIKAN SKP
SKP masih
memenuhi
syarat
Usaha Kecil 5
(lima ) SKP
Memenuhi
syarat
Pekerjaan yang sedang dikerjakan
3 ( tiga ), sudah dietapkan pemenang minggu
yang lalu 2 ( dua ), bisakah ditetapkan sebagai
pemenang 2 (dua ) paket lagi?
Pada tahapan penetapan pemenang, pokja
mengetahui ada 5 (lima ) paket yang sedang
berjalan,pada bulan yang lalu di Dinas PUPR,
dan Peserta tidak menyampaikan kedalam
kualifikasi, tindakan Pokja?
Pada tahapan penetapan pemenang, peserta
sudah menyampaikan ada 4 (
empat ) paket yang sedang berjalan, dan
Peserta masih ada 1 ( satu ) paket yang belum
berkontrak, dan pada penetapan pemenang,
pekerjaan itu sudah baru berkontrak, dan
menyebabkan SKP habis, tindakan Pokja?
Dalam hal peserta
diketahui mengikuti
beberapa paket
pekerjaan yang
ditenderkan oleh
beberapa Pokja Pemilihan
dan telah ditetapkan
menjadi pemenang pada
beberapa paket tersebut,
dilakukan perhitungan
ulang sisa kemampuan
menangani paket (SKP)
KASUS

14
8
MEMASTIKAN SKN
SKN masih
memenuhi
syarat
Memenuhi
syarat
Dalam hal peserta
diketahui mengikuti
beberapa paket pekerjaan
yang ditenderkan oleh
beberapa Pokja Pemilihan
dan telah ditetapkan
menjadi pemenang pada
beberapa paket tersebut,
dilakukan perhitungan
ulang sisa kemampuan
nyata (SKN)
Pekerjaan yang sedang dikerjakan
3 ( tiga ), sudah ditetapkan pemenang minggu
yang lalu 2 ( dua ), bisakah ditetapkan sebagai
pemenang 2 (dua ) paket lagi?
Pada tahapan penetapan pemenang, pokja
mengetahui ada 5 (lima ) paket yang sedang
berjalan,pada bulan yang lalu di Dinas PUPR,
dan Peserta tidak menyampaikan kedalam
kualifikasi, tindakan Pokja?
Pada tahapan penetapan pemenang, peserta
sudah menyampaikan ada 4 (
empat ) paket yang sedang berjalan, dan
Peserta masih ada 1 ( satu ) paket yang belum
berkontrak, dan pada penetapan pemenang,
pekerjaan itu sudah baru berkontrak, dan
menyebabkan SKN habis, tindakan Pokja?
KASUS

14
9
BA. PENETAPAN PEMENANG
Pokja Pemilihan dalam hal telah memastikan :
PERSONEL
PERALATAN
SKP/SKN

15
1
PENGUMUMAN PEMENANG
1.Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang,
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)
melalui aplikasi SPSE
2.Pokja pemilihan membuat Berita acara
pengumuman pemenang tender

15
2
BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN
Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat:
Ø Tanggal dibuatnya Berita Acara Hasil Pemilihan;
Ø Nama seluruh peserta;
Ø Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing
peserta;
Ø Metode evaluasi yang digunakan;
Ø Kriteria dan Unsur yang dievaluasi;
Ø Rumus yang dipergunakan;
Ø Hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap
tahapan evaluasi
Ø Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan roses pemilihan;
Ø Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang serta pemenang
cadangan
Ø Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal Ikhwal pelaksanaan
tender, seperti surat sanggah/sanggah banding beserta jawabannya
Ø (apabila ada); dan
Ø Pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang
memenuhi syarat (apabila tender gagal)
BAHP

15
3
1. Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan
sanggah melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dalam
hal menemukan:
2. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
3. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan;
4. rekayasa atau persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya
persaingan usaha yang sehat; dan/atau penyalahgunaan wewenang
oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau PA/KPA
1. Pengajuan sanggah dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman pemenang.
2. Jawaban diberikan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah
1. Sanggah banding disampaikan oleh penyanggah secara tertulis
kepada KPA.
2. Dalam hal tidak terdapat KPA sanggah banding diajukan kepada
PA.
3. Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sistem
pengadaan secara elektronik.
4. Sanggah banding ditembuskan kepada APIP yang bersangkutan.
5. Sanggah banding menghentikan sementara proses Tender.
1. Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan sanggah banding yang ditujukan
kepada Pokja Pemilihan
2. Pokja Pemilihan mengklarifikasi kebenaran Jaminan sanggah banding kepada penerbit
Jaminan.
3. KPA menindaklanjuti sanggah banding setelah mendapatkan hasil larifikasi dari Pokja
Pemilihan atas kebenaran Jaminan sanggah banding .
4. KPA menyampaikan jawaban sanggah banding dengan tembusan kepada UKPBJ
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja
Pemilihan.
5. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban sanggah banding ,KPA dianggap menerima
sanggah banding.
6. Dalam hal tidak terdapat KPA, kewenangan oleh PA.
SANGGAH
SANGGAH BANDING
KETENTUAN SANGAH
KETENTUAN SANGGAH BANDING
SANGGAH DAN SANGGAHAN BANDING

15
4
Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan
kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai
dasar untuk menerbitkan surat penunjukan Penyedia
barang/jasa
Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) disampaikan dengan ketentuan
setelah:
1. masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan);
2. masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggahan tetapi
tidak ada sanggahan banding); atau
3. KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada
sanggahan banding).
PENYAMPAIAN BAHP KE PPK

RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN
PENYEDIA

Bahan paparan evaluasi dokumen penawaran jasa konstruksi

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a Bahan paparan evaluasi dokumen penawaran jasa konstruksi

Semelhante a Bahan paparan evaluasi dokumen penawaran jasa konstruksi (20)

Último

Último (20)

Bahan paparan evaluasi dokumen penawaran jasa konstruksi