Menerapkan Good Governance dalam Pembangunan Sanitasi Permukiman

1. MENERAPKAN
GOOD GOVERNANCE
DALAM
PEMBANGUNAN SANITASI
PERMUKIMAN
I. TATA KELOLA NEGARA YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE)
II. PEMBANGUNAN SANITASI
SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK
III. MENJAGA PROFESIONALITAS &
INTEGRITAS PF - CF
PELATIHAN FASILITATOR – PPSP 2013

2. ISU STRATEGIS & TANTANGAN PEMBANGUNAN SANITASI
SUMBER : RENSTRA KEMENTERIAN PU 2010 -2014
SASARAN 2010 – 2014 KENDALA ASPEK “GOVERNANCE”
1. AIR LIMBAH
► PEMBANGUNAN SISTEM 1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KOMUNAL DI 226 KOTA ► PELAYANAN SANITASI BELUM MERATA UTK MASYARAKAT
► MENINGKATKAN SISTEM BERPENGHASILAN RENDAH
TERPUSAT DI 16 KOTA
 KETERBATASAN PENDANAAN PEMERINTAH
2. PERSAMPAHAN
 18 % (21,25 JUTA) PENDUDUK YG TINGGAL DI KAWASAN
► MENINGKATKAN TPA
KUMUH KOTA TIDAK MAMPU MENYISIHKAN BIAYA UNTUK
MENJADI CONTROLLED
LANDFILL ATAU SANITARY SANITASI
LANDFILL DI 210 KOTA ► KETERBATASAN KAPASITAS KABUPATEN / KOTA
► PENERAPAN 3R DI 250  MEMBANGUN INFRASTRUKTUR SANITASI
LOKASI UTK MENGURANGI  MENGATUR KELEMBAGAAN & KETATALAKSANAAN
20% SAMPAH PENGELOLA INFRASTRUKTUR SANITASI
3. DRAINASE 2. SIKAP MASYARAKAT / TARGET GROUP
► MENGURANGI GENANGAN ► KEENGGANAN MENERIMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI 50 KAWASAN SANITASI DI LINGKUNGANNYA
STRATEGIS PERKOTAAN ► PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SANITASI BELUM OPTIMAL
(4600 HA) ► PEMBANGUNAN SANITASI TIDAK TRANSPARAN & AKUNTABEL
EVALUASI 2011 PADA MASYARAKAT
ESCAP-ADB-UNDP 3. HAMBATAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
MENGENAI PROGRES ► TERKONSENTRASI PADA ASPEK FISIK, MENGABAIKAN ASPEK
MDG’S: PEMANFAATAN
INDONESIA DIPERKIRAKAN ► PEMBOROSAN & KEBOCORAN ANGGARAN
TERLAMBAT MENCAPAI ► KUALITAS INFRASTRUKTUR SANITASI YANG RENDAH
TARGET MDG’S PADA 2015
KONSISTENSI MENERAPKAN GOOD GOVERNANCE BERDAMPAK POSITIF
DALAM MENGATASI KENDALA PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN

3. I. TATA KELOLA NEGARA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
1. KOMITMEN NASIONALMENERAPKAN “GOOD GOVERNANCE”
MENUJU “CLEAN & EFFECTIVE GOVERNMENT”
TAP MPR XI / 1998
&
UU 28 / 1999 PENYELENGGARAAN NEGARA
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
1. LEMBAGA EKSEKUTIF-LEGISLATIF-YUDIKATIF
BERFUNGSI PROPORSIONAL
2. PENYELENGGARA NEGARA & BIROKRAT MENUJU
 JUJUR, BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
INDONESIA
 PROFESIONAL, EFISIEN, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL
YANG LEBIH:
3. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
 MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN UMUM , ADIL DAN  ADIL,
TERBUKA DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA  DAMAI,
PADA MASYARAKAT
 MAKMUR &
 MENGHINDARI KEBIJAKAN & TINDAKAN YANG
DISKRIMINATIF SEJAHTERA
 MENJAMIN KETERTIBAN & KEPASTIAN HUKUM  DEMOKRATIS,
4. PARTISIPASI MASYARAKAT
 DALAM PERUMUSAN & PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PUBLIK YANG BERDAMPAK LUAS
 MELAKSANAKAN KONTROL SOSIAL

4. 2. PERUBAHAN PARADIGMA DARI “GOVERNMENT” KE “GOVERNANCE”
GOVERNMENT GOVERNANCE
• HAK EKSKLUSIF NEGARA MASALAH PUBLIK ADALAH
MENGATUR MASALAH PUBLIK URUSAN BERSAMA:
• KEIKUTSERTAAN UNSUR LAIN • PEMERINTAH
HANYA DIIZINKAN BILA • MASYARAKAT
DIANGGAP PERLU • SWASTA
KAIDAH PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
- PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DEMOKRATIS, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL
- KESEIMBANGAN PERAN ANTARA PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT
- BIROKRASI YANG JUJUR, BERSIH & KOMPETEN SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK
DILAKSANAKAN OLEH 3 PILAR MENERAPKAN 14 PRINSIP
GOOD GOVERNANCE SECARA GOOD GOVERNANCE
INTERAKTIF DAN SINERGIS
 DALAM SELURUH ASPEK
PENYELENGGARAAN NEGARA, SEKTOR
SWASTA & MASYARAKAT.
1. NEGARA/
PEMERINTAH  DILINGKUNGAN PEMERINTAH, MELIPUTI
PULA:
3. MASYARAKAT 2. SWASTA
 PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK &
PENETAPAN NSPK
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
1. GOOD PUBLIC GOVERNANCE  PENATAAN KELEMBAGAAN,
2. GOOD CORPORATE GOVERNANCE KETATALAKSANAAN & PERILAKU SDM
3. GOOD CIVIL SOCIETY GOVERNANCE BIROKRAT

5. 3. DAMPAK 14 PRINSIP GG PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KELUARAN
PRINSIP
WAWASAN KEDEPAN
TRANSPARANSI
PARTISIPASI
AKUNTABILITAS
SUPREMASI HUKUM
DEMOKRASI
PROFESIONALITAS &
KOMPETENSI
DAYA TANGGAP
EFISIEN & EFEKTIF
DESENTRALISASI
KEMITRAAN SWASTA &
MASYARAKAT
KOMITMEN MENGURANGI
KESENJANGAN
KOMITMEN PADA
LINGKUNGAN HIDUP
KOMITMEN PADA PASAR
YG ADIL

6. 4. MERUBAH STIGMA NEGATIF MENJADI TANTANGAN
PERSEPSI DUNIA MENGENAI INDONESIA
INDEKS NEGARA GAGAL 2012  KEPASTIAN
(BIDANG SOSIAL, HUKUM, KEAMANAN) HUKUM
URUTAN 63 DARI 177 NEGARA
(Failed State Index 2012 - Fund For Peace)
 KESENJANGAN
DAYA SAING INFRASTRUKTUR 2012 SOSIAL &
URUTAN 92 DARI 144 NEGARA EKONOMI
(WEF-World Economic Forum survey 2012)
 INEFISIENSI,
INDEKS PERSEPSI KORUPSI DUNIA 2012
URUTAN 118 DARI 174 NEGARA SUAP, KORUPSI &
(Transparency International survey 2012) GRATIFIKASI
INDEKS PEMBANGUNAN SDM 2011- 2012  KESENJANGAN
URUTAN 124 DARI 187 NEGARA
(Human Development Index UNDP 2012) PEMBANGUNAN
ANTAR DAERAH
TINGKAT KEMUDAHAN BER BISNIS 2012
URUTAN 128 DARI 185 NEGARA
(IFC – Ease of doing business survey in 2012) ???????
DIPERLUKAN KONSISTENSI DALAM PENERAPAN
GOOD GOVERNANCE

7. 5. REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI FAKTOR PENDORONG TERWUJUDNYA
“GOOD GOVERNANCE” MENUJU “CLEAN & EFFECTIVE GOVERNMENT”
UU 17/2007 TENTANG RPJP 2005-2025
(Bab IV.1.2.E - Butir 35)
REFORMASI BIROKRASI UNTUK:
 MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR NEGARA, DAN
 MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK,
AGAR MAMPU MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
SASARAN PENTING REFORMASI BIROKRASI:
MENCIPTAKAN BIROKRASI PEMERINTAH YANG MAMPU MEMBERIKAN
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
PENINGKATAN
PELAYANAN PENINGKATAN
BIROKRASI YANG PUBLIK KAPASITAS &
BERSIH DAN AKUNTABILITAS
BEBAS DARI KKN BIROKRASI
PENINGKATAN PENGAWASAN
KETAATAN, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS TUGAS & FUNGSI BIROKRASI
N PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SANITASI ADALAH PELAYANAN PUBLIK

8. II. PEMBANGUNAN SANITASI SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK
1. SANITASI MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR KARENA LANGSUNG
MENUNJANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
 PELAYANAN & PEMANFAATAN SANITASI UNTUK MENINGKATKAN:
 DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DAYA DUKUNG LINGKUNGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKOTAAN
 KARENA BERDAMPAK LUAS PADA MASYARAKAT, NEGARA MENGATUR
PEMBANGUNAN & PENGELOLAAN SANITASI SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK
 AGAR PELAYANAN SANITASI MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT
SECARA ADIL, MAKA PENYELENGGARAANNYA HARUS DILANDASI KAIDAH
GOOD GOVERNANCE

9. 2. PEMBANGUNAN SANITASI HARUS MELIBATKAN PERAN
PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN STAKEHOLDERS TERKAIT
PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN SANITASI
OUTPUT OUTCOME IMPACT
• INFRASTRUKTUR AIR • BERFUNGSINYA • KESEHATAN
LIMBAH INFRASTRUKTUR MASYARAKAT
• INFRASTRUKTUR SANITASI • DAYA DUKUNG
DRAINASE • MENINGKATNYA LINGKUNGAN
• INFRASTRUKTUR PELAYANAN SANITASI PERMUKIMAN &
PENGELOLAAN SAMPAH PADA PUBLIK PERKOTAAN
TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PLANNING, SURVEY,
LAND OPERATION &
PROGRAMMING INVESTIGATION CONSTRUCTION
ACQUISITION MAINTENANCE
& BUDGETTING & DESIGN
KETERPADUAN YANG SINERGIS
PENDEKATAN STRUKTURAL PENDEKATAN NON STRUKTURAL
PEREKAYASAAN TEKNIK UNTUK PEREKAYASAAN SOSIAL AGAR
MASYARAKAT MEMANFAATKAN
MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR FISIK INFRASTRUKTUR SANITASI SECARA
SANITASI YANG HANDAL & OPTIMAL & BERPARTISIPASI DALAM
BERMANFAAT PENGELOLAAN YANG BERKELANJUTAN
MEMENUHI KEBUTUHAN SANITASI UNTUK MASYARAKAT,
DENGAN MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE, TERUTAMA :
TRANSPARANSI, PARTISIPASI & AKUNTABILITAS

10. 3.PRINSIP GOOD GOVERNANCE YANG DOMINAN DALAM PENGEMBANGAN SANITASI
TRANSPARANSI
1. TERBUKANYA INFORMASI AGAR MASYARAKAT MENGETAHUI
ALASAN SUATU KEBIJAKAN PUBLIK, PRIORITAS, DAN HASIL
IMPLEMENTASINYA
2. MEMUDAHKAN MASYARAKAT MENYAMPAIKAN ASPIRASI, DAN
TURUT MENGAWASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
PARTISIPASI MASYARAKAT TRANSPARANSI MENDORONG
SULIT TERLAKSANA TANPA PEMENUHAN AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI BIROKRASI BIROKRASI
PARTISIPASI AKUNTABILITAS
1. KETERLIBATAN MASYARAKAT DLM 1. PERTANGGUNGJAWABAN
PERUMUSAN & PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK YG BERDAMPAK SESUAI PERATURAN (N.S.P.K), DAN
LUAS KINERJA YG DIRENCANAKAN &
DISEPAKATI DGN MASYARAKAT
2. KEIKUTSERTAAN MENJAGA
KEBERLANGSUNGAN PELAYANAN 2. TERSEDIANYA LAPORAN,
PUBLIK YG MERUPAKAN KEBUTUHAN EVALUASI & AUDIT HASIL KINERJA,
DASAR MASYARAKAT DAN SANKSI ATAS PENYIMPANGAN
DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAPAT MEMANTAU,
MENGEVALUASI DAN MENUNTUT AKUNTABILITAS BIROKRASI

11. III. MENJAGA PROFESIONALITAS & INTEGRITAS FASILITATOR
1. FASILITATOR MENERAPKAN PRINSIP TATAKELOLA YANG BAIK
Transparansi • KETERBUKAAN DALAM PROSES PELAKSANAAN TUGAS
• MEMBUKA PELUANG UNTUK SARAN / MASUKAN / KOREKSI
DARI PEMERINTAH , MASYARAKAT & STAKEHOLDERS
Akuntabilitas • PEMENUHAN TANGGUNGJAWAB KINERJA
 OUTPUT
 OUTCOME
 IMPACT
• MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN WEWENANG
Responsibilitas • PEMENUHAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA
• TANGGUNGJAWAB SOSIAL
Independensi • BEKERJA SECARA PROFESIONAL
KEAHLIAN & PENGALAMAN YANG SESUAI
 MENGGUNAKAN KAIDAH & METODOLOGI YG SAHIH
 BERTANGGUNGJAWAB ATAS HASIL KINERJA
• BEBAS DARI INTERVENSI & BENTURAN KEPENTINGAN
Fairness • BEKERJA SECARA JUJUR
• MENJAGA KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT (PEMERINTAH
DAN MASYARAKAT) DENGAN ADIL & PROFESIONAL
• MEMATUHI ETIKA PROFESI
PRINSIP TATAKELOLA USAHA YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
BAGI TENAGA AHLI

12. 2. MELAKSANAKAN PROFESI FASILITATOR SECARA BER-ETIKA
1. DEDIKASI PADA PROFESI
 MENJUNJUNG TINGGI NILAI LUHUR PROFESI, MENJAGA MARTABAT , DAN
BERTANGGUNGJAWAB GUNA MENGHASILKAN KINERJA YANG BERMUTU
SERTA BERMANFAAT
 MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KREATIFITAS, INOVASI SERTA
BERSINERGI DENGAN SESAMA PROFESI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA
 MANDIRI MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN BERTANGGUNGJAWAB
2. PENGENDALIAN DIRI
 MEMUPUK IMBALAN KERJA DENGAN JUJUR; DAN BERMARTABAT
MEMPERTAHANKAN HAK
 MEMENUHI HAK PIHAK LAIN DAN TIDAK MERUGIKAN MASYARAKAT
 MEMATUHI PERJANJIAN KERJA; MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN;
DAN MENJAGA KEPENTINGAN PEMBERI TUGAS SERTA MASYARAKAT YANG
TERKAIT SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
3. PEKA PADA KEPENTINGAN UMUM
 TAAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 BERTINDAK JUJUR, TRANSPARAN, OBYEKTIF DAN MENGHINDARI PRAKTEK
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DENGAN PEMBERI TUGAS MAUPUN
PIHAK LAIN YANG TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS
 KONSISTEN PADA PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 BERKOMPETISI DENGAN SEHAT UNTUK MENINGKATKAN KINERJA & MUTU
LAYANAN JASA

13. wibisonosetiowibowo@yahoo.com