Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Otonomi daerah
Semelhante a Otonomi daerah (20)
Último
Último (20)
Otonomi daerah
- 1. OTONOMI DAERAH STANDAR KOMPETENSI; 2. MEMAHAMI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KOMPETENSI DASAR ; 2.1. MENDESKRIPSIKAN PENGERTIAN OTONOMI DAERAH 2. 2. MENJELASKAN PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH
- 2. PENGERTIAN Berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri, dan nomos yang berarti aturan.Jadi otonomi bisa diartikan sebagai kemerdekaan dan kebebasan menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Otonomi daerah menurut UU no.12/2008 : Hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. TUJUAN Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik Memberi kesempatan daerah agar dapat mengurus dan mengatur daerahnya tersebut Meringankan beban pemerintah pusat agar pemerintahan dan pembangunan terutama di daerah berlangsung lebih efektif dan efisien Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan
- 4. KEUNTUNGAN Pengawasan masyarakat terhadap pembangunan menjadi lebih efektif Prioritas pelaksanaan pembangunan sesuai dengan cita – cita masyarakat SDA dan SDM yang trdapat di daerah menjadi lebih diberdayakan Masyarakat di daerah semakin terpacu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kebijakan yang diambil pemerintah menjadi lebih sesuai dengan ciri-ciri.
- 5. KELEMAHAN Karena besarnya organ-organ pemerintahan maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, yang mempersulit koordinasi. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut daerahisme atau provinsialisme. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
- 6. DASAR HUKUM UUD 1945 pasal 18 TAP MPR RI No.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka NKRI Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. UU No.12/2008 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
- 7. PERANGKAT PELAKSANA Menurut UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 19, perangkat pelaksana otonomi daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Menurut UU. No 12 Tahun 2008 Pasal 1, pemerintah daerah di Provinsi adalah Gubernur beserta perangkatnya. Pemerintah daerah di Kabupaten adalah Bupati/Walikota beserta perangkatnya.
- 8. ISTILAH-ISTILAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Pemerintah pusat : perangkat NKRI yang terdiri dari presidem berserta para menteri. Pemerintah daerah : Kepala Derah berserta perangkat daerah otonom yang lain. DPRD : Badan legislatif daerah Desentralisasi : Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur
- 9. ISTILAH-ISTILAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Tugas Pembantuan : Penugasan pemerintah pusat kepada daerah dan desa. Otonomi daerah : kewenangan daerah otonom untuk mengatur & mengurus kepentingan masyarakat, Daerah otonom : kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu. Wilayah administrasi : wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah. Intansi vertikal : perangkat departemen di daerah.
- 10. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH A. Hak dan kewajiban Daerah Pasal 21 : mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; memilih pimpinan daerah; mengelola aparatur daerah; mengelola kekayaan daerah; memungut pajak daerah dan retribusi daerah; mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;.
- 11. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Pasal 22 : meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; mengembangkan kehidupan demokrasi; mewujudkan keadilan dan pemerataan; meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. melestarikan lingkungan hidup menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- 12. B. ASAS-ASAS OTONOMI DAERAH Desentralisasi : Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system NKRI Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu. Tugas perbantuan : Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa,dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas perbantuan
- 13. C. PRINSIP OTONOMI DAERAH Otonomi nyata berarti bahwa pemberian otonomi daerah harus didasarkan pada factor – factor keadaan setempat yang memang benar Otonomi yang bertanggung jawab dalam arti bahwa pemberian otonomi benar – benar sejalan dengan tujuannya untuk melancarkan pembangunan Otonomi seluasnya artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengurus &mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah.
- 14. D. ORIENTASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Peningkatan kesejahteraan masyarakatdengan selalu memperhatikan kepentingan masyarakat. Terjaminnya keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya. Terjaminnya hubungan yang serasi antara daerha dengan pemerintah pusat.
- 15. E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN - Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat : • Politik luar negeri • Pertahanan • Keamanan • Yustisi • Moneter dan fiskal nasional • Agama
- 16. E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN - Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan oemerintah daerah : Pengendalian lingkuangan hidup Penyediaan sarana dan prasarana umum Penanganan bidang kesehatan Pelayanan administrasi umum pemerintahan Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabuupaten/kota Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
- 17. E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN - Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemetintah daerah : Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya Pelayanan perthananan Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil & menengah Pengendalian lingkungan hidup Penanggulangan masalah sosial Penyelenggaraan pendidikan Penanggulangan masaalah sosial
- 18. F. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1. Penyelenggara pemerintah pusat yaitu presiden dibantu oleh seorang wakilpresiden dan para menteri 2. Penyelenggara pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah. Jadi, baik pemerintah daerah (kepala daerah & perangkat daerah) maupun DPRD,masing-masing nerupakan unsur penyelenggara negara.
- 19. G. PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 1. Kepala daerah & wakil kepala daerah Kepala daerah & wakil kepala daerah provinsi ialah gubernur & wakil gubernur. Sedangkan daerah kabupaten ialah bupati & wakil bupati Menurut UU No12 tahun 2008,kepala daerah &wakil kepala daerah merupakan pasangan yang dipilih langsung oleh rakyat.
- 20. 2. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah Mengajukan rancangan Perda Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD Menupayakan terlaksananya kewajiban daerah Melaksanakan tugas & wewenang lain sesuai UU Mempimpin penyelenggaraan pemerintah daerah Menyusun dan mengajukan Perda tentang APBD kepada DPRD
- 21. 3. Tugas Wakil Kepala Daerah Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Memantau & mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten & kota Melaksanakan tugas & wewenang kepala daerah Melaksanakan tugas & kewajiban pemerintahan lainnya Memberikan sarah dan pertimbangan kepada daeraj penyelengara
- 22. 4. Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Melaksanakan kehidupan demokrasi Meningkatkan kesejahteraan rakyat Memelihara ketentraman & ketertiban masyarakat Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instasi vertikal Menyapaikan rencana startegis penyelengaraan pemerintah daerah.
- 23. 5. Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Pembinaan & pengawasan penyelenggaraan pemereintah daerah/ kota Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota Koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan tugas pemantauan di daerah provinsi & kabupaten/kota
- 24. 6. Perangkat Daerah a. Lembaga sekertariat Merupakan unsur staf yang membantu kepala daerah b. Lembaga Teknis Daerah Merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam pelaksanaan kebijakan c. Lembaga Dinas Daerah Merupakan unsur pelaksana urusan daerah.
- 25. H. DPRD 1. Kedudukan DPRD Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah 2. Fungsi DPRD - Fungsi legislasi : membentuk peraturan daerah bersama pemerintah daerah - Fungsi anggaran : menyusun APBN bersama pemerintah daerah - Fungsi pengawasan : melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelengaraan.
- 26. 3. Tugas dan Wewenang DPRD Membentuk Perda yang dibahas dengan kepela daerah Membahas dan menyetujui rancanga Perda tentang APBD Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja antar daerah Melaksanakan tugas & wewenang lain dalam UU Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
- 27. 4. Hak DPRD Hak Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai suatu kebijakan yang dikeluarkan Hak Angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan tertentu yang dikeluarkan kepala daerah Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak untuk meyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya
- 28. 5. Hak Anggota DPRD Mengajukan rancangan Perda Mengajukan pertanyaan Menyampaikan usul & pendapat Memilih dan dipilih Membela diri Keuangan & administratif Imunitas, yaitu hak kekebalan hukum untuk tidak dituntut di muka umum
- 29. 6. Kewajiban Anggota DPRD Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, menaati segala UU. Melaksanakan kehidupan demokrasi Mempertahankan & memelihara kerukunan nasional Memeperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat Menaati peraturan kode etik, tata tertib, sumpah/janji anggora DPRD Menjaga norma dan etika hubungan kerja
- 30. 7. Alat Kelengkapan DPRD pimpinan komisi panitian musayawarah panitia anggaran badan kehormatan alat kelengkapan lain yang diperlukan (misalnya panitia legislasi)
- 31. I. SUMBER PENDAPATAN DAERAH Menurut UU No. 33 Tahun 2004: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil pajak daerah hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain-lain PAD yang sah (jasa giro, pendapatan bunga dll )
- 32. 2. Dana perimbangan a. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Penghasilan (PPh) Dari sumber daya alam ; kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan, pertambangan panas bumi.
- 33. 2. Dana Perimbangan b. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuanagan antar daerah untuk mendanani kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi c. Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dipergunakan untuk membantu mendanai kegiatan khusus pada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional
- 34. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Sah Hibah adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa berasal dari pemerintah pusat, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri Pendapatan dana darurat yaitu bantuan pemerintah pusat dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana alam atau peristiwa tertentu yang luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi
- 35. J. DESA 1. Pengertian Desa Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. 2. Pemerintahan Desa Pemerintah Desa Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Perwakilan Desa (BPD)
- 36. 3. Pemerintah Desa Kepala desa Perangkat desa (sekertaris desa dlll) 4. BPD ( Badan Permusyawaratan Desa) Menurut UU No. 22 Tahun 1999, merupakan lembaga perwakilan rakyat desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta bersama kepala desa menetapkan peraturan desa.
- 37. 5. Sumber Pendapatan Desa Pendapatan asli desa Bagi hasil pajak daerah dan retribusi Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat Bantuan dari pemerintah pusay Hibah atau sumbangan dari pihak ketiga
- 38. C. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK a. Pengertian Kebijakan Publik Kebijakan Publik adalah kebijakan yang diperuntukkan bagi seluruh anggota masyarakat dalam hal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. b. Tujuan Kebijakan Publik Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat Melindungi hak-hak masyarakat Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 39. C. Contoh Kebijakan Publik Penetapan pajak daerah, meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir dll Penetapan retribusi ; retribusi jalan umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu Penetapan larangan pedagang kaki lima berdagang di trotoar Penetapan jalur bus dalam kota atau antar kota
- 40. 2. Proses Perumusan Kebijakan Publik Pengidentifikasian masalah dan penyusunan agenda Penyusunan skala prioritas Perumusan (Formulasi) Rancangan Kebijakan Penetapan dan Pengesahan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Kebijakan Publik