Pola Penanganan Air Limbah Permukiman menjelaskan aspek-aspek peraturan dan perundangan yang mendasari, strategi dan kebijakan pengelolaan air llimbah permukiman, berbagai opsi teknologi penanganan air limbah. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.

1. Subdit Air Limbah
Direktorat Pengembangan PLP
POLA PENANGANAN
AIR LIMBAH
PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

2. 1. Jakstra Penanganan Air Limbah
Permukiman
2. Opsi Teknologi Bidang Air Limbah
3. Readiness Criteria Bidang Air
Limbah

3. 1. KEBIJAKAN &
STRATEGI
PENANGANAN AIR
LIMBAH
PERMUKIMAN

4. BABS DI KEBUN, EMPANG, & KALI
Potret Sanitasi di Indonesia

5. BABS DI SUNGAI, SALURAN, & LAUT
Potret Sanitasi di Indonesia

6. Mengapa Air Limbah perlu Dikelola?
50 dari 1000 bayi
meninggal karena
diare
14.000 ton per hari
tinja mencemari
badan air
75% sungai di
Indonesia sudah
tercemar
Masyarakat membayar 25%
lebih mahal untuk air minum
perpipaan
70% air tanah di
Indonesia tercemar
Potensi kerugian dapat
mencapai 56 Triliun
Rupiah per tahun

7. Tantangan dan Permasalahan Sanitasi
PERMASALAHANMinimnya peran
serta masyarakat
Belum efisiennya
tata kelola dan
kelembagaan
Peraturan yang
belum memadai
Terbatasnya
pendanaan
Minimnya akses
terhadap
sanitasi layak

8. 1. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
2. UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
3. PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air
4. PP Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
5. PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
6. PP nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
7. PP nomor 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan
8. Kepmen LH nomor 37 tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air
Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan
9. Kepmen LH nomor 110 tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya
Tampung Beban Pencemar Air Pada Sumber Air
10.Kepmen LH nomor 111 tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata
Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuagan Air Limbah ke Air atau
Sumber Air.
LANDASAN PERATURAN (1)

9. LANDASAN PERATURAN (2)
11. Kepmen LH nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
12. Kepmen LH nomor 52 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi
Kegiatan Hotel
13. Kepmen LH nomor 58 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi
Kegiatan Rumah Sakit
14. PP nomor 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan
15. Permen LH nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup
16. Kepmen LH nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
17. PP nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
18. Permen PU nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Strategis Air Limbah

10. UU Nomor 32 tahun 2009 Pasal 20 ayat 3
Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media
lingkungan hidup dengan persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.

11. • Pasal 21
(2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pd Ayat (1)
dilakukan melalui :
d. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi
• Pasal 23 :
(1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan
untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yg masuk dan yang
ada pada sumber 2 air.
(2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pd ayat (1) dilakukan
dg cara memperbaiki kualitas air pd sumber air dan prasarana sumber
daya air.
(3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dg cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber
air dan prasarana sumber daya air.
(4) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah
UU NO.7/2004 tentang Sumber Daya Air

12. PP Nomor 38/2011 tentang Sungai
1. Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b
dilakukan melalui :
a. Penetapan daya tampung beban cemaran;
b. Identifikasi dan investarisasi sumber air limbah yang masuk ke
sungai
c. Penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
d. Pelarangan pembuangan sampah ke sungai ;
e. Pemantauan kualitas air pada sungai; dan
f. Pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.
2. Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan

13. PP NO.16/2005 Tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum
• (Pasal-14, ayat-3) mengisaratkan tentang
Pengembangan sistem AM & Sanitasi didasarkan
atas pertimbangan :
• Keberpihakan pada masyarakat miskin dan daerah
rawan air;
• Peningkatan derajat kesehatan Mayarakat;
• Pemenuhan standar pelayanan ;
• Tidak menimbulkan dampak sosial

14. Pelayanan Minimal Pembuangan
Air Limbah (1)
PP 16/2005 (PASAL 16 ):
1. Pelayanan minimal Sistem Pembuangan air limbah
berupa unit pengolahan kotoran manusia/ tinja di
lakukan dengan menggunakan sistem setempat
atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah
tangkapan air/ resapan air baku.
2. Sistem pembuangan AL terpusat diperuntukkan
bagi kawasan padat penduduk dengan
memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan
SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosio
ekonomi masyarakat.

15. Pelayanan Minimal Pembuangan
Air Limbah (2)
PP 16/2005 (PASAL 17 ):
HASIL PENGOLAHAN AIR LIMBAH :
• Berupa cairan, harus memenuhi standar baku mutu
air buangan & baku mutu sumber air baku (Fisik,
kimia & Bakteriologi)
• Berupa Padatan, yg tidak dapat dimanfaatkan
kembali wajib diolah sehingga tidak membahayakan
manusia dan lingkungan
• Kedua-duanya hrs dimonitor baik kualitas maupun
kuantitas

16. BAKU MUTU AIR LIMBAH
(Kepmen LH nomor 112 tahun 2003)
• Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan dan
apartemen wajib :
a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang
dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah
ditetapkan
b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga
tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan.
c. membuat sarana pengambilan sample pada outlet unit pengolahan air limbah
Parameter Satuan KadarMaksimum
pH 6-10
BOD mg/L 100
TSS mg/L 100
Lemakdanminyak mg/L 10

17. TARGET MDG’S
Akses Penduduk terhadap Sanitasi Layak
2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015
Perkotaan 53,73 56,56 57,29 56,73 59,20 54,13 64,67 66,70 69,51 72,78 72,54 72,70 76,82
Perdesaan 31,31 40,39 40,29 40,98 42,93 42,68 43,93 42,95 45,72 45,85 44,96 43,89 55,55
Nasional 32,72 34,30 35,64 35,61 38,13 35,03 44,20 48,56 51,19 55,54 55,60 57,35 62,41
53,73
72,70
76,82
31,31
43,89
55,55
32,72
57,35
62,41
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
Pencapaian(%)
GAP
4,12
13,25
5,06
* : Data BPS Triwulan 3 Tahun 2012

18. 20
Perubahan Paradigma Pengelolaan Air Limbah
Pioneer : World Bank, Borda NGO and AMPL Working Group
Paradigma Lama
(sebelum 2005)
Paradigma baru
TARGET ORIENTED
• Rendahnya kesadaran
masyarakat
• Sistem sanitasi tidak
berkelanjutan
PUBLIC NEEDS ORIENTED
• Masyarakat berperan
langsung sebagai komponen
pembangunan
• Sistem sanitasi menjadi
berkelanjutan

19. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional
(2010 – 2014)
• Stop Buang Air Besar sembarangan (BABs)
• Pengembangan Sistem Air Limbah Terpusat di 16 Kota
• Pengembangan Sistem Air Limbah Komunal di 226 Kota

20. Kebijakan dan Strategi Nasional
Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman
22
Peningkatan pola
investasi & pembiayaan
Peningkatan peran serta
masyarakat
Pengembangan
kelembagaan
Peningkatan akses
layanan
Pengembangan legalitas
•Peningkatan aspek kesadaran masyarakat
•Peningkatan peran dunia usaha & swasta
•Peningkatan akses di perdesaan untuk sistem
komunal (on site)
•Peningkatan akses di perkotaan untuksistem
terpusat (off site)
•Penyusunan peraturan perundangan
•Penerapan peraturan perundangan
•Penyebarluasan/sosialisasi peraturan perundangan
•Penguatan instansi daerah terkait pengelolaan AL
•Pengembangan kerjasama antar instansi
•Peningkatan kesadaran akan pentingnya bidang air
limbah
•Pengembangan alternatif pembiayaan
•Penyepakatan pembagian pembiayaan (pusat dan
daerah)
PermenPU no. 16/PRT/M/2008

21. 2. OPSI TEKNOLOGI
BIDANG AIR
LIMBAH

22. Skala Kaasan/Kota Skala
Regional/Nasional
Berbasis InstitusiBerbasis Masyarakat
Skala
Penanganan
Pendekatan
Pengembangan PS pelayanan kota
berdasarkan demand responsive
Pembangunan
prasarana dan
sarana air limbah
mendukung
kerjasama antar
kota/daerah
dalam melindungi
pencemaran
badan air
 Kota metropolitan & besar
sewerage sistem
 Kota sedang/kecil: off site sistem
terpadu – fokus pada pelayanan
IPLT (peningkatan on site
management)
 Kota/kawasan lama:
Shallow/small bore sewer atau
sewerage skala kawasan, terpadu
dengan PS pelayanan kota
mendukung revitalisasi kota lama
 Kota/kawasan baru:
 Pembangunan sistem sewerage
untuk kawasan Rumah Sederhana
Sehat (RSH)
 Mendorong pembangunan sistem
sewerage untuk kota baru melalui
investasi
Prokasih dan
sejenisnya
(one river one
management)
1.Pro poor
2.Kawasan kumuh &
rawan sanitasi
1. Desa :
Model CLTS
 On-site
2. Kumuh perkotaan
Model SANIMAS
 Off-site skala kecil
Skala Lingkungan
Pendekatan dalam Pengelolaan
Air Limbah Permukiman

23. PENGEMBANGAN AIR LIMBAH
BERDASARKAN ARAS SPATIAL
ARAS SPASIAL TUJUAN PENDEKATAN RUANG LINGKUP KEGIATAN KETERPADUAN
PROGRAM
1. REGIONAL Pengendalian pencemaran
dan perlindungan air baku
One river, one management  Identifikasi sumber-2 pencemaran
 Station monitoring
 IPAL regional
 Program kali bersih
 Integrated Water
Resources Managemt
2. KOTA Peningkatan akses
pelayanan publik dan kualitas
pelayanan sanitasi dengan
minimum mencapai standar
minimal dalam rangka
meningkatkan kualitas
kesehatan masyarakat dan
perlindungan lingkungan
Pengelolaan air
limbah/sanitasi skala kota
(city wide) dengan
pembangunan secara
bertahap
 Fasilitasi pembangunan system
sewerage
 Fasilitasi peningkatan atau
pembangunan IPLT
 Peningkatan pelayanan air
limbah perpipaan skala
kota
 Peningkatan akses dan
kualitas pelayanan
sanitasi/air limbah skala
kota (IPLT)
3. KAWASAN Dukungan terhadap kws
permukiman yang layak huni
dan sehat
 Mewajibkan setiap
pengembang untuk
menyediakan sewerage
pada kws real estate
 Memberikan subsidi
kepada pengembang RSH
 Penyusunan aturan perundangan
dan NSPM
 Fasilitasi pembangunan sewerage
bertahap
 Dukungan prasarana dan
sarana kawasan
pembangunan Rumah
Sehat Sederhana (RSH)
dan MBR
4. LINGKUNGAN Meningkatkan kondisi
sanitasi lingkungan pada
masyarakat perkotaan /
perdesaan berdasarkan
kebutuhan dan kesesuaian
masyarakat itu sendiri.
 Pemberdayaan masyarakat
 Sharingi dana antara
pemerintah pusat , prop,
kab/kota, LSM dan
masyarakat
 Stimulasi sistem pengolahan air
limbah skala komunitas
 Fasilitasi pengelolaan /manajemen
pembangunan
 Decentralized wastewater treattment
 Pengembangan Sanitasi
Lingkungan oleh
Masyarakat (SANIMAS)
 Kampung Improvement
5. TAPAK
BANGUNAN /
PERSIL
Mengubah perilaku
masyarakat untuk tidak
membuang tinja di tempat
terbuka tetapi membangun
serta menggunakan jamban +
septic tank/cubluk kembar
Pemberdayaan masyarakat
untuk membangun jamban
dengan dana sendiri atau
sumber lain non-pemerintah
 Percontohan
 Penyediaan fasilitator
pemberdayaan masyarakat
 Pengembangan program CLTS
(Community Lead Total Sanitation)
 Penerbitan IMB
 Bebas BAB sembarangan

24. • suatu konsep penyelenggaraan sanitasi / air limbah
domestik,
• berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masyarakat itu
sendiri,
• melalui perencanaan, pemilihan teknologi,
pembangunan, operasi dan pemeliharaan oleh
masyarakat sendiri,
• pendampingan fasilitator.
26
Sanimas = Sanitasi oleh Masyarakat
APA ITU SANIMAS ?

25. Prinsip SANIMAS
• Pendekatan yang tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat
• Masyarakat diberi kesempatan untuk
menyeleksi sendiri calon lokasi
• Masyarakat memilih sendiri sarana
sanitasinya berdasarkan Informasi Pilihan
Teknologi Sanitasi
• Pemberdayaan Masyarakat (Pelatihan-
pelatihan)
• Peran serta atau partisipasi masyarakat sejak
Perencanaan, Pelaksanaan pembangunan,
hingga Pemanfaatan dan Perawatan
• Pengelolaan kegiatan dapat memberikan
memberikan manfaat kepada masyarakat
secara berkelanjutan

26. 28
C
O
N
V
E
N
I
E
N
C
E
COST
Common on-site Sanitation
Systems
Common CBS-options
Conventional centralized & high costs
systems
SANIMAS MENGISI GAP: Teknologi Vs Pelayanan

27. Pendekatan Berbasis Institusi
• Kota metropolitan & besar : off site /sewerage sistem
• Kota sedang/kecil: off site sistem terpadu – fokus pada pelayanan IPLT
(peningkatan on site management)
• Kota/kawasan lama: Shallow/small bore sewer atau sewerage skala
kawasan, terpadu dengan PS pelayanan kota mendukung revitalisasi kota
lama
• Kota/kawasan baru:
• Pembangunan sistem sewerage untuk kawasan Rumah Sederhana
Sehat (RSH)
• Mendorong pembangunan sistem sewerage untuk kota baru
Instalasi Pengolahan
Air Limbah Terpusat

28. 30
SANIMAS
PERUBAHAN PERILAKU
HIDUP MASYARAKAT

29. SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH
Terdapat dua macam sistem pengolahan air limbah
domestik/permukiman yaitu:
a. Sanitasi sistem setempat (on-site system), yaitu
sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam
persil atau batas tanah yang dimiliki, fasilitas ini merupakan
fasilitas sanitasi individual seperti septik tank atau cubluk
b. Sanitasi sistem terpusat (off-site system) atau
sistem sewerage, yaitu sistem dimana fasilitas
pengolahan air limbah berada diluar persil atau dipisahkan
dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan
perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah
secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL.

30. Pertimbangan pemilihan Sistem Pengelolaan Air:
1. kepadatan penduduk;
2. ketersediaan air bersih;
3. kedalaman muka air tanah;
4. permeabilitas tanah;
5. kemiringan tanah;
6. kebutuhan dan ketersediaan lahan;
7. kemudahan operasi;
8. ketersediaan sumber daya manusia, dan
9. kemampuan pembiayaan.

31. SKEMA PEMILIHAN SISTEM PENGELOLAAN
AIR LIMBAH

32. - Pengolahan air limbah dilakukan secara setempat
- Mayoritas penduduk Indonesia masih menggunakan
pengolahan air limbah sistem individual berupa tangki
septik atau biofilter
- Perlu penyedotan lumpur tinja 2-3 tahun sekali ke Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
1. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat Individual
Biofilter
IPLT

33. Tangki Septik (Septic Tank)
• SNI 03-2398-2002
• Harus kedap air
• Efisiensi pengolahan 60-70%

34. Contoh Dimensi Tangki Septik

35. TANGKI SEPTIK DENGAN FILTER ANAEROBIK
Kriteria perencanaan filter anaerobik adalah sebagai berikut (Bintek, 2011):
•Media yang digunakan berukuran (2-6) cm dan bersifat porous dengan gravitasi
spesifik (specific gravity) mendekati 1 (satu)
•Kedalaman filter (100-120) cm
•Waktu detensi ≥ 1 (satu) hari
•Angka pori berkisar antara (40-60)%
Pengelolaan Air Limbah dengan Sistem Setempat (On-Site System)
Sistem Individual

36. Teknologi pengolahan air limbah domestik komunal merupakan sistem
pengolahan air limbah yang digunakan tidak hanya untuk 1 (satu) rumah
tangga tetapi digunakan secara bersama
IPAL Komunal
2. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat Komunal

37. Sistem komunal untuk pengolahan air limbah terpisah hanya dari lumpur
tinja dapat menggunakan sistem pengolahan yang dikenal dengan MCK++.
Pengelolaan Air Limbah dengan Sistem Setempat (On-Site System)
Sistem Komunal

38. 40
IPAL Sistem
Komunal dengan
Pemipaan
Septictank
Bersama
MCK Plus ++
Pilihan Teknologi SANIMAS

39. TANGKI SEPTIK KOMUNAL
Perencanaan tangki septik yang lebih detil dapat mengacu pada pembahasan
Tangki septik dan SNI 03-2398-2002 Tata Cara Perencanaan Tangki Septik
Dengan Sistem Resapan
Pada sistem ini, WC/kakus
dibangun pada masing-
masing rumah dan
selanjutnya air limbah
dialirkan melalui pipa ke
tangki septik yang dibangun
di bawah tanah. Tangki septik
ini digunakan bersama untuk
beberapa rumah
Pengelolaan Air Limbah dengan Sistem Setempat (On-Site System)
Sistem Komunal

40. SISTEM MCK PLUS
Tiang Pancang Kayu Ulin 10 x 10 cm
100
±0.97
Pasir Urug 10 cm
Lantai Kerja 10 cm
Plat Lantai 25 cm
Manhole
Balok Penyangga
Plat Penyaring
Filter Material
Buis Beton Ø60 cm
Plat Penutup 15 cm
200
MT ±0.00
±1.00±0.97
200
150
300
133
12
445
DEF
20
200150500 100
POTONGAN 1 - 1"
45
118
24
8797
2470
10
10
10
10
50
10
PVC D Ø 6"
110
80 1515
Pasir Urug 10 cm
Lantai Kerja 1:3:5 10cm
Plat Lantai 1:2:3 10 cm
A
20
10
10
73
107
C
B
R150 286
15 170 24 170 24 80 15 80 15 80 24 90 24 170 15 150 15
1512
15
40
40
95
5
25
35
25
20
300
248
145
393
Dak Beton
Ring Balk 25/30
15 266 15

41. Tangki Septik Bersekat (Baffled Reactor)
Tangki septik bersekat (Baffled reactor) adalah pengolahan air
limbah dengan menggunakan beberapa bak/kompartemen yang
fungsinya berbeda-beda. Air limbah yang masuk pada tangki
akan diolah secara bertahan

42. TANGKI SEPTIK BERSUSUN DENGAN FILTER
Tangki septik bersusun dengan filter merupakan modifikasi dari
tangki septik yang menambahkan filter di dalam tangkinya. Air
limbah yang telah melalui proses anaerobik akan masuk pada
tahap filtrasi.

43. BIODIGESTER
Bio-digester adalah pengolahan air limbah dengan melalui proses
biologis secara anaerobik atau tanpa kehadiran oksigen. Proses
penguraian materi organik dari air limbah yang diolah akan
menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai energi
alternatif

44. BEBERAPA KENDALA PENERAPAN TEKNOLOGI BIOGAS DI
DAERAH PERKOTAAN
Teknologi biogas memerlukan Waktu Tinggal Di dalam reaktor cukup
lama (10 – 30 hari).
Memerlukan lahan yang cukup besar.
Biaya konstruksi relatif lebih besar.
Jika pengoperasiannya kurang baik terjadi kebocoran gas yang terjadi
sehingga resiko bahaya lebih besar.
Jika digunakan untuk mengolah kotoran manusia, terdapat kendala
mengenai pengumpulan limbah (tinja), Kendala psikologis dan bau tidak
sedap.
Efluent hasil olahan masih mengandung organik dan amoniak yang cukup
tinggi sehingga jika langsung dibuang masih belum memenuhi baku
mutu lingkungan, memerlukan pengolahan lanjutan.

45. TANGKI SEPTIK BERSEKAT DENGAN FILTER DAN
TANAMAN
• Tangki septik bersekat dengan filter dan tanaman merupakan kombinasi
tangki septik dengan bak yang diberi tanaman.
• Tanaman akan menyerap air limbah melalui akar tanaman
• Media penanaman terdiri dari tanah dan kerikil dengan kemiringan antara (0-
0,5)%.
• Air limbah berasal dari tangki septik yang berada di bagian ujung bak
dialirkan pada media filter.
• Permukaan air berada 5 (lima) cm di bawah permukaan filter.
• Kebutuhan lahan untuk 50 KK adalah seluas 120 m2

47. SISTEM KOMUNAL-PERPIPAAN
Jembatan Serangan
12
7
KaliWinongo
LOKASI IPAL DEWATS
IPALSISTEM
DEW
ATS
50
U
8
20m10 15
7
9
6 11
RT 05
3
5
4
2
13
1
11
12
10
8
6
9
4
3
2
1
28
29
KETERANGAN
12
15
10
76
14
85
4 9
1613
TembokSDSerangan
2425 23
2120 22
2617
x
15
14
16
3
RT 042
18
17
19
20
24
23
1
11
10
30
22
21
RT 03
1
2
19
18
3
4
11
12
13 14
7
26
25
1 6
85
27 2
17
16
9
10
18
15
Lokasi IPAL
Bak Kontrol
Rumah Penduduk
Pipa Utama
Batas RT
5
RT 01
RT 02
Jln.Wirobrajan
Jln.KH.WachidHasyimJln.LetjendSuprapto
Jln. KHA Dahlan
220 C
A
B
Outlet
D
Inlet

48. 5050
MCK++ DENGAN
BIOGAS DI KOTA
KEDIRI
PERPIPAAN KOMUNAL DI KOTA
BLITAR/PASURUAN
SISTEM
SETEMPAT

49. Small bore sewerage (SBR) adalah salah satu alternatif pengolahan
lanjutan untuk effluent dari tangki septik yang didisain untuk menerima
hanya limbah rumah tangga dalam wujud cair (liquid) yang selanjutnya
dialirkan melalui jaringan pengumpur air limbah dengan sistem terpusat
(Otis & Mara, 1985).
TANGKI SEPTIK DENGAN SMALL BORE SEWER

50. Contoh Skema Sistem Pengolahan Air
Limbah dengan RBC

51. SANIMAS SISTEM MIX (GABUNG) antara
KOMUNAL- PERPIPAAN DAN MCK PLUS

52. INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)
IPLT Banda Aceh
Unit
Pengolahan
Setempat
IPLT
o Tangkiseptik paling
banyak digunakan di
Indonesia
o Biofilter
o Truk tinja
o Motor tinja o Pengolahan primer: Tangki
Imhoff, bak sedimentasi
o Pengolahan sekunder: sistem
kolam/lagoon, oxidation
ditch
o Pengering Lumpur
Unit
Pengangkut

53. Tahapan Perencanaan IPLT

54. Alternatif Tahapan IPLT < 50,000 jiwa

55. Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat
Sistem terpusat adalah sistem dimana air limbah dari
seluruh daerah pelayanan dikumpulkan dalam riol
pengumpul, yang kemudian dialirkan kedalam riol kota
menuju tempat pengolahan dan effluen dibuang ke badan air
penerima.

56. Sambungan Rumah ke Pipa Sewer

57. Sistem Air Limbah Terpusat di 13 Kota
IPAL Suwung, Bali
IPAL Sewon, Yogyakarta
IPAL Cirebon
Bandung: IPAL Bojongsoang
Cirebon: IPAL Ade Irma,
Kesenden, Perumnas,and
Perumnas Utara
Yogyakarta: IPAL Sewon
Surakarta: IPAL Mojosongo and
Semanggi
Bali: IPAL Suwung
Medan: IPAL Pulo Brayan
Prapat: IPAL Aji Bata
Balikpapan: IPAL Margasari
Banjarmasin: IPAL HKSN,
Lambung Mangkurat, Pekapuran
Raya, Basiri
Jakarta: IPAL Setiabudi &
Malaka Sari
Tangerang: IPAL Sukasari
Manado: IPAL Boulevard
Batam: IPAL Batam Center

58. SR (unit)
Penerima
Manfaat
(Jiwa)
1 Medan 1994 Pulo Brayan UASB 10.000 10.000 - 16.400 82.000
2 Parapat - Ajibata Kolam Aerasi 2.000 115 94,3 253 1.265
3 Batam 1990 Batam Center Kolam Oksidasi 2.852 75 97,4 300 1.500
1986 Aerasi 38.880 24.883 36,0 1.852 209.260
2012 MBBR 21.600 - - - -
5 Tangerang - Sukasari Kolam Oksidasi 2.852 150 94,7 300 1.500
6 Bandung 1979 Bojongsoang Kolam Anaerob Fakultatif 80.835 73.103 9,6 101.403 507.015
1987 Kesenden Kolam Anaerob Fakultatif 7.033 6.892 98,0 171 855
1987 Ade Irma Kolam Anaerob Fakultatif 5.626 4.782 85,0 1.808 9.040
1977 Gelatik Kolam Anaerob Fakultatif 3.944 907 23,0 1.419 7.095
1977 Rinjani Kolam Anaerob Fakultatif 3.944 3.116 79,0 4.738 23.690
1995 Semanggi Biofilter 5.184 3.761 27,4 8.435 42.175
1995 Mojosongo Kolam Aerob Fakultatif 4.320 2.169 49,8 4.940 24.700
2012 Pucang Sawit Biofilter 3.456 - 100,0 - -
9 Yogya, Sleman, Bantul 1994 Sewon Kolam Aerasi Fakultatif 15.500 12.500 19,4 16.197 80.985
10 Denpasar 2004 Suwung Kolam Aerasi 51.000 31.185 38,9 16.688 83.440
11 Balikpapan 2001 Margasari Extended Aeration 800 320 60,0 1.385 6.925
2008 HKSN RBC 5.000 448 91,0 1.379 6.895
2007 Pekapuran Raya RBC 2.500 529 78,8 1.627 8.135
2000 Lambung Mangkurat RBC 1.000 476 52,4 1.464 7.320
2010 Basirih RBC 2.000 140 93,0 431 2.115
2011 Tata Banua RBC 2.000 151 92,5 465 2.325
2011 Sungai Andai RBC 3.000 178 94,1 547 2.735
2013 Sultan Adam RBC 2.000 - 100,0 - -
13 Manado 2010 Boulevard RBC 2.000 100 95,0 100 500
TOTAL 13 24 257.726 175.981 31,7 182.302 1.111.470
12 Banjarmasin
8 Surakarta
7 Cirebon
4 Jakarta Zona 0 Setiabudhi
Jumlah
No Kota
Tahun
Pembangunan
Nama IPAL Sistem IPAL
Kapasitas
Pengolahan
Terpasang
(M3/hari)
Kapasitas
Pengolahan
terpakai
(M3/hari)
Kapasitas
Idle (%)
IPAL

59. SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH
TERPUSAT / OFF – SITE (SKALA KOTA)
IPAL
Skala Kota
(Terpusat/ offsite)
Effluent
APBNAPBD
Lahan, SR,
OM sistem lengkap
Stasiun
pompa
Sambungan
Rumah
Sambungan Rumah
Sambungan
Rumah

60.  Pembangunan IPAL Kawasan di RSH (Rumah
Sederhana Sehat), di Indonesia
membutuhkan biaya hingga Rp 6 Juta/KK
 Untuk 100 KK = Rp 600 Juta
 Readiness Criteria:
• Ketersediaan lahan dari
Masyarakat/Pemda sebesar ± 100 m2
• Masyarakat bersedia untuk mengelola
sarana pendukung perpipaan disekitar
rumahnya (mengecek manhole,
membersihkan grease trap)
• Masyarakat bersedia untuk membayar
iuran untuk pemeliharaan IPAL
KAWASAN RSH DI PERUM
GRIYA PALEM INDAH
IPAL KOMUNAL DI RSH

61. PEMBANGUNAN IPAL TERPUSAT DI RSH ABDI
PERSADA 2
PEMBANGUNAN IPAL DI KAWASAN RSH
KAWASAN RSH DI PERUM GRIYA PALEM INDAH
LOKASI IPAL TERPUSAT DI PERUM GRIYA
PALEM INDAH
KAWASAN PESANTREN OEMAR DIAN TANGKI SEPTIK KOMUNAL UNTUK SISWA PUTRA
TANGKI SEPTIK KOMUNAL UNTUK SISWA PUTRI

62. SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH SETEMPAT
IPLT
SANIMAS
RSH
IPAL Kawasan
APBD
• Sambungan Rumah
(SR)
• O & M
• MOBIL TINJA
APBN
PERPIPAAN, SANIMAS, RSH, IPAL KOMUNAL, IPLT
Sambungan
Rumah
RSH

63. 3. READINESS
CRITERIA

64. READINESS CRITERIA
NO CRITERIA PELAKSANA
1 Surat Minat Pemerintah Daerah Pemda / Kepala Daerah
2 Kawasan Rawan Sanitasi dalam Buku
Putih
Pemda / Pokja
3 Pelaksanaan Kegiatan
Pemicuan/Penyadaran Masyarakat
Pemda / Pokja
4 Kesediaan Master Plan/DED Pemda/Pokja
5 Ketersediaan Lahan Pemda / Pokja
6 Institusi Pengelola Pasca Konstruksi
(KSM, UPTD, BLUD, dll)
Pemda / Pokja
7 Surat Kesediaan Menerima Aset Pemda/Kepala Daerah

65. 1. Pembangunan Prasarana Air LimbahTerpusat (off-site)
a. Adanya surat minat permohonan dari Pemerintah Kota
b. Kabupaten/Kota peserta Program PPSP
c. Tercantum dalam dokumen RPIJM
d. Tersedia Master Plan/FS/DED/Amdal sektor/UKL/UPL
e. Sasaran kota besar/metropolitan dengan penduduk > 1 juta jiwa
f. Tersedia lahan untuk IPAL dari Pemda
g. Tersedia institusi yang akan mengelola prasarana yang akan
dibangun
h. Tersedia dana yang cukup untuk sosialisasi SR, pembangunan SR dan
operasional sistem yang dibangun

66. 2. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-site) berbasis
masyarakat
a. Adanya surat minat/permohonan dari Pemerintah
Kabupaten/Kota
b. Kriteria lokasi :
– Padat
– Kumuh
– Miskin
c. Tersedia lahan dari masyarakat
d. Tersedia dukungan/pembinaan dari Pemda pasca
konstruksi (SKPD tersedia)

67. 3. Pembangunan IPAL Kawasan/RSH
a. Adanya surat minat permohonan dari Pemerintah Kota
b. Kabupaten/Kota peserta Program PPSP
c. Tercantum dalam dokumen RPIJM
d. Tersedia Master Plan/FS/DED/Amdal sektor/UKL/UPL
e. Sasaran skala kawasan/permukiman/kompleks perumahan
f. Tersedia lahan untuk IPAL dari Pemda
g. Tersedia institusi yang akan mengelola prasarana yang akan
dibangun
h. Tersedia dana yang cukup untuk sosialisasi SR, pembangunan SR dan
operasional sistem yang dibangun

68. 4. Pembangunan IPLT
a. Adanya surat minat permohonan dari Pemerintah Kota
b. Kabupaten/Kota peserta Program PPSP
c. Tercantum dalam dokumen RPIJM
d. Tersedia Master Plan/FS/DED/Amdal sektor/UKL/UPL
e. Tersedia lahan untuk IPLT dari Pemda
f. Tersedia kelembagaan pengelola IPLT
g. Tersedia kendaraan angkut tinja
h. Manajemen pengumpulan lumpur tinja dari rumah tangga
i. Pengawasan kualitas septic tank

69. TERIMA KASIH