Pelatihan ASN

3. h.hoyin@yahoo.co.id
Hoyin_lubay
Jl. Sultan Mansyur 386 RT.05 RW.02
Bukit Lama Palembang
0811789909
Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Prov Sumsel
Rizmu

4. Pasal 308 UU No. 23/2014 [dan perubahannya],
menegaskan : “Menteri menetapkan pedoman
penyusunan APBD setiap tahun setelah berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perencanaan pembangunan
nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang keuangan”
Pasal 89 ayat (1) PP No. 12/2019, menegaskan :
“Kepala Daerah menyusun rancangan KUA
dan rancangan PPAS, berdasarkan RKPD
dengan mengacu pada pedoman penyusunan
APBD”KUA
PPAS
RKPD PEDOMAN
APBD

5. Perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020
yang telah dilakukan prosesnya sebelum Peraturan Menteri ini
mulai belaku, tetap menggunakan struktur perencanaan dan
penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019

6. KUA
PPAS
APBD
P - APBD

7. Lima prioritas pembangunan nasional Tahun 2020, meliputi:
 Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan
 Infrastruktur dan pemerataan wilayah
 Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja
 Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup
 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
KABUPATEN/KOTAPROVINSI

8. No.
Prioritas
Pembangunan Nasional
Anggaran Belanja Dalam RAPBD
Jumlah
[Rp]
BL BTL
Uraian [Rp] Uraian [Rp]
[1] [2] [3] [4] [5=3+4]
1.
 Pembangunan manusia
dan pengentasan
kemiskinan
2.
 Infrastruktur dan
pemerataan wilayah
3.
 Nilai tambah sektor riil,
industrialisasi dan
kesempatan kerja
4.
 Ketahanan pangan, air,
energi dan lingkungan
hidup
5.
 Stabilitas Pertahanan dan
Keamanan
Tabel 1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
dengan Prioritas Pembangunan Nasional

9. Tabel 2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota
dengan Prioritas Pembangunan Provinsi
No. Prioritas Provinsi
Anggaran Belanja Dalam RAPBD
Jumlah
[Rp]Belanja Langsung
[Rp]
Belanja Tidak
Langsung
[Rp]
[1] [2] [3] [4] [5=3+4]
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perumahan Rakyat
4. ................
5. ................
6. Dst.

10. Tabel 3. Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi
Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2019
No.
Prioritas Provinsi
Dan
Kabupaten/Kota
Anggaran Belanja Dalam RAPBD
Jumlah
[Rp]Belanja Langsung
[Rp]
Belanja Tidak
Langsung
[Rp]
[1] [2] [3] [4] [5=3+4]
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PERTANIAN
4.
PERUMAHAN
RAKYAT
5. TENAGA KERJA
6. ................
7. Dst.

11. APBD
 Sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan
kemampuan pendapatan
daerah
 Tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih
tinggi
 Berpedoman pada
RKPD, KUA dan PPAS
 Tepat waktu, sesuai dengan
tahapan dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan
 Parisipatif, dengan
melibatkan masyarakat
 Tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif,
bertanggungjawab dengan
memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat
1
2
3
4
5
6

12. PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Pendapatan Transfer
a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Dana Perimbangan
a) Dana Transfer Umum
(1) DBH
(2) DAU
b) Dana Transfer Khusus
(1) DAK Fisik
(2) DAK Non Fisik
2) Dana Insentif Daerah
3) Dana Otonomi Khusus
4) Dana Keistimewaan
5) Dana Desa
b. Transfer Antar Daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil
2) Bantuan Keuangan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a. Hibah
b. Dana Darurat
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Dana Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a. Hibah
b. Dana Darurat
c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada
Kabupaten/Kota
d. Dana Penyesuan dan Otsus
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Daerah Lainnya

13. PENDAPATAN
DAERAH  Perda Pajak/Retribusi berpedoman
pada UU No. 28/2009 dan
PP No. 97/2012 ttg Retribusi Lalu
Lintas dan Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Orang Asing
 Penetapan target pajak/retribusi
daerah didasarkan potensi dan
perkiraan pertumbuhan
ekonomi di Daerah
 Larangan bagi Pemda yang melakukan
pungutan yang meyebabkan ekonomi
biaya tinggi, menghambat lalu-lintas
barang/jasa dan ekspor/impor [program
strategis nasional]
 Mengoptimalkan pemanfataan
BMD dalam bentuk sewa,
BGS/BSG, Kerjasama Pemanfaatan
[KSP] dan Kerjasama Penyediaan
Infrastruktur [KSPI]
 DAU, DAK, DBH-SDA, DID dan Dana
Desa yang diangggarkan sesuai yang
ditetapkan dalam Perpres ttg
Rincian APBN TA 2020 atau informasi
resmi yang dipublikasikan dalam
portal Kemenkeu
 Pendapatan Hibah Dana BOS untuk
Satuan Pendidikan Negeri di
Kabupaten/Kota dianggarkan pada
SKPKD
1
2
3
4
5
6

14. BELANJA DAERAH
1. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Bunga
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah
e. Belanja Sosial
f. Belanja Bagi Hasil
g Belanja Bantuan Keuangan
h. Belanja Tidak Terduga
2. Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
BELANJA DAERAH
1. Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Bunga
d. Belanja Subsidi
e. Belanja Hibah
f.
Belanja Bantuan
Sosial
2. Belanja Modal
a. Belanja Tanah
b. Belanja Peralatan dan Mesin
c. Belanja Bangunan dan Gedung
d. Belanja Jalan
e. Belanja Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
a. Belanja Bagi Hasil
b. Belanja Bantuan Keuangan

15. BELANJA
DAERAH
 Harus mendukung prioritas
pembangunan nasional, karena itu
APBD harus lebih fokus terhadap
kegiatan produktif, memiliki manfaat
peningkatan kualitas SDM, pelayanan
publik, dan pertumbuhan ekonomi
daerah
 Diprioritaskan untuk mendanai
urusan pemerintahan wajib terkait
pelayanan dasar yang ditetapkan
dengan SPM
 Penganggaran belanja hibah dan bansos
mempedomani Perkada yang mengatur tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial
 Penganggaran tambahan penghasilan
kepada pegawai ASN memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD
 Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan
belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi
daerah kepada pemerintah desa paling
sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota pada TA 2020
 Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan
secara rasional dengan mempertimbangkan
realisasi TA 2019 dan kemungkinan adanya
kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan
pengaruh pemerintah daerah, serta amanat
peraturan perundang-undangan
2
1
4
3
6
5

16. BELANJA
BARANG DAN
JASA
Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya
diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak
sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional
[diatur dengan Perpres No. 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan
Permendagri No. 117/2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang
Bersumber dari APBD]
 Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya
riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan hanya diberikan untuk KDH dan Wakil
KDH, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas
setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
 Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil
 Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil
Jika tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan lainnya, diberikan biaya penginapan sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas
dan dibayarkan secara lumpsum
 Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum
Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarannya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk
kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan.
• Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi,
efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas
• Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN
• Ketentuan perjalanan dinas ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah

17. PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiayaan
a. SiLPA
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah
f. Penerimaan Piutang Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Pembentukan Dana Cadangan
b. Penanaman Modal
(Investasi) Pemerintah
Daerah
c. Pembayaran Pokok Utang
d. Pemberian Pinjaman Daerah
PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiayaan
a. SiLPA
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah
f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Pembayaran Cicilan
Pokok Utang yang
Jatuh Tempo
b. Penyertaan Modal Daerah
c. Pembentukan Dana Cadangan
d. Pemberian Pinjaman Daerah
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

18. PEMBIAYAAN
DAERAH
 Pemerintah Daerah dapat
melakukan pinjaman daerah
berdasarkan PP No. 56/ 2018
tentang Pinjaman Daerah
 Penetapan anggaran penerimaan
pembiayaan yang bersumber dari
pencairan dana cadangan, waktu
pencairan dan besarannya sesuai
Perda tentang pembentukandana
cadangan
 Pemda dapat menyediakan alokasi anggaran
guna pelaksanaan kebijakan pemerintah
untuk menyalurkan KUR sesuai Permenko
Bidang Ekonomi No 11/ 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
 Pemda harus menyusun analisis investasi
sebelum melakukan investasi
mempedomani Permendagri No. 52/2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah
 Dalam rangka pemberdayaan masyarakat,
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan
investasi jangka panjang non permanen
dalam bentuk dana bergulir
 Pemda dapat membentuk dana cadangan yang
diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana daerah yang
tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran, serta dapat digunakan untuk mendanai
kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan
2
1
4
3
6
5

19.  Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS
berdasarkan RKPD dan diajukan kepada
DPRD untuk dibahas bersama
[Pasal 310 ayat (1) UU No. 23/2014]
RPJMD
 Sinkronisasi kebijakan Pusat
dan Daerah
 Prinsip penyusunan APBD
 Kebijakan penyusunan APBD
 Teknis Penyusunan APBD
 Hal-hal Khusus Lainnya
 Kepala daerah menyusun rancangan
KUA/PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman
penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri
Dalam Negeri setiap tahun
[Pasal 83 ayat (1) Permendagri No. 13/2006]

20. DPRD PEMDA
TAPDBANGGAR
 Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan
disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD
 Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS
ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat
minggu kedua bulan Agustus

21. SKPD - A
RKA-SKPD
SKPD - B
RKA-SKPD
SKPD - C
RKA-SKPD
PPKD
DIBAHAS
TAPD
RAPERDA APBD
KDH DPRD
 Kesesuaian dengn KUA &
PPAS
 Prakiraan maju
 Dokumen perencanaan
lainnya
 Capaian kinerja &
indikator kinerja
 Kelompok sasaran
kegiatan
 Standar Satuan Harga,
ASB & SPM
 Sinkronisasi program dan
kegiatan antar SKPD
SOSIALISASIDISETUJUI
REVIU OLEH APIP

22. No. Uraian Waktu Lama
1. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah Paling lambat Minggu I Juli
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPASoleh Kepala Daerah kepada DPRD Paling lambat Minggu II Juli
3. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Paling lambat Minggu II Agst.
4. Penerbitan SE KDH perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD
Paling lambat Minggu III
Agustus5. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Raperda tentang
APBD
6. Penyampaian Raperda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Paling lambat Minggu II Sept.
(menerapkan 5 hr kerja/minggu)
atau Minggu IV Sept.
(menerapkan 6 hari kerja/
minggu)
60 hr kerja sejak
disampaikan
Raperda APBD
oleh KDH
kepada DPRD
7. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Paling lambat 1 bulan sebelum
dimulainya TA berkenaan
8. Menyampaikan Raperda 3 hari kerja setelah persetujuan bersama tentang APBD dan
Raperkada tentang Penjabaran APBD kepada Mendagri/Gubernur untuk dievaluasi
3 hari kerja setelah persetujuan
bersama
9. Hasil evaluasi Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang Penjabaran APBD Paling lama 15 hri kerja setelah
Raperda dan Raperkada diterima
Mendagri/Gubernur
10. Penyempurnaan Raperda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan
keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda tentang APBD
Paling lambat 7 hr kerja (sejak
diterima keputusan hasil
evaluasi)
11. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda tentang APBD
kepada Mendagri/Gubernur
3 hr kerja setelah keputusan
pimpinan DPRD ditetapkan
12. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil
evaluasi
paling lambat akhir
Desember /31 Desember
13. Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada
Mendagri/Gubernur
Paling lambat 7 hr kerja setelah
Perda dan Perkada ditetapkan

23.  Pemda secara konsisten dan berkesinambungan
harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari
belanja daerah [UU No. 20/2003 tentang Sistem
Pendidikan dan PP No. 48/2008 tentang
Pendanaan Pendidikan
 Pemda secara konsisten dan berkesinambungan
harus mengalokasikan anggaran kesehatan
minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja
APBD diluar gaji, UU No. 36/ 2009tentang
Kesehatan
 Bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari
10% agar tidak menurunkan jumlah alokasinya
dan bagi daerah yang belum agar dilaksanakan
secara bertahap
 DAU Tambahan merupakan dana
dukungan untuk pemerintah
kabupaten/kota dalam memenuhi
kewajiban penganggaran bagi
kelurahan
 Pemda dalam pengadaan barang/jasa
mengutamakan penggunaan produksi
dalam negeri guna memberikan
kontribusi dalam peningkatan
penggunaan produk dalam negeri
mempedomani Perpres No. 16/ 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
 Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang
belum menerapkan BLUD mempedomani
Perpres No. 32/2014 tentang dan SE Mendagri
No. 900/2280/SJ, tanggal 5 Mei 2014