Dokumen tersebut membahas tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dokumen ini menjelaskan peran, fungsi, dan proses pemilihan KPMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...
3.1. kpmd
1. KADER PEMBERDAYAAN
MAYARAKAT DESA
(KPMD)
Musawirah, Balatmas Makassar, 2019
Disampaikan pada Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) XI
Asal Kec. Latimojong, Kab. Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019
1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
2. Konsep Pendampingan Masyarakat.
3. Etos Kerja Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
MATA LATIH : 3
Oleh :
Musawirah
PSM BLM Makassar
2. SML. 3.1.
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(KPMD)
Setelah pembelajaran, diharapkan peserta
mampu :
1. Menjelaskan kriteria KPMD.
2. Menyebutkan tugas & fungsi KPMD.
3. Menjelaskan peran KPMD.
4. Menjelaskan kedudukan KPMD.
5. Menjelaskan hubungan KPMD.
6. Menjelaskan pembinaan KPMD.
5. KADER
❑ Orang yang mampu menjalankan amanat.
❑ Orang yang memiliki kapasitas pengetahuan
dan keahlian.
❑ Pemegang tongkat estafet sekaligus
membingkai keberadaan dan kelangsungan
suatu organisasi.
Berasal dari bahasa Yunani, yaitu
cadre, yang berarti bingkai.
Kader adalah ujung tombak
sekaligus tulang punggung
kontinuitas sebuah organisasi.
6. Dalam organisasi adalah orang yg dibentuk
untuk memegang peranan penting (orang
kunci) dan memiliki komitmen dan dedikasi
kuat untuk menggerakkan organisasi
mewujudkan visi dan misinya.
6
KADER
Kader Desa adalah Orang Kunci yang
mengorganisir dan memimpin rakyat desa
bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama.
Kader Desa terlibat aktif dalam proses belajar
sosial yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan
masyarakat desa.
7. Siapa Kader
Pemberdayaan
Masyarakat Desa?
Masyarakat desa yang memiliki pengetahuan,
kepedulian, kemampuan dan kemauan
untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi
dalam pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa. Berkelakuan baik dan menjadi
suri tauladan.
8. KPMD
Beberapa calon –
tokoh/pemuka
masyarakat/tokoh
pemuda, dll
Jumlah KPMD antara 5 – 10 org per desa atau disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Dipilih melalui
musayawarah
desa
Ditetapkan
berdasarkan
Keputusan
Kepala Desa
9. 9
❖ Laki-laki dan perempuan dewasa, warga
Desa yang bersangkutan.
❖ Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berkelakuan baik dan menjadi tauladan
dalam masyarakat setempat.
❖ Sehat jasmani dan rohani,berpendidikan
dan bersedia menjadi KPMD.
❖ Mempunyai komitmen utk bekerja purna
waktu dlm membangun desa.
❖ Mengutamakan pengurus lembaga lembaga
kemasyarakatan, tokoh masyarakat,
pemuka agama, pemuka adat, tokoh
pemuda dan sebagainya.
❖ Mempunyai mata pencaharian tetap dan
syarat-syarat lain yang dianggap perlu
oleh Desa bersangkutan.
SYARAT
CALON
KPMD
10. Dasar Hukum KPMD
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU
Nomor 6/2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi
Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa.
11. PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
UU Nomor 6/2014 Tentang Desa.
Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pendampingan Masyarakat Desa
Paragraf 2
Pendampingan Masyarakat Desa
Pasal 128
s.d.
Pasal 131
Pasal 128
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan
secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja
perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan
masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
(3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.
Pasal 129
(1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas:
a. Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan
pemerintah desa, kerjasama desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa.
b. Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan
pemerintah desa, kerjasama desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa.
c. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan
program dan kegiatan sectoral, dan
d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
(2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan
di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik,
(3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) berasal dari unsur
masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa,
partisipasi, dan swadaya gotong royong.
12. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi
Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa.
Pasal 9
Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dalam melakukan pendampingan masyarakat desa dapat dibantu oleh :
a. Tenaga Pendamping Profesional;
b. (KPMD) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
c. Pihak ketiga.
Ketentuan Umum, Pasal 1 (11)
Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa (KPMD) adalah unsur
masyarakat desa yang dipilih oleh
desa dan ditetapkan oleh Kepala
Desa untuk menumbuhkan dan
mengembangkan serta
menggerakkan prakarsa,
partisipasi, dan swadaya gotong
royong.
Bagian Kedua
Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Pasal 23 dan 24
13. 13
KERANGKA KEBIJAKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Memampukan dan memandirikan
Masyarakat dalam membangun diri
dan lingkungannya.
Meningkatkan kemampuan
masyarakat melalui
penetapan kebijakan
pemerintah
Menempatkan masyarakat
Sbg subyek dan
pelaku utama dalam
proses pembangunan
Memberi wewenang secara
Profesional kpd masyarakat
dlm membangun diri dan
lingkungannya.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
17. 17
Upaya mengembangkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber
daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Kemampuan mendayagunakan masyarakat dapat
berbeda, bergantung pada :
Pengetahuan dan keterampilannya;
Peluang atau kemudahan yang diperolehnya;
Sikap kemandiriannya.
19. 19
Perlunya Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat
merupakan upaya pengembangan
kecakapan atau kemampuan
dan kemandirian masyarakat.
Masyarakat
Memiliki
Kemampuan dan
Kemandirian
1
Dapat mengatasi
Masalah/
Memenuhi
Kebutuhan
3
Dapat
Membangun
Masyarakat/
Desa
5
Dapat
Mempertahankan/
Meningkatkan
Taraf Kehidupan
4
Dapat
Mendayagunakan
Potensi/
Sumberdaya
2
20. 20
Sasaran Pemberdayaan Masyarakat
1. Penguatan manajemen lembaga, yaitu :
❖ Pemerintahan Desa
❖ Lembaga Kemasyaratan yg berperan dlm pemberdayaan
masyarakat.
2. Penyiapan dan penguatan kader, yaitu :
❖ Kader pemroses manajemen pemberdayaan masyarakat, seperti
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
❖ Kader Pelaksana Teknis (KPT) program/kegiatan yg dibutuhkan
warga masyarakat, seperti kader posyandu, kader tani, dan lain-
lain.
3. Penguatan kemampuan dan kemandirian warga masyarakat dalam
bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, sesuai
kebutuhannya
21. 21
No PEMERAN PERANAN
1. Kepala Desa ■ Penanggung jawab manajemen.
■ Penetapan kebijakan, bersama Badan Permusyawaratan Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa ■ Penetapan kebijakan, bersama Kepala Desa.
■ Pengawasan terhadap manajemen.
3. Perangkat Pemerintah Desa ■ Penatausahaan (administrasi) manajemen
4. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan ■ Perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.
■ Penggerakan dan pemanfaatan partisipasi swadaya/gotong royong masyarakat.
■ Pemantauan, pembinaan dan penilaian program/kegiatan.
■ Pelaporan program/kegiatan yang dikelolanya.
5. Kepala Dusun/Kampung/
Ketua RW/RT
■ perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan.
■ Penggerakan dan pemanfaatan partisipasi swadaya/gotong royong masyarakat.
■ Pemantauan, pembinaan dan penilaian program/kegiatan.
■ Pelaporan program/kegiatan yang dikelolanya.
6. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
(KPMD)
■ Pemroses perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan.
■ Pendampingan pelayanan bagi kelompok sasaran.
■ Penggerakan dan pemanfaatan partisipasi/swadaya gotong royong masyarakat
7. Tokoh/Pemuka Masyarakat ■ Penggerakan partisipasi/swadaya/gotong royong.
■ Penasehat /penganjur dalam perencanaan dan pelaksanan program/kegiatan.
8. Warga Masyarakat/ Kelompok Sasaran ■ Berpartisipasi, berswadaya, bergotong royong dalam program/kegiatan.
■ Peserta program/kegiatan.
PEMERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
22. 22
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KPMD sebagai salah satu
penggerak dalam memproses
pemecahan masalah atau
pemenuhan kebutuhan
masyarakat dengan
mendayagunakan potensi dan
sumberdaya yang tersedia.
KPMD memfasilitasi
perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, pengendalian,
penilaian dan pelestarian
program/kegiatan
pemberdayaan masyarakat.
23. 23
Peran Pokok KPMD
PELOPOR
PENGGERAK
PEMBIMBING
PERANTARA PERENCANA
PELAKSANA
PEMBAHARU
Merintis atau memelopori gagasan2
kegiatan pemberdayaan masyarakat
Memotivasi, mendorong & menggerakan
partisipasi, swadaya & gotong royong
masyarakat untuk kegiatan PM
Memfasilitasi,
membelajarkan, memberi
masukan/mendampingi
poksar kegiatan PM
Memroses perencanaan
kegiatan secara partisipatif,
mulai dari masalah
kebutuhan, prioritas &
rencana kegiatan PM
Menghubungkan antara berbagai
kepentingan/kebutuhan dengan
sumber daya untuk kegiatan PM
Melaksanakan
hal-hal teknis
dlm pelaks.
kegitan PM yg
blm dapat
dilakukan oleh
warga masy.
Memperbaiki/memperbaharui
kegiatan PM ke arah lebih
baik/lebih unggul
24. 24
❖ Bakal Calon KPMD harus mewakili laki-laki
dan perempuan, tersebar dari wilayah
Desa, dan lembaga kemasyarakatan.
❖ Pemilihan calon KPMD secara terbuka,
dilakukan oleh Tim Seleksi yang terdiri
dari unsur Pemerintah Desa, pengurus
lembaga kemasyarakatan dan
tokoh/pemuka masyarakat.
❖ Calon KPMD terpilih ditetapkan melalui
keputusan Kepala Desa.
❖ Calon KPMD dilatih dan diberi sertifikat
oleh pemerintah kabupaten/kota.
PEMBENTUKAN
KPMD
26. 1. Pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumberdaya pembangunan
secara partisipatif;
2. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama lembaga
kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa;
3. Pemberian motivasi, penggerakan dan pembimbingan masyarakat dalam
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
4. Pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan pembangunan partisipatif;
5. Pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan
penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan partisipatif;
6. Pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan
pengembangan hasil pembangunan;
7. Penumbuhkembangan dinamika lembaga kemasyarakatan, kelompok2
masyarakat yang bergerak dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan
pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
8. Pengoordinasiaan pelaksanaan kegiatan kader teknis dlm pemberdayaan
masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
9. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
dalam rangka memperkokoh NKRI. 26
FUNGSI
KPMD
F
U
N
G
S
I
K
P
M
D
27. 27
TUGAS
KPMD
a. Menggerakan dan memotivasi masyarakat utk
berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di
wilayahnya;
b. Membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan
menyampaikan kebutuhan dalam musyawarah desa;
c. Membantu mengembangkan kapasitas masyarakat
dalam menangani masalah yang dihadapi dan
mengembangkan potensi secara efektif;
d. Mendorong dan menyakinkan para pembuat keputusan
untuk mendengar, mempertimbangkan dan
mengkomodasi kebutuhan masyarakat; dan
e. Membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh
akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
Dalam melaksanakan tugasnya KPMD dapat melibatkan unsur masyarakat
desa : tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur masyarakat
lainnya.
28. 28
− KPMD sebagai Tim Kerja
berkedudukan di Desa yang
bersangkutan.
− KPMD sebagai Tim Kerja yang
membantu Pemerintah Desa
atau dan Lembaga
Kemasyarakatan dalam
pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan partisipatif.
− KPMD sebagai Tim Kerja melekat
dalam proses manajemen
Pemberdayaan Masyarakat, sesuai
dengan 7 (tujuh) pokok perannya.
KEDUDUKAN
KPMD DI DESA
29. 29
HUBUNGAN
KERJA
KPMD
KPMD = Kepala Desa → membantu teknis
manajemen PM dan pembangunan
partisipatif.
KPMD = Lembaga Kemasyarakatan →
membantu atau bersama-sama memproses
seluruh kegiatan PM dan pembangunan
partisipatif
KPMD = KPM lainnya → kerjasama yang
saling mendukung secara integratif dan
sinergis dalam PM dan pembangunan
partisipatif.
KPMD = Kader Teknis → sinkronisasi,
integrasi dan harmonisasi kegiatan PM dan
pembangunan partisipatif.
KPMD = Kelompok Masyarakat →
memberikan pendampingan (fasilitasi)
dalam kegiatan-kegiatan PM dan
pembangunan partisipatif.
30. 30
▪ Pemberian pedoman pembinaan bagi
Gubernur, Bupati/Walikota, Camat,
Kepala Desa dalam pengembangan
KPMD;
▪ Pemberian pedoman pelatihan bagi
KPMD dan melaksanakan pelatihan
pelatih tingkat nasional serta orientasi
bagi pembina KPMD Provinsi;
▪ Pemberian pedoman bantuan
pembiayaan kepada KPMD; dan
▪ Pemberian penghargaan atas prestasi
yang telah dilakukan KPMD dalam skala
nasional.
Pembinaan Pemerintah Pusat
31. Pembinaan Pemerintah Provinsi
31
• Pemberian pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
KPMD;
• Penetapan alokasi anggaran melalui APBD untuk pengembangan
KPMD;
• Pelatihan pelatih KPMD di provinsi dan pembina KPMD
kabupaten/kota dan kecamatan;
• Pemberian bimbingan dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan
pelatihan dan pembinaan KPMD;
• Pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan KPMD
dalam skala provinsi, yang bentuk dan jenis penghargaan serta waktu
penyerahannya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan
kemampuan keuangan pemerintah provinsi; dan
• Pembinaan dalam berbagai bentuk seperti: petunjuk tertulis, temu
wicara, temu karya, pemberian stimulan, studi banding, penyuluhan
lewat media cetak dan elektronik, dan lain-lain sesuai karakteristik
daerah.
32. PEMBINAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
32
Pemberian pedoman teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
KPMD;
Penetapan alokasi anggaran melalui APBD untuk pengembangan KPMD;
Pelatihan KPMD, pelatihan atau orientasi bagi pembina KPMD Kecamatan
dan Desa;
Pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan
kegiatan KPMD dan pembina KPMD Kecamatan dan Desa;
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPMD dalam skala
kabupaten/kota, yang bentuk dan jenis penghargaan serta waktu
penyerahannya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan
kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota; dan
Pembinaan secara berkesinambungan dalam berbagai bentuk seperti:
petunjuk teknis, temu karya, temu wicara, pelatihan, pelatihan penyegaran,
pelatihan keterampilan, pemberian stimulan, studi banding, kunjungan kerja,
rapat-rapat (umum, khusus), penyuluhan lewat media cetak dan elektronika,
dll sesuai kemampuan dan karakteristik daerah.
33. 33
Dalam melakukan pembinaan,
Bupati/Walikota menugaskan Kepala
Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, atau dengan sebutan lain
melaksanakan pembinaan sehari-hari dan
berkoordinasi dengan instansi terkait.
34. PEMBINAAN KECAMATAN
34
Pemberian fasilitasi Pemerintah Desa serta Lembaga
Kemasyarakatan dalam pengembangan KPMD
Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPMD;
Pemberian fasilitasi kegiatan KPMD dalam musyawarah
perencanaan pembangunan di Desa;
Pemberian fasilitasi pelaksanaan kerjasama antara KPMD dan
Kader Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPMD
dalam skala kecamatan; dan
Pembinaan lainnya sesuai potensi dan karakteristik daerah.
Dalam melakukan pembinaan, Camat menugaskan Kepala Seksi PMD atau
dengan sebutan lain melaksanakan pembinaan sehari-hari untuk berkoordinasi
dengan instansi/SKPD terkait.
35. PEMBINAAN PEMERINTAH DESA
35
Pembentukan dan pengukuhan KPMD;
Penetapan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa untuk operasional kegiatan KPMD;
Pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan KPMD dalam
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
Pemberian fasilitasi KPMD dalam rangka pengembangan
partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong
masyarakat;
Pemberian fasilitasi KPMD dalam koordinasi, sinkronisasi, dan
harmonisasi pelaksanaan kegiatan KPMD dan kader teknis
dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPMD
dalam skala desa.
Dalam melakukan pembinaan Kepala Desa menugaskan perangkat desa untuk
berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan terkait.
