SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 3
Baixar para ler offline
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 21 A Km. 37.900 Telp. (0511) 4772500 Martapura
                                     Kode Pos 70613 KALIMANTAN SELATAN




                                 KEPUTUSAN INSPEKTUR
                                  NOMOR 09 TAHUN 2011

                                 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
     PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR

                     DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                                          INSPEKTUR,


Menimbang   : a. bahwa agar Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Lingkungan
                 Pemerintah Kabupaten Banjar terlaksana secara intensif dan menyeluruh
                 perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
                 (SPIP) Inspektorat Kabupaten Banjar;

                b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
                   ditetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Satuan Tugas
                   Penyelenggaraan Satuan Pemerintah Intern Pemerintah (SPIP) di
                   Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar.

Mengingat   :   1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang
                   Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
                   Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
                   Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
                   Republik Indonesia Nomor 1820);

                2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
                   Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
                   Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
                   Republik Indonesia Nomor 4389);

                3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
                   Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                   2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                   Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
                   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
                   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
                   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
                   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

                4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
                   Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
                   Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
                   Indonesia Nomor 4578);

                5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang
                   Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
                   Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
                   Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang
                    Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
                    Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
                    beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
                    tahun 2005;

                 7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
                    Nomor Kep 06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
                    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

                 8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
                    Nomor Kep 06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
                    Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
                    sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Kepala
                    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep-
                    713/K/SU/2002;

                 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2008 tentang
                    Urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah
                    Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun
                    2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

                 10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2010 tentang
                     Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
                     Pemerintah Kabupaten Banjar;

                 11. Keputusan Bupati Banjar Nomor 515 Tahun 2010 tentang Petunjuk
                     Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
                     di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

                                    MEMUTUSKAN :
Menetapkan   :

KESATU       : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
               Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar dengan
               susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA        : Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas :
               1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan
                  penerapan SPIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
               2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan
                  keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui
                  kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
                  pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-
                  undangan;
               3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan
                  perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan
                  Inspektorat Kabupaten Banjar;
               4. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Inspektorat
                  Kabupaten Banjar;
               5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Inspektorat
                  Kabupaten Banjar;
               6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan
                  penerapan SPIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
               7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
                  sumber daya manusia di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
               8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Inspektorat
                  Kabupaten Banjar;
               9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran,
                  kompleksitas, dan sifat dari tugas Inspektorat Kabupaten Banjar.
Koordinator Wilayah Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas :
              1. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP pada masing-
                 masing wilayah kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
              2. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk
                 menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing wilayah kerja di
                 Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
              3. Menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja masing-masing
                 wilayah kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
              4. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku masing-masing wilayah kerja
                 di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
              5. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran,
                 kompleksitas, dan sifat dari tugas masing-masing wilayah kerja di
                 Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
              6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab SPIP
                 Inspektorat Kabupaten Banjar.

KETIGA    :   Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern
              Pemerintah (SPIP) Inspektorat Kabupaten Banjar mempunyai tugas :
              1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang
                 meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan
                 yang diperlukan;
              2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan
                 penyelenggaraan SPIP;
              3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
              4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada
                 Penanggung Jawab.

KEEMPAT   : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu)
            tahun sejak berakhirnya masa kerja Satuan Tugas tahun sebelumnya.

KELIMA    : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
            dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat
            Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2011.

KEENAM    : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


                                                Ditetapkan di Martapura
                                                pada tanggal 13 Januari 2011

                                                           INSPEKTUR,


                                                               ttd


                                                  Ir. H. IMAM SUHARJO, MT

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Materi uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdmaMateri uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdmaKutsiyatinMSi
 
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganAnjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganDIKKIKURNIANSYAH
 
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Marsusilanata Wawan
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015Dani Setiawan
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
 
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...Nurlina Y.
 
Paparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptx
Paparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptxPaparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptx
Paparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptxYunielvira
 
Dasar Hukum Pengelolaan Aset
Dasar Hukum Pengelolaan AsetDasar Hukum Pengelolaan Aset
Dasar Hukum Pengelolaan AsetSiti Sahati
 
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptxRANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptxMahyudinnorMahyudinn1
 
Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas93220872
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...TV Desa
 
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp desBerita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp desJeck Apit
 
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfkKutsiyatinMSi
 
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programAnjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programReddy Prayudie
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
 
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programAnjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programReddy Prayudie
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 

Mais procurados (20)

Materi uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdmaMateri uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdma
 
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganAnjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
 
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
 
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...
 
Paparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptx
Paparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptxPaparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptx
Paparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptx
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Dasar Hukum Pengelolaan Aset
Dasar Hukum Pengelolaan AsetDasar Hukum Pengelolaan Aset
Dasar Hukum Pengelolaan Aset
 
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptxRANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
 
Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan PelaporanDraft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
 
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp desBerita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
 
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
 
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programAnjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
 
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programAnjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 

Semelhante a Sk inspektur satgas spip 2011

No. 7 Tentang penyelenggaraan sistem intern
No. 7 Tentang penyelenggaraan sistem internNo. 7 Tentang penyelenggaraan sistem intern
No. 7 Tentang penyelenggaraan sistem internkabupaten_pakpakbharat
 
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...ppbkab
 
Pergub_42_Th_11.doc
Pergub_42_Th_11.docPergub_42_Th_11.doc
Pergub_42_Th_11.docABINUL HAKIM
 
8. permenpan nomor 40 tahun 2012
8. permenpan nomor  40 tahun 20128. permenpan nomor  40 tahun 2012
8. permenpan nomor 40 tahun 2012KutsiyatinMSi
 
Perbup tupoksi rsud format kecil
Perbup tupoksi rsud format kecilPerbup tupoksi rsud format kecil
Perbup tupoksi rsud format kecilnofafatmayanti
 
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...ppbkab
 
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spmPermendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spmNandang Sukmara
 
Nomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdf
Nomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdfNomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdf
Nomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdfBakpiaPTok
 
No. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppb
No. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppbNo. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppb
No. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppbkabupaten_pakpakbharat
 
Pergub 89 tahun 2012
Pergub 89 tahun 2012Pergub 89 tahun 2012
Pergub 89 tahun 2012Irene Susilo
 
RAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSDRAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSDAde Suerani
 
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Bayu Wahyudi
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...iniPurwokerto
 
Renstra inspektorat hasil revisi april 2018
Renstra inspektorat hasil revisi april 2018Renstra inspektorat hasil revisi april 2018
Renstra inspektorat hasil revisi april 2018Risda Siburian
 
05. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 200805. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 2008Nandang Sukmara
 

Semelhante a Sk inspektur satgas spip 2011 (20)

Keputusan inspektur kab banjar 2010
Keputusan inspektur kab banjar 2010Keputusan inspektur kab banjar 2010
Keputusan inspektur kab banjar 2010
 
No. 7 Tentang penyelenggaraan sistem intern
No. 7 Tentang penyelenggaraan sistem internNo. 7 Tentang penyelenggaraan sistem intern
No. 7 Tentang penyelenggaraan sistem intern
 
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
 
Pergub_42_Th_11.doc
Pergub_42_Th_11.docPergub_42_Th_11.doc
Pergub_42_Th_11.doc
 
Permenpan2008 220
Permenpan2008 220Permenpan2008 220
Permenpan2008 220
 
Perbup sotf inspektorat konsep (1)
Perbup sotf inspektorat konsep (1)Perbup sotf inspektorat konsep (1)
Perbup sotf inspektorat konsep (1)
 
8. permenpan nomor 40 tahun 2012
8. permenpan nomor  40 tahun 20128. permenpan nomor  40 tahun 2012
8. permenpan nomor 40 tahun 2012
 
Perbup tupoksi rsud format kecil
Perbup tupoksi rsud format kecilPerbup tupoksi rsud format kecil
Perbup tupoksi rsud format kecil
 
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...
 
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spmPermendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
 
Permen no.21 th 2012
Permen no.21 th 2012Permen no.21 th 2012
Permen no.21 th 2012
 
Nomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdf
Nomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdfNomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdf
Nomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdf
 
Sk lkmd
Sk lkmdSk lkmd
Sk lkmd
 
No. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppb
No. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppbNo. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppb
No. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppb
 
Pergub 89 tahun 2012
Pergub 89 tahun 2012Pergub 89 tahun 2012
Pergub 89 tahun 2012
 
RAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSDRAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSD
 
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...
 
Renstra inspektorat hasil revisi april 2018
Renstra inspektorat hasil revisi april 2018Renstra inspektorat hasil revisi april 2018
Renstra inspektorat hasil revisi april 2018
 
05. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 200805. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 2008
 

Mais de Inspektorat Kabupaten Banjar (20)

Piagam pengawasan (revisi)
Piagam pengawasan (revisi)Piagam pengawasan (revisi)
Piagam pengawasan (revisi)
 
Piagam Pengawasan
Piagam PengawasanPiagam Pengawasan
Piagam Pengawasan
 
8. pokin inspektorat 2016
8. pokin inspektorat 20168. pokin inspektorat 2016
8. pokin inspektorat 2016
 
4. iku
4. iku4. iku
4. iku
 
3. pk 2018 inspektorat
3. pk 2018 inspektorat3. pk 2018 inspektorat
3. pk 2018 inspektorat
 
6. rencana aksi 2018
6. rencana aksi 20186. rencana aksi 2018
6. rencana aksi 2018
 
2. renja 2018
2. renja 20182. renja 2018
2. renja 2018
 
6. rencana aksi 2017
6. rencana aksi 20176. rencana aksi 2017
6. rencana aksi 2017
 
Renja 2017
Renja 2017Renja 2017
Renja 2017
 
pk 2017 inspektorat
pk 2017 inspektoratpk 2017 inspektorat
pk 2017 inspektorat
 
Renstra 2016 2021
Renstra 2016 2021Renstra 2016 2021
Renstra 2016 2021
 
Renja 2016 inspektorat
Renja 2016 inspektoratRenja 2016 inspektorat
Renja 2016 inspektorat
 
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikanIsi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
 
Rkt skpd
Rkt skpdRkt skpd
Rkt skpd
 
Revisi iii renstra 2011 2015
Revisi iii renstra 2011 2015Revisi iii renstra 2011 2015
Revisi iii renstra 2011 2015
 
Renja 2015
Renja 2015Renja 2015
Renja 2015
 
Rencana aksi kinerja
Rencana aksi kinerjaRencana aksi kinerja
Rencana aksi kinerja
 
Perjanjian kinerja 2016
Perjanjian kinerja 2016Perjanjian kinerja 2016
Perjanjian kinerja 2016
 
Laporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintahLaporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintah
 
Lampiran perjanjian kinerja 2015
Lampiran perjanjian kinerja 2015Lampiran perjanjian kinerja 2015
Lampiran perjanjian kinerja 2015
 

Sk inspektur satgas spip 2011

  • 1. Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 21 A Km. 37.900 Telp. (0511) 4772500 Martapura Kode Pos 70613 KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR, Menimbang : a. bahwa agar Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar terlaksana secara intensif dan menyeluruh perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Kabupaten Banjar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Satuan Pemerintah Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  • 2. 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005; 7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep 06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep 06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep- 713/K/SU/2002; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04); 10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar; 11. Keputusan Bupati Banjar Nomor 515 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas : 1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang- undangan; 3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 4. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas Inspektorat Kabupaten Banjar.
  • 3. Koordinator Wilayah Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas : 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP pada masing- masing wilayah kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 2. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 3. Menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 4. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 5. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab SPIP Inspektorat Kabupaten Banjar. KETIGA : Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Kabupaten Banjar mempunyai tugas : 1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab. KEEMPAT : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa kerja Satuan Tugas tahun sebelumnya. KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2011. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 13 Januari 2011 INSPEKTUR, ttd Ir. H. IMAM SUHARJO, MT