IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
•Transferir como PPTX, PDF•
2 gostaram•520 visualizações
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Korupsi di sektor ini mencapai 40,7% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2013. Dokumen ini juga menganalisis aktor dan indikator korupsi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan pemerintah.
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Destaque
Destaque (20)
Semelhante a IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
Semelhante a IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ (20)
Mais de Indonesia Anti Corruption Forum
Mais de Indonesia Anti Corruption Forum (20)
Último
Último (20)
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
- 1. Menutup Ruang Korupsi Pengadaan Barang & Jasa Di sampaikan di Kampus Bina Nusantara Tama S Langkun Koordinator Investigasi dan Publikasi
- 2. Urgensi pengadaan barang dan jasa •Merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memastikan Berjalannya program pembangunan yang telah direncanakan •Merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat •Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memberdayakan perekonomian (konteks dunia usaha) Wrap-up
- 3. Korupsi di Sektor Pengadaan •Mantan Menteri BUMN Soegiharto pernah memperkirakan jika 80% korupsi dan berbagai penyelewengan di BUMN terkait pengadaan barang dan jasa •Pada periode 2004-2010, 44 persen kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. •Berdasarkan pemantauan terhadap penanganan kasus korupsi oleh APH selama tahun 2013, terpantau 560 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1271 orang dan potensi kerugian negara sebesar 7,3 Triliun rupiah. •Dari 560 kasus, sekitar 40,7% (228 kasus) merupakan kasus yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan dari 1271 tersangka, sekitar 47,6% (605 orang) ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan barang dan jasa.
- 4. Korupsi di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Periode/keterang an Semester 1 Semester 2 Jumlah kasus 293 kasus 267 kasus Jumlah tersangka 676 tersangka 594 tersangka Kasus PBJ 114 kasus (38,22%) 114 kasus (42,7%%) Tersangka PBJ 314 orang (46,38%) 291 orang (48,9%)
- 5. Korupsi Berdasarkan Pelaku (Aktor) 2013 • Perbandingan tiap semester menunjukkan kecenderungan yang sama (Smt I dan Smt II 2013). Tersangka masih didominasi dari kalangan. 1. Pegawai Pemda/kementerian (557 tersangka) 2. Direktur/pegawai swasta (274 tersangka) 3. Kepala dinas (108 tersangka) 4. Direktur/pejabat/Pegawai BUMN/D (85 tersangka) 5. Anggota DPR/D (62 tersangka) • Menariknya, khusus di Smt II tahun 2013, dari 228 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, sekurangnya 39,03% merupakan pihak penyelenggara pengadaan barang dan jasa seperti panitia lelang, PPK, PPTK dll. • Beberapa aktor utama korupsi di daerah sudah banyak yang terjerat. Misalnya seperti Kepala Daerah (35 orang) dan Anggota DPR/D (62 orang). Jumlah tersangkanya sangat signifikan. • Terdapat korporasi yang menjadi tersangka kasus korupsi (IM2). Pada pengadilan tingkat pertama dihukum membayar uang pengganti 1,3 Triliun. Namun, pada tingkat banding di vonis bebas. *terdapat kepala daerah yang dihitung ulang karena tersangka korupsi di 2( dua) kasus atau lebih.
- 6. LOGO www.opentender.net Pengadaan B/J Secara Elektronik Dasar Hukum Kebijakan e-Procurement Keppres 54 tahun Perpres 54 Tahun 2010 Inpres 17 tahun 2011 Inpres 01 tahun 2013 e-Procurement dianggap sebagai alternatif solusi bagi pengadaan secara konvensional yang tak lagi mampu menjawab kebutuhan akan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan persaingan usaha yang sehat. e-Procurement menggunakan perangkat teknologi informasi dalam bentuk sistem aplikasi atau layanan pengadaan elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional Maanfaat: Efisien & Efektif, Transparan & Akuntabel, Hemat Waktu & Biaya, Paperless dan Terhidar dari KKN
- 7. LOGO www.opentender.net Potential Fraud Analysis (PFA) Merupakan Metode yang dikembangkan ICW untuk mengawasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diterapkan oleh pemerintah Metode ini diharapkan dapat memperkuat reformasi pengadaan yang sedang berlangsung untuk memperbaiki kualitas layanan publik mengembangkan perekonomian lokal dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat. Sumber data berasal dari data pengadaan nasional yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian dianalisa lewat serangkaian parameter oleh perangkat lunak di OpenTender.net
- 8. www.opentender.net LOGO Mou ICW dan LKPP
- 9. www.opentender.net LOGO Latar Belakang PFA Tersedianya informasi proyek pengadaan di seluruh Indonesia yang tersaji di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Mulai muncul berbagai bentuk indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik Mengembangkan alert system bagi pengawas internal, aparat penegak hukum Mendorong keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) untuk mengawasi pelaksanaan reformasi pengadaan meningkatkan persaingan usaha yang adil bagi setiap pelaku usaha
- 10. www.opentender.net LOGO Tujuan Meningkatkan sinergi pengawasan antara institusi pengawas daerah dengan CSO untuk mengawasi pengadaan secara elekronik di daerah masing-masing Mendorong efesiensi dan efektifitas anggaran daerah serta persaingan usaha yang lebih kompetitif dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Memperkuat kemitraan antara Masyarakat (ICW) dan Pemerintah (LKPP) sebagai bagian wujud nyata kampanye global Open Government Patnership (OGP)
- 11. LOGO www.opentender.net Kriteria Monitoring dan Analisis Indikator Alasan Kinerja Pemda/SK PD Tingkat Risiko Proyek Jumlah paket, anggaran e-proc, dan % terhadap total anggaran Kapasitas dan komitmen pemda untuk melaksanakan e-procurement ✔ ✖ Nilai kontrak Rerata nilai kontrak/paket yang tinggi dapat mendorong efisiensi dan mendorong partisipasi dari luar daerah, walaupun dapat mengurangi kesempatan UKM lokal. Risiko bagi pemerintah tinggi untuk nilai kontrak besar. ✔ ✔ Jumlah peserta lelang Jumlah peserta yang rendah mengindikasikan tingkat kompetisi yang rendah, dan kemungkinan kolusi antar peserta (“arisan”) ✔ ✔ Nilai kontrak/ HPS Semakin tinggi menunjukkan semakin kecil “savings,” dapat berarti tingkat kompetisi rendah. Walaupun nilai yang rendah mungkin tidak berarti apapun jika HPS di-”marked-up” ✔ ✔ Waktu pelaksanaan proyek Hanya untuk proyek konstruksi, waktu pelaksanaan yang sempit dapat mengakibatkan kualitas pekerjaan buruk ✔ ✔ Jumlah kontrak dimenangkan 1 perusahaan Jumlah kontrak yang tinggi menunjukkan ketidakseimbangan kompetisi, yang bisa terjadi secara natural, maupun faktor-faktor ekonomi politik ✔ ✖
- 13. LOGO Indikasi persekongkolan tender. Contoh: www.opentender.net Temuan Dalam putusan putusan KPPU disebutkan tiga perusahaan berada dalam kepemilikan saham yang sama. Berdasarkan penelusuran ada hubungan keluarga pemilik Nilai penawaran yang sama dari beberapa peserta lelang yang terindikasi tergabung dalam satu grup Pemenang tender memiliki jejak rekam buruk. Contoh: Sanksi Blacklist Kementerian PU Pernah menjalani sanksi Blacklist dari KPPU selama 18 bulan Diduga melakukan penyuapan proyek di provinsi lain Sengketa perdata dengan bank di provinsi lain karena tidak melakukan pembayaran kredit.
- 14. www.opentender.net LOGO Temuan Indikasi Proyek Fiktif. Contoh: Tidak terlihat adanya aktivitas proyek di lapangan sampai tahun anggaran berakhir Pelanggaran Administratif: Proyek tahun tunggal diubah menjadi tahun jamak setelah tidak berhasil diselesaikan pada akhir tahun anggaran Serah terima pekerjaan dilakukan sebelum proyek selesai
- 15. LOGO www.opentender.net Laporan Kasus Kasus yang telah dilaporkan Kasus pengadaan lampu lapangan stadion Blitar senilai 6.5 Miliar ----> KPK Kasus pembangunan pasar di madiun ----> Kejaksaan Negeri Kasus pengadaan meubelair di Kota Makassar ----> Disampaikan ke Walikota Makassar
- 16. LOGO Rekomendasi awal Review semua aturan maupun pengadaan barang dan jasa di Indonesia Penting bagi presiden baru untuk membuat draft Undang - Undang pengadaan barang dan jasa. Mengingat Indonesia belum memiliki UU PBJ. Fungsi pencegahan dan pengawasan internal Kementerian harus ditingkatkan. Optimalisasi LKPP Blacklist perusahaan dan pengusaha-pengusaha yang terbukti melakukan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa Mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau pengadaan barang dan jasa
- 17. Bersama Memberantas Korupsi LOGO