1. Notulensi
Diskusi Terbuka ID-IGF
Jumat, 19 Januari 2018
Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat
Diskusi Terbuka Indonesian Internet Governance Forum (ID-IGF) 2018 telah dilaksanakan pada Jumat,
19 Januari 2018, di Perpustakaan Nasional RI – Jakarta Pusat. Diskusi Terbuka dihadiri oleh anggota
MAG ID-IGF serta pemangku kepentingan tata kelola internet Indonesia lainnya (daftar hadir
terlampir). Hasil rapat tersebut disampaikan sebagai berikut:
Agenda Rapat
A. Pembukaan dan Pengantar
B. Pemaparan Catatan dari IGF Global 2017 di Jenewa
C. Sosialisasi tentang ID-IGF oleh MAG ID-IGF
D. Laporan Kegiatan ID-IGF (2017-2018) oleh Koordinator MAG ID-IGF
E. Masukan dan Saran
F. Penutupan
A. PENGANTAR
1. Acara dibuka oleh Ibu Harkrisyati Kamil selaku MAG ID-IGF dan ISIPII sebagai tuan rumah untuk
diskusi terbuka ini.
2. Pengantar dari Bapak Semuel A. Pangerapan:
ID-IGF diinisiasi tahun 2012 agar internet di Indonesia bisa menjadi safe, secure dan
berintegritas. Hampir setiap tahun, ID-IGF melaksanakan Dialog Nasional dimana semua pegiat
internet berkumpul untuk membahas permasalahan internet di Indonesia dan diharapkan setelah
Dialog Nasional ID-IGF akan ada pertemuan kecil untuk tiap subjek atau keranjang. Selain itu, apa yang
dibahas di Dialog Nasional ID-IGF harus disambungkan isu yang ada dengan agenda pemerintah untuk
regulasinya. Forum ini menjadi tempat berbagai perspektif dan menjadi tempat rakyat bersuara untuk
menata cyber space Indonesia dan menjadi tempat untuk mengusulkan regulasi.
B. PEMAPARAN CATATAN DARI IGF GLOBAL 2017 DI JENEWA (Geneva Switzerland)
3. Sambutan oleh moderator, Bapak Donny BU
ID-IGF merupakan satu dari sekian banyak nasional IGF yang ada di dunia. IGF diselenggarakan
setiap tahunnya dengan berpindah dari satu negara ke negara lain. Indonesia pernah menjadi tuan
rumah IGF Global di Bali tahun 2013. Adapun di diskusi IGF sendiri bersifat bilateral jadi ada negosiasi
ide. Mengapa Indonesia perlu mengikuti IGF Global? Karena kepentingannya adalah menyuarakan
posisi Indonesia, bagaimana transaksi e-commerce di Indonesia bisa berkembang? Bagaimana
Indonesia harus bertarung di cyber space? Selain itu, Indonesia menjadi contoh bagaimana negara
besar mengatur diversitynya, bagaimana Indonesia mengatasi Internet destruction, bagaimana
Indonesia membangun internet di daerah tertinggal dan membangun sejumlah hal terkait SDM dan
pengamanan siber.
4. Pemaparan Catatan IGF Global 2017 oleh Bapak Bhredipta
- IGF 2017 merupakan IGF pertama yang diikuti. Adapun masukan untuk kegiatan IGF 2017 yaitu masih
perlunya upaya inklusi setiap stakeholder pada pembahasan materi, pembenahan pada outcome yang
diharapkan dan alur materi presentasi/diskusi dari topik IGF 2017
2. - Pembahasan terkait Ekonomi Digital yaitu: Kolaborasi sektor publik dan sektor privat, Minimnya
pembahasan terkait internet disruption, Ekonomi digital berperan dalam pencapaian SDGs, Masih
rendahnya tingkat kepercayaan publik pada e-commerce secara global, dan Isu persaingan usaha
antara UMKM/Startup dan perusahaan internet yang sudah stabil. Dengan kesimpulan: Butuh
pengembangan softskill dan hardskill terkait ekonomi digital, Peningkatan infrastruktur untuk
menjangkau pihak-pihak terkait dalam ekonomi digital dan Perlu kombinasi offline dan online untuk
menjembatani keterbatasan fasilitas.
- Pembahasan terkait Cyber Law yaitu: Introduksi norma-norma penggunaan internet, Kesadaran akan
pertanggungjawaban korporasi pada produk-produk terkait internet, Isu jurisdiksi dan penegakan
hukum siber lintas negara dan Sensor dan kebebasan berekspresi. Dengan kesimpulan: Butuhnya
pengaturan hukum siber yang jelas dan berlaku secara global, Introduksi norma diharapkan dapat
diadopsi oleh negara dan berkembang menjadi norma universal dan Timbul kesadaran bahwa internet
dan cyberspace merupakan isu lintas sektor.
- Pembahasan terkait Inklusi Internet yaitu: Kendala akses internet masih banyak terjadi, baik karena
faktor alam maupun sulitnya pengadaan, Inklusi terhalang rendahnya partisipasi masyarakat karena
pengaruh lingkungan social dan Kendala bahasa dan pemahaman penggunaan internet sebagai faktor
krusial dalam inklusi internet. Dengan kesimpulan: Butuhnya relaksasi kebijakan penyediaan internet,
Dibutuhkan kemauan bersama untuk menjadikan internet sebagai safe space selama masih tunduk
pada norma dan ketentuan yang berlaku dan Pentingnya peningkatan mutu dan kualitas konten lokal
atau konten asing yang dilokalisasi, serta penyebaran pemahaman untuk meningkatkan inklusi
internet.
- Pembahasan terkait Perlindungan Data Pribadi: Kewajiban lokalisasi dan kebebasan data untuk
ekonomi, Butuhnya definisi universal terkait data-data sensitive, Masih banyaknya halangan-halangan
yang dianggap tidak praktis dan menghalangi perpindahan data. Dan Terdapat kebutuhan untuk
beberaa pengecualian ketentuan dalam kondisi tertentu.
- Selain itu terdapat topik ekstra di IGF Global 2017 yaitu reformasi hak cipta dan netralitas internet.
5. Tanggapan Terhadap Pemaparan Bapak Bhredipta
a. Bapak Semuel A. Pangerapan: IGF memang pertemuan tanpa konklusi karena forum multi nation
itu susah dan sebuah kesepakatan ditentukan selama bertahun-tahun. Forum IGF merupakan tempat
untuk berperang ide. Hasil dari IGF dibawa ke Indonesia dan dikorelasikan dengan kondisi di Indonesia
dan dibahas bersama sesuai keranjang di Dialog Nasional ID-IGF atau forum-forum lain terkait dengan
internet Indonesia. ID-IGF harus membuat rekomendasi kepada pemerintah.
b. Bapak Bambang Pratama (BINUS University): Kami akan mengadakan international conference
terkait cyber law dan diharapkan ID-IGF bisa mengelola panel di acara kami. Sampai detik ini belum
ada literatur mengenai perlindungan data pribadi, dan apakah ada negara mana yang paling advance
terkait perlindungan data pribadi sehingga Indonesia bisa belajar dari negara itu.
6. Pemaparan Catatan IGF Global 2017 oleh Ibu Shita Laksmi
- Internet Governance Forum adalah forum diskusi antar multistakeholder terkait kebijakan internet
yang difasilitasi oleh PBB karena internet terlalu kompleks diputuskan oleh satu stakeholder
(pemangku kepentingan). IGF sudah diselenggarakan 12 kali dan mandat sampai 20 kali.
- Di IGF 2017 Jenewa sendiri terdapat 260 sessions, 55 booth di IGF village dan dihadiri oleh 2019
peserta dari 142 negara. Terdapat juga 32 remote hubs, dengan 1661 stakeholders berpartisipasi
3. online. remote hub terbesar: United States, Switzerland, Nigeria, China, India, Brazil, France, United
Kingdom dan Mexico
- Persentasi peserta IGF 2017 terdiri dari 44,6% Civil Society, 20,3% Pemerintah, 14,6% Private Sector,
14,1% Komunitas Teknis, 6,1% Intergovernmental Organization dan 0,4% Media.
- Tema yang paling populer: New Technologies & Emerging Issues, dari beragam sesi yang terkait
dengan artificial intelligence, big data, fakenews, internet of things, virtual reality, block chain.
- Tema populer kedua adalah cybersecurity, hampir sepertiga sesi IGF terkait dengan spesifik isu ini
termasuk satu main session yang berjudul ‘cybersecurity for development and peace’.
- Adapun ringkasan IGF 2017 yang dirangkum dari semua transkrip antara lain dari segi Infrastruktur
yaitu Otomatisasi, Kecerdasan Buatan dan 5g Network. Pentingnya kapasitas teknis untuk
menghadapi masa depan yaitu keuntungan digital untuk semua pihak lalu perlunya etika serta
manusia ada di pusat pengembangan lalu 5g dan digitalisasi dalam internet of things.
- Dari segi Security yaitu Perlukah ada Cyber Treaty? Bagaimana Melakukan Regulasi Atas IOT
merupakan global issue utama. Perjanjian multilateral tidak terlalu efektif serta jurang pemisah antar
negara makin luas dan lebih baik mengatur perusahaan melalui rangkaian prinsip dan minimum
baseline daripada peraturan/ regulasi.
- Dari segi Human Rights yaitu GDPR– General Data Protection Regulation EU yang akan berjalan Mei
2018. Dampak dari hal ini adalah jurisdiksi bagi perusahaan kecil dan negara berkembang.
- Dari segi Legal yaitu Internet Intermediaries Liability, sejauh mana intermediary bertanggung jawab?
Apakah menyerahkan sepenuhnya pada algoritma? Lalu ada pertukaran data yang menjadi trend
utama disebabkan negara maju ingin free flow karena pertukaran data esensial untuk ekonomi digital
dan perdagangan.
- Dari segi Ekonomi yaitu Keputusan CJEU bahwa Uber adalah perusahaan transportasi serta adanya
dampak ekonomi dari disrupsi internet kepada perkembangan ekonomi. Dari segi Pembangunan:
Community Networks bahwa jaringan yang tidak hanya disediakan oleh telekomunikasi, perlu adanya
alokasi, perizinan dan pendanaan agar berlanjut. Dan terakhir dari segi Sosial Budaya yaitu pentingnya
berpikir kritis dan adanya fasilitasi negara terhadap konten lokal.
- Perbaikan untuk IGF Global yang direkomendasikan oleh CSTD (Commision on Science and
Technology for Development) antara lain:
* Perbaikan outcome IGF seperti kegiatan antar IGF/Intersessional: Best Practice Forum,
Dynamic Coalitions, perbaikan web IGF dan Geneva Message dan menyediakan proses bottom
up, lokal, nasional dan perspektif regional untuk masuk.
* Cara Kerja IGF: Konsultasi, Mag dan Sekretariat. Menentukan sub thema bottom up dengan
penggunaan hashtag (#) bisa melalui webcasting, remote participation, web based
intervention system (supaya lebih akuntabel). Anggota MAG (total 55 orang) lebih
menjangkau banyak negara, representasi dari Eropa Barat dan grup lainnya (weog) berkurang
serta perlunya induksi untuk anggota MAG IGF.
* Pendanaan: Trust Fund IGF agar dipermudah prosesnya, proses yang lebih transparan dan
akuntabel, sensitifitas dari semua anggota MAG IGF terkait pendanaan.
4. * Perluasan Partisipasi, Pengembangan Kapasitas: Proses seleksi mengedepankan pemilihan
untuk negara berkembang, remote participation dan new comers track di IGF.
* Sambung IGF Dengan Entitas IG Lainnya: Outreach inisiatif lain dengan UN SDG, GENEVA
INTERNET PLATFORM, ISOC, ICANN. intensitas perkembangan antara IGF dengan nasional/
regional IGF.
7. Tanggapan Terhadap Pemaparan Ibu Shita Laksmi
a. Ibu Adek Triana (Kementerian Luar Negeri): Terkait dengan Cyber Treaty, kami sangat mendukung
dengan hal tersebut, tapi ada resistensi dan adanya aturan global terkait internet ini. Mengingat posisi
Indonesia, apapun yang terkait dengan keputusan global tapi kita tetap melakukan pendekatan
bilateral, karena belum ada peraturan global terkait ini, maka Indonesia masih menggunakan
peraturan offline untuk online. Adakah upaya lain yang bisa untuk tren yang lebih positif ataukah
masih jauh?
b. Ibu Shita Laksmi (Diplo Foundation): PBB sendiri sudah membentuk UN GGE (United Nations Group
of Govermental Experts) Upaya yang dilakukan memang banyak, tapi saya melihat belum ada sesuatu
yang cukup konkrit selain UN GGE.
C. SOSIALISASI ID-IGF OLEH MAG ID-IGF
1. Sesi ini dibawakan oleh Bapak Arfi Bambani dari AJI selaku anggota MAG ID-IGF
2. Banyak warga Indonesia yag mengalami kriminalisasi di dunia maya dan banyak warga negara yang
kurang terliterasi di dunia maya. Melalui ID-IGF ini, kita bisa bertukar pengalaman terkait hal ini seperti
bagaimana kita menyikapi apakah bentuk ekpresi di dunia maya bisa dikriminalisasi? Yang paling
dramatis adalah menggunakan UU ITE untuk memblokir kebebasan berekpresi, menurut kami UU ITE
tidak cukup. Selain itu Indonesia juga belum memiliki UU Perlindungan Data Pribadi, diharapkan
melalui ID-IGF hal tersebut bisa diajukan regulasinya ke pemerintah mengingat government masuk ke
dalam salah satu stakeholder ID-IGF.
D. LAPORAN KEGIATAN ID-IGF (2017-2018) OLEH KOORD. MAG ID-IGF
1. ID IGF adalah kepanjangan dari Indonesian Internet Governance Forum dibentuk pada tahun 2012
yang diawali dengan deklarasi (tata kelola internet) oleh berbagai multistakeholder yang peduli
dengan internet. ID-IGF merupakan wadah multistakeholder untuk membahas mengenai kebijakan
TIK dan juga isu terkait tata kelola internet khususnya di Indonesia yang dapat dijadikan acuan sebagai
masukan di dunia global.
2. Ada beberapa keranjang yang dibahas dalam ID-IGF yaitu: Infrastruktur, Sosial Budaya, Ekonomi
serta Hukum dan Regulasi. Saat ini ID-IGF memiliki 25 MAG yang terdiri perwakilan Multi Stakeholder
yaitu: Pemerintah, Akademisi, Komunitas Teknis, CSO dan Sektor Bisnis.
3. Adapun kegiatan ID-IGF sepanjang tahun 2017 yaitu: melaksanakan 11 kali pertemuan, melakukan
kegiatan kolaborasi dengan berbagai multi stakeholder antara lain: rilis buku child online protection,
kegiatan smart school online, INTEGRASI (Internet Junjung Toleransi), POLGOV Days, Launching GNLD
Siberkreasi, Kegiatan 1NDONESIA, Kegiatan Ibu Cerdas di Media Sosial. Dan di tanggal 31 Januari 2018
akan diadakan kegiatan launching Buku Modul Tata Kelola Internet
4. Kegiatan besar ID-IGF yaitu Dialog Nasional ID-IGF 2017 yang dilaksanakan pada 27 Oktober 2017
di JIEXPO Kemayoran dengan tema: Transformasi Digital: Siapkah Indonesia?. Terdapat 12 sesi yang
5. terdiri dari 4 keranjang yaitu Sosial Budaya, Ekonomi, Infrastruktur dan Hukum. Ada juga 2 sesi baru
di tahun ini yaitu Youth ID-IGF dan Open Mic yang mengusung tema startup untuk rakyat. Total
peserta Dialog Nasional ID-IGF 2017 sebanyak 477 orang.
5. Untuk keberlanjutan ID-IGF sendiri diupayakan dengan cara mengundang berbagai komunitas,
pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum yang peduli terhadap tata kelola internet yang transparan
untuk dapat terlibat ke dalam ID-IGF serta berkolaborasi dengan ID-IGF untuk membahas mengenai
kebijakan TIK, IoT, kebijakan siber, isu tata kelola internet dan juga isu TIK terkini.
E. MASUKAN DAN SARAN
1. Bapak Semuel A. Pangerapan (Kominfo): Melalui ID-IGF ini diharapkan internet di Indonesia bisa
trusted dan membuat masyarakat memiliki kesadaran penuh terhadap gadget yang mereka miliki. ID-
IGF diharapkan mengadakan banyak forum kecil selain dialog nasional agar masyarakan lebih
mengenal ruang siber itu seperti apa, dan selain fokus terhadap tata kelola internet, kita juga harus
fokus kepada literasi digital Indonesia dan ID-IGF juga harus mengajak orang yang memiliki passion
terhadap tata kelola internet untuk bergabung dalam forum ini.
2. Bapak Garin Ganis (ISOC-ID): Indonesia sudah sangat bergantung terhadap internet, tapi apakah
pemerintah mempunya strategi nasional atau back up plan dalam menghadapi bencana jika suatu hari
nanti internet mengalami shut down? Kita harus berpikir bagaimana cara agar kita bisa survive.
3. Ibu Mira (PANDI): ID-IGF harus mempunyai alur bagaimana tata cara perumusan suatu gagasan,
mulai dari draft hingga menjadi policy.
4. Ibu Shita Laksmi (Diplo Foundation): Di antara seluruh IGF regional yang ada, Indonesia yang hanya
memiliki draft mekanisme kerja walaupun belum disahkan oleh MAG ID-IGF. Outreach ID-IGF harus
lebih luas sehingga adanya masukan usulan penggantian nama dari ID-IGF menjadi Forum Internet
Indonesia, karena ID-IGF terlalu ribet untuk dijelaskan kepada masyarakat.
5. Ibu Astari (MAFINDO): Terkait IGF Global, banyak tema hoax dalam IGF banyak beberapa pandangan
kritis terhadap hoax. Siapakah yang punya kompetensi yang menentukan informasi itu adalah hoax?
Indonesia perlu ada kesepakatan terkait fenomena hoax ini.
6. Bapak Yuan (Komunitas Pustakawan): Pada tahun 2030 akan ada ledakan demografi, kita akan
banyak sekali memiliki sumber daya manusia. Ada strategi yang bagus untuk Indonesia dalam
menghadapi yaitu literasi informasi. Jika literasi informasi diperkuat dari sekarang maka pada saat
ledakan demografi terjadi masyarakat menjadi lebih pintar dalam menerima informasi dan bisa
membedakan mana fake dan real news.
7. Ibu Ellen (Safenet): Investasi literasi digital jauh lebih penting karena internet sekarang sudah
dipakai oleh siapa saja tapi tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan literasi
digital, karena sampai sekarang banyak kalangan yang belum bisa membedakan mana opini, fakta,
ataupun berita. Literasi digital jangan cuma one time event saja, kalau bisa literasi digital masuk ke
dalam kurikulum sekolah.
8. Ibu Kiki (Komunitas Pustakawan/Blogger): Kalau bisa program-program ID-IGF juga menyasar
kalangan bawah. ID-IGF bisa menggandeng beberapa komunitas penggiat literasi untuk sosialisasi
mengenai literasi digital kepada kalangan bawah karena masih banyak ibu-ibu dari kalangan bawah
yang menyebarkan berita basi.
6. F. PENUTUPAN
Acara ditutup dengan penyerahan buku modul tata kelola internet oleh Koordinator MAG ID-IGF
kepada Bapak Ashwin Sasongko, Ibu Harkrisyati Kamil, Bapak Semuel A. Pangerapan dan Ibu Shita
Laksmi selaku perwakilan dari penggiat tata kelola internet di Indonesia.
Lampiran: - Peserta Rapat
Jakarta, 20 Januari 2018
Mengetahui,
Mariam F. Barata
Koordinator MAG ID-IGF
7. LAMPIRAN
PESERTA RAPAT:
1. A. Ahmad Fauzi (Billion Apps)
2. Adek Triana (Kemlu)
3. Almania (iDEA)
4. Alvidha S (Sekretariat ID-IGF)
5. Amal Nur (viva.co.id)
6. Anita (GNLD Siberkreasi)
7. Arfi Bambani (AJI)
8. Aristanto H. (Perpusnas)
9. Ashwin Sasongko (LIPI)
10. Astari Y. (MAFINDO)
11. Ayu (CNN Indonesia)
12. Bambang Pratama (BINUS)
13. Bhredipta (KK Advocates)
14. Damar (liputan6.com)
15. Dhika Winata (Media Indonesia)
16. Didik P. (Perpusnas)
17. Doli (Lentera Indonesia)
18. Donny BU (Kemkominfo)
19. Ellen (safenet)
20. Emir Hartato (petabencana.id)
21. Endah (sinyal.co.id)
22. Fergi Nadira (Republika)
23. Fidya Shabrina (umum)
24. Finsa (Berita Potret)
25. Fiona Suwana (QOT)
26. Fri Herlino (mataindonesia.co)
27. Garin Ganis (ISOC ID)
28. Handoyo (APJII)
29. Harkrisyati Kamil (ISIPII)
30. Indri DS. (UNSW Law School)
31. Joko W. (Sorot News)
32. Joseph Mario (Umum)
33. Kiki Handriyani (Journal Reportase)
34. Liu (Umum)
35. M. Harun (melayutoday.com)
36. Mardiana (Sekretariat ID-IGF)
37. Mediana (KOMPAS)
38. Noor Iza (Kemkominfo)
39. Oki (FP3I)
40. Pandu (Bisnis Indonesia)