Sakd modul 4

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
BUKU 4

PROSEDUR AKUNTANSI

Pokja IV
Evaluasi Pembiayaan & Informasi Keuangan Daerah

Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

BUKU 4 PROSEDUR AKUNTANSI

KATA PENGANTAR

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan
manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
105 Tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan
sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan
Daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajjiban
pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
daerah yang bersangkutan.

Dalam buku-2 Pos-Pos Neraca dan Buku-3 Pos-Pos Perhitungan Anggaran
telah disebutkan bahwa pemahaman mengenai pedoman akuntansi pos-pos
tersebut mencakup pengertian dari masing-masing pos neraca, proses
pencatatan dan dokumen terkait, saldo normal (debet atau kredit), jurnal standar
yang berkaitan dengan pos tersebut, pengukuran nilai, dan pengungkapan yang
diperlukan untuk kejelasan dari pos tersebut. Sebagai kelengkapan sistem yang
terintegrasi diperlukan penggambaran bagan arus dokumen sumber (flowchart),
yang akan membantu pemahaman penerapan sistem yang bersangkutan.

Bagan arus dokumen sumber yang dimaksud meliputi penggambaran
prosedur pencatatan beberapa transaksi yang berkaitan dengan pos-pos
tertentu. Dengan adanya bagan arus tersebut maka diharapkan pelaksana
manajemen keuangan di daerah akan lebih mengerti mengenai penerapan
sistem secara visual. Bagan arus ini juga akan bermanfaat sebagai bimbingan
pada tahap awal penerapan sistem dimana pada umumnya penerapan sistem
komputerasi masih berjalan secara paralel dengan penerapan secara manual.

Buku-4 Prosedur Akuntansi ini diharapkan akan membantu penerapan
sistem akuntansi keuangan daerah sehingga untuk waktu yang tidak terlalu
lama, pemerintah daerah telah mampu menghasilkan Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah menuntut adanya pemahaman utuh dari pelaksana manajemen
keuangan daerah dan adanya penyempurnaan secara terus-menerus dari
instansi yang berkewenangan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah sebagai bagian dari kepemerintahan yang baik (good
governance) dapat menjadi kenyataan.

Jakarta, 9 Januari 2002

Tim Penyusun

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: i
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

BUKU 4 PROSEDUR AKUNTANSI

DAFTAR ISI

halaman
KATA PENGANTAR .................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii

Siklus Keuangan Daerah ............................................................................................. 1

Siklus Keuangan Daerah (Terinci) ............................................................................... 3

Kerangka Umum Sistem Informasi Keuangan Daerah ................................................ 6

Kerangka Umum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ............................................... 8

Bagan Arus Prosedur Penyusunan Anggaran ............................................................. 10

Bagan Arus Prosedur Akuntansi Anggaran (APBD) .................................................... 13

Bagan Arus Prosedur Akuntansi Alokasi Anggaran..................................................... 15

Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pendapatan.............................................................. 17

Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).......... 19

Bagan Arus Prosedur Akuntansi Belanja Operasional Beban Tetap ........................... 22

Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pertanggungjawaban ............................................... 24

Bagan Arus Prosedur Akuntansi Belanja Modal Beban Tetap..................................... 26

Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)......... 28

Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penyertaan Modal Pemerintah/Invest Permanen .... 31

Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pencatatan Aset Tetap ............................................ 34

Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penghapusan Aset Tetap ........................................ 36

Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pembentukan Dana Cadangan................................ 38

Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pencairan Dana Cadangan...................................... 40

Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penerimaan Pembiayaan Dari
Penjualan Aset Daerah ................................................................................................ 42

Bagan Arus Prosedur Pelaporan DAU & DAK Ke Menteri Keuangan ......................... 44

Bagan Arus Prosedur Pelaporan APBD ke DPRD....................................................... 46

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: ii

SIKLUS KEUANGAN DAERAH
(Anggaran)

Penyusunan
Anggaran

Pelaporan Penelaahan Otorisasi
(Perhitungan Kredit Anggaran
Realisasi Anggaran)

Penerimaan
Pendapatan

Pembukuan dan
Perhitungan
Pelaksanaan Belanja
Operasional dan
Belanja Modal

BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI

SIKLUS KEUANGAN DAERAH (ANGGARAN)

1. Siklus keuangan daerah dimulai dengan penyusunan anggaran. Penyusunan
Anggaran dimulai dengan menganalisis Laporan Pertanggungjawaban tahun
lalu yang menghasilkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD). RAPBD akan dibahas dengan DPRD dan menjadi Perda APBD.

2. Untuk merealisasi pelaksanaan APBD, maka dibuat Otorisasi Kredit Anggaran
(OKA), Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO) Penyusunan OKA
ini dilakukan oleh Unit Anggaran dengan Saruan kerja berdasarkan usulan
OKA, LK dan PO yang disampaikan oleh Satuan Kerja. OKA, LK, dan PO
selanjutnya disahkan oleh Kepala Unit Anggaran.

3. Satuan Kerja melakukan pemungutan pendapatan dan melakukan penyetoran
dana ke kas daerah dengan STS dan melakukan realisasi pengeluaran dengan
SPM . STS dan SPM tersebut akan menjadi dokumen sumber pembukuan
pendapatan dan belanja.

4. Unit Pembukuan akan menerima dokumen sumber pendapatan dan
pengeluaran (APBD, OKA, STS, SPM) dan membukukannya secara periodik.
Pada akhir tahun, Unit Pembukuan membuat Laporan Pertanggungjawaban
berupa Laporan Perhitungan APBD, Neraca dan Laporan Arus Kas yang
selanjutnya diserahkan ke Unit Perhitungan Anggaran untuk dianalisis.

5. Unit Perhitumgam Anggaran menganalisis Laporan Pertanggungjawaban dan
melengkapi Laporan Pertanggungjawaban tersebut dengan Nota Perhitungan
Anggaran. selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban (Laporan Perhitungan
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Nota Perhitungan Anggaran)
disampaikan ke pada Kepala Daerah.

6. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke DPRD
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Laporan
Pertanggungjawaban

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 2

SIKLUS KEUANGAN DAERAH (TERINCI)

UNIT ANGGARAN DAN UNIT
UNIT PERHITUNGAN UNIT PEMBUKUAN KAS DAERAH UNIT PERBENDAHARAAN SATKER PANITIA ANGGARAN DPRD
PENDAPATAN DAERAH

Laporan Perhitungan
Anggaran, Neraca, Penyusunan Usulan OKA Rancangan Rancangan APBD
Aliran Kas, Nota Anggaran APBD
Perhitungan

Rancangan
APBD

Penelaahan
Pembahasan
RAPBD
Lap. Perhitungan RAPBD dgn
Perhitungan
Anggaran, Neraca, Panitia Anggaran
Anggaran APBD
Aliran Kas

APBD
Pembuatan OKA- APBD OKA
OKA OKA

Buku Besar/
Rekening APBD
OKA

APBD Pelaksanaan
OKA anggaran

Pembuku
an
STS STS STS
SPP SPP SPP

Penerimaan dan Terbitkan
Pembayaran Kas SPM

APBD
OKA Buku Kas Umum
STS Daerah STS
SPM SPM


SIKLUS KEUANGAN DAERAH (TERINCI)

1. Unit Anggaran bersama dengan Unit Bina Pendapatan Daerah, melakukan
penyusunan anggaran dengan melihat masukan baik berupa data keuangan
tahun sebelumnya (Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Aliran Kas, dan
Nota Perhitungan) maupun berupa usulan Otorisasi Kredit Anggaran (OKA)
dari masing-masing Satuan Kerja.

2. Penyusunan anggaran oleh Unit Keuangan menghasilkan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang selanjutnya akan
diserahkan ke Panitia Anggaran yang terdiri dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda), Unit Pengawasan Daerah, Unit-unit
Keuangan, Unit Pembinaan Pendapatan Daerah, Unit Bina Program, Satuan
Kerja yang bersangkutan, dan Satuan Kerja terkait untuk ditelaah.

3. RAPBD yang telah ditelaah oleh Panitia anggaran selanjutnya dibahas oleh
Panitia Anggaran dengan DPRD. DPRD lebih lanjut menyetujui RAPBD
menjadi APBD dan menyerahkannya ke Unit Anggaran dan Unit Pendapatan
Daerah.

4. Sesudah Pemerintah Daerah mensahkan APBD menjadi Perda APBD, Unit
Anggaran akan membuat OKA sesudah melakukan pembahasan dengan
Satuan Kerja yang terkait. OKA-OKA tersebut diserahkan oleh Unit Anggaran
ke Satuan Kerja yang terkait. Disamping itu Unit Anggaran juga menyerahkan
APBD dan OKA ke Kas Daerah, Unit perbendaharaan dan Unit Pembukuan.

5. Berdasarkan OKA yang diterima, Satuan Kerja mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk realisasi belanja dan Surat Tanda Setoran (STS)
untuk penyetoran pendapatan ke Unit Perbendaharaan.

6. Unit Perbendaharaan menerima SPP dan melakukan penelitian SPP tersebut
dengan OKA, Lembar Kerja maupun Petunjuk Operasional yang ada di Unit
Perbendaharaan dan selanjutnya menerbitkan Surat Pemerintah Membayar,
Unit perbendaharaan juga mensahkan STS yang diserahkan oleh Satuan Kerja
dengan mencap STS tersebut. SPM tersebut diserahkan oleh Unit
Perbendaharaan ke Kas daerah dan Unit Pembukuan.

7. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan belanja operasional, belanja modal,
dan penerimaan pendapatan daerah, Kas Daerah melaksanakan kegiatan
yang berkaitan dengan penerimaan, pendapatan, pengeluaran, dan belanja
berdasarkan SPM dan STS yang telah disahkan oleh Unit Perbendaharaan.
Pelaksanaan kegiatan ini dicatat dalam Buku Besar Kas Umum.



8. Anggaran dan Realisasi APBD secara keseluruhan akan dibukukan secara
computerized oleh Unit Pembukuan dan hasilnya dalam bentuk Buku Besar
Pengeluaran. Pada akhir periode anggaran, sistem akuntansi berbasis
komputer ini menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, dan Aliran
Kas.

9. Unit Perhitungan selanjutnya melakukan perhitungan anggaran yang akan
menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Aliran Kas, dan Nota
Perhitungan sebagai wujud Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh
pemerintah daerah dalam rangka memenuhi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah pada khususnya dan akuntabilitas publik pada umumnya.

10. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan diatas akan menjadi umpan balik
dalam penyusunan anggaran di tahun anggaran berikutnya.


KERANGKA UMUM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
UNIT PENDAPATAN DAERAH UNIT-UNIT KEUANGAN UNIT PERLENGKAPAN KEPALA DAERAH

PC PC PC PC

SERVER


KERANGKA UMUM
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai karakteristik sbb:

1. Centralized Database
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) merupakan sistem
akuntansi yang berbasis relational database dengan pola database
tersentralisir (centralized single database) yang dapat diakses oleh seluruh
unit. Dengan digunakannya centralized single database maka pengelolaan
database ini lebih mudah karena kesamaan master table referensi selalu
terjamin dan database selalu dalam kondisi normal. Selain itu penggunaan
single database ini tidak membutuhkan proses upload dan download karena
seluruh user terhubung ke database melalui Local Area Network (LAN).
Dengan centralized single database, maka para user dapat berbagi
penggunaan data, sehingga untuk data yang sama, user tidak perlu menginput
kembali. Namun demikian kewenangan user atas suatu data dalam tabel
dibatasi sesuai dengan tugas pokok user tersebut, sehingga tidak seluruh user
berhak mengubah record dalam suatu tabel.

2. Distributed Access With Group of Users
Database Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah tersentralisir di Unit-
unit Keuangan, namun database ini dapat diakses oleh seluruh user yang
punya otorisasi. Owner database ini adalah Unit Perbendaharaan, sehingga
unit ini mempunyai privilege tertinggi. User yang lain diberi hak membaca atau
mengupdate tabel-tabel tertentu. Misalkan Unit Perlengkapan diberi hak
membaca tabel SPMU tapi tidak dapat mengupdatenya, namun Biro
Perlengkapan ini diberi hak membaca dan mengupdate tabel rincian aset
tetap. Dengan distributed access ini maka Kepala Daerah setiap saat dapat
memantau perkembangan realisasi APBD.

3. Wide Area Network (WAN) dan Local Area Network (LAN)
Seluruh user atau pengguna Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
terhubung dalam suatu jaringan WAN. WAN merupakan jaringan yang
menghubungkan antar LAN. Dengan WAN dan LAN ini seluruh user dapat
mengakses Database SIAKD yang terletak di Server. Untuk kepentingan
security maka seluruh transfer data antar LAN harus dalam kondisi encrypted.
Untuk setiap koneksi antar LAN juga digunakan firewall sehingga hanya user
yang punya otorisasi yang dapat masuk ke sistem.


KERANGKA UMUM SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
SATKER UNIT PEMBUKUAN DAN UNIT PERHITUNGAN KEPALA DAERAH

Dokumen Dokumen
Sumber Sumber

Penjurnalan Jurnal

Posting

Pelaporan
Buku Besar
Buku
Pembantu

Laporan Laporan Laporan
Keuangan Keuangan Keuangan


KERANGKA UMUM SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

1. Satuan Kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (DS) seperti Surat
Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Tanda Setoran (STS) dari
transaksi keuangannya kepada Unit Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Unit Pembukuan dan Unit Perhitungan melakukan pembukuan bulanan DS
tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah
disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (software)
akuntansi.

3. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan Jurnal yang sekaligus diposting
kedalam Buku Besar dan Buku Pembantu secara otomatis untuk setiap Satuan
Kerja.

4. Bila dokumen di atas telah diverifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan
proses komputer untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

5. LPJ dikirimkan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggung jawaban Satuan
Kerja atas pelaksanaan anggaran, satu copy dikirim kepada Satuan Kerja
yang bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen,
satu copy untuk arsip Unit Perhitungan.
LPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada Kepala Daerah agar dapat
mengetahui keseluruhan realiasi APBD pada suatu periode.


BAGAN ARUS PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN
SATUAN KERJA UNIT ANGGARAN PANITIA ANGGARAN DPRD UNIT PERBENDAHARAAN UNIT PEMBUKUAN

Propeda Ptjk Operasional Draft RAPBD
Repetada RAPBD
Lembaran Kerja
Renstra Usulan OKA
Lap. Keu.
Tahun lalu
Rekam dan
Penelaahan Pembahasan
konsolidasi Usulan
Draft RAPBD RAPBD
OKA, LK, PO
Penyusunan
Usulan OKA, LK,
PO.
OKA Konsolid.
OKA Konsolidasi
RAPBD RAPBD
RAPBD

Ptjk Operasional
Lembaran Kerja
Usulan OKA

Penyusunan Perevisian
draft RAPBD RAPBD

draft RAPBD RAPBD Hasil
draft RAPBD RAPBD Hasil RAPBD Hasil
Perbaikan Perbaikan

Persetujuan
APBD

APBD yg APBD yg APBD yg
disetujui disetujui disetujui
APBD yg APBD yg
Disetujui Disetujui

Pengesahan
APBD

APBD

APBD APBD
Bahas & Rekam
OKA, LK, PO dgn
Sat. Kerja

Ke Proses
Akuntansi
LK Anggaran
PO LK
OKA PO
OKA

LK LK
PO PO
OKA OKA

Pembuatan Ke Proses
SKO Akuntansi
Alokasi
Anggaran

SKO


PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN

1. Untuk menerapkan penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang
menggambarkan klasifikasi anggaran berdasarkan kegiatan dan fungsi maka
anggaran harus disusun oleh setiap Satuan Kerja yang mewakili fungsi
pemerintahan daerah dengan mengacu pada Rencana Strategik (Renstra)
masing-masing. Renstra ini harus disusun oleh Satuan Kerja dalam koherensi
dengan Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Propeda).
Berdasarkan Renstra, setiap Satuan Kerja menyusun usulan OKA yang
mencakup OKA Pendapatan (dulu Daftar Isian Pendapatan Daerah), Belanja
Operasi (dulu mirip dengan Daftar Usulan Kegiatan Daerah), Belanja Modal
(dulu mirip dengan Daftar Usulan Pembangunan Daerah), usulan Lembaran
Kerja (LK), Petunjuk Operasional (PO). Jika Pemerintah Daerah masih
mengeluarkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), maka
seluruh OKA yang disusun berdasarkan Renstra ini masih harus disesuaikan
sedapat mungkin dengan Repetada.

2. Setelah usulan OKA, LK dan PO disusun, masing-masing Satuan Kerja
menyerahkan usulan OKA, LK dan OKA tersebut kepada Unit Anggaran untuk
dikonsolidasikan menjadi OKA Konsolidasi Pemda secara keseluruhan.
Pengkonsolidasian OKA oleh Unit Anggaran dimaksudkan tidak saja untuk
merekam seluruh kegiatan dan dana yang diusulkan oleh masing-masing
Satuan Kerja, melainkan yang lebih penting adalah untuk meyakinkan apakah
usulan kegiatan telah sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan
dalam renstra. Sesudah konsolidasi OKA, Unit Anggaran menyusun Draft
RAPBD dan menyerahkan ke Panitia Anggaran

3. Panitia Anggaran yang terdiri atas Bappeda, Unit Pengawasan Daerah, Unit-
unit Keuangan, Unit Perlengkapan, Unit Pembinaan Pendapatan Daerah,
melakukan penelahaan terhadap Draft RAPBD. Penelaahan anggaran oleh
Panitia Anggaran ini jauh lebih mendalam dan mencakup pertimbangan yang
lebih luas seperti kesesuaian dengan Program Pembangunan Nasional
(Propenas), Repetada, prediksi pendapatan daerah, evaluasi teknis
pelaksanaan, dukungan kelembagaan dan sumber daya manusia, dan
keselarasan antar regional serta arah pembangunan nasional.

4. Hasil penelaahan oleh Panitia Anggaran berupa RAPBD diserahkan ke DPRD
kepada Unit Anggaran untuk dibahas secara bersama antara Panitia Anggaran
dnegan DPRD. Jika ada unsur-unsur dalam RAPBD yang perlu diperbaiki
maka Panitia Anggaran memperbaiki RAPBD tersebut. Hasil perbaikan
tersebut dibahas lagi untuk disetujui DPRD menjadi APBD. APBD yang telah
disetujui oleh DPRD diserahkan ke Unit Anggaran.

5. APBD selanjutnya disahkan oleh Pemerintah. APBD yang telah disahkan
didistribusikan ke Unit Perbendaharaan sebagai acuan dalam penerbitan



SPMU, Unit Pembukuan sebagai dokumen sumber untuk pembukuan APBD,
dan Arsip di Unit Anggaran.

6. Setelah APBD disahkan oleh pemerintah, Unit Anggaran melakukan
pembahasan Otorisasi Kredit Anggaran, Lembaran Kerja, dan Petunjuk
Operasi dengan Satuan Kerja. Selanjutnya OKA, LK, dan PO yang telah
disetujui didistribusikan ke Satuan Kerja untuk pengajuan SPP, Unit
Perbendaharaan untuk penerbitan SPMU, Unit Pembukuan sebagai dokumen
sumber pembukuan alokasi anggaran dan satu Arsip di Unit Anggaran.

7. Berdasarkan OKA, PO, dan LK Unit Perbendaharaan menyusun Surat
Keputusan Otorisasi dalam rangka pengendalian Kas Daerah.

8. Berdasarkan APBD Unit Pembukuan melakukan proses akuntansi anggaran.
Sedangkan OKA, PO, dan LK digunakan oleh Unit Pembukuan sebagai dasar
melakukan proses Akuntansi Alokasi Anggaran.


BAGAN ARUS
PROSEDUR AKUNTANSI ANGGARAN (APBD)
UNIT PEMBUKUAN KEPALA DAERAH SATUAN KERJA

APBD

Posting

Cetak DTP

DTP

Bandingkan DTP
dengan APBD

Tidak
Benar?

Ya

Pelaporan
Keuangan

Cek
Kebenaran
Proses PPK

Tidak
Benar?

Ya

Cetak
Laporan
Keuangan

Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan

Lap. Keuangan Lap. Keuangan

Catatan: Laporan keuangan hanya menyangkut informasi anggaran (APBD)


PROSEDUR AKUNTANSI ANGGARAN

1. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Unit Pembukuan akan
memposting jurnal penganggaran. Data APBD sudah terdapat dalam sistem
komputer yang merupakan hasil perekaman unit anggaran pada saat
membahas dan mengesahkan APBD. Proses posting ini dilakukan secara
komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data APBD. Di sini, jurnal
anggaran akan mencakup sekaligus jurnal estimasi pendapatan, apropriasi,
pembentukan cadangan, dan penerimaan pembiayaan dan saldo anggaran
lebih. Posting ini kemudian dicetak dalam bentuk Daftar Transaksi dan Posting
(DTP).

2. Untuk meyakinkan kebenaran hasil posting, data DTP kemudian dibandingkan
dengan APBD. Jika ada kesalahan, maka proses posting diulang kembali
sampai menghasilkan DTP yang sesuai dengan APBD.

3. Setelah DTP untuk APBD benar, dilakukan proses pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban. Dalam proses ini dihasilkan lembar pengontrol yang
berfungsi sebagai alat untuk mengecek kebenaran proses pembuatan
pelaporan keuangan.

4. Jika lembar kontrol menunjukkan angka yang tidak sesuai, maka proses
pelaporan keuangan diulang sampai proses pelaporan keuangan benar. Jika
proses pelaporan keuangan sudah benar, maka Unit Pembukuan mencetak
Laporan Pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan
untuk sementara hanya berisi data anggaran (APBD).

5. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan selanjutnya didistribusikan ke
Kepala Daerah dan Satuan Kerja.


BAGAN ARUS
PROSEDUR AKUNTANSI ALOKASI ANGGARAN
UNIT PEMBUKUAN KEPALA DAERAH SATUAN KERJA

OKA

Posting

Cetak DTP

DTP

Bandingkan DTP
dengan OKA

Tidak
Benar?
Pelaporan
Keuangan
Ya

Cek Kebenaran
Akhir Tidak Proses PPK
Tahun?

Ya

Tidak
Posting Benar?
Penutupan

Ya

Tidak
Benar? Cetak Laporan
Keuangan

Ya

Lap. Keuangan
Lap. Keuangan
Lap. Keuangan


Catatan: Laporan keuangan hanya berisi data alokasi anggaran
ke masing-masing satuan kerja.


PROSEDUR ALOKASI ANGGARAN (OKA)

1. Berdasarkan dokumen sumber Otorisasi Kredit Anggaran, Unit Pembukuan
memposting jurnal penganggaran. Data OKA sudah terdapat dalam sistem
komputer yang merupakan hasil perekaman unit anggaran pada saat
membahas dan mengesahkan OKA. Proses posting ini dilakukan secara
komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data OKA. Posting ini
kemudian dicetak dalam bentuk Daftar Transaksi dan Posting (DTP).

2. Untuk meyakinkan kebenaran hasil posting, data DTP kemudian dibandingkan
dengan OKA. Jika ada kesalahan, maka proses posting diulang kembali
sampai menghasilkan DTP yang sesuai dengan OKA.

3. Setelah DTP untuk OKA benar, dilakukan proses pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban. Dalam proses ini dihasilkan lembar pengontrol yang
berfungsi sebagai alat untuk mengecek kebenaran proses pembuatan
pelaporan keuangan.

4. Jika lembar kontrol menunjukkan angka yang tidak sesuai, maka proses
pelaporan keuangan diulang sampai proses pelaporan keuangan benar. Jika
proses pelaporan keuangan sudah benar, maka Unit Pembukuan mencetak
Laporan Pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan
untuk sementara hanya berisi data alokasi anggaran (OKA).

5. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan selanjutnya didistribusikan ke
Kepala Daerah dan Satuan Kerja.


BAGAN ARUS
PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN

SATUAN KERJA/PENYETOR UNIT PERBENDAHARAAN UNIT PEMBUKUAN

Surat Tanda Surat Tanda STS
Setoran Setoran

Pengesahan STS

STS yang Surat Setoran
disahkan STS yang Posting
disahkan Bulanan

Perekaman STS
Cetak DTP

STS
DTP
Rekap STS

Bandingkan
DTP dan STS

Benar? Koreksi
Tidak

Ya

Pelaporan
Keuangan

Cek Kebenaran
Proses PPK

Tidak
Benar?

Ya

Cetak Laporan
Keuangan

Lap. Keuangan
Lap. Keuangan

Kirim ke Kepala
Daerah


PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN

1. Satuan Kerja atau Penyetor setelah melakukan pembayaran ke rekening Kas
Negara dan mendapat bukti setoran yaitu Surat Tanda Setoran (STS)
menyampaikan STS tersebut ke Unit Perbendaharaan.

2. Unit Perbendaharaan selanjutnya mengesahkan STS dengan memberi tera
ke STS tersebut. Unit Perbendaharaan selanjutnya merekam STS tersebut ke
dalam tabel STS dalam database, selanjutnya dibuat rekap STS. Satu
tembusan STS diserahkan ke Unit Pembukuan dan satu tembusan disimpan
sebagai arsip.

3. Unit Pembukuan mengarsipkan STS yang diterima dari Unit Perbendaharaan.
Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data STS yang sudah
terdapat dalam tabel STS divalidasi. Proses posting ini dilakukan secara
komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data STS. Dengan proses
posting ini maka data STS yang terdapat dalam tabel STS divalidasi akan
dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia
dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan
DTP. Selanjutnya DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan STS.
Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan
dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran
proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam
lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan
diulang. Jika sudah benar maka LK dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke
Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.


BAGAN ARUS
PROSEDUR PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
UNIT PERBENDAHARAAN &
KAS DAERAH UNIT PEMBUKUAN FIHAK KE TIGA
UNIT VERIFIKASI

SPP
Daftar Gaji &
Potongan PFK

SPM Ikuti Prosedur Belanja

Lakukan Pembayaran
& Pungut Potongan

SPM SPM SPM
Nota Kredit Nota Kredit Nota Kredit
Daftar Gaji & Daftar Gaji &
Potongan PFK Potongan PFK

Ikuti Prosedur
Pembukuan &
Pelaporan

Lap. Keuangan
Lap. PFK Lap. PFK


PROSEDUR AKUNTANSI
PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

1. Berdasarkan daftar gaji dan daftar potongan PFK, Unit Perbendaharaan akan
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP). SPP akan direkam ke dalam
Database dan hasil perekaman tersebut akan dicetak. Hasil cetakan beserta
SPP akan dikirim ke Unit Verifikasi.

2. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan
formal SPP, serta kebenaran hasil rekaman dengan SPP. Jika Unit Verifikasi
menemukan ketidak benaran materiil dan formal di SPP, atau ketidak sesuaian
hasil rekaman dengan SPP maka Unit Verifikasi mengirimkan SPP beserta
Hasil rekamannya ke Unit Perbendaharaan, yang selanjutnya akan
memperbaikinya kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi.
Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembar
disposisi yang berisikan bahwa SPP dan Hasil rekaman SPP sudah benar
sehingga Unit Perbendaharaan sudah bisa mencetak SPM. SPP, hasil
rekaman SPP dan Lembar Disposisi akan dikirim ke Unit Perbendaharaan.

3. Unit Perbendaharaan akan menerima kembali SPP, hasil rekaman SPP dan
Disposisi Pencetakan SPM. Berdasarkan disposisi tersebut, Unit
Perbendaharaan akan mencetak SPMU 3 (tiga) lembar. SPMU akan dikirim ke
Kas daerah, Unit Pembukuan, dan arsip di Unit Perbendaharaan.

4. Berdasarkan SPMU yang diterima, Kas Daerah akan mentransfer dana ke
rekening Pihak Ketiga dan membuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai
bukti transfer. Nota Transfer beserta SPMU akan dikirim ke Unit
Perbendaharaan, dan Nota Transfer akan diarsip di Kas Daerah.

5. Unit Perbendaharaan akan melakukan verifikasi terhadap Nota Transfer dan
SPMU yang diterima dari Kas Daerah untuk meneliti kebenaran apakah
transfer yang dilakukan oleh Kas Daerah telah sesuai dengan SPM yang
diterbitkan. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka Unit Perbendaharaan akan
mengirimkannya kembali ke Kas Daerah, jika benar maka Nota Transfer dan
SPMU dikirim ke Unit Pembukuan.

6. Berdasarkan SPMU dan Nota Tranfer yang diterima dari Unit Perbendaharaan,
Unit Pembukuan mengarsipkan sementara sampai semua dokumen untuk
bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut diproses dan
diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit Perbendaharaan
dari database.

7. Dari posting tersebut akan dicetak DTP. DTP tersebut akan diverifikasi dengan
membandingkan DTP dengan DS (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi
ditemukan ada ketidaksesuaian antara DTP dan DS maka akan dilakukan



proses posting dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan
dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan LPJ.

8. Proses pembuatan LPJ dilakukan dengan menggunakan data dari database
yang sama. Dari hasil proses pembuatan LPJ akan tercetak lembar pengontrol
yang akan diverifikasi untuk menguji kebenaran proses komputer dalam
membuat LPJ. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan
proses pembuatan LPJ maka proses pembuatan LPJ diulang kembali sampai
proses pembuatan LPJ benar.

9. Jika proses pembuatan LPJ sudah benar maka LPJ akan dicetak. LPJ terdiri
dari laporan perhitungan, neraca, laporan arus kas dan laporan PFK. LPJ akan
dikirim ke Pihak Ketiga, Kas Daerah, Kepala Daerah, dan arsip.


BAGAN ARUS
PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA OPERASIONAL BEBAN TETAP

SATUAN KERJA UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN

Menerima Bukti
pendukung dari
rekanan

SPP SPP SPP SPP SPMU
Bukti Bukti Bukti Bukti
Pendukung Pendukung Pendukung Printout
Rekaman

Teliti Perekaman & Verifikasi SPP
Kelengkapan Cetak Hasil dengan SKO, Bukti
Pendukung dan
Printout
SPP
Bukti
Posting
Printout
Bulanan
Rekaman
Tidak
Leng
kap? Ya Benar?
Tidak

Cetak DTP
SPP Ya
Bukti Pendukung
Printout Rekaman
Disposisi DTP
Disposisi
Cetak SPMU

Bandingkan DTP
dan SPMU
SPP
Bukti Pendukung
Cetak SPMU
Printout Rekaman

Disposisi Benar? Koreksi
Tidak

Ya
SPM
SPM
SPM
Pelaporan
Keuangan

Cek Kebenaran
Proses PPK
SPM

Benar?
Tidak

Ya

Cetak Laporan
Keuangan

Lap. Keuangan
Lap. Keuangan

Kirim ke Kepala
Daerah


PROSEDUR AKUNTANSI
BELANJA OPERASIONAL BEBAN TETAP

1. Berdasarkan bukti-bukti pendukung yang diterima dari rekanan, Satuan Kerja
mengajukan SPP ke Unit Perbendaharaan disertai dengan bukti pendukung
antara lain faktur pembelian dan bukti pendukung lainnya.
2. Unit Perbendaharaan pertama meneliti kelengkapan dokumen SPP dan bukti
pendukung. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan ke Satuan
Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas SPP tersebut disampaikan ke petugas
Perekaman untuk direkam ke dalam tabel SPP dalam database, selanjutnya
dibuat printout rekaman dan dilampirkan ke berkas SPP. Berkas tersebut
selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi.
3. Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman SPP yaitu membandingkan
antara SPP dengan printout rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke
petugas perekaman. Jika sudah benar Unit Verifikasi meneliti kebenaran
hukum SPP dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti kesesuaian SPP
dengan SKO yang dapat dilakukan dengan membandingkan data SPP yang
sudah direkam dengan data SKO yang sudah ada dalam database. Jika tidak
sesuai maka dikembalikan ke Unit Perbendaharaan. Jika sudah sesuai maka
Unit Verifikasi dengan menggunakan menu komputer menyetujui SPP yang
secara otomatis komputer merekam data SPP ke dalam tabel SPMU dan
mencetak lembar disposisi cetak SPMU. Berkas SPP, dokumen pendukung,
printout rekaman, dan lembar disposisi cetak SPMU ke Unit Perbendaharaan.
4. Unit Perbendaharaan setelah menerima berkas dari Unit Verifikasi
selanjutnya mencetak SPMU berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat
di tabel SPMU. Unit Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau mengubah tabel
SPMU. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada Unit Verifikasi. Unit
Perbendaharaan diberi hak membaca tabel tersebut sehingga unit ini dapat
mencetak SPMU. SPMU tersebut selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja,
Unit Pembukuan, dan Arsip.
5. Unit Pembukuan mengarsipkan SPMU yang diterima dari Unit
Perbendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data
SPMU yang sudah terdapat dalam tabel SPMU. Proses posting ini dilakukan
secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data SPMU. Dengan
proses posting ini maka data SPMU yang terdapat dalam tabel SPMU akan
DTP dan DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan SPMU. Jika
tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan
proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran proses
pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam lembar
pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan diulang. Jika
sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja,
Kepala Daerah, dan Arsip.


BAGAN ARUS
PROSEDUR AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN UUDP (SPJ)
SATUAN KERJA UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN

Menerima faktur
dari Rekanan

Faktur Faktur Faktur SPJ Sah
Faktur SPJ SPJ SPJ
Printout
Rekaman

Buat SPJ Teliti Kelengkapan Perekaman & Verifikasi SPJ
Cetak Hasil dengan Faktur,
Buku UUDP,
Printout rekaman
Faktur
SPJ
Printout Posting
Rekaman Bulanan
SPJ Lengkap?
Ya
Benar?
Tidak

Cetak DTP
Tidak
Faktur Faktur Ya
SPJ SPJ
Printout
Disposisi Penge- DTP
Disposisi
sahan Sisa UUDP

Bandingkan
DTP dan SPM
Faktur
SPJ
Sahkan SPJ Printout
Disposisi
Benar? Koreksi
Tidak

Ya
SPJ Sah
SPJ Sah
SPJ Sah
Pelaporan
SPJ Sah Keuangan

Dikirim ke Unit Cek Kebenaran
Perlengkapan Proses PPK

SPJ Sah

Benar? Tidak

Ya

Cetak Laporan
Keuangan

Lap. Keuangan
Lap. Keuangan

Kirim ke Kepala
Daerah


PROSEDUR AKUNTANSI
PERTANGGUNGJAWABAN UUDP (SPJ)

1. Berdasarkan bukti pengeluaran yang diterima dari rekanan antara lain berupa
faktur, Satuan Kerja mengajukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Unit
Perbendaharaan yang disertai dengan bukti pendukung.
2. Unit Perbendaharaan pertama meneliti kelengkapan dokumen SPJ, faktur,
dan bukti pendukung lainnya. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut
dikembalikan ke Satuan Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas SPJ tersebut
disampaikan ke petugas Perekaman untuk direkam ke dalam tabel SPJ dalam
database, selanjutnya dibuat printout rekaman dan dilampirkan ke berkas SPJ.
Berkas tersebut selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi.
3. Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman SPJ yaitu membandingkan
antara SPJ dengan printout rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke
hukum SPJ, Faktur, dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti kesesuaian
SPJ dengan SKO dan SPM Beban Sementaranya. Verifikasi ini dapat
dilakukan dengan membandingkan data SPJ yang sudah direkam dengan data
SKO dan data SPM Beban Sementara yang sudah ada dalam database. Jika
tidak sesuai maka dikembalikan ke Unit Perbendaharaan. Jika sudah sesuai
maka Unit Verifikasi dengan menggunakan menu komputer menyetujui SPJ
yang secara otomatis komputer merekam data SPJ ke dalam tabel SPJ
divalidasi dan mencetak lembar disposisi cetak SPJ Sah. Berkas SPJ, Faktur,
dokumen pendukung, printout rekaman, dan lembar disposisi cetak SPJ ke
Unit Perbendaharaan.
selanjutnya mensahkan SPJ berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat
di tabel SPJ divalidasi. Unit Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau
mengubah tabel SPJ divalidasi. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada
Unit Verifikasi. Unit Perbendaharaan diberi hak membaca tabel tersebut
sehingga unit ini dapat mensahkan SPJ. SPJ tersebut selanjutnya
didistribusikan ke Satuan Kerja, Unit Pembukuan, dan Arsip.
5. Unit Pembukuan mengarsipkan SPJ Sah yang diterima dari Unit
SPJ yang sudah terdapat dalam tabel SPJ divalidasi. Proses posting ini
dilakukan secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data SPJ.
Dengan proses posting ini maka data SPJ yang terdapat dalam tabel SPJ
divalidasi akan dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule
yang tersedia dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya
dilakukan pencetakan DTP, DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan
dengan SPJ Sah. Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar,
maka dilanjutkan dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan
cek kebenaran proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data
yang dicetak dalam lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses
pelaporan keuangan diulang. Jika sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya
didistribusikan ke Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.


BAGAN ARUS
PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA MODAL BEBAN TETAP
REKANAN SATUAN KERJA UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI PEMBUKUAN

Faktur
Faktur Faktur BASTB SPM
BASTB SPP
BASTB
SPP SPP Printout
Faktur Faktur Rekaman

Teliti Perekaman & Verifikasi SPP
Kelengkapan Cetak Hasil dengan SKO,
Buat Berita BAST & Faktur
Acara Serah
Faktur
Terima Barang
BASTB
SPP Posting
Printout Bulanan
BASTB Leng-kap?
Ya Rekaman
Tidak
Benar?

Cetak DTP
Tidak
Buat SPP Ya

Disposisi Cetak DTP
SPM

Faktur
Bandingkan
BASTB Faktur Faktur
DTP dan SPM
SPP BASTB BASTB
SPP SPP
Printout Printout
Disposisi Disposisi
Benar? Koreksi
Tidak

Ya

Cetak SPM Pelaporan
Keuangan

Cek Kebenaran
Proses PPK

SPM SPM

SPM Benar?
Tidak
SPM

Ya

Cetak Laporan
Keuangan

Lap. Keuangan
Lap. Keuangan

Kirim ke Kepala
Daerah


PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA MODAL BEBAN TETAP

1. Rekanan mengirimkan barang disertai Faktur Tagihan ke Satuan Kerja.
2. Satuan Kerja setelah menerima barang membuat Berita Acara Serah Terima
Barang (BASTB). Setelah BASTB ditandatangani, Satuan Kerja membuat
SPP. Selanjutnya mengajukan SPP, Faktur, BASTB dan bukti pendukung
lainnya ke Unit Perbendaharaan.
3. Unit Perbendaharaan pertama meneliti kelengkapan dokumen SPP, faktur,
BASTB dan bukti pendukung. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut
dikembalikan ke Satuan Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas SPP tersebut
disampaikan ke petugas Perekaman untuk direkam ke dalam tabel SPP dalam
database, selanjutnya dibuat printout rekaman dan dilampirkan ke berkas SPP.
Berkas tersebut selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi.
4. Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman SPP yaitu membandingkan
antara SPP dengan printout rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke
hukum SPP, Faktur, BASTB dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti
kesesuaian SPP dengan SKO yang dapat dilakukan dengan membandingkan
data SPP yang sudah direkam dengan data SKO yang sudah ada dalam
database. Jika tidak sesuai maka dikembalikan ke Unit Perbendaharaan. Jika
sudah sesuai maka Unit Verifikasi dengan menggunakan menu komputer
menyetujui SPP yang secara otomatis komputer merekam data SPP ke dalam
tabel SPMU dan mencetak lembar disposisi cetak SPMU. Berkas SPP, Faktur,
BASTB, dokumen pendukung, printout rekaman, dan lembar disposisi cetak
SPMU ke Unit Perbendaharaan.
selanjutnya mencetak SPMU berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat
di tabel SPMU. Unit Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau mengubah tabel
SPMU. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada Unit Verifikasi. Unit
Perbendaharaan diberi hak membaca tabel tersebut sehingga unit ini dapat
mencetak SPMU. SPMU tersebut selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja,
Unit Pembukuan, dan Arsip.
6. Unit Pembukuan mengarsipkan SPMU yang diterima dari Unit
SPMU yang sudah terdapat dalam tabel SPMU. Proses posting ini dilakukan
secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data SPMU. Dengan
proses posting ini maka data SPMU yang terdapat dalam tabel SPMU akan
DTP. Selanjutnya DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan SPMU.
Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan
dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran
proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam
lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan
diulang. Jika sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke
Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.


BAGAN ARUS
PROSEDUR PENGELUARAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
Jumlah PFK yang harus ditransfer
KAS DAERAH UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN PIHAK KE TIGA

SPMU Rekapitulasi PFK Rekapitulasi PFK
SPMU SPMU
Nota Transfer

SPMU
Proses Transfer Ke Nota Transfer SPMU Ikuti Proses Pembukuan
Pihak Ketiga Nota Transfer & Pelaporan Keuangan

SPMU Verifikasi Lap. Keuangan Lap. PFK
Nota Transfer Lap. PFK


PROSEDUR AKUNTANSI
PENGELUARAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

1. Berdasarkan rekapitulasi PFK, Unit Perbendaharaan akan menerbitkan SPP.
SPP akan direkam ke dalam Database dan hasil perekaman tersebut akan
dicetak. Hasil cetakan beserta SPP akan dikirim ke Unit Verifikasi.

2. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan
formal SPP, serta kebenaran hasil rekaman dengan SPP. Jika Unit Verifikasi
menemukan ketidak benaran materiil dan formal di SPP, atau ketidaksesuaian
hasil rekaman dengan SPP maka Unit Verifikasi mengirimkan SPP beserta
hasil rekamannya ke Unit Perbendaharaan. Unit Perbendaharaan akan
memperbaikinya kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi.
Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembar
disposisi yang berisikan bahwa SPP dan Hasil rekaman SPP sudah benar
sehingga Unit Perbendaharaan sudah bisa mencetak SPM. SPP, Hasil
Rekaman SPP dan Lembar Disposisi akan dikirim ke Unit Perbendaharaan.

3. Unit Perbendaharaan akan menerima kembali SPP, hasil rekaman SPP dan
Disposisi Pencetakan SPM. Berdasarkan disposisi tersebut, Unit
Perbendaharaan akan mencetak SPMU 3 (tiga) lembar. SPMU akan dikirim ke
Kas daerah dan arsip di Unit Perbendaharaan.

4. Berdasarkan SPMU yang diterima, Kas Daerah akan mentransfer dana ke
Pihak Ketiga dan membuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai bukti
transfer. Nota transfer beserta SPMU akan dikirim ke Unit Perbendaharaan,
dan Nota Transfer akan dikirim ke Pihak Ketiga dan arsip di Kas Daerah.

5. Unit Perbendaharaan akan melakukan verifikasi terhadap Nota Transfer dan
SPMU yang diterima dari Kas Daerah untuk meneliti kebenaran apakah
transfer dan yang dilakukan oleh Kas Daerah telah sesuai dengan SPM yang
diterbitkan. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka Unit Perbendaharaan akan
mengirimkannya kembali ke Kas Daerah, jika benar maka Nota Transfer dan
SPMU dikirim ke Unit Pembukuan.

6. Berdasarkan SPMU dan Nota Transfer yang diterima dari Unit
Perbendaharaan, Unit Pembukuan mengarsipkan sementara sampai semua
dokumen untuk bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut
diproses dan diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit
Perbendaharaan dari database.

7. Dari posting tersebut akan dicetak DTP. DTP tersebut akan diverifikasi dengan
membandingkan DTP dengan DS (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi
ditemukan ada ketidaksesuaian antara DTP dan DS maka akan dilakukan



proses posting dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan
dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan LPJ.

8. Proses pembuatan LPJ dilakukan dengan menggunakan data dari database
yang sama. Dari hasil proses pembuatan LPJ akan tercetak lembar pengontrol
yang akan diverifikasi untuk menguji kebenaran proses komputer dalam
membuat LPJ. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan
proses pembuatan LPJ maka proses pembuatan LPJ diulang kembali sampai
proses pembuatan LPJ benar.

9. Jika proses pembuatan LPJ sudah benar maka LPJ akan dicetak. LPJ terdiri
dari Laporan Perhitungan, Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan PFK. LPJ
akan dikirim ke Pihak Ketiga, Kas Daerah, Kepala Daerah, dan arsip.


BAGAN ARUS
PROSEDUR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH/INVESTASI PERMANEN
BUMD/PERUSAHAAN KAS DAERAH UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN SEKDA/KEPALA DAERAH

MoU PMP MoU PMP

OKA Belanja
Modal
Rencana PMP
MoU PMP
SPP SPP
SPMU
OKA Belanja OKA Belanja
MoU PMP Modal
Modal
Rencana PMP Rencana PMP
Siapkan& Rekam
SPP MoU PMP MoU PMP

Teliti untuk Proses
Pencairan
SPP Verifikasi, Disposisi
cetak SPM setelah
OKA Belanja
persetujuan Kepala Teliti untuk
Modal
Daerah Persetujuan
Rencana PMP
MoU PMP

SPMU SPP SPMU
OKA Belanja Nota Transfer
Modal
Bukti PMP 2
Rencana PMP
MoU PMP

Nota Transfer Teliti, siapkan Cetak SPMU
Nota Transfer

Posting Bulanan &
SPMU Cetak DTP

Siapkan Bukti Daftar Transaksi &
PMP SPMU SPMU SPMU
Posting
Nota Transfer Nota Transfer Nota Transfer
Bukti PMP Bukti PMP

Bandingkan DTP dan
SPMU, Nota Transfer
Bukti PMP

Nota Transfer
Tidak

Verifikasi Ya
Keabsahan PMP
Proses Pelaporan
Bulanan

Lembar Pengontrol

Cek Kebenaran Proses
Pembuatan Lap.
Keuangan, bila benar
cetak laporan

Laporan PMP
Laporan PMP
Laporan
Laporan
Keuangan
Keuangan


PROSEDUR AKUNTANSI
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH/INVESTASI PERMANEN

1. Kepala Daerah/Setda berdasarkan Rencana Penyertaan Modal Pemerintah
(Rencana PMP) yang telah disetujui dalam APBD membuat Memorandum of
Understanding Penyertaan Modal Pemerintah (MoU PMP) dengan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan dimana pemerintah daerah akan
melakukan penyertaan atau investasi permanen.

2. Berdasarkan MoU PMP yang telah disepakati, Unit Perbendaharaan
menyiapkan proses pencairannya berdasarkan Otorisasi Kredit Anggaran
Belanja Modal (OKA Belanja Modal) dan Rencana PMP. Menyiapkan dan
merekam SPP dalam komputer akuntansi.

3. Unit Perbendaharaan menyerahkan MoU PMP, Rencana PMP, OKA Belanja
Modal dan SPP kepada Unit Verifikasi.

4. Unit Verifikasi melakukan verifikasi untuk kebenaran formal dan material
PMP, bila memenuhi persyaratan membuat Disposisi kepada Unit
Perbendaharaan untuk membuat SPMU, mengirimkan Mou PMP, Rencana
PMP, OKA Belanja Modal dan SPP kepada Kepala Daerah/Setda.

5. Kepala Daerah/Setda meneliti kesesuaian dokumen-dokumen tersebut
dengan MoU PMP yang dimilikinya untuk memberi persetujuan dalam lembar
disposisi dan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada Unit
Perbendaharaan.

6. Berdasarkan Mou PMP, Rencana PMP, OKA Belanja Modal dan SPP yang
telah didisposisi persetujuan Kepala Daerah/Setda, Unit Perbendaharaan
mencetak SPMU dan mengirimkan SPMU (bila perlu disertai foto copy MoU
PMP) kepada BUMD/Perusahaan yang dimaksud.

7. BUMD/Perusahaan meneliti kesesuaian SPMU dengan persyaratan dalam
MoU PMP untuk proses pencairan SPMU. Bila telah sesuai kesepakatan
mengajukan SPMU kepada Kas Daerah.

8. Kas Daerah meneliti keabsahan SPMU, menyiapkan Nota Transfer dan
mentransfer dana tersebut ke rekening BUMD/Perusahaan yang
bersangkutan. Mengirimkan copy SPMU dan Nota Transfer kepada Unit
Perbendaharaan, dan menyimpan satu copy untuk arsip.

9. Berdasarkan Nota Transfer dari Kas Daerah, BUMD/Perusahaan membuat
Bukti PMP dan menyerahkan 2 (dua) rangkap Bukti PMP kepada Pemerintah
Daerah melalui Unit Perbendaharaan dan menyimpan satu copy untuk arsip.



10. Unit Perbendaharaan menerima copy SPMU dan Nota Transfer dari Kas
Daerah, menerima dua copy Bukti PMP dari BUMD/Perusahaan, meneruskan
dokumen-dokumen tersebut kepada Unit Verfikasi dan mengarsipkan satu
copy Bukti PMP.

11. Unit Verifikasi melakukan verifikasi untuk meyakini keabsahan/legalitas Unit
PMP, bila telah sesuai menyerahkannya kepada Unit Pembukuan.

12. Unit Pembukuan menerima SPMU, Nota Transfer dan Bukti PMP, menyimpan
sementara untuk posting bulanan. Pada akhir bulan memposting transaksi
tersebut dan mencetak DTP.

13. Unit Pembukuan memverikasi kebenaran DTP dengan membandingkannya
dengan SPMU dan Nota Transfer, bila belum benar lakukan kembali proses
posting bulanan, bila telah sesuai lakukan proses pelaporan bulanan.

14. Unit Pembukuan mengecek kebenaran proses pelaporan bulanan dari data
Lembar Pengontrol, bila telah benar cetak LPJ dan Laporan PMP.

15. Unit Keuangan melalui Kepala Unit Keuangan menyerahkan LPJ dan Laporan
PMP kepada Kepala Daerah/Setda, dan mengarsipkan satu copy.


BAGAN ARUS
PROSEDUR AKUNTANSI PENCATATAN ASET TETAP
SATUAN KERJA UNIT PERLENGKAPAN UNIT PEMBUKUAN

Prosedur Belanja Modal
Beban Tetap

BAST
Faktur SPPA
Faktur
SPPA
Faktur BAST
BAST

Siapkan SPPA

Cek Kebenaran
BAST SPPA dg BAST,
Faktur Faktur dg BAST
SPPA
Posting
Bulanan

Benar?
Tidak

Cetak DTP
Ya

DTP
Perekaman &
Cetak Hasil

Bandingkan DTP
dan SPPA
Printout
Rekaman

Benar? Koreksi
Tidak

Cek kebenaran
Perekaman
Ya

Pelaporan
Keuangan
Benar?
Tidak

Lembar
Pengontrol
Ya

Pelaporan BM/KN
Cek Kebenaran
Proses PPK

Benar?
Laporan BM/KN Laporan BM/KN Tidak

SPPA
Faktur Ya
BAST
Cetak Laporan
Keuangan

Lap. Keuangan
Lap. Keuangan

Kirim ke Kepala
Daerah


PROSEDUR AKUNTANSI PENCATATAN ASET TETAP

1. Satuan Kerja setelah sebagaimana telah diuraikan dalam prosedur akuntansi
belanja modal beban tetap, membuat BASTB yang disertai faktur. Selain itu
sebagaimana telah diuraikan dalam prosedur penghapusan aset tetap Satuan
Kerja menerima Berita Acara Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara
(BAPBM/KN). Berdasarkan dokumen tersebut, Satuan Kerja membuat Surat
Pemberitahuan Pencatatan Aset (SPPA). Selanjutnya SPPA dilampiri BASTB,
Faktur, BAPBM/KN disampaikan ke Unit Perlengkapan.

2. Unit Perlengkapan pertama meneliti kelengkapan dokumen dengan
membandingkan SPPA dengan BASTB, dan BAPBM/KN. Selanjutnya
membandingkan faktur dan BASTB. Jika belum benar dikembalikan ke Satuan
Kerja. Jika sudah benar dilakukan perekaman rincian aset tetap sampai ke
sub-sub kelompok aset tetap ke dalam tabel aset dalam database. Selanjutnya
dicetak hasil perekaman, untuk dilakukan pengecekan kebenaran perekaman.
Jika perekaman belum benar, maka dilakukan perbaikan perekaman. Jika
sudah benar, dilakukan proses pelaporan Barang Milik/Kekayaan Negara
(BM/KN). Laporan BM/KN adalah laporan mengenai aset tetap yang bukan
merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban. Laporan BM/KN antara
lain berupa Buku Inventaris, Laporan Mutasi Barang Triwulan, dan Laporan
Tahunan Inventaris. Laporan BM/KN didistribusikan ke Satuan Kerja dan Arsip.
SPPA, Faktur, BASTB, dan BAPBM/KN disampaikan ke Unit Pembukuan.

3. Unit Pembukuan mengarsipkan berkas pencatatan aset yang diterima dari
Unit Perlengkapan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data
aset yang sudah terdapat dalam tabel aset. Proses posting ini dilakukan
secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data aset. Dengan
proses posting ini maka data aset yang terdapat dalam tabel aset akan dicopy
ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia dalam
database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan DTP.
Selanjutnya DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan SPPA. Jika
tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan
proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran proses
pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam lembar
pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan diulang. Jika
sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja,
Kepala Daerah dan Arsip.


BAGAN ARUS
PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP
SATUAN KERJA UNIT PERLENGKAPAN SETDA/KEPALA DAERAH

SPH BM/KN SPH BM/KN

SPH BM/KN Laporan
BM/KN

SPH BM/KN
Lakukan penelitian Laporan Hasil Penelitian
sesuai dengan Aturan Konsep BA
Penghapusan Aset Penghapusan
Tetap, Cek Phisik bila
perlu

Teliti & Persetujuan
SPH BM/KN
Laporan Hasil Penelitian
Konsep BA
Penghapusan
SPH BM/KN
Laporan Hasil Penelitian
Konsep BA
Penghapusan
SPH BM/KN SPH BM/KN
Konsep BA Laporan Hasil Penelitian
Penghapusan Konsep BA
Penghapusan

Tandatangan BA SPH BM/KN
Penghapusan Konsep BA
Penghapusan

BA ditandatangani oleh
pihak-pihak terkait

BA BA
Penghapusan Penghapusan

BA ditandatangani
oleh pimpinan
Satker terkait

SPPA SPPA

Lanjut Ke Bagan
Arus Akuntansi
Aset Tetap


PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP

1. Bila terdapat aset tetap yang rusak berat, berlebih atau tidak akan digunakan
lagi, Satuan Kerja mengajukan Surat Permohonan Penghapusan Barang
Milik/Kekayaan Negara (SPH BM/KN) kepada Kepala Daerah/Sekretaris
Daerah (Setda) sesuai dengan batasan wewenang penghapusan barang yang
berlaku.

2. Kepala Daerah/Setda mendisposisikan SPH BM/KN kepada Unit
Perlengkapan.

3. Unit Perlengkapan meneliti kesesuaian SPH BM/KN dengan Peraturan
Penghapusan Aset Tetap dan Laporan BM/KN Satuan Kerja yang
bersangkutan yang ada di Unit Perlengkapan. Unit Perlengkapan dapat
melakukan cek phisik barang tersebut sesuai ketentuan penghapusan.

4. Berdasarkan hasil penelitian, Unit Keuangan membuat Laporan Hasil
Penelitian dan Konsep BAPBM/KN, mengajukan Konsep BAPBM/KN, Laporan
Hasil Penelitian dan SPH BM/KN kepada Kepala Daerah/Setda.

5. Kepala Daerah/Setda meneliti dan memberikan persetujuan penghapusan
dan mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada Unit Perlengkapan.

6. Unit Perlengkapan mengirimkan Konsep Berita Acara (BA) Penghapusan dan
foto copy SPH BM/KN kepada Satuan Kerja, mengarsipkan SPH BM/KN asli
dan Laporan Hasil Penelitian.

7. Pimpinan Satuan Kerja menandatangani Konsep BAPBM/KN dan
mengembalikannya kepada Unit Perlengkapan.

8. Unit Perlengkapan menerima Konsep BAPBM/KN dan sesuai prosedur yang
berlaku untuk barang yang dihapus meminta tanda tangan pihak-pihak terkait
untuk keabsahan BA.

9. Unit Perlengkapan mengirimkan satu copy BAPBM/KN kepada Satuan Kerja
untuk dibuat Surat Permintaan Pencatatan Aset (SPPA), dalam hal ini
penghapusan barang dari pembukuan.

10. Satuan Kerja mengirimkan SPPA kepada Unit Perlengkapan untuk diproses
lebih lanjut sesuai dengan proses pencatatan aset tetap.


BAGAN ARUS
PROSEDUR AKUNTANSI PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
KAS DAERAH UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN

APBD Siapkan SPP SPP
Printout SPM
PERDA
Cadangan Rekaman Nota Transfer

SPP

Verifikasi SPP
Perekaman & dengan SKO,
Cetak Hasil Printout

SPP
Printout Posting
Rekaman Bulanan

Benar?
Tidak

Cetak DTP
Ya
SPP
Printout Rekaman

Disposisi Disposisi DTP
Cetak SPM

Bandingkan
SPP DTP dan SPM
Printout Rekaman
Cetak SPM
Disposisi

Benar? Koreksi
Tidak

Ya
SPM
SPM
SPM
Pelaporan
Keuangan

Lembar Pengontrol

SPM

Cek Kebenaran Proses
Transfer ke Pembuatan Lap.
Keuangan, bila benar
Rekening Dana
cetak laporan
Cadangan

Nota Transfer Nota Transfer
Benar?
Tidak

Ya

Cetak Laporan
Keuangan

Lap. Keuangan 1 -3
Lap. Keuangan
Lap. Dana Cadangan

Kirim ke Kepala
Daerah

Sakd modul 4

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a Sakd modul 4

Semelhante a Sakd modul 4 (20)

Mais de Inspektorat Kabupaten Banjar

Mais de Inspektorat Kabupaten Banjar (20)

Sakd modul 4