Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum, sumber hukum, jenis badan peradilan, norma dan perilaku taat hukum, korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), teori terjadinya negara, serta bentuk-bentuk kenegaraan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan konsep dasar hukum dan unsur-unsurnya, serta berbagai aspek terkait penegakan hukum dan penyelenggaraan negara.

1. BAB 2
A.SISTEM HUKUM
1.Pengertian hukum
Ada banyak pengertian hukum dikemukaan oleh para ahli hukum,antara lain:
a.E.Utrecth,hukum adalah himpunan petunjuk hidup(perintah/larangan) yang mengatur tata
tertib kehidupan masyarakat yang seharusnya ditaati oleh masyarakat,dan jika dilanggar
dapat menimbulkan sanksi dari pihak pemerintah
b.Satjipto Raharjo,hukum adalahkarya manusia berupa norma –norma yang berisi petunjuk
–petunjuk tingkah laku.
c.J.C.T.Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto,hukum adalah peraturan-peraturan yang
bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi (pihak yang berwajib) yng
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat.
d.Sudikmo Martokusumo,kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa
yang seharusnya dilakukan.
Hukum terdiri atas beberapa unsur berikut
a.peraturan/kaidah tingkah laku manusia dalam pergaulan antara manusia (masyarakat).
b.peraturan diadakan oleh badan resmi yang berwajib
c.peraturan merupakan jalinan nilai merupakan konsepsi abstrak tentang adil dan tidak
adil,serta apa yang di anggap baik dan buruk.
d.peraturan bersifat memaksa
e.peraturan mempunyai sanksi yang tegas dan nyata
Hukum ditandai ciri-ciri,antara lain:
a.adanya perintah dan atau larangan
b.perintah dan larangan itu harus dapat ditaati oleh setiap orang
menurut Van Apeldoorn,tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat
secara damai dan adil.
2.SUMBER HUKUM
Ada banyak sumber hukum,antara lain:

2. a.sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa
b.undang undang
c.kebiasaan hukum tertulis
d.yurisprudensi
e.traktat
f.doktrin
Hukum di golongkan berdasarkan 1)bentuknya 2)ruang wilayah berlakunya 3)waktu
berlakunya 4)pribadi yang diaturnya 5)fungsinya 6)sifatnya 7)masalah yang di aturnya
a.Hukum menurut bentuknya
1.hukum tertulis:hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan negara.hukum
tertulis ada 2 macam :1)hukum yang di kodifikasi
2)hukum tertulis yang tidak di kodifikasi
2.hukum tidak tertulis:hukum yang tumbuh dan hidup dalam keyakinan masyarakat
,tetapi tidak tertulis .
b.hukum menurut ruang wilayah berlakunya
1.hukum lokal:hukum yang berlaku di bagian wilayah negara
2.hukum nasional:hukum yang berlaku di negara tertentu
3.hukum internasional:hukum yang mengatur hubungan antar dua negara/ lebih
4.hukum asing:hukum yang berlaku di negara tertentu
c.hukum menurut waktu berlakunya
1.hukum positif (ius constitutum)
2.hukum yang diharapkan pada waktu yang akandatang (ius constituendum)
3.hukum yang berlaku pada masa lalu
4.hukum antar waktu
d.hukum menurut pribadi yang diaturnya
1.hukum yang berlaku bagi golongan warga negara
2.hukum yang berlaku bagi semua golongan warga negara

3. e.hukum menurut masalah yang diaturnya
hukum digolongkan dalam 2 jenis ,yaitu publik dan perdata,
hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan
pribadi(0rang)yang menyangkut kepentingan umum.
Hukum publik dibagi menjadi :
1.hukum tata negara(staatsrecht)
2.hukum administrasi negara(administratiefrecht)
3.hukum pidana(strafrecht)
4.hukum acara (hukum formal)
f.hukum menurut fungsinya
1.hukum materil adalah hukum yang berisi perintah perintah dan laangan
2.hukum formal/hukum acara adalah keseluruhan peraturan yang berisi tata cara
untuk menyelesaikan perbuatan yang melanggar hukum material
g.hukum menurut sifatnya
1.hukum yang bersifat memaksa(imperatif)
2.hukum yang bersifat mengatur (fakultatif)
C.JENIS BADAN PERADILAN
Pada ayat 100 ayat 1 uu no.14 tahun 1970 tentang pokok pokok kekuasaan
kehakiman di tegaskan bahwa tugas kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan di
tempat lingkungan ,yaitu peradilan umum,peradilan agama,peradilan militer dan peradilan
tata usaha negara.
a.peradilan umum
peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari ke adilan pada umumnya.mahkamah agung sendri sebagai pengadilan negara
tertinggi
b.peradilan agama
peradilan agam memeriksa dan memutuskan islam tentang nikah ,talak ,rujuk dll

4. c.peradilan militer
wewenang peradilan miiter menurut uu darurat no.16 tahun 1950,yaitu bertugas
memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang
dilakukan .
d.peradilan tata usaha
pada pasal1 ayat 1 uu itu disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi
negara yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah baik pusat maupun
daerah.
c.pengadilan tingkat kasasi
pengadilan tingkat kasasi dikenal dengan sebutan pengadilan mahkamah
agung.kewajiban pengadilanmahkamah agung,terutama adalah melakukan pengawasan
tertinggi atas tindakan segala peradilan lainya di seluruh indonesia dan menjaga agar hukum
dilaksanakan sepatutnya.
C.NORMA DAN PERILAKU TAAT HUKUM
1.Pengertian norma
Norma adalah aturan/ketentuan yang mengkat warga kelompok di masyarakat dan
dipakai sebagai panduan,tatanan,serta kendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima,ada
4 macam norma
a.norma agama adalah pergaulan hidup yang diterima sebagai peritah perintah
,larangan dan anjuran yang berasal dari tuhan
b.norma kesusilaan adalah peraturan yang di anggap sebagai suara hati sanukari
manusia.
c.norma kesopanan adalah peradilan yang timbul dari pergaulan segolongan
manusia
d.norma hukum adalah peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh
pengsaha negara
2.Sikap taat hukum
Ciri ciri orang berperilaku beradab,santun dan sesuai dengan hukum/perundang
undang sebagai berikut
a.perilaku yang di perbuat itu disenanggi oleh masyarakat pada umumnya
b.perilaku yang di perbuat tidak menimbulkan kerugian bagi diri dan orang lain

5. c.perilaku yang di perbuat tidak menyinggung perasaan orang lain
d.perilaku yang di perbuat menciptakan keselarasan dan harmoni
e.perilaku yang diperbuat mencerminkan sikap sadar hukum
f.perilaku yang diperbuat mencerminkan sikap patuh terhadap hukum
D.KORUPSI ,KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
Pemerintah yang bersih ,kuat,dan berwibawa (clean and good government)
merupakan suatu harapan seluruh masyarakat indonesia,undang undang yang di maksud
adalah uu no.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi
,kolusi dan nepotisme.
Dalam hal ini pihak pihak yang termasuk penyelenggara negara ,yaitu:
1.pejabat negara di lembaga tinggi negara
2.menteri
3.gubernur
4.hakim
5.pejabat negara lain sesuai dengn ketentuan perundang undang yang berlaku
6.pejabat lain memiliki fungsi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
1.Korupsi
Korupsi berasal dari corruption ,artinya pembusukan,kerusakan,kemerosotan,dan
penyuapan .korupsi adalah tindakan yang menyeleweng dari ketentuan ketentuan yang
berlaku demi kepentingan/keuntungan pribadi
Ada beberapa jenis korupsi yang biasa di lakukan,yaitu:
a.korupsi intelektual adalah seseorang yang dengan sengaja memberikan informasi
untuk kepentingan politis/karirnya.
b.korupsi etis adalah perbuatan yang salah yang diusahakan supaya di anggap
sebagai perbuatan yang baik
c.koorupsi moral adalah kejujuran umum yang sangat merosot ,seperti penurunan
kesetiaan terhadap sesama
d.korupsi waktu kerja adalah santai,ngobrol/mengurus kepentingan diri sendiri pada
waktu kerja tanpa alasan

6. 2.Kolusi
Kolusi adalah setiap permufakatan /kerja sama secara melawan hukum antara
penyelenggara /pejabat negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain atau
masyarakat dan negara
3.Nepotisme
Nepotisme adalah setiap penyelenggara negara yang melawan hukum,yang
menguntungkan kepentingan keluarga dan kelompok di atas kepentingan masyarakat
,bangsa dan negara
Hukum penyelenggara ,yaitu:
a.menerima gaji tunjagan dan fasilitas lainya dengan ketentuan perundang
undangan yang berlaku
b.menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran tindakan dari atasanya ancaman
hukum
c.menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan
wewenang nya
d.bersedia di periksa kekayaan sebelum,selama,setelah menjabat
e.mendapatkan hak hak sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
4.Pemberantasan korupsi di indonesia
a.koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak
pidana korupsi
b.supervisi terhadap intansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak
pidana korupsi
c.melakukan penyelidikan ,penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana
korupsi
d.melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
e.memonitor penyelenggara pemerintah negara
menutur pasal 15 uu no.30 tahun 2002 tentang KPK.bahwa kpk berkewajiban untuk
melakukan berbagai tindakan,yaitu
a.memberikan perlindungan terhadap sanksi /pelapor yang menyampaikan laporan

7. b.memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan /memberikan
bantuan untuk memperoleh data berkaitan dengan hasil penutupan korupsi
c.menyusun laporan tahanan dan menyampaikan kepada presiden republik
indonesia,dewan perwakilan rakyat dan pemeriksa keuangan
d.menegakan sumpah jabatan
dalam usaha pemberdayaan lembaga ini secara efektif di dukung pula ketentuan
ketentuan bersifat strategis ,yaitu
a.ketentuan dalam uu no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan
b.ketentuan tentang wewenang KPK yang dapat melakukan tugas
penyelidikan,penyidikan dan penutupan penyelenggara negara tampa ada hambatan
prosedur
c.ketentuan tentang pertanggung jawaban kpk kepada publik dan menyampaikan
laporan secara terbuka kepada presiden DPR DAN BPK
d.ketentuan mengenai perambatan ancaman pidana pokok terhadap
komisi/pegawai kpk yang korupsi
e.ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada anggota kpk yang
melakukan tindakan korupsi
C.TEORI TERJADINYA NEGARA
1.teori ketuhanan:negara terjadi akibat kehendak tuhan
2.teori perjanjian masyarakat:negara disebabkan adanya perjanjian masyarakat
3.teori kekuasaan:negara terbentuk atas dasar kekuasaan
4.teori hukum alam:negara terjadi secara alamiah dengan dasar manusia sebagai makhluk
sosial
D.BENTUK BENTUK KENEGARAAN
a.koloni adalah suatu negara yang menjadi jajahan negara lain
b.perwalian adalah wilayah jajahan dari negara negara yang kalah perang dalam
dunia ke 2 dan berada di bawah naungan dewan perwalian PBB serta negra yang menjadi
pemenang perang

8. c.dominion adalah suatu negara yang tadinya merupakan jajahan inggris yang telah
merdeka dan berdaulat serta mengaku raja inggris sebagai rajanya (lambang
persatuan),negara negara dominion tergabung dalam the british commonweth of nations
d.uni adalah gabungan 2/lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala
negara yang sama .uni dapat dibedakan menjadi 2 macam,yaitu;uni riil dan uni personil
uni riil adalah 2negara yang berdasarkan suatu traktat mengadakan ikatan yang di kepalai
oleh seorang raja dan membentuk alat pembengkapan.uni dengan kepentingan bersama
uni personil adalah 2 negara yang kebetulan mempunyai raja yang sama sebagai kepala
negara
protektorat dibedakan menjadi 2 macam
1.protektorat kolonial
Protektorat kolonial yaitu negara yang menyerahkan urusan hubungan luar negeri
serta urusan dalam negeri kepada perlindunganya (union francaise)
2.protektorat internasional
Protektorat internasional yaitu protektorat yang masih tetap memperhatikan
ketentuan ketentuan hukum internasional
MANDAT
Mandat adalah suatu negara yang tadinyamerupakan jajahan dari negara negara
yang kalah dalam perang dunia ke 1 dan diletakan di bawah perlindungan dari suatu negara
yang jadi pemenang perang dngan pengawasan dewan mandat liga banga bangsa