Dokumen tersebut membahas program KPR bersubsidi Bank Tabungan Negara untuk masyarakat berpenghasilan rendah guna mewujudkan program satu juta rumah pemerintah. Dokumen menjelaskan persyaratan kredit bersubsidi seperti plafon harga rumah, besaran subsidi, dan dokumen yang dibutuhkan serta kewajiban penerima kredit.

1. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
2017
PROGRAM SEJUTA RUMAH UNTUK RAKYATPROGRAM SEJUTA RUMAH UNTUK RAKYAT

2. Pencanangan Program Sejuta Rumah Oleh
Pemerintah
Pada tanggal 29 April 2015, Bapak Presiden
Jokowi telah melakukan peletakan batu
pertama Program Sejuta Rumah Rakyat di
Ungaran, Semarang
Peruntukan Rumah dan Pembangunan
Perumahan
Program Sejuta Rumah Rakyat 2015
RUMAH MBR
603.516
RUMAH NON MBR
396.484
1.000.000
1

3. Jaringan bisnis yang luas :
4 Kanwil, 65 KC, 223 KCP,
479 KK
22 KCS, 21 KCPS dan 7 KKS
di seluruh Indonesia
Aliansi Strategis dengan
2951 Kantor Pos Online
sebagai Kantor Layanan
Kas Bank BTN
1830 Mesin ATM yang
terhubung dengan
jaringan ATM Bersama ,
Link, ALTO, dan Prima
Produk Dana, Kredit
serta Jasa yang lengkap
dan inovatif
Kerjasama dengan
Institusi yang
memudahkan bagi
masyarakat yang ingin
memiliki rumah
Terdaftar di papan
Bursa Efek
Indonesia
Bank dengan jumlah
Aset Terbesar ke 6
di Indonesia
Bank Penyalur KPR
Bersubsidi terbanyak
di Indonesia, lebih
dari 98%

4. KPR BTN BERSUBSIDI
Kredit untuk
pembelian
rumah
sejahtera bagi
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah (MBR)

5. 1%*1%*
5%5%
DP
Suku
bunga
Jangka
Waktu s.d 20 th20 th
4 jt4 jt
Subsidi
Bantuan
Uang
Muka*fixed Tidak melebihi
ketentuan yang
berlaku
Harga Rumah
(Annuitas
)
Catatan: untuk pemilikan Rumah Tapak melalui KPR SSB diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka
Fitur Produk
mulai
•Bersedia melakukan buy back guarantee atas
debitur yang NPL pada kurun waktu 3 (tiga)tahun
sejak akad kredit
•Seluruh perijinan dan legalitas proyek dan
perusahaan pengembang lengkap, valid, dan
sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku
•Merupakan perusahaan berbadan hukum dan
telah menjadi anggota REI, APERSI, atau asosiasi
lain yang diakui Pemerintah
•Bersedia melakukan buy back guarantee atas
debitur yang NPL pada kurun waktu 3 (tiga)tahun
sejak akad kredit
•Seluruh perijinan dan legalitas proyek dan
perusahaan pengembang lengkap, valid, dan
sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku
•Merupakan perusahaan berbadan hukum dan
telah menjadi anggota REI, APERSI, atau asosiasi
lain yang diakui Pemerintah
Developer Pemohon KPR
• Memenuhi
persyaratan KPR
Subsidi UM 1%
• Menyertakan bukti
tertulis pembayaran
Uang Muka 1 % dari
calon debitur kepada
pengembang
• Memenuhi
persyaratan KPR
Subsidi UM 1%
• Menyertakan bukti
tertulis pembayaran
Uang Muka 1 % dari
calon debitur kepada
pengembang
Batasan
Kota dengan
jumlah penduduk
> 2juta,
penyaluran hanya
untuk Rusun

6. Kel. Sasaran Kelompok sasaran KPR Bersubsidi merupakan MBR dengan batasan penghasilan
tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Kelompok sasaran hanya dapat memanfaatkan salah satu kemudahan dan/atau
bantuan perolehan rumah (KPR Sejahtera, KPR SSB, atau KPR SSM)
Persyaratan Pemohon (Kelompok Sasaran)
• Harga Jual Rumah Subsidi tahun 2017 : Rp. 123.000.000,-, tahun 2018 : Rp.
130.000.000,-
• Luas Bangunan minimal 21 m², maksimal 36 m²
• Luas Tanah minimal 60 m², maksimal 200 m²

7. Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka
KPR Subsidi
Product
Knowledge
4 jt4 jt
Subsidi
Bantuan
Uang Muka*
Untuk
Rumah
Tapak
Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan uang muka yang telah disetujui
antara pemohon dan pengembang (self financing), seluruhnya mengurangi
plafond kredit yang akan diberikan kepada pemohon
Simulasi Uang Muka 1% Simulasi Uang Muka 5%

8. Loan to Value
• Ketentuan LTV yang berlaku di Bank BTN**
Tipe Properti (m2)
Fasilitas Kepemilikan
I II III
KPR
> 70 85% 80% 75%
22-70 90*% 85% 80%
≤ 21 90*% 90% 85%
Catatan (*) : Untuk event tertentu atau kebijakan khusus, ketentuan LTV dapat ditentukan lain
sesuai informasi dari NSLD dan SMD
(**): Memo NSLD No 608/M/NSLD/BS/IX/2016 tanggal 7 September 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan PBI No. 18/16/PBI/2016 dan SE BI No. 18/19/DKMP

9. Batasan Harga Jual Rumah
(sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 348/KPTS/M/2015)
No. Wilayah 2015 2016 2017 2018
1 Jawa (kecuali Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang,
dan Bekasi)
Rp 110.500.000 Rp 116.500.000 Rp 123.000.000 Rp 130.000.000
2 Sumatera (kecuali Kep.
Riau dan Bangka Belitung)
Rp 110.500.000 Rp 116.500.000 Rp 123.000.000 Rp 130.000.000
3 Kalimantan Rp 121.000.000 Rp 128.000.000 Rp 135.000.000 Rp 142.000.000
4 Sulawesi Rp 116.000.000 Rp 122.500.000 Rp 129.000.000 Rp 136.000.000
5 Maluku dan Maluku Utara Rp 126.500.000 Rp 133.500.000 Rp 141.000.000 Rp 148.500.000
6 Bali dan Nusa Tenggara Rp 126.500.000 Rp 133.500.000 Rp 141.000.000 Rp 148.500.000
7 Papua dan Papua Barat Rp 174.000.000 Rp 183.500.000 Rp 193.500.000 Rp 205.000.000
8 Kep. Riau dan Bangka
Belitung
Rp 116.000.000 Rp 122.500.000 Rp 129.000.000 Rp 136.000.000
9 Jabodetabek (Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang,
dan Bekasi)
Rp 126.500.000 Rp 133.500.000 Rp 141.000.000 Rp 148.500.000

10. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan
setempat dalam hal kelompok sasaran tidak bertempat
tinggal sesuai dengan alamat KTP;
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak
Penghasilan (PPh) Orang Pribadi*;
5. Surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani
pemohon di atas meterai dan diketahui oleh:
• pimpinan instansi tempat bekerja untuk
masyarakat berpenghasilan tetap; atau
• kepala desa/lurah setempat untuk masyarakat
berpenghasilan tidak tetap.
1. Surat pernyataan tidak memiliki rumah yang diketahui
instansi tempat bekerja atau kepala desa/lurah tempat
KTP diterbitkan;
Product
Knowledge PERSYARATAN DOKUMEN
*) Persyaratan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi dikecualikan bagi pemohon dengan penghasilan tidak melebihi
batas PTKP. SPT Tahunan PPH Orang Pribadi disyaratkan bagi pemohon yang memiliki NPWP > 1 thn. Bagi
yang memiliki NPWP < 1 thn, wajib menyerahkan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi pada tahun berikutnya
kepada Bank BTN dan menandatangani Surat Pernyataan SPT dan deregister oleh Kantor Cabang untuk alat
monitoring

11. Product
Knowledge
….PERSYARATAN DOKUMEN (1)
8. Surat pernyataan yang pemohon KPR Bersubsidi ditandatangani oleh
pemohon KPR Bersubsidi diatas meterai dan disetujui oleh pasangan yang
isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan:
a)Berpenghasilan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan Kelompok
Sasaran MBR
b)Membeli rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun
dengan harga jual tidak melebihi batasan harga jual yang ditetapkan
dalam Keputusan Menteri;
c)Pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah dan tidak pernah
menerima subsidi kepemilikan rumah;
8.Menggunakan sendiri dan menghuni Rumah Sejahtera Tapak atau
Satuan Rumah Sejahtera Susun sebagai tempat tinggal dalam jangka
waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah atau
BAST;

12. Product
Knowledge
….PERSYARATAN DOKUMEN (2)
a)Tidak akan menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan Rumah
Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun dengan bentuk
perbuatan hukum apapun, kecuali:
• Debitur meninggal dunia (pewarisan);
• Penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk Rumah Sejahtera
Tapak;
• Penghunian telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk Satuan Rumah
Sejahtera Susun; atau
• Pindah tempat tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Untuk kepentingan Bank Pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit
bermasalah
f) Surat Pernyataan Penyerahan SPT bila NPWP < 1 tahun,
g)Surat Pernyataan Penyelesaian Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan
yang dibuat oleh Pengembang dan debitur diketahui oleh pasangan,
h)Bahwa semua dokumen persyaratan yang disampaikan kepada bank
pelaksana dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.
i) Apabila persyaratan/ dokumen yang disampaikan pemohon tidak benar,
pemohon bersedia mengembalikan seluruh subsidi/ kemudahan yang
telah diterima dari Pemerintah dan bersedia dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

13. Product
Knowledge
Pengembalian Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan
Rumah
1. Bank Pelaksana wajib menghentikan KPR Bersubsidi
dalam hal:
a. Kelompok sasaran penerima bantuan dan/atau kemudahan pembiayaan
memberikan pernyataan sebagaimana yang dipersyaratkan yang
diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan berdasarkan
hasil pengendalian dan pengawasan; dan/atau
b. Kelompok sasaran penerima bantuan dan/atau kemudahan pembiayaan
tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera
susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana;
2. Bank Pelaksana wajib mengembalikan kemudahan
dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang KPR
Bersubsidinya telah dihentikan.

14. Product
Knowledge
Pengembalian Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan
Rumah (1)
3. Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan yang harus
dikembalikan terdiri dari:
a. sisa pokok dana SSB;
b. manfaat dana SSB;
c. subsidi bunga kredit perumahan;
d. subsidi bantuan uang muka perumahan; dan/atau
e. pajak pertambahan nilai (PPN) terutang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan*.

15. Fisik bangunan rumah, prasarana dan sarana, serta utilitas umum
telah siap dihuni, dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:
Kesiapan Bangunan
Atap, lantai dan dinding memenuhi persyaratan teknis keselamatan,
keamanan dan kehandalan bangunan.
Jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air
bersih lainnya yang berfungsi.
Kesiapan PSU*
•Utilitas jaringan listrik yang berfungsi
•Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi
•saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi
Product
Knowledge

16. Pemanfaatan Rumah BersubsidiProduct
Knowledge
WAJIB dihuni sebagai tempat tinggal
secara terus-menerus paling lambat
1 (satu) tahun setelah akad kredit
dan serah terima rumah.
SANKSI
Pemberhentian KPR Bersubsidi oleh Bank
BTN dan wajib mengembalikan bantuan
pembiayaan perumahan yang telah
diperoleh melalui Bank BTN.
Ketentuan disewakan dan/atau dialihkan
kepemilikannya :
a. pewarisan;
b. telah dihuni lebih dari 5 (lima) tahun untuk
Rumah Bersubsidi Tapak;
c. telah dihuni lebih dari 20 (dua puluh) tahun
untuk Satuan Rumah Bersubsidi Susun;
• pindah tempat tinggal sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
• untuk kepentingan Bank Pelaksana dalam
rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan
bermasalah

17. Product
Knowledge Pemasangan Plat/ Stiker Rumah KPR
Bersubsidi
Kantor Cabang
memastikan stiker
atau plat rumah
bersubsidi telah
terpasang di setiap
unit rumah yang
dibiayai oleh KPR
Bersubsidi dan tidak
boleh dilepas
selama jangka
waktu kredit

18. Penentuan
Lokasi
Perumahan
Yang
strategis
Penentuan
Lokasi
Perumahan
Yang
strategis
• Kemudahan
Akses &
Transportasi
• Kedekatan
dengan Tempat
Kerja/Usaha
• Kemudahan
Akses &
Transportasi
• Kedekatan
dengan Tempat
Kerja/Usaha
Legalitas dan
Perijinan
lengkap dan
benar
Legalitas dan
Perijinan
lengkap dan
benar
Mencari
Konsumen
Berkualitas &
Tepat Sasaran
Mencari
Konsumen
Berkualitas &
Tepat Sasaran
Aspek lokasi, akses, dan transportasi pada suatu proyek mendukung daya jual suatu
proyek dan meningkatkan nilai marketable suatu proyek
Sebelum proyek dimulai, pengembang
sudah memiliki database konsumen
Untuk menghindari permasalahan hukum
dan kelancaran pembangunan
Product
Knowledge
Highlight Pelaksanaan KPR BTN
Bersubsidi

19. HIGHLIGHT UNTUK PARA PENGEMBANG YANG BEKERJASAMA DENGAN BTN
Catatan: Pengembang memastikan stiker atau plat rumah bersubsidi
telah terpasang
Rumah disewakanRumah disewakan Rumah Kosong (RUKOS)Rumah Kosong (RUKOS)
Pelat Nomor Rumah
tidak terpasang*
Pelat Nomor Rumah
tidak terpasang*
Sarana prasarana (jalan, air,
listrik) belum berfungsi
Sarana prasarana (jalan, air,
listrik) belum berfungsi

20. Highlight temuan BPKPHighlight temuan BPKP

21. 2. TAMBAHAN BANTUAN UANG MUKA (TBUM)
Merupakan fasilitas pinjaman uang muka untuk pembelian rumah sejahtera melalui KPR BTN
Bersubsidi, dengan suku bunga sebesar 6-7% dan jangka waktu s.d 15 tahun atau tidak melebihi
maksimal jangka waktu KPR BTN Bersubsidi yang diajukan
1. BANTUAN TABUNGAN PERUMAHAN (BTP)
Merupakan bantuan dana yang tidak dikembalikan (secara cuma-cuma) yang bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan uang muka pembelian rumah subsidi melalui KPR BTN Bersubsidi, termasuk
untuk digunakan memenuhi biaya-biaya terkait kredit/pembiayaan pemilikan rumah*.
Besar bantuan yang diterima PNS :
BTN bersama Bapertarum-PNS memberikan fasilitas kemudahan kepada PNS
Golongan I, II, III, dan IV dengan masa kerja min 5 th yang mengajukan KPR BTN
Bersubsidi dan belum pernah memanfaatkan Bapertarumnya, dengan pilihan:
Bantuan Tabungan Perumahan atau Tambahan Uang Muka Perumahan
• Biaya Proses, Biaya Notaris, Uang Muka dsb.
BUM TBUM untuk
Rumah Tapak
TBUM untuk
Rumah Susun
Suku
Bunga
Gol I Rp. 1.200.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 30.000.000,- 6%
Gol II Rp. 1.500.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 30.000.000,- 6%
Gol III Rp. 1.800.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 30.000.000,- 6%
Gol IV - Rp. 20.000.000,- Rp. 30.000.000,- 7%
Fasilitas Pendukung KPR untuk PNS
(Bapertarum)
BUM BTP Total Bantuan
Gol I Rp. 1.200.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 5.200.000,-
Gol II Rp. 1.500.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 5.500.000,-
Gol III Rp. 1.800.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 5.800.000,-
Gol IV - Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,-

22. Dokumen:
•FC Karpeg
•SK terakhir
•Surat pernyataan
belum memiliki
rumah
•Standing Instruction
BI Checking
KC
3 hari kerja
Berkas sesuai
ketentuan &
syarat
TBUM/BTP
Kirim ke Bapertarum via
email/surat :
•Permohonan TBUM/BTP
(lengkap dgn dok. kredit)
•Permohonan dari Bank
BTN (sudah di ttd pejabat KC)
Surat
Rekomendasi
Fasilitas Bapertarum: Persyaratan Dokumen
Akad KPR +
TBUM
Pencairan
BTP
setelah akad KPR
atau
Proses
Kredit s/d
Persetujuan

23. PERSYARATAN UMUM
Pemohon mengajukan KPR Bersubsidi dan Tambahan
Bantuan Uang Muka (TBUM) Bapertarum
FITUR KREDIT
Maksimal kredit TBUM s.d Rp. 20 juta
Plafon KPR : harga jual*– TBUM
Pemohon memiliki 2 angsuran kredit
SIMULASI CICILAN
Misalnya harga rumah Rp. 123 Juta
TBUM = Rp. 20 juta selama 15 tahun bunga 6% p.a
KPR Bersubsidi = Rp. 103 juta selama 20 tahun
Perkiraan cicilan per bulan :
TBUM = Rp. 171.700,-
KPR Bersubsidi = Rp. 688.750,-
jadi, cicilan per bulan Rp. 860.450/bulan selama 15
tahun, setelah 15 thn hanya mengangsur Rp.
688.750,-
Alternatif Skema Bapertarum

24. PERSYARATAN UMUM
Pemohon mengajukan KPR Bersubsidi dan mendapatkan
tambahan Bantuan Tunai Perumahan sebesar Rp 4 juta dari
Bapertarum
FITUR KREDIT
Plafon KPR : harga jual*– DP 1%
Pemohon memiliki 1 angsuran kredit
SIMULASI CICILAN
Misalnya harga rumah Rp. 123 Juta
DP 1% = Rp 1.230.000
Plafond kredit sebesar Rp 121.770.000,- selama 20 tahun
Perkiraan cicilan per bulan KPR Bersubsidi = Rp. 814.300,-
selama 20 tahun
Pencairan BTP akan dilakukan setelah akad KPRBersubsidi melalui
rekening TBP.
Alternatif Skema Bapertarum

25. PERSYARATAN UMUM
Untuk Pemohon umum yang memenuhi persyaratan KPR Bersubidi
Syarat dana mengendap di TBP sebesar 5% harga jual selama masa kredit
FITUR KREDIT
Plafon KPR : 100% harga jual
Pemohon memiliki 1 angsuran kredit
SIMULASI CICILAN
Misalnya harga rumah Rp. 123 Juta
KPR Bersubsidi = Rp. 123 juta selama 20 tahun
Perkiraan cicilan per bulan KPR Bersubsidi = Rp. 822.500,- selama 20 tahun
Dana yang ditahan di TBP sebesar 5% dari harga jual :
misal untuk harga Rp. 123 jt maka dana yang ditahan Rp. 6.150.000,-
ESTIMASI BIAYA PROSES
Biaya administrasi 350 rb
Biaya provisi : 0,5% dari plafon KPR
Biaya notaris/PPAT : 350 rb
Biaya asuransi include dalam angsuran bulanan.
Biaya BPHTB tergantung developer, sudah inc di harga jual atau belum.
Jika belum maka perhitungannya sebesar 5% dari harga jual dikurangi
harga tidak kena pajak (sesuai wilayah)
Alternatif Skema Bapertarum

26. Kendala-kendala dalam pemrosesan KPR di BTN Jember (1)Kendala-kendala dalam pemrosesan KPR di BTN Jember (1)
1. Kelengkapan Dokumen
 Form-form subsidi belum lengkap
 SKPG belum ada (untuk instansi kolektif/payroll)
 Tidak terdapat copy STF, IMB, SPR, Siteplan
 NPWP an pemohon belum ada
 KK / Surat Nikah / Surat Keterangan Belum Menikah tidak ada / tidak
lengkap
 Ada perbedaan nama / singkatan
 Tidak terdapat nomor telepon atasan / bendahara / istri / dan saudara
terdekat (bukan teman/tetangga)
 Pengisian form permohonan masih seadanya
 Slip gaji pasangan (untuk rasio double income)

27. Kendala-kendala dalam pemrosesan KPR di BTN Jember (2)Kendala-kendala dalam pemrosesan KPR di BTN Jember (2)
2. Proses Kredit
 Nomor telepon kantor, pimpinan, bendahara dan pemohon tidak dapat
dihubungi
 Adanya perbedaan luas tanah antara STF dan luas di SPR
 Adanya kredit baru di bank lain setelah permohonan KPR BTN di setujui
sehingga mempengaruhi RPC pemohon
 Alamat OTS tidak jelas (tidak ada peta/peta tidak sesuai)
 Harga AJB < Maksimal Kredit
 Adanya kekurangan berkas yang tidak segera dilengkapi
 Tipe rumah sama namun harga jual berbeda
 LPA tidak sesuai dengan harga jual di SPR sehingga perlu backtrack
 Proses LPA mepet, sehingga realisasi dilakukan sore hari

28. Kendala-kendala dalam pemrosesan KPR di BTN Jember (3)Kendala-kendala dalam pemrosesan KPR di BTN Jember (3)
3. Pasca Realisasi
 Masih ada kekurangan dokumen pada saat ada pemeriksaan dari pihak
Internal/Eksternal – menyebabkan dana FLPP/SSA/SSB tidak dapat ditagih
dari KemenPUPR
 Masih banyaknya LAT dokumen seperti STF, IMB, AJB, dan Akta-akta lainnya
– tidak bisa dilakukan tahapan proses penyelesaian kredit macet
 Masih banyaknya DRBM (Daftar Realisasi Baru Menunggak) –
mempengaruhi kecepatan analis untuk menganalisa permohonan kredit
baru

29. Terima Kasih