1. Definisi Apotek dan Dasar Hukum

2. Apotek (berasal dari bahasa Belanda: Apotheek) adalah tempat menjual
dan kadang mambuat atau meramu obat.
Adapun definisi lain :
Definisi Apotek
Apotek juga merupakan tempat apoteker
melakukan praktik profesi farmasi sekaligus
menjadi peritel. Kata ini berasal dari
kata bahasa Yunani apotheca yang secara
harfiah berarti "penyimpanan"
Menurut kamus besar bahasa indonesia, apotik
merupakan tempat meramu dan menjual obat
berdasarkan resep dokter serta
memperdagangkan barang medis.
✓
✓
Apotek adalah suatu sarana tertentu, tempat
dilakukan pekerjaan kefarmasian dan
penyaluran penyediaan farmasi, perbekalan
kesehatan lainya kepada masyarakat
(Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002)
✓

3. • Undang-undang Obat Keras
• Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika
• Undang-undang No. 23 tentang Kesehatan
• Undang-undang R.I. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
• Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
• Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Ijin
Kerja Apoteker.
• Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Daerah.
• Peraturan Daerah Kota/kab setempat
• Surat Keputusan Walikota/bupati setempat
• Peraturan Menteri Kesehatan No. 922 / MENKES / PER / X / 1993
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotik
• Surat Keputusan Menkes Nomor. 1332 / MENKES / SK / X / 2002.
Dasar Hukum APOTEK

4. Your own footer
Tugas & Fungsi Apotek
1
Tempat pengabdian profesi Apoteker
yg telah mengucapkan sumpah/janji
jabatan.
Sarana farmasi yg melaksanakan
peracikan, pengubahan bentuk,
pencampuran dan penyerahan obat
atau bahan obat.
Templates
3 Sarana penyalur perbekalan farmasi
yg harus menyebarkan obat yg
diperlukan masyarakat secara
meluas dan merata.
Templates
2

5. • Persyaratan Administratif IZIN APOTEK DAN TOKO OBAT
Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin
pengelolaan apotek dan/atau toko obat sebagai berikut.
1. Salinan denah bangunan atau denah lokasi apotek/toko obat.
2. Mengurus Surat-Surat Perizinan
3. Salinan ijazah apoteker dan/atau asisten apoteker.
4. Salinan SIK (Surat Izin Kerja) apoteker dan/atau asisten apoteker.
5. Daftar obat-obatan yang akan diperdagangkan.
6. Salinan KTP pemilik dan apoteker.
7. Surat keterangan kepemilikan bangunan dan/atau surat sewa.
8. Daftar nama asisten apoteker (nama, alamat, tanggal lulus, nomor SIK, dan ijazah
yang berlaku).
IZIN APOTEK DAN TOKO OBAT
bag.1

6. • Persyaratan Administratif IZIN APOTEK DAN TOKO OBAT
Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin
pengelolaan apotek dan/atau toko obat sebagai berikut.
9. Daftar perlengkapan apotek.
10. Surat pernyataan dari apoteker pengelola apotek bahwa tidak bekerja tetap pada
perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker di apotek lain.
11. Surat izin atasan bagi pemohon yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil), anggota
TNI dan Polri, atau pegawai instansi pemerintah lain.
12. Surat perjanjian kerja sama antara apoteker dan pemilik sarana.
13. Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran perundang-undangan di
bidang obat.
IZIN APOTEK DAN TOKO OBAT
bag.2

7. • Persyaratan Administratif IZIN APOTEK DAN TOKO OBAT
Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin
pengelolaan apotek dan/atau toko obat sebagai berikut.
14. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
15. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
16. Pelunasan PBB tahun terakhir.
17. Salinan NPWP.
18. Rekomendasi dari organisasi ISFI (Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia).
Poin 1 sampai 4 adalah persyaratan administratif yang diperlukan untuk izin
toko obat. Poin 5 sampai 13 adalah tambahan persyaratan yang diperlukan
untuk memperoleh izin pengelolaan apotek.
IZIN APOTEK DAN TOKO OBAT
bag.3

8. Prosedur Perolehan Izin
APOTEK
PERIJINAN APOTEK
1
Ada beberapa prosedur dalam memperoleh izin pembukaan apotek
dan/atau toko obat sebagai berikut.
Pemohon atau pengelola mengajukan permohonan kepada
Kepala Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten atau kota dengan
melengkapi semua persyaratan administratif yang diperlukan.
Selanjutnya Dinas Kesehatan akan melakukan pemeriksaan
berkas dan sarana di lapangan. Jika semua berkas dan
perlengkapan memenuhi syarat, pemohon atau pengelola
kemudian melunasi retribusi yang sudah ditentukan.
Setelah pemohon membayar retribusi dan semua persyaratan
Lengkap maka izin akan segera diberikan. Waktu yang diperlukan
untuk mendapatkan izin ini apabila semua persyaratan Lengkap
adalah sekitar 14 (empat belas) hari kerja.
2
3

9. THANK YOU!
Your Logo