1. Keamanan Informasi
sebagai Pilar Smart
City/Smart Province
H. Asep Saepuloh, ST., MT,
Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
Jabar Juara Lahir Batin

2. 2
Nama : H. Asep Saepuloh, ST, MT, CDCP, IT-IL, CAPM
NIP : 19690908 199603 1 006
Pangkat : Pembina TK. I (Gol. IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
TTL : Sukabumi, 08 – 09 – 1969
Pendidikan : S2 – Sistem & Teknik Jalan Raya
E-Mail : asep_saepuloh@jabarprov.go.id; aspulozr@gmail.com; aspulozr1@yahoo.com
Jabatan : 2018, Kepala Seksi Identifikasi Pada Balai Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio pada Dinas Perhubungan Prov. Jabar;
2019, Kepala Seksi Standardisasi Pos dan Telekomunikasi Pada Bidang Pos dan Telekomunikasi pada Diskominfo Prov. Jabar;
2012, Kepala Seksi Penerapan Telematika Pada Bidang Telematika pada Diskominfo Prov. Jabar;
2015, Kepala Seksi Standardisasi Pos dan Telekomunikasi Pada Bidang Pos dan Telekomunikasi pada Diskominfo Prov. jabar;
2017, Kepala Bidang Infrastruktur TIK pada Diskominfo Prov. Jabar;
2018, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Diskominfo Prov. jabar;
Pelatihan :
• 11 s.d 15 Desember 2017, Certified Associate in Project Management (CAPM), Project Management Institute, Pennsylvania Corrporate, Seal 1969, CAPM® Number :
2114291, PMI ID Number : 5165098, CAPM® Original Grand Date 15 Desember 2017, CAPM® Expiration Date 14 Desember 2022;
• 16 s.d 20 Oktober 2017, Certified Information Security Manager (CISM), Inixindo;
• 02 s.d 05 Mei 2017, ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management, Certificate number : 5981908.20658907, EXIN, AXELOS Global Best Practice;
• 17 s.d 18 April 2017, Certified Data Centre Profesional (CDCP), EXIN The Global Independent Certification Institute for ICT Profesionals, Certificate ID :
5981908.20654401;
• 12 S.d 21 Desember 2015, Leadership, Entrepreneurship, Human Resource Empowerment & Organizational Innovation, Residental Seminar Winter School December
2015, Grenoble I.A.E (Universite Pierre-Mendes France) kerjasama dengan BKD Provinsi Jawa Barat
• 15 S.D 17 September 2014, Penetration Testing Penyelenggara Telkom Profesional Development Center (PDC) kerjasama Dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat;
• 3 S.D 5 September 2013, IT Risk Management Penyelenggara Telkom Profesional Development Center (PDC) kerjasama Dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat;
• 19 S.D 23 Mei 2013, IT Governance Penyelenggara Telkom Profesional Development Center (PDC) kerjasama Dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat
• 26 S.D 29 April 2011, Bimbingan Teknis Chief Information Officer (CIO) Pemerintah, Penyelenggara Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementrerian Kominfo
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

3. 3
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 12
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
j. komunikasi dan informatika;
n. statistik;
o. persandian;

4. 4

5. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Jabar
5
Pada SOTK Tahun 2018, Seksi Keamanan Informasi ditingkatkan levelnya menjadi Bidang
Persandian dan Keamanan Informasi yang terdiri dari 3 (Tiga) Seksi, yaitu Seksi Persandian,
Seksi Keamanan Informasi, dan Seksi Layanan Keamanan Informasi

6. Konsep tata kelola kota yang
dibangun secara cerdas dan berdaya
saing untuk menyelesaikan setiap
persoalan atau masalah yang dihadapi
masyarakat dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi
serta inovasi guna mewujudkan
kehidupan masyarakat yang lebih
aman, lebih mudah, lebih sehat, dan
lebih makmur
Interkoneksi antar bagian perkotaan
Integrasi sistem informasi perkotaan
Manajemen perkotaan dan kerjasama layanan
Aplikasi ICT
Open information, open data antar kota secara online

7. Tujuan Smart City
7
Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan
memberikan pelayanan publik di lingkungan Kota yang
memberikan nilai bagi masyarakat
Menyelesaikan masalah prioritas di wilayah Kota berbasis data
yang terintegrasi dan kolaboratif antar sektor
Mengembangkan sektor unggulan yang dimiliki Kota untuk
meningkatkan branding maupun perekonomian Kota
Membangun smart people dan smart society di wilayah Kota

8. INTEGR
ASI

9. Buttom Up Approach
Smart City
Smart Area
Smart Village
Smart Distric
Smart City
Smart City
Smart City
Smart City
Smart City
Smart City
Smart Province
Smart Nations

10. Source: Citiasia Inc.
Bureaucracy
Appearance
Industry
Health
Community
Energy
Elemen Pembangunan Smart City (Satu Pendekatan)
1. Public SERVICE, Meningkatkan kinerja Pelayanan
Public
2. BUREAUCRACY, Meningkatkan kinerja Birokrasi
Pemerintah
3. Public POLICY, Peningkatan efisiensi Kebijakan
Publik
4. TOURISM, Membangun ekosistem Pariwisata
5. BUSINESS, Membangun daya saing bisnis (TTI dan
Industri Kreatif)
6. City APPEARANCE, Penataan Wajah Kota
7. INDUSTRY, Penataan Industri primer, skunder, tersier
8. WELFARE, Peningkatan Kesejahteraan masyarakat
9. TRANSACTION, Membangun ekosistem Keuangan
10. HARMONY, Harmonisasi lingkungan yang Nyaman
11. HEALTH, Menjamin fasilitas dan pelayanan
Kesehatan
12. MOBILITY, Membangun Transportasi dan Logistik
13. COMMUNITY, Membangun Masyarakat yang smart
14. LEARNING, Membangun sistem Edukasi
15. SECURITY, Menjamin Keamanan & Keselamatan
16. PROTECTION, Perlindungan Lingkungan
17. WASTE, Tata kelola Sampah dan Limbah
18. ENERGY, Membangun daya saing Energi yang
berkelanjutan.

11. • Asosiasi
• Akademisi,
konsultan
• Developer
• Konsep
• Penyedia
Content, materi
• Portal, promosi
• Penyedia solusi
(hardware,
software,
infrastruktur, solusi
• Pemangku dan
pelaksana kebijakan
yang berhubungan
dengan Smartcity
• Pemerintah /
Pemerintah Daerah
GOVENRMENT
TECHNOLOGY
PARTNER /
INDUSTRI
PARTNER
KOMUNITAS /
ASOSIASI /
AKADEMISI /
KONSULTAN
MEDIA PARTNER
Menuju
SMART
PROVINCE
Perspektif : Pelaku

12. SMART
PROVINCE
GOVERNMENT
CITIZENCITY
Tata kelola
Pemerintahan
Transportasi
Keamanan
Pariwisata
Sosial
Partisipasi Publik
Lingkungan
Kesehatan
Infrastruktur TIK
Pendidikan
Industri
IDENTIFIKASI
MASALAH PADA
BEBERAPA
SEKTOR UTAMA
Sumber Daya
Perspektif : Urusan Pemerintahan

13. Kesiapan Smart City (Smart City Readiness)
Struktur (SDM, Tata Kelola/Pamong, Anggaran) | Infrastruktur (fisik, sosial, TIK) | Suprastruktur (Kebijakan, Lembaga, Pelaksanaan)
Sensing
GPS | Barcode | RFID | IoT
Pusat Operasi, Data dan Jaringan
City Operation Center (COC) | Data Center | NOC | WAN | MAN | Fiber | 4G/5G
Aplikasi
Smart City Platform | SOA | Cloud Computing | Development Framework | BI
KeamananInformasi
ITGovernance
ITManagement
Smart Governance
Smart Service | Smart Bureaucracy |
Smart Policy
Kerangka Arsitektur Smart City & Teknologi Informasi
Smart Branding
Smart Tourism | Smart Business | Smart
Appearance
Smart Economy
Smart Industry | Smart Welfare | Smart
Finance
Smart Living
Smart Life | Smart Healthcare | Smart
Mobility
Smart Society
Smart Community | Smart Learning |
Smart Security
Smart Environment
Smart Protection| Smart Waste | Smart
Energy

14. Menentukan
Pola Anggaran
• Option 1 : Swa Anggaran (APBD)
• Option 2 : Public Private Partnership (PPP)
• Option 3 : Sponsorship (CSR)
1. Smart City Planning
2. Smart City Readiness
3. Smart City Development
- Masterplan pembangunan
Smart City pada prioritas sektor
unggulan daerah
- Blueprint implementasi Smart City
(DED)
- Pembangunan infrastruktur ICT
- Pembangunan Infrastruktur Fisik
- Pembangunan Infrastruktur
Sosial, misalnya technopark, taman,
bandara dll.)
- Aturan dan kelembagaan pendukung
Impementasi Pembangunan Smart City,
misalnya: Integrasi & Interoperability
e-Gov (Smart-gov), Investment Center,
Ekosistem Smart Economy (eg. Smart
UKM), Smart Fisheries, Smart Agriculture,
dll.
Bagaimana Membangun Smart City/Province

15. Living
Smart City Perlu Dukungan Smart e-Gov & COC
Branding
Environment
Economy
Society
Smart
e-Govz
City Operation
Center (COC)
Mobile | Censor | Data
“Integrated
& Interoperability”
ePlanning
eFinancial
Management
eFinancial
Control
eFinancial
Performance
eDukcapil
Dll.

16. Keamanan Informasi terjaganya :
1.Aspek Kerahasiaan
2.Aspek Integritas
3.Aspek Ketersediaan

17. 17
Undang Undang 11 Tahun 2008 Tentang ITE

18. 18
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)
Pengamanan Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Pasal 19
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem
Elektronik
Pasal 20,
Ayat (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang
mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan
serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
Ayat (3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai
akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem
Elektronik wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama
kepada aparat penegak hukum atau Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait
Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

19. 19
Bagian Kedua Persyaratan Penyelenggaraan Transaksi Elektronik Pasal 41
(1)Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang
menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib
menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik.
(2)Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan, penyelenggaraan Transaksi
Elektronik dalam lingkup publik wajib disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi
Keandalan Indonesia yang sudah terdaftar
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)

20. 20
No Keamanan SPBE
1 Keamanan SPBE
Mencakup
Penjaminan :
Kerahasiaan,
Kutuhan,
Ketersediaan,
Keaslian dan
Kenirsangkalan
Sumber Daya
Terkait Data dan
Informasi,
Infrastruktur SPBE
dan Aplikasi SPBE
Penjaminan
Kerahasiaan Penetapan Klasifikasi
Keamanan, Pembatasan Akses,
Pengendalian Keamanan
Lainnya
Keutuhan Pendeteksiaan Modifikasi
Ketersediaan Penyediaan Cadangan dan
Pemulihan
Keaslian Penyediaan Mekanisme
Verifikasi dan Validasi
Kenirsangkalan Penerapan Tanda Tangan Digital
dan Jaminan Pihak Ketiga
Terpercaya Melalui Penggunaan
Sertifikat Digital
Penerapan Keamanan SPBE
Harus Memenuhi Standar
Teknis dan Prosedur
Kemanan SPBE
Instansi Pusat Pemerintah
Daerah
Konsultasi dan/atau Koordinasi
dengan Kepala Lembaga yang
Menyelenggarakan Tugas
Pemerintahan di Bidang
Keamanan Siber
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN
2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

21. 21
Peraturan Gubernur No 86 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola
Pemerintahan Berbasis Elektronik

22. 22
Peraturan Gubernur No 86 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola
Pemerintahan Berbasis Elektronik

23. Masalah Keamanan Smart City
Kurangnya
Pengujian
Keamanan
(Pentest,VA)
Kurang/Tidak
Adanya Kontrol
Keamanan
(IDS/IPS)
Enkripsi
Menggunakan
Algoritma Lama
Belum/Tdk Ada CSIRT
Komplek dan
Banyaknya Jenis
Serangan (XSS,
Brute Force)
Update Software
DariVendor
Lambat
Sistem Lama
Kurang Aman
Kurangnya
Pelatihan,
Rekrutmen SDM
Andal Pengelola
Kurangnya Rencana
Penanganan Insiden
Kerentanan Sistem
(Mudah di DDoS

24. Faktor yang Mempengaruhi Keamanan Informasi
pada Smart City

25. Contoh Ancaman Terhadap Smart City

26. Kerangka Kerja
Tata Kelola Keamanan Informasi (ISO/IEC 27014)
• Menjamin tujuan keamanan informasi smart city dapat dicapai.
Manajemen Sistem Keamanan Informasi (ISO/IEC 27001, 27002)
• Merencanakan, memilih kontrol dan melaksanakan keamanan smart
city secara sistematis, komprehensif dan tepat.
Audit Sistem Keamanan Informasi (ISO/IEC 27008)
• Memastikan keamanan smart city sesuai dengan rencana dan standar
untuk mendapatkan efektivitas hasil.

27. Pam Info Publik dan Berklasifikasi:
Tanda Tangan Digital, Mail
Protection, Document Protection,
SSL Server, dan SSL Client
Audit dan Sertifikasi
Keamanan Informasi
Penilaian Keamanan
Sistem Informasi :
Vulnerable Assessment
dan Penetration Testing
IT Security
Assessment
Pipeline Layanan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
Sertifikasi - Opini dan Keyakinan Yang
Memadai tentang Keamanan Informasi
Untuk Eskternal/Publik
Pengelolaan
Sertifikat Elektronik
Pengelolaan
Jaring Komunikasi Sandi (JKS)
Sterilisasi
Kontra Penginderaan
Jamming
Pam Info pada Aset/Fasilita Penting:
Deteksi Upaya Penyadapan Pihak
Tidak Berwenang
Pam Info dan Pam FIsik
Kegiatan Penting
Pam Info Berklasifikasi via JKS Internal:
VIP Provinsi, Antar Perangkat Daerah,
Intra Perangkat Daerah, dan
JKS Eksternal
Pam Info: pengawasan,
perlindungan, dan penanggulangan
insiden keamanan informasi,
kolaborasi dg NOC
Pengelolaan
Security Operation Center
Opini dan Keyakinan tentang Keamanan
Informasi/ Persandian untuk Internal
LALAKI SA JABAR
Perka Lemsaneg
No. 7 Tahun
2017 Pedoman
Penyelenggaraan
Persandian
untuk
Pengamanan
Dilingkungan
Pemerintah
Daerah Provinsi
dan
Kabupaten/Kota

28. Contoh SE untuk di
Perijinan

29. 29
Contoh SE
untuk di
Perijinan

30. 30

31. 31

32. Iso 27001 data
center dinas
kominfo
provinsi jawa
barat

33. 33
Hasil Penilaian
Indeks KAMI
Pada Tahun
2018
Oleh Tim
Audit BSSN

34. Jabar Juara Lahir Batin