Surat ini mengajukan keberatan atas pemberian informasi publik oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait kebijakan Trust+ karena dianggap tidak memenuhi permintaan informasi secara lengkap. Surat ini meminta agar Kemkominfo menyediakan dokumen resmi terkait pembentukan, standar operasional prosedur, dan hasil audit pelaksanaan Trust+ sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

8. Internet Safety |
Internet Rights |
Internet Governance |
internetsehat.org | linimassa.org | kalamkata.org
t: @internetsehat | f: facebook.com/netsehat
Serving community since 2002. Registered as the
Indonesian legal entity by the Indonesian Ministry
of Law and Human Rights, no. AHU-119.01.06/2009.
Proud member of ID-CONFIG and ID-IGF.
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia
(Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no. 16A, Jakarta 12810
Phone: (021) 98495770 | Fax: (021) 8292428
Email: info@ictwatch.com | Web: ictwatch.com
Coordinate (GPS): -6.237538 (lat), 106.848874 (long)
Jakarta, 22 Juni 2014
Kepada Yth.
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jalan Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta.
Hal: Keberatan atas Pemberian Informasi Publik tentang Trust+ (Trust Positif)
Dengan hormat,
Bersama surat ini, kami yang bertanda-tangan di bawah ini, selaku Pemohon Informasi Publik, mengajukan
keberatan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), melalui Atasan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemkominfo, atas pemberian informasi publik tentang Trust+
(Trust Positif).
Sebagai landasan kami adalah UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 11, yang mengatur bahwa:
Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi antara lain:
- hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya
- seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya
- prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
Kemudian berdasarkan jawaban melalui email yang dikirimkan oleh petugas PPID Kemkominfo per tanggal
9 Juni 2014 sebagai tanggapan atas permintaan informasi yang telah kami ajukan sebelumnya pada 25 Mei
2014, kami beranggapan bahwa:
- permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- tidak dipenuhinya permintaan informasi.
Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana diatur pula dalam UU KIP pasal 35, kami mengajukan keberatan
dan sekaligus memohon agar permintaan informasi kami dapat ditanggapi dan dilengkapi oleh
Kementerian Kominfo. Untuk mempertajam dan/atau memperjelas permintaan informasi publik yang kami
ajukan, maka berikut ini adalah 3 (tiga) hal informasi publik yang kami mohonkan dari Kemkominfo:

9. Internet Safety |
Internet Rights |
Internet Governance |
internetsehat.org | linimassa.org | kalamkata.org
t: @internetsehat | f: facebook.com/netsehat
Serving community since 2002. Registered as the
Indonesian legal entity by the Indonesian Ministry
of Law and Human Rights, no. AHU-119.01.06/2009.
Proud member of ID-CONFIG and ID-IGF.
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia
(Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no. 16A, Jakarta 12810
Phone: (021) 98495770 | Fax: (021) 8292428
Email: info@ictwatch.com | Web: ictwatch.com
Coordinate (GPS): -6.237538 (lat), 106.848874 (long)
1. Bahwa telah disampaikan oleh Kemkominfo: “Trust+ adalah inisiatif dari Kemkominfo”.
Keberatan kami: Kemkominfo telah menyatakan bahwa Trust+ adalah inisiatif dari Kemkominfo,
dan tentunya merupakan kebijakan Kemkominfo. Namun Kemkominfo belum melengkapi jawaban
dengan keberadaan dokumen yang menguatkan dan/atau menjadi landasan jawaban yang telah
disampaikan. Karena keberadaan dokumen tersebut menjadi penting untuk menunjukkan kepada
publik tentang transparansi dan akuntabilitas kebijakan (policy) Trust+, sebagai sebuah keputusan
badan publik berikut dengan pertimbangannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU KIP, pasal 11.
Permohonan kami: Mohon dapat diberikan salinan selengkapnya atas dokumen resmi (termasuk
notulensi) yang terkait dengan pembentukan dan legitimasi (Surat Keputusan, Surat Penunjukan,
Surat Edaran) atas kebijakan yang terkait dengan keberadaan dan kewenangan Trust+.
2. Bahwa telah disampaikan oleh Kemkominfo: “Trust+ menggunakan standard operating procedure
(SOP) yang telah disiapkan untuk menentukan suatu situs layak masuk ke dalam database Trust+
atau tidak”.
Keberatan kami: Kemkominfo belum memberikan dan/atau menunjukkan keberadaan dokumen
SOP tersebut. Kemkominfo hanya memberikan URL berisi siaran pers penyusunan Uji Publik RPM
Pemblokiran per tanggal 3 Maret 2014. Padahal yang kami minta adalah dokumen SOP yang
mendasari tata laksana / mekanisme pemblokiran Trust+ selama ini, mengacu pada keberadaan
Surat Kemkominfo No. 70/DJAI/KOMINFO/02/2011, 11 Februari 2011. Surat tersebut tentang
“Penerapan Internet Sehat dan Aman oleh Para Penyelenggara Jasa Akses Internet (ISP)”, yang
didalamnya sudah menyebutkan keberadaan Trust+. Keberadaan dokumen SOP tersebut menjadi
penting untuk menunjukkan kepada publik tentang transparansi dan akuntabilitas prosedur kerja
yang menjadi acuan tim Trust+. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU KIP, pasal 11.
Permohonan kami: Mohon dapat diberikan salinan selengkapnya atas dokumen resmi SOP yang
digunakan oleh tim Trust+ dan salinan selengkapnya atas dokumen resmi prosedur kerja pegawai
badan publik yang dilibatkan dalam Trust+, berikut dengan catatan/riwayat perubahan atas SOP
dan prosedur kerja tersebut (apabila ada), terhitung sejak 2011.

10. Internet Safety |
Internet Rights |
Internet Governance |
internetsehat.org | linimassa.org | kalamkata.org
t: @internetsehat | f: facebook.com/netsehat
Serving community since 2002. Registered as the
Indonesian legal entity by the Indonesian Ministry
of Law and Human Rights, no. AHU-119.01.06/2009.
Proud member of ID-CONFIG and ID-IGF.
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia
(Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no. 16A, Jakarta 12810
Phone: (021) 98495770 | Fax: (021) 8292428
Email: info@ictwatch.com | Web: ictwatch.com
Coordinate (GPS): -6.237538 (lat), 106.848874 (long)
3. Bahwa telah disampaikan oleh Kemkominfo: “Trust+ diaudit oleh lembaga pelaksana audit
program kerja dan pelaksanaan kegiatan anggaran”.
Keberatan kami:
1. Kemkominfo belum memberikan dan/atau menunjukkan keberadaan dokumen atas
pelaksanaan audit tersebut. Di satu sisi, kami beranggapan bahwa jika kebijakan Trust+ telah
dilengkapi dengan dokumen SOP sebagai acuan pelaksanaannya, maka tentunya perlu ada
audit atas pelaksanaan SOP tersebut, atau bisa disebut sebagai “audit kinerja”, untuk
memastikan tim yang menjalankan Trust+ tersebut bisa mempertanggungjawabkan layanan
publiknya secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan untuk
itu, proses dan hasil audit tentunya membutuhkan keberadaan dokumen pendukungnya
sebagai bukti. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU KIP, pasal 11.
Permohonan kami: Mohon dapat diberikan salinan selengkapnya atas dokumen resmi hasil “audit
kinerja” khusus terhadap pegawai badan publik atau tim pelaksana kebijakan Trust+, untuk masa
kerja tahun 2011, 2012 dan 2013.
Data dan informasi yang kami peroleh, akan kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Demikian surat keberatan sekaligus permohonan kelengkapan informasi ini kami sampaikan,
untuk mendapatkan tanggapan dan jawaban yang memadai. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
ucapkan terimakasih.
Hormat kami,
Donny B.U.