Dokumen ini membahas proses penerbitan izin konsesi di Kabupaten Siak dan Pelalawan, Riau. Menguraikan tahapan proses perizinan HTI dan perkebunan, sumber data yang digunakan, luas areal konsesi, fungsi kawasan hutan, kesesuaian izin dengan rencana tata ruang dan kawasan lindung. Temuan menunjukkan bahwa sebagian izin tidak sesuai dengan ketentuan.

1. Oleh: Raflis
PROSES PENERBITAN IZIN KONSESI
STUDI KASUS KABUPATEN SIAK DAN PELALAWAN
PROVINSI RIAU
Disampaikan Pada:
PARTISIPASI PUBLIK DAN TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN IZIN KONSESI:
STUDI KASUS DI SIAK DAN PELALAWAN
PEKANBARU, 22 JANUARI 2015

2. Tujuan:
• Mengetahui proses pemberian
izin Perkebunan dan HTI sesuai
dengan Ketentuan yang
berlaku
• Mengetahui kesesuaian
Perizinan terhadap fungsi
kawasan hutan dan rencana
tata ruang

3. Tahapan:
Pengumpulan
Data
Reclasifikasi
Data
Overlay
Kesesuaian
Izin Terhadap
Ketentuan
Yang Berlaku

4. Sumber Data:
• Konsesi HTI
• Konsesi Perkebunan
• Fungsi Kawasan Hutan
• SK 173/ 1986
• SK 7651/2011
• SK 878/2014
• Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (Perda
No 10 tahun 1994)
• Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak
(Perda No 1 tahun 2002
• Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan
(Perda No 6 tahun 2001)

5. AREAL KONSESI
(SIAK DAN PELALAWAN)

6. FUNGSI KAWASAN HUTAN
(SIAK DAN PELALAWAN)
1986 2011 2014

7. RENCANA TATA RUANG PROVINSI
PERDA NO 10 1994
No Pola Ruang Keterangan
1 APK Kehutanan Izin HTI
2 APK Perkebunan Izin
Perkebunan
3 Kawasan Lindung, APK
Pertambangan, APK
Pertanian, APK Transmigrasi,
APK yang diprioritaskan, AP
Lainnya

8. No Pola Ruang Keterangan
1 Arahan Perkebunan Rakyat Perkebunan
2 Kawasan Hutan Produksi HTI
3 Kawasan Perkebunan Perkebunan
4 Kawasan Pariwisata, Resapan Air, Hutan Lindung Wisata,
Hutan Lindung Gambut, Kawasan Suaka Margasatwa,
Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim, Arahan Pertanian
Lahan Basah, Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pelalawan (Perda No 6 tahun 2001)

9. No Pola Ruang Keterangan
1 Perkebunan Eksisting dan Perkebunan yang sudah ada izin lokasi Perkebunan
2 Pengembangan Tanaman Tahunan/ Perkebunan Perkebunan
3 HTI yang sudah ada izin lokasi HTI
4 Pengembangan HTI/Hutan Produksi HTI
5 Hutan Produksi Tetap HTI
6 Pemukiman, Pengembangan Kawasan Pemukiman, Kawasan Industri, Jalur
Hijau Industri, Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Pengembangan Lahan
Perikanan, Pengembangan Pariwisata, Pelabuhan Khusus, Hutan Produksi
Terbatas, Tanaman Pangan Lahan Kering, Persawahan, Pengembangan
Tanaman Pangan dan Lahan Basah, Kawasan Lindung Gambut/Konservasi,
Lindung Bakau, Kawasan Lindung Setempat, Lahan Kritis, Suaka Margasatwa
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Siak
(Perda No 01 Tahun 2002)

10. ANALISIS

11. PROSES PERIZINAN HTI
Rekomendasi
Pemohon
Pertimbangan Tehnis
Analisis Fungsi Kawasan
Mentri Kehutanan
Amdal
IUPHHK-HTI
Peraturan Perundangan
Kawasan Hutan
Rencana Tata Ruang
Kawasan Bergambut
Nasional
Pulau
Provinsi
Kabupaten

12. PROSES PERIZINAN PERKEBUNAN
Pemohon
Kesesuaian Terhadap RTRWP
Kesesuaian Terhadap RTRWK
Izin Lokasi
Amdal
Gubernur /Bupati
Kesesuaian terhadap
Kawasan Hutan
IUP
HGU
Syarat:
Peraturan Perundangan
Kawasan Hutan
Rencana Tata Ruang
Kawasan Bergambut
Nasional
Pulau
Provinsi
Kabupaten

13. No Perizinan Siak Pelalawan
1 Perkebunan
2 HTI
3 Overlap (HTI + Perkebunan)
Total
Perkebunan
HTI
Overlay
Perkebunan
HTI
Overlap
HTI + Perkebunan
PERIZINAN
Perkebunan + HTI

14. Fungsi Kawasan
Kabupaten Grand
TotalPelalawan Siak
Hutan Konservasi 36.790 65.686 102.476
Hutan Produksi 357.444 360.143 717.587
Hutan Produksi Konversi 514.258 334.148 867.422
Hutan Produksi Terbatas 337.949 88.499 426.632
Grand Total 1.293.396 854.803 2.248.274
Fungsi Kawasan Hutan
SK 173 1986
No Fungsi Kawasan Keterangan
4 Hutan Produksi Tetap HTI
5 Hutan Produksi Konversi Perkebunan

15. KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI RIAU (KABUPATEN SIAK)
Perda No 10 tahun 1994
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 222.969 ha
• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 174.039 ha
• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 88.171 ha (28,34%) dari luas konsesi,
izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 76640 ha (30,57%) dari luas
konsesi
222,969
16,744
71,427
38,146
174,039
38,494
3,986 653 0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Peruntukan HTI Peruntukan
Perkebunan
Peruntukan Lain
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap
(HTI+Perkebunan)

16. KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI RIAU (KABUPATEN PELALAWAN)
Perda No 10 tahun 1994
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 303.057 ha
• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 263.135 ha
• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 113753 ha (27,29%) dari luas konsesi, izin
perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 65667 ha (19,97%) dari luas konsesi
303,057
34,851
78,902
32,615
263,135
33,052
48,087
11,145
3,522
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Peruntukan HTI Peruntukan
Perkebunan
Peruntukan Lain
Izin HTI
Izin Perkebunan

17. KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN SIAK
Perda No 01 Tahun 2002
187,484
3,917
119,738
10,345
195,526
44,808
1,557 1,925 1155
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Peruntukan HTI Peruntukan
Perkebunan
Peruntukan Lain
Izin HTI
Izin Perkebunan
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 187.484 ha
• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 195.526 ha
• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 123655 ha (39,74%) dari luas
konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 55153 ha
(22,00%) dari luas konsesi

18. KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN
Perda No 6 tahun 2001
378,121
142,019
207,964
57,419
389,747
138,935
20,682 28,991
18,702
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
Peruntukan HTI Peruntukan
Perkebunan
Peruntukan Lain
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap (HTI+Perkebunan)
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 378.121 ha
• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 389.747 ha
• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 349983 ha (48,07%) dari luas
konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 196354 ha
(33,50%) dari luas konsesi

19. KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP FUNGSI KAWASAN HUTAN
(KABUPATEN SIAK)
SK 173 1986
245,435
15,835
49,825
20,586
221,104
8,884
1,390 2,834 408
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Peruntukan HTI Peruntukan
Perkebunan
Peruntukan Lain
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap (HTI+Perkebunan)
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 245.435 ha
• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 221.104 ha
• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 65660 ha (21,11%) dari luas konsesi, izin
perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 29470 ha (11,76%) dari luas konsesi

20. KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP FUNGSI KAWASAN HUTAN
(KABUPATEN PELALAWAN)
SK 173 1986
200,214
63,092
153,503
6,756
283,836
38,211
4,285
41,704
16,765
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Peruntukan HTI Peruntukan
Perkebunan
Peruntukan Lain
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap (HTI+Perkebunan)
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 200.214 ha
• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 283.836 ha
• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 216595 ha (51,97%) dari luas
konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 44967 ha
(13,68%) dari luas konsesi

21. KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP KAWASAN
BERGAMBUT (KABUPATEN SIAK)
89,595
40,752
58,194
122,599
155,413
19
37,939
14,958
42,349
562 792 0 3,284
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Non Gambut 0,5-1 m 1 - 2m 2 - 4m > 4m
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap (HTI + Perkebunan)
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 200.214 ha
• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 283.836 ha
• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 216595 ha (51,97%) dari luas
konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 44967 ha
(13,68%) dari luas konsesi

22. KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP KAWASAN
BERGAMBUT (KABUPATEN PELALAWAN)
136,710
4,565
28,835 21,841
224,859
217,067
6,746
30,094
62,586
12,309
22,835
1,775
21,797
766
15,580
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Non Gambut 0,5 - 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap (HTI+Perkebunan)
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 191.951 ha
• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 316493 ha
• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 224859 ha (53,95%) dari luas
konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 12309 ha
(3,74%) dari luas konsesi

23. PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN
HUTAN VS PEMUTIHAN
PELANGGARAN IZIN
SK 173/1986 – SK 7651/2011 – SK 763/2014 – SK 789/2014 – SK 878/2014

24. PEMUTIHAN PELANGGARAN IZIN HTI PADA
SK 7651/ 2011 DAN SK 878/2014
No SK 7651
2011
Siak Pelalawan
1 HK-HP 3.700 512
2 HPK-HP 10.689 54.404
3 HPT-HP 19.475 49.300
Jumlah 33.824 104.216
No SK 878
2014
Siak Pelalawan
1 APL-HP 3.540 956
2 HPK-HP 1.245 50.725
3 HPT-HP 51.608 104.631
4 HK-HP 3.768 1.018
Jumlah 60.161 157.330

25. PEMUTIHAN PELANGGARAN IZIN PERKEBUNAN
PADA SK 7651/ 2011 DAN SK 878/2014
SK 7651/2011
No SK 7651 2011 Siak Pelalawan
1 HK-APL 97 0
2 HK-HPK 64 280
3 HP-HPK 2.183 1.073
4 HP-APL 16.070 4.869
5 HPT-APL 4.841 17.339
6 HPT-HPK 1.765 9.689
Jumlah 25.020 33.250
No SK 878 2014 Siak Pelalawan
1 HK-APL 0 46
3 HP-HPK 1 6
4 HP-APL 778 1.432
5 HPT-APL 2.982 230
6 HPT-HPK 0 254
Jumlah 249.249 308.501

26. RTRWP RTRWK Fungsi Kawasan
Hutan
Gambut
28.34
39.74
21.11
51.97
30.57
22
11.76 13.68
Kabupaten Siak
HTI(%) Perkebunan(%)
RTRWP RTRWK Fungsi Kawasan
Hutan
Gambut
27.29
48.07 51.97 53.95
19.97
33.5
13.68
3.74
Pelalawan
HTI(%) Perkebunan(%)
Ketidaksesuaian Perizinan Terhadap
Regulasi

27. KESIMPULAN
1. Pemberian izin konsesi di kabupaten siak tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
2. Terjadi pemutihan Pelanggaran dalam perubahan fungsi dan
peruntukan kawasan Hutan di kabupaten Siak
1. Perkebunan seluas 25.020 pada SK 7651 2011 dan 249.249 pada
SK 878 2014
2. HTI seluas 33.824 pada SK 7651 2011 dan 60.161pada SK 878
2014
3. Terjadi pemutihan Pelanggaran dalam perubahan fungsi dan
peruntukan kawasan Hutan di kabupaten Pelalawan
1. Perkebunan seluas 33.250 pada SK 7651 2011 dan 308.501 pada
SK 878 2014
2. HTI seluas 104.216 pada SK 7651 2011 dan 157.330 pada SK 878
2014

28. REKOMENDASI
 Terhadap Pemerintah
 Menetapkan dokumen rencana tata ruang kabupaten, provinsi dan nasional sebagai
informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website
masing masing dengan lampiran peta
 Menetapkan dokumen kawasan hutan yang terdiri dari penunjukan, penatabatasan
dan penetapan sebagai dokumen publik yang tersedia setiap saat dengan
mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta.
 Menetapkan seluruh dokumen perizinan sebagai informasi publik yang tersedia
setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan
lampiran peta
 Melakukan Audit Perizinan terhadap izin yang melanggar ketentuan perundangan
 Mempublikasikan setiap permohonan perizinan baru di website masing masing dan
membuka ruang konsultasi terhadap masyarakat.
 Mempublikasikan peta kawasan yang dapat diberikan izin sehingga masyarakat dapat
melakukan permohonan pemberian izin secara kompetitif.
 Terhadap Masyarakat
 Melakukan monitoring terhadap setiap kebijakan pemberian izin dan perubahan
fungsi kawasan hutan yang diduga melanggar ketentuan.
 Melakukan gugatan terhadap izin yang melanggar ketentuan perundangan

29. Fungsi Kawasan
Hutan 1986
Arahan Perizinan berdasarkan
Fungsi Kawasan Hutan 1986Izin HTI
Overlay
Izin Perkebunan
Kesesuaian Izin HTI dan
Perkebunan terhadap Fungsi
Kawasan Hutan 1986
Sesuai Tidak Sesuai
Fungsi Kawasan
Hutan 2011
Arahan Perizinan berdasarkan
Fungsi Kawasan Hutan 1986
Overlay
Pemutihan Pelanggaran Izin dalam
Fungsi Kawasan Hutan 2011
Fungsi Kawasan
Hutan 2014
Arahan Perizinan berdasarkan
Fungsi Kawasan Hutan 2014Tidak Sesuai Pemutihan 2011
Overlay
Pemutihan Pelanggaran Izin dalam
Fungsi Kawasan Hutan 2011
Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap
Fungsi kawasan hutan

30. Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Riau 1994
Arahan Perizinan berdasarkan
RTRWP 1994Izin HTI
Overlay
Izin Perkebunan
Kesesuaian Izin HTI dan
Perkebunan terhadap RTRWP
1994
Sesuai Tidak Sesuai
Kesesuaian Izin HTI terhadap Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Riau 1994

31. Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Siak dan Pelalawan
Arahan Perizinan berdasarkan
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Siak dan PelalawanIzin HTI
Overlay
Izin Perkebunan
Kesesuaian Izin HTI dan
Perkebunan terhadap Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Siak dan Pelalawan
Sesuai Tidak Sesuai
Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak
dan Pelalawan

32. Kedalaman Gambut Provinsi
Riau
Arahan Perizinan berdasarkan
Kedalaman Gambut
Izin HTI
Overlay
Izin Perkebunan
Kesesuaian Izin HTI dan
Perkebunan terhadap
Kedalaman Gambut
Sesuai Tidak Sesuai
Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap
Kawasan bergambut