Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendanaan pembangunan sanitasi termasuk pendanaan pemerintah dari APBD, APBN, DAK dan pendanaan non-pemerintah serta mekanisme pengajuan dan kriteria pendanaan untuk masing-masing sumber pendanaan."

1. OLEH
KP-PIU TEKNIS
Lokakarya Memorandum Program Sanitasi
Malang, 22 – 23 Juli 2013

2. Pembangunan sanitasi merupakan salah satu bagian dari seluruh pembangunan. sehingga
perlu diketahui jenis-jenis pembiayaan yang dapat digunakan untuk pembangunan sanitasi.
Dan juga dipahami mekanisme kriteria pendanaan pembangunan secara umum. Kebutuhan
pendanaan pembangunan bisa didapat melalui pendanaan pemerintah, yaitu dari APBD
Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN, maupun pendanaan dari non Pemerintah yang
sah .
1. Pendanaan Pemerintah
a) APBD
b) APBN
2. Pendanaan Non Pemerintah
a) Corporate social Responsibility (CSR)
b) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
c) Perusahaan Swasta atau Lembaga Non-Pemerintah Peduli
Sanitasi 2

3. Gambar 1. Alur Akses Pendanaan Pembangunan Sanitasi
ALUR AKSES PENDANAAN PEMBANGUNAN
SANITASI
Pembangunan sanitasi pada prinsipnya adalah
merupakan tanggung jawab utama Pemerintah
Kabupaten/Kota itu sendiri, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ketika
pembangunan sanitasi tidak dapat didanai
seluruhnya dari Pemerintah Kabupaten/Kota,
maka kebutuhan pendanaan pembangunan sanitasi
tersebut dapat diakses ke APBD Provinsi, APBN,
atau sumber lainnya yang sah
3

4. PENDANAAN PEMERINTAH
Gambar 2. Penyaluran Dana Pembangunan Melalui APBD Provinsi
• APBD merupakan
sumber pendanaan
pembangunan yang
berasal dari daerah.
Penyaluran dana
pembangunan melalui
APBD Kabupaten/Kota
ataupun dari APBD
Provinsi.
Gambar 1. Penyaluran Dana Pembangunan Melalui APBD Kab/Kota
4

5. PENDANAAN PEMERINTAH
Gambar 3. Penyaluran Dana Pembangunan Melalui APBN
• APBN merupakan
sumber pendanaan
pembangunan yang berasal
dari pusat.
5

6. DANA DEKONSTRASI DANA TUGAS PEMBANTUAN
• Sifat kegiatan non-fisik
• Dapat ditunjang dengan subkegiatan bersifat fisik,
disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-
masing kementerian/ lembaga berdasarkan asas
kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisien
• Sub kegiatan yang bersifat fisik tidak melebihi dari
total anggaran kegiatan non-fisik
• Sifat kegiatan fisik
• Dapat ditunjang dengan subkegiatan bersifat fisik
• Subkegiatan non fisik tidak melebihi dari total
anggaran kegiatan fisik yang bersangkutan
Prinsip Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
6

7. Sumber Utama Pendanaan Sanitasi
7

8. Sumber-sumber Pendanaan Sanitasi Lainnya Yang
Dapat Diakses
8

9. 9

10. 10

11. 11

12. 12

13. I. Kementrian Kelautan & Perikanan
II. Kementrian Kesehatan
III.Kementrian Lingkungan Hidup
IV. Kementrian Perumahan Rakyat
V. Kementrian Pekerjaan Umum
Anggaran Belanja Pusat Melalui K/L
Anggaran Belanja dan Pembiayaan (Kemenkeu selaku BUN)
I. Kementrian Lingkungan Hidup
III.Kementrian Perumahan Rakyat
IV. Kementrian Pekerjaan Umum
Pendanaan Pemerintah
13

14. KEGIATAN DAN MEKANISME APBN
I. KEMENTRIAN KELAUTAN & PERIKANAN
1. Keluaran Program/Kegiatan :
Peningkatan kualitas di pulau-pulau kecil seperti :
a. Pelatihan Pengelolaan Sampah
b. Pelatihan pembuatan resapan Biopori
c. Pembuatan & perbaikan MCK
d. Pembuatan komposter
e. Pembuatan tempat sampah portable dll
2. Kriteria :
a. Kriteria Umum antara lain :
- Pulau kecil berpenduduk
- Kondisi sampah belum terkelola
- Terjadinya pencemaran lingkungan
- Kondisi permukiman belum tertata
b. Kriteria Khusus antara lain :
- Tersedia lahan yang dihibahkan
- Tersedia kelompok penerima bantuan
- Tersedia pengelola sarana
3. Mekanisme Akses :
a. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Kab/kota yg
akan mendapatkan prog. peningkatan kualitas lingkungan di pulau-pulau kecil
sesuai Rencana Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2010 – 2014
b. Kab/Kota menetapkan Kecamatan/Desa penerima program bln Januari – Februari
tahun sebelumnya ( n-1)
14

15. KEGIATAN DAN MEKANISME APBN
II. KEMENTRIAN KESEHATAN
1. Keluaran Program/Kegiatan :
a. Kegiatan Dekonsentrasi EHRA & STBM antara lain :
- Pelatihan EHRA
- Pelatihan Wirausaha Sanitasi Total Berbasia Masyarakat (STBM) dll
b. Kegiatan Tugas Pembantuan EHRA & STBM antara lain
- Pemicuan dan Monitoring
- Inspect Sarana Sanitasi dasar dll
2. Kriteria :
Memiliki salah satu dari; Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kota
(SSK), atau Rencana Aksi Daerah (RAD).
3. Mekanisme Akses :
Kementerian Kesehatan sudah menetapkan Kabupaten/Kota penerima kegiatan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan sanitasi, di tahun 2013 sebanyak 114
Kabupaten/Kota peserta PPSP ditambah dengan 45 Kabupaten/Kota yang belum
menjadi peserta PPSP.
- Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan usulan kegiatan kepada Pemerintah
Provinsi, yang tercantum didalam BPS, SSK dan RAD, selambat-lambatnya
diserahkan pada bulan Juli 2013
- Pemerintah Provinsi memberikan usulan kepada Pusat mengenai data angka
kesakitan, APBD dan status sanitasi
- Kementerian Kesehatan menetapkan Kabupaten/Kota penerima dana Tugas
Pembantuan Sanitasi berdasarkan prioritas kesehatan dan
merekomendasiannya kepada Kemenkeu.
15

16. KEGIATAN DAN MEKANISME APBN
III. KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP
A. Dekosentrasi
1. Keluaran Program/Kegiatan :
a. Pembinaan dan pengawasan kajian dampak lingkungan
b. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R
2. Mekanisme Akses :
a. Pemerintah Provinsi menyampaikan usulan ke PPE (Pusat Pengelolaan
Ekoregion) bulan Febuari – Maret pada saat RAKOREK
b. PPE mengusulkan pada saat RAKONAS pada bulan April dan Sebagai MUSRENBANG
c. Hasil dari Musrenbang disinkronisasikan dengan program yang ada di Bappeda
tingkat Provinsi
3.Kriteria
Hanya diperuntukkan bagi Instansi Lingkungan Hidup di Provinsi
B. Tugas Perbantuan
1. Keluaran Program / Kegiatan
Pembangunan IPAL yang memberi dampak strategis lintas sektor dan lintas wilayah
2. Mekanisme ekses : idem
3.Kriteria
Kab/Kota penerima program ditentukan oleh Pemerintah Provinsi, dg ketentuan a.l:
1. Termasuk lokus isu strategis kerusakan ekosistem usulan Provinsi
2. Memiliki institusi lingkungan hidup yg berbentuk Badan setara Dinas
3.Memberikan efek percontohan positif kpd Kab/Kota sekitar dll
16

17. KEGIATAN DAN MEKANISME APBN
IV. KEMENTRIAN PERUMAHAN RAKYAT
1. Keluaran Program/Kegiatan :
a. Air Limbah meliputi
- MCK Komunal
- DED
b. Persampahan meliputi
- TPST
- Tempat Sampah Sementara
- DED
c. Drainase meliputi
- Saluran Drainase Tersier
- DED
2. Kriteria :
a. Syarat Pemilihan Lokasi
- Lokasi sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/kota
- Sudah ditetapkan sebagai permukiman kumuh oleh bupati/walikota melalui
surat keputusan bupati/walikota
- Lokasi yang mendapatkan bantuan perumahan swadaya (BSPS)
b. Prioritas Pemilihan Lokasi
- Lahan Bebas Sengketa/Legal
- Intensitas permasalahan Sosial cukup tinggi
- Kondisi sarana/prasarana sanitasi tidak lengkap
- Terjadi penurunan kualitas pelayanan rumah
3. Mekanisme Akses :
Kab/Kota Menyampaikan usulan memlalui surat Bupati/Walikota kpd Provinsi
dengan tembusan Kementrian Perumahan pada tahun n-1
17

18. KEGIATAN DAN MEKANISME APBN
V. KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM
1. Keluaran Program/Kegiatan :
A. Air Limbah
a. Sistem Air Limbah On site.
- Pembangunan IPAL dan Pipa Induk
- Pembangunan IPLT
- Pembangunan SANIMAS pada kawasan‐kawasan tertentu
- Penyediaan/perekrutan TFL
- Pendampingan/ Bantuan Teknis penyusunan studi dan perencanaan teknis
b. Sistem Air Limbah Off site
- Pembangunan IPAL, jaringan pipa induk dan pipa pembawa, rumah
pompa/sistem perpompaan
c. Fasilitasi pembentukan organisasi pengelola
B. Persampahan
a. Pilot Project (percontohan) Sistem 3R Komunal.
b. Perekrutan, Pelatihan, Pengawasan, Pembinaan dan Gaji Fasilitator 3‐R
c. Pilot Project (percontohan) TPST/Stasiun Peralihan Antara (SPA)
d. Pilot Project (percontohan) Pembangunan TPA/TPA Regional
e. Fasilitasi pembentukan organisasi pengelola
C. Drainase
a. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana drainase primer.
b. Pembangunan kolam retensi/polder
c. Fasilitasi pembentukan organisasi pengelola
18

19. KEGIATAN DAN MEKANISME APBN
2. Kriteria :
a. Surat minat pembangunan infratruktur;
b. Kesiapan lahan;
c. Pemicuan/penyadaran masyarakat;
d. Kesiapan DED/perencanaan;
e. Kesiapan institusi pengelola paska konstruksi;
f. Tersedia rencana kegiatan rinci;
g. Rencana sesuai dengan dokumen SSK dan RTRW atau RPJMD Kabupaten/kota
3. Mekanisme Akses :
Kabupaten/Kota wajib mengusulkan / memasukkan prog dan kegiatan ke dlm dok RPIJM.
Yaitu dengan mensinkronkan usulan program dan kegiatan dalam SSK/MPS
dengan dokumen RPIJM oleh Pokja Sanitasi di tingkat tingkat Kab/Kota.
Selanjutnya Pokja di tingkat Provinsi melakukan verifikasi hasil/penyaringan
urutan program dan kegiatan tersebut untuk diusulkan ke tingkat Pusat.
19

20. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
I. KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP
1. Keluaran Program/Kegiatan :
a. Instalasi pengolahan air limbah komunal
b. Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
c. Pengadaan unit pengelola limbah organik menjadi biogas
d. Pengadaan pembuatan media tanam
2. Kriteria :
a. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk
b. Kab/Kota punya banyak lahan Areal Kritis
c. Kab/Kota punya banyak sungai tercemar terpanjang
3. Mekanisme Akses :
Bersifat Top down dimana Kab/Kota penerima dana DAK ditetapkan oleh Pusat
20

21. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
II. KEMENTRIAN PERUMAHAN RAKYAT
1. Keluaran Program/Kegiatan :
a. Air limbah berupa Septik Tank Komunal atau IPAL
b. Persampahan berupa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
2. Mekanisme Akses :
‐ Pengajuan usulan/permohonan oleh Pemerintah Kabupaten/kota kepada
Gubernur, dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
Kementerian Perumahan
‐ Surat usulan selambat‐lambatnya sudah diterima oleh Kementerian
Perumahan Rakyat pada bulan Januari tahun sebelumnya (n‐1);
‐ Verifikasi lokasi oleh Tim Kemenpera
21
3. Kriteria :
a. Kriteria teknis:
- Angka jumlah kekurangan rumah pada Kabupaten/kota;
- Angka APBD sektor perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2011 dan
tahun 2012 pada Kabupaten/kota;
- Rencana pembangunan rumah per Kabupaten/kota pada tahun 2013;
- Kesiapan lokasi perumahan berdasarkan legalitas RTRW;
- Kinerja pelaksanaan DAK th.2011 bagi Kab/Kota yang sudah mendapatkan bantuan.
b. Persyaratan lokasi:
- Lokasi pembangunan telah disepakati oleh Bupati/Walikota
- Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten/kota;
- Rumah yg akan terbangun dan dihuni dg dibuktikan data calon konsumen rumah;
- Pembangunan PSU harus jelas lokasi, luasan, maupun batasan
fisik tanah, dan tidak dalam sengketa;

22. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
III. KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM
1. Keluaran Program/Kegiatan :
a. Prioritas Pertama, Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal, dengan
alternatif kegiatan sbb:
- Modul A : tangki septic komunal untuk 4 atau 5 rumah
- Modul B : MCK++ yang dapat menampung 50 – 200 KK
- Modul C : sistem jaringan perpipaan air limbah skala(50 - 100 KK)
b. Prioritas Kedua, Pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R
(setelah tidak ada BABS)
2. Kriteria :
Kegiatan DAK Sanitasi diberikan kepada kawasan rawan sanitasi pada dokumen BPS
3. Mekanisme Akses :
Kawasan rawan sanitasi pada dokumen BPS
4. Dana
Besaran dana berkisar antara Rp 300 jt,- - Rp 350 .jt per lokasi untuk 50 – 100 KK.
22

23. 23