Dokumen tersebut membahas dampak perubahan iklim terhadap kawasan pertambakan di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Dampak tersebut antara lain berupa peningkatan banjir dan abrasi pantai yang mengakibatkan berkurangnya lahan tambak dan mangrove. Dokumen juga menyebutkan langkah adaptasi yang dapat dilakukan seperti penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan tanggap bencana serta sosialisasi informasi

1. Tugas Mata Kuliah Ekonomi, Ekologi dan Sumber Daya Lingkungan
Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Dan Pembangunan (PSLP)
Universitas Brawijaya Malang

2.  Bappenas (2011) melaporkan bahwa perubahan iklim
dunia telah memberikan dampak di berbagai sek-tor
secara langsung maupun tidak langsung di
Indonesia
 sektor kelautan dan perikanan, dilaporkan bahwa
pada tahun 2005 hingga 2007, Indonesia telah
kehilangan 24 pulau kecil
 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
(2008) Bappenas (2011) melaporkan perubahan iklim
berpotensi meningkatkan persentase penurunan
hasil pertanian dari 2,5-5% menjadi lebih dari 10%.
 Kebutuhan manusia yang semakin meningkat,
sementara daya dukung alam bersifat terbatas
menyebabkan potensi kerusakan sumberdaya alam
menjadi semakin besar

3.  potensi perikanan sebagai berikut ;
 Luas areal Budidaya air payau / tambak : 15.530,409 Ha
 Komoditas yang dibudidayakan di tambak : Udang windu,
Udang vanamei, Ikan Nila, ikan Bandeng dan rumput laut (
Gracilaria sp )
 Adapun yang merupakan komoditi unggulan yang bisa
dikembangkan ialah Udang windu, Ikan Bandeng dan rumput
laut ( Gracillaria sp )
 Teknologi Budidaya yang digunakan :
 Tradisional, dominan menerapkan teknologi Budidaya Tradisional (
Polikultur udang dan bandeng ) ± 90%.
 Tradisional plus
 Semi Intensif

4.  Kondisi iklim yang terlah mengalami perubahan beberapa
tahun terakhir dengan ditandai pergeseran pola tanam di
area persawahan.
 Banyak bergesernya diserfikasi pekerjaan dari petani
(sawah dan garam) menuju tukang dan petani tambak
bandeng dan udang.
 Semakin meluasnya areal pertambakan di wilayah
kabupaten sidoarjo khususnya kecamatan candi
 Kecamatan candi merupakan sentra dari kota Minapolitan
di Kabupaten Sidoarjo
 Semakin meluasnya banjir Rob dari tahun ketahun di
kabupaten sidoarjo

5.  Merumuskan potensi kerentanan kawasan tambak
Kecamatan Candi terhadap banjir rob sebagai Kota
Minapolitan
 Merumuskan peran serta masyarakat dan pemerintah
sebagai langkah adaptasi perubahan iklim terhadap
banjir rob di kawasan kecamatan candi

6.  Memberikan informasi membangun kepada masyarakat
tentang dampak perubahan iklim terhadap petani tambak
 Memberikan informasi akan pentingnya kawasan hutan
mangrove dalam melindungi segala aktivitas manusia
 Memberikan informasi langkah adaptasi terhadap petani
tambak terkait dengan dampak banjir rob yang
disebabkan oleh perubahan iklim
 Memberikan informasi kepada pemerintah terkait kota
minapolitan dan kerentanannya akibat perubahan iklim

7. Batasan penelitian meliputi ruang lingkup daerah
penelitian, dalam hal ini Kabupaten Sidoarjo,
Kecamatan Candi khususnya kawasan
pertambakan dengan topik materi penelitian
berupa langkah adaptasi petani tambak dan
pemerintah setempat dalam menghadapi
perubahan iklim

10.  Wilayah pesisir dan laut adalah suatu sistem sumber daya (resources
system) yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus dalam
merencanakan dan mengelola pembangunannya.
 Air merupakan faktor kekuatan penyatu utama (the major integrating
force) dalam ekosistem wilayah pesisir.
 Tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan serta dikelola secara
terpadu
 Daerah perbatasan antara laut dan darat hendaknya dijadikan fokus
utama dalam setiap program pengelolaan wilayah pesisir.
 Batas suatu wilayah pesisir harus ditetapkan berdasarkan pada isu dan
permasalahan yang hendak dikelola serta bersifat adaptif.
 Fokus utama dari pengelolaan lingkungan pesisir dan laut adalah
untuk mengkonservasi sumberdaya milik bersama (common property
resources)
 Pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi
sumberdaya alam harus dikombinasikan dalam satu program
pengelolaan lingkungan pesisir dan laut secara terpadu

11.  Semua tingkat pemerintahan dalam suatu negara harus diikutsertakan
dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan pesisir dan laut.
 Pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan dinamika
alam adalah tepat dalam pengelolaan lingkungan pesisir dan laut.
 Evaluasi manfaat ekonomi dan sosial dari ekosistem pesisir dan laut
serta partisipasi masyarakat dalam program pengelolan lingkungan
pesisir dan laut.
 Konservasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah tujuan
utama dari pengelolaan sumber daya lingkungan pesisir dan laut.
 Pengelolaan multiguna sangat tepat digunakan untuk semua sistem
sumber daya lingkungan pesisir dan laut.
 Pemanfaatan multiguna merupakan kunci keberhasilan dalam
pembangunan lingkungan pesisir dan laut secara berkelanjutan
 Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara tradisional harus
ditangani
 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sangat penting bagi
pengelolaan lingkungan pesisir dan laut secara efektif

12.  Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup menyatakan: “Setiap orang berhak
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai
bagian dari hak asasi manusia".
 Pasal 67 Undang-Undang menyatakan:“Setiap orang
berkewajiban memelihara kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup".

13.  Survey dan Studi Kasus
 Survey sampel perolehan data dilakukan kepada :
1. Ketua kelompok petambak
2. Masyarakat petambak di kecamatan candi
3. Stakeholder/SKPD (Dinas Kelautan dan Perikanan,
BLH dan PUCK)
Lokasi Penelitian di Kabupaten Sidoarjo di Kecamatan
Candi yang tersebar di beberapa desa wilayah pesisir
pantai

14.  Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, …………………..
 Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan ……………………
 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan
pelatihan dengan program "Indonesia Pintar";…..............................
 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
 Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan
nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan…………………
 Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan
memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

15.  Dampak fisik; peningkatan kerusakan karena banjir dan gelombang pasang,
erosi pantai dan peningkatan sedimentasi, perubahan kecepatan aliran
sungai,meningkatnya gelombang laut, dan meningkatnya keamblesan
(subsidence) tanah.Bagi Indonesia, dampak kenaikan muka air laut dan banjir
lebih diperparah dengan pengurangan luas hutan tropis yang cukup signifikan,
baik akibat kebakaran maupun akibat penggundulan.
 Dampak ekologis; hilang/mengurangnya wilayah genangan (wetland) di
wilayah pesisir, intrusi air laut, evaporasi kolam garam, hilang/mengurangnya
tanaman pesisir, hilangnya habitat pesisir, berkurangnya lahan yang dapat
ditanami, dan hilangnya biomassa non-perdagangan.
 Dampak sosio-ekonomis; terpengaruhnya lingkungan permukiman,
kerusakan/hilangnya sarana dan prasarana. Hilangnya lahan-lahan budidaya
seperti sawah, payau, kolam ikan, dan mangrove

16.  Kecamatan Candi merupakan perdesaan pesisir yang
memiliki fungsi utama selain peruntukan wilayah
tambak/minapolitan, juga merupakan wilayah
mangrove/konservasi. Namun, sejak 20 tahun terakhir
hampir 70% dari ekologi pesisir di wilayah ini
terutama wilayah desa dimana letak lokasi tambak
pada wilayah terdepan mulai mengalami perubahan
yang diakibatkan oleh abrasi pantai dimana semakin
berkurangnya hutan mangrove akibat dari pembukaan
lahan tambak yang semakin meluas oleh masyarakat.

17.  Fenomena perubahan iklim yang terjadi di Jawa Timur telah mengakibatkan
banjir.
 Prediksi kejadian banjir terjadi pada bulan dengan jumlah curah hujan tinggi
yaitu Oktober, Nopember, Desember dan Januari.
 Anomali curah hujan di musim kemarau pada bulan Juni, Juli dan Agustus
tahun 2010, kemungkinan akan terulang lagi tahun 2015 ( siklus 5 tahun).
 Banjir dan tanah longsor yang terjadi menyebabkan kerugian materil dalam
bentuk korban manusia, kerusakan fisik dan genangan dengan intensitas
gangguan yang termasuk berat.
 Adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim dapat dilakukan melalui 3
(tiga)cara yaitu adaptasi infrastruktur, adaptasi manajemen dan adaptasi
operasional.
 Alternatif bentuk kelembagaan yang diperlukan untuk mengimplementasikan
ketiga cara adaptasi di atas adalah membentuk sekretariat bersama,
mereformasi dan menguatkan salah satu unit yang sudah ada (UPT dan SKPD)
atau membentuk unit yang baru yang khusus menangani banjir dan
perubahan iklim baik ditingkat provinsi maupun kabupaten yang mempunyai
kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim.

18.  Sekolah Lapang Iklim di Coastal Areas melalui penguatan kapasitas masyarakat
yang dilakukan oleh kelembagaan masyarakat bekerja sama dengan instansi
pemerintah dalam melakukan pelatihan tanggap bencana dan alternative
kegiatan pendukung kepada masyarakat.
 Informasi iklim, dalam hal ini BMKG maupun instansi terkait diharapkan cepat
memberikan informasi terkait dengan iklim dan cuaca kepada masyarakat petani
tambak (dapat melalui media radio, offline maupun online).
 Sosialisasi antisipasi bahaya banjir dan tanah longsor disekitar pedesaan dan
perkotaan yang merupakan wilayah suatu daerah aliran sungai yang rawan banjir
dan tanah longsor.
 Untuk antisipasi kejadian anomali curah hujan pada bulan
Juli dan Agustus tahun 2015 membentuk sekretariat bersama, mereformasi dan
menguatkan salah satu unit yang sudah ada (UPT dan SKPD) atau membentuk
unit yang baru yang khusus menangani banjir dan perubahan iklim baik
ditingkat provinsi maupun kabupaten
yang mempunyai kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim.
perlu sosialisasi dan pembentukan posko khusus (Tigor Butarbutar).