Dokumen tersebut membahas pentingnya SSK dan MPS yang berkualitas dalam menarik pendanaan sanitasi, serta potensi kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi filantropi untuk menutupi kesenjangan pendanaan sanitasi melalui program CSR, hibah, dan sumber-sumber lainnya."

1. ESSENSI SSK DAN MPS
DAN MOBILISASI PENDANAAN
SANITASI
Bahan Advokasi
Program CSR dan Hibah
Syarif Puradimadja-USDP

2. PERMASALAHAN UMUM
2

3. INVESTASI YANG BELUM MEMADAI
•Angka Investasi Sanitasi 1970-2000 hanya
Rp. 200/kap/tahun
•Dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan
menjadi Rp. 8.000/kap/tahun
•Masih jauh dari angka investasi sanitasi
ideal, Rp 47.000/kap/tahun
3

4. Pendanaan PPSP
Gap
pendanaan

5. Asumsi Perhitungan
 Perhitungan proyeksi pendanaan pusat didasarkan
Renstra, khusus Kemen PU, data yang digunakan
adalah realisasi belanja (data konreg)
 Belanja sanitasi provinsi adalah 0,6% dari total
belanja APBD. Pertumbuhan belanja sanitasi/tahun,
2%, (sama dg pertumbuhan rata-rata APBD/tahun)
 Belanja sanitasi kab./kota 1,5% dari belanja APBD
(rata-rata kab./kota yang belum memiliki SSK
belanja sanitasi : 1% – 1,5%)
 Donor: data progress pinjaman/hibah dari Bluebook
& Greenbook.
 CSR: yang dapat diakses oleh kabupaten/kota, juga
oleh provinsi. CSR di provinsi skalanya lebih besar
dari yang dapat diakses kabupaten/kota.

6. Temuan  Masih terdapat gap pendanaan sebesar 28,38%
dari total investasi 53 T (37,09% dari 62T)
 Pendanaan pusat : didominasi anggaran
Kementerian PU (hampir 80%), diikuti DAK
Sanitasi (serapan DAK Sanitasi belum maksimal)
 Sumber pendanaan Provinsi belum optimal
 Pengaturan alokasi pendanaan (non-APBD
Kab/kota) yang berasal dari Hibah, CSR dan
masyarakat akan dapat membentuk sistem
insentif yang efektif
 Donor 7.36% masih merupakan salah satu
alternatif efektif untuk menutupi funding
shortage
 Pendanaan CSR dan masyarakat belum signifikan
(0,5%)

7. ESSENSI SSK DAN MPS
DALAM MOBILISASI PENDANAAN

8. SSK sebagai PORTOFOLIO INVESTASI
 SSK harus memiliki kualitas yang memadai agar
memenuhi portofolio yang baik,
 Portofolio investasi sanitasi akan memudahkan
mengakses dana kepada berbagai sumber,
 Catatan program 2010-2012: hanya 69 SSK dari 121
Kota/Kab, yang memenuhi standar kualitas yang baik.
 SSK/Potofolio Investasi 27 kota/Kab tahun 2010-11 telah
berhasil memanfaatkan hibah persampahan IEG = 120 M
GOOD PLANNING  GOOD BUSINESS
SSK DAN MPS YANG BERKUALITAS MENJADI ANDALAN

9. ALUR PENGAWALAN MPS MENUJU
IMPLEMENTASI DI PROVINSI

10. Pendanaan PPSP
Gap
pendanaan

11. DUNIA USAHA DAN CSR
Sebagai entitas bisnis, setiap perusahaan tidak dapat
melepaskan diri dari pengaruh lingkungan eksternal
dalam pengelolaan perusahaan.
Demikian sebaliknya, setiap keputusan bisnis dalam
menjalankan usahanya juga akan berpengaruh
terhadap lingkungan bisnis eksternal.
Adanya saling mempengaruhi tersebut menuntut
perusahaan untuk memasukkan elemen lingkungan
bisnis dalam setiap pengambilan keputusan strategis
perusahaan.

12. CSR
Tanggung jawab sosial perusahaan dilihat dari dampak
keputusannya terhadap masyarakat dan lingkungan, dalam:
 Berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan,
termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
 Mengikutsertakan harapan stakeholder
 Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan
perilaku norma internasional
 Terintegrasi di seluruh perusahaan dan dipraktekkan
bersama stakeholder dan masyarakat.

13. POTENSI DAN PELUANG CSR
Dalam Pembangunan Sanitasi
1. Potensi
a. Semakin banyak perusahaan yang melakukan CSR
b. Semakin banyak perusahaan yang memerlukan mitra yang
kompeten dalam menjalankan CSR
c. Program sanitasi merupakan salah satu program yang
penting bagi perusahaan karena merupakan kebutuhan
dasar masyarakat.
2. Peluang Kerja Sama Pemerintah/DJCK dan Swasta serta CFCD
a. Perusahaan memerlukan data dan informasi mengenai
kebutuhan masyarakat tentang Sanitasi
b. Perusahaan memerlukan bantuan konsultasi/supervisi
teknis sejak perencanaan hingga pembangunan
c. Perusahaan perlu melibatkan pemangku kepentingannya

14. BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN
 Subsektor Persampahan
 Komponen pengumpul dan pengangkutan ke Tempat Pembuangan
Sementara (TPS)
 Komponen pengangkutan ke Tempat Pemrosesan Akhir
 Komponen Pengolahan di TPA
 Subsektor Air limbah
 Kegiatan pengolahan sistem off site
 Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (skala kota/komunal)
 Kegiatan pengolahan sistem on site:
 Subsektor drainase
 Pembangunan prasarana dan sarana drainase baru:
 Rehabilitasi/normalisasi/peningkatan jaringan drainase yang ada

15. CONTOH DANA CSR BERAU-COAL
No Biaya 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 Pendidikan 3,539 3,072 3,686 4,125 3,879 5,357 5,510
2 Kesehatan 300 465 909 981 652 1,721 2,344
3 Lingkungan 92 386 147 145 71 203 322
Budaya
4 Sosial Ekonomi 4,012 4,801 7,183 6,651 6,051 7,138 8,787
5 Prasarana 6,943 7,587 7,857 6,637 9,018 9, 800 11,867
AM+San+
Jalan lingkungan
6 Donasi 2,000 2,500 4,910 3,856 5,751 3,726 5,882
7 Total X1000,000.- 16,886 18,811 24,692 22,379 25,422 27,945 34,712

16. HIBAH SANITASI
 HIBAH dari beberapa Donor masih merupakan salah satu
alternatif efektif menutupi funding shortage:
 HIBAH AusAID
1. Program Hibah Air Limbah - AUD 5 Juta
Pemberian Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah
digunakan sebagai dana pengganti atas pembangunan
sambungan rumah sistem pengolahan air limbah yang telah
berhasil dibangun pemda dan berfungsi. Sasaran dari program:
pemda yang telah memiliki sistem IPAL terpusat.
2. Program Pembangunan Sanitasi (sAIIG) - AUD 40 Juta
Penerusan hibah dari Pemerintah Australia melalui Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai
pembangunan sektor air limbah dan persampahan sesuai
dengan syarat dan ketentuan teknis dari serta persyaratan
lainnya terkait penyaluran dana hibah sesuai ketentuan dari
Kementerian Keuangan

17. I. Pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat
skala lingkungan 200 – 400 KK
Pekerjaan meliputi sistem yang lengkap: Sambungan Rumah (SR), Pipa
Rp. 4.000.000,00 / SR yang telah berfungsi
Air Limbah, Bak Kontrol, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah
Pipa
persil
Badan air
Pipa
service
Manhole
IPAL

18. Pembangunan jaringan AL minimal 50 KK dihubungkan dengan
sistem air limbah terpusat skala kota yang ada
Rp. 3.000.000,00 / JARINGAN DAN IPAL TERPUSAT
SR yang telah berfungsi EKSISTING
IPAL TERPUSAT
SKALA KOTA
> 50 KK
Eksisting
Dibayarkan hibah
sAIIG

19. Kriteria Kegiatan
a. Sektor Air Limbah
(i) Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah
(SPAL) terpusat skala lingkungan untuk 200 –
400 KK;
(ii) Pembangunan jaringan air limbah terpusat skala
lingkungan untuk minimal 50 KK.
b. Sektor Persampahan
(i) Pembangunan Transfer Station (SPA) dengan
luas minimal 20.000 m2.

20. Kriteria Teknis
Sektor Air Limbah
1. Komponen SPAL adalah: Sambungan Rumah
(pipa persil dan bak kontrol), Pipa servis, Pipa
lateral, Bak kontrol; IPAL (Instalasi Pengolah Air
Limbah).
2. Spesifikasi teknis komponen sistem yang dibuat
harus memenuhi standar mutu yang berlaku
dan mengacu pada standar teknis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum
dan SNI.

21. Besaran Dana Hibah
HIBAH
Sistem Pengolahan Air
Limbah Terpusat Skala Pembangunan SPA
Lingkungan
50% Total Biaya
Rp. 4 Juta / SR Pembangunan
Jaringan Air Limbah
Terpusat Skala
Lingkungan
Rp. 3 Juta / SR

22. Peruntukan Dana Hibah
 Dana hibah merupakan penggantian atas
pelaksanaan pembangunan fisik prasarana
air limbah dan/atau persampahan yang
telah selesai dibangun (Output Based Aid).
 Dana hibah tersebut harus digunakan
kembali untuk pengembangan sektor air
limbah dan/atau persampahan tahun
selanjutnya.

23. Mekanisme Pelaksanaan (Versi Awal)
Pemda DJCK Kementerian
Keuangan
Sosialisasi
Penilaian Memenuhi
Minat Baseline
dokumen usulan Surat Penetapan
Pemda & Persiapan Survey
Tidak Memenuhi
Penolakan
Fisik terbangun
Pencairan Dana
Pelaksanaan Verifikasi
Hibah
Berfungsi
Pengelola

24. Mekanisme Pelaksanaan (Plus Advokasi)
Pemda DJCK Kementerian
Keuangan
Sosialisasi
Minat
Pemda Penilaian Memenuhi Baseline
dokumen usulan Surat Penetapan
& Persiapan Survey
Tidak Memenuhi
ADVOKASI
Fisik terbangun
Pencairan Dana
Pelaksanaan Verifikasi
Hibah
Berfungsi
Pengelola

25. Pengelompokan (Batch)
Gel.-1 Gel.-2 Gel.-3
• Sudah • Masih perlu • Sudah ikut
diusulkan kelengkapan sosialisasi dan
sampai dengan data daerah perlu advokasi
tahap SPPH lebih lanjut lanjutan
• 12 Kab/Kota • 12 Kab/Kota • + 30 kab/kota
• +15.000 SR • + 20.000 SR • + 71.000 SR
• Rp. 60 Milyar • Rp. 84 Milyar • Rp. 288 Milyar

26. Kesiapan & Kelengkapan
Persyaratan dasar: SSK/MPS dan RPIJM
Kelengkapan Data Kelengkapan Daerah
 Surat Minat  DED
 RKA/DPA  Institusi
 Usulan Program  Lahan
 Penyiapan anggaran O & P

27. Permasalahan dan Saran
 Ketidakadaan DED:
 Pembuatan DED standar (generik)
 Swakelola daerah/ pihak ketiga (konsultan) dengan pendanaan
APBD,
 Lahan tidak siap:
 Menggunakan lahan fasum milik Developer atau
 Menggunakan tanah Pemda
 Penyiapan kelembagaan (institusi):
 Menggunakan lembaga yang ada (PDAM), atau
 Membentuk lembaga baru: UPTD/ BLUD
 Kesiapan penyediaan O&M