Dokumen tersebut membahas kasus korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama pada tahun 2011-2012 yang melibatkan anggota DPR dan keluarganya serta perusahaan tertentu yang merugikan negara sebesar Rp34 milyar."
Analisis korupsi pengadaan al quran 2011-2012 klmpk 6
1. Akuntansi Pemerintah
ANALISIS KASUS KORUPSI PENGADAAN AL-QURAN
DI KEMENAG (KEMENTERIAN AGAMA) Tahun 2011-2012
Disusun untuk memenuhi dan merampungkan tugas Mata Kuliah
Akuntansi Pemerintahan mengenai kasus penyimpangan atas pengelolaan
keuangan Negara Indonesia (APBN)
Dosen : Sujatmiko Wibowo,ST, M.Ak
Disusun Oleh :
Dhea Novi Wahyuni 022116019
Heni Nurhalimah 022116020
Ayu Hastuti 022116021
Firda Nurmalia 022116022
Muhammad Adriansyah 022116023
Atep Samsul 022116024
Kelompok 6 5A Akuntansi
Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi
Tahun ajaran 2016/2017
Jl Pakuan Po Box 452 Bogor , Telp ,0251-8312206 , fax 0251-8356927
www.unpak.ac.id // e-mail : info@unpak.ac.id
2. Akuntansi Pemerintah
Abstrak
Korupsi merupakan topik yang tidak habisnya dibicarakan, bagaimana tidak,
hampir setiap hari kita mendengar dari media cetak maupun elektronik kasus korupsi yang
melibatkan para petinggi negara dan pejabat serta hampir merata terjadi di setiap institusi.
Korupsi adalah musuh kita bersama. Korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya
merusak mental bangsa, tapi juga merugikan keuangan dan perekonomian negara yang
berakibat menghambat pembangunan nasional. Entah sudah berapa banyak uang negara yang
disedot koruptor untuk egonya pribadi dan entah sudah berapa kali negara dan masyarakat
dibodohi dan dirugikan oleh praktek-praktek korupsi, misalnya saja dari praktek
kongkalikong antara wajib pajak dan petugas pajak, penggelapan pajak, penyimpangan
penyusunan kebijakan anggaran, kebocoran APBN/APBD, penyalahgunaan wewenang,
jabatan atau kekuasaan dan masih banyak lagi penyelewengan-penyelewengan dalam
berbagai bidang, mulai dari skala yang paling kecil hingga skala yang berdampak nasional.
Dari seluruh penelitian perbandingan tingkat korupsi, Indonesia hampir dipastikan selalu
menempati posisi teratas sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Dari sekian banyak
kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, kasus terbanyak adalah korupsi yang berkaitan
dengan pengadaan barang atau jasa misalnya saja pada kasus korupsi pengadaan AlQuran
yang terjadi di Kementerian Agama (Kemenag)
Agama dan kepercayaan apapun di dunia ini tidak ada yang mengajarkan
pada umatnya untuk melakukan tindakan korupsi. Agama dan kepercayaan itu merupakan
suatu bentuk hubungan yang suci antara Tuhan dan Manusia sebagai hambanya yang tidak
pantas dirusak kekudusannya oleh Manusia. Namun, justru di Negara ini dengan
mengatasnamakan kebutuhan akan kitab suci, salah satuinstitusi yang memiliki lambang Al
Quran melakukan korupsi besar-besaran dalam pengadaan Al Quran. Krisis akhlak dan moral
sudah begitu parah dan menakutkan di negeri ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau
DPR yang dipilih oleh rakyat, sejatinya menjunjung tinggi moral dan perilaku justru berlaku
sebaliknya. Dalam kasus Korupsi Pengadaan Al Quran, Anggota DPR Zulkarnaen Djabar
yang menjabat sebagai Badan Anggaran Negara, justru melakukan tindak pidana pencurian
uang Negara atau korupsi. Kasus tersebut menjadi perhatian utama, karena kali ini yang
menjadi obyek korupsi itu merupakan Al Quran. Dimana Al Quran tersebut merupakan kitab
suci Umat Islam. Sangat ironis bahwa pelaku sendiri merupakan sosok yang beragama islam.
3. Akuntansi Pemerintah
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Korupsi merupakan fenomena universal sejak zaman purba hingga era modern, dari
pemerintah otoriter sampai pada pemerintah demokrasi, mulai organisasi public sampai
perusahaan swasta, korupsi menjadi masalah yang pelik bagi setiap negara salah satunya
Indonesia. Korupsi di tanah negeri, ibarat, “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari
sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih
berganti. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa
Indonesia sampai saat ini. Berbagai survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga
internasional selalu menempatkan Indonesia dalam urutan tertinggi dari negara yang paling
korup di dunia.1 Hasil ini tidak jauh berbeda setiap tahunnya, sehingga banyak pihak yang
berpendapat bahwa korupsi di Indonesia tetap dianggap sebagai endemic, systemic dan
widespread (Lubis, 2005). Apabila kita melihat dari sejumlah kasus korupsi yang ada di
Indonesia, kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi
(KPK) sebagian besar (77%) adalah kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan
pengadaan barang dan jasa. Artinya, dalam banyak hal korupsi yang terjadi di Indonesia
adalah korupsi birokrasi atau korupsi di pemerintahan sipil. Korupsi yang seperti ini terjadi
dalam semua tingkatan pemerintahan, tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah-daerah.
Bahkan, sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan. Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan di
Indonesia, dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan masih cenderung parsial dan tidak
memiliki desain strategi yang jelas sehingga dalam banyak hal tidak mampu mengurangi
secara signifikan tingkat korupsi yang terjadi. Terdapat setidaknya dua kemungkinan dari
gagalnya suatu program anti-korupsi dalam mencapai tujuannya, yaitu akibat kesalahan
dalam mendesain program anti-korupsi yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang
berpengaruh serta akibat diagnosa yang salah terhadap permasalahan korupsi yang dihadapi.
Jika berbicara mengenai korupsi, dapat diketahui bahwa kebanyakan pihak yang melakukan
korupsi ialah pihak-pihak yang memiliki wewenang ataupun kekuasaan. Dapat diartikan
bahwa Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi
perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan “pintu masuk” bagi tindak
korupsi. Inilah hakikat dari pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas
Cambridge, Inggris, yang hidup di abad ke-19. Dengan adagium-nya yang terkenal ia
menyatakan: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely” (kekuasaan itu
cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).1 Ada
postulat yang mengatakan korupsi mengikuti watak kekuasaan. Jika kekuasaan berwatak
sentralistis, korupsi pun mengikutinya berwatak sentralistis. Semakin tersentralisasi
kekuasaan, semakin hebat pula korupsi di pusat kekuasaan itu. Jenis ini ditemukan di masa
orde baru. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah otonomi, seperti otonomi daerah, maka
korupsi pun mengikutinya sejajar dengan otonomi tersebut. Karena kekuasaan berpindah dari
satu pusat kekuasaan ke banyak pusat kekuasaan yang otonom, korupsi pun mengikutinya
berpindah dari satu pusat kekuasaan kepada banyak pusat kekuasaan
4. Akuntansi Pemerintah
Identifikasi Masalah
Dalam penulisan paper laporan ilmiah ini, penulis mengangkat suatu permasalahan
penyimpangan keuangan (Korupsi) yang terjadi pada kursi kePemerintahan, yakni seputar
korupsi pengadaan Al-Quran yang terjadi di Kementerian Agama pada tahun 2011-2012.
Dimana untuk pembahasan paper ini hanya mengenai pengenalan korupsi yang terjadi di
Indonesia secara umum dan kasus korupsi di Kementerian Agama secara khusus.
Maksud dan Tujuan
Untuk mengetahui mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan korupsi khususnya
korupsi yang terjadi pada pengadaan Al-Quran di Kementrian Agama.
Untuk mendesain dan mengetahui sebuah sistem anti korupsi yang berkaitan dengan
korupsi mulai dari sebab, akibat, dampak, pencegahan bahkan pemberantasan korupsi
berdasarkan praktik-praktik nyata yang dinilai dapat meminimalisir terjadinya korupsi
yang semakin hari semakin meningkat.
Untuk memberikan gambaran desain strategi yang dapat diaplikasikan di Indonesia
dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi
Metode Analisis
Analisis ini dilakukan dengan metode pencarian data melalui internet, dimana sumber-
sumbernya merupakan sumber terpercaya.
Dasar Hukum tentang Korupsi dan pencegahannya
Begitu merebaknya korupsi, maka Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa ketentuan untuk
mencegah dan memberantas korupsi. Dasar hukum pencegahan dan pemberantasan korupsi
adalah:
1. KUHP
2. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional (stranas) Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014.
Dalam pasal 5 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
KKN diatur antara lain bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak
melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, setiap aparatur
Negara tidak boleh melakukan korupsi.
5. Akuntansi Pemerintah
BAB II
PEMBAHASAN
Serba Serbi Korupsi Pengadaan Al Quran
Banyak kasus korupsi terjadi di Indonesia, baik menyangkut penyalahgunaan kekuasaan
dengan mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan. Tindak pidana korupsi tak
pelak menjadi hal yang biasa dan wajib dilakukan oleh para abdi negara. Padahal, uang
negara yang dikorupsi merupakan bagian dari hak masyarakat, dimana masyarakat
berkepentingan untuk ikut serta mengetahui alokasi uang negara dialirkan. Tindak pidana
korupsi kian subur tumbuh di negeri ini.
Korupsi awal mulanya tindak yang
dilakukan secara sembunyi-sembunyi kini
tengah diwariskan dari generasi ke
generasi. Seperti halnya dalam kasus
korupsi pengadaan Al Quran. Seperti kita
ketahui bersama, Kementrian Agama
memiliki tugas untuk mewujudkan
masyarakat Indonesia yang taat beragama,
rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir
batin. Berdasarkan tugas yang diemban,
Kementrian Agama berusaha mewujudkan
hal tersebut, salah satunya adalah dengan
cara pelaksanaan pengadaan Alquran untuk dibagikan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat
Indonesia yang dianggap kurang mampu. Pada tahun 2009, pengadaan 78.079 eksemplar
Alquran ditenderkan oleh Kementrian Agama dengan nilai RP 2,5 milyar. Sedangkan pada
tahun 2010 terdapat pengadaan 170.250 eksemplar dengan nilai Rp 3,2 milyar. peluncuran
adalah 25 milyar yang diluncurkan dalam dua tahap. Yang pertama adalah dari APBN murni
sebesar Rp 4,5 milyar untuk pengadaan 225.045 buah Alquran dan yang kedua melalui
APBN-P sebesar RP 20,5 miliar untuk pengadaan 653 ribu eksemplar Al Quran. Di tahun
2012, nilai anggaran melonjak hingga 44 kali lipat disbanding tahun 2009 dengan total
anggaran sebesar Rp 110 milyar untuk pengadaan dua juta eksemplar Aluran. Berdasarkan
pemeriksaan yang telah dilakukan BPK ditemukan 653 ribu Al Quran yang menumpuk di
gudang milik PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, pemenang proyek tender pengadaan Al
Quran 2011 didaerah Bekasi. Dimana kitab ini merupakan hasil pengadaan yang belum
dibagikan dalam proyek tahun 2011.
6. Akuntansi Pemerintah
Korupsi Melibatkan Keluarga
Kasus korupsi pengadaan AlQuran pada Kementrian Agama tahun 2011 dan 2012 diduga
merugikan keuangan negara sebesar Rp 34 milyar. KPK menetapkan Zulkarnain Djabar,
Dendi Prasetya dan Fahd El Fouz sebagai tersangka. Salah satu hal yang menarik pada kasus
korupsi tersebut adalah dari ketiga tersangka tersebut, terdapat dua orang yang memiliki
hubungan darah sebagai ayah dan anak yaitu Zulkarnain Djabar dan Dendi Prasetya. Pada
kasus ini diduga Zulkarnain Djabar selaku anggota DPR Komisi VIII berperan untuk
memperjuangkan adanya anggaran pengadaan AlQuran tersebut disetujui dan setelah itu
melakukan lobi kepada Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama agar memenangkan
perusahaan A3I pada
pengadaan tahun 2011 dan
PT SPI untuk pengadaan
tahun 2012. Pada tahap
pelaksanaan nya, Zulkarnain
Djabar mengutus Fahd el
Fouz dan Dendi Prasetya
untuk menekan para
pekjabnat di Kementrian
Agama yang memiliki
kewenangan dalam lelang
pengadaan Al Quran dan
melobi kepada Abdul Kadir
selaku konsultan PT A3I
sekaligus Direktur PT SPI
untuk memberikan commitment fee sebesar 15% jika ingin menggarap proyek tersebut.Pada
tanggal 30 mei 2013, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta menjatuhkan vonis
kepada Zulkarnain Djabar dengan hukuman kurungan selama 15 tahun dan denda sebesar Rp
300 juta, sedangkan Dendi Prasetya dijatuhi hukuman kurungan selama 8 tahun dan denda Rp
300 juta. Selain itu mereka berkewajiban untuk menyetorkan uang pengganti masing masing
sebesar Rp 5,745 milyar. Kasus ini menyimpan sebuah ironi persekongkolan yang dilakukan
untuk membobol keuangan negara yang dilakukan oleh ayah dan anak dimana semestinya
figure ayah dapat memberikan penanaman nilai nominall dan akhlak yang baik yang dapat
menimbulkan sikap anti korupsi .
7. Akuntansi Pemerintah
Penyebab terjadinya Korupsi Kasus pengadaan Al-Quran
- Penyebab korupsi secara umum
Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih
mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi
akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan.
Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan
orang melakukan kesalahan
dalam mengakses kekayaan.
Menurut Undang-
Undang No.31 Tahun 199 te
ntang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yang
termasuk dalam tindak pidana
korupsi adalah setiaporang
yang dikategorikan melawan
hukum, melakukan perbuatan
yang memperkaya diri
sendiri, menguntungkan diri
sendiri, orang lain ataupun
suatu korporasi,
menyalahgunakan
kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
Berdasarkan Gone Theory yang dikemukakan oleh Jack Bologne ada beberapa faktor umum
yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu :
Greeds (keserakahan)
Opportunities (kesempatan melakukan kecurangan)
Needs (Kebutuhan hidup yang sangat banyak)
Exposures (pengungkapan) : Tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku
kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan tidak begitu jelas.
Di Indonesia sendiri, korupsi dapat dengan mudah terjadi karena penegakan hukum nya yang
tidak konsisten. Hukum yang ada hanyalah bersifat sementara dan selalu berubah tiap
pergantian pemerintahan. Hal ini membuat orang lain berani untuk melakukan tindakan
korupsi karena konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi.Agama
telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi. Pemeluk agama
menganggap agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja, sehingga
agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial.
8. Akuntansi Pemerintah
Begitupun dalam dunia politik, orang dapat dengan mudah terpengaruh untuk melakukan
tindak korupsi karena langkanya lingkungan yang anti korup. Sistem dan pedoman anti
korupsi hanyalah sebatas formalitas saja. Ada juga yang takut dianggap bodoh karena tidak
menggunakan kesempatan untuk menyalahgunakan dengan kekuasaan yang ada. Apalagi
dengan rendahnya pendapatan negara membuat korupsi semakin menjadi-jadi. Pendapatan
yang diperoleh tidak mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara untuk berprestasi
dan emmberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Hal itulah yang membuat korupsi di
Negara kita semakin tak terkendali jumlahnya.
-Penyebab Kasus Korupsi Pengadaan Al-Quran
Korupsi dan Penyelenggaraan Negara merupakan dua hal yang memang sulit dipisahkan
seperti dua sisi mata uang. Kasus-kasus besar yang diungkap oleh BPK dan KPK
memperlihatkan betapa kasus korupsi sudah sangat menggurita dan sistemik di Negara
Indonesia tercinta ini. Bukan hanya terjadi pada instansi pemerintah, kasus korupsi juga
banyak terjadi pada instansi daerah. Seperti kita ketahui bersama, korupsi mulai dikenal
sebagai suatu penyimpangan ketika birokrasi atau suatu sistem melakukan pemisahan antara
keuangan pribadi dan keuangan umum. Dalam konteks Indonesia, setidaknya ada tiga faktor
prenyebab makin merajalelanya korupsi hingga ke level penyelenggara negara (Termasuk
kasus korupsi pengadaan Al Quran pada Kementrian Agama) Pertama, manusia yang hidup
di era modern ini takut kehilangan intelektualisme dan daya nalar kritis filosofis dalam
membedakan mana kepentingan umum dan kepentingan pribadi, mereka yang melakukan
tindak korupsi tidak bisa membedakan mana tanggung jawab sosial dan peran individu
sebagai penguasa yang telah diberi amanah oleh masyarakat. Kedua, modernisasi juga dapat
menciptakan terjadinya korupsi/ korupsi dalam konteks ini terletak pada akses peningkatan
peran politik kelompok baru yang sarat dengan sumber-sumber korupsi serta upaya asimilasi
kelompok baru ke dalam sistem politik dengan cara-cara yang menyimpang. Ketiga, yaitu
kegagalan sistem. Menurut kami, sumber penyakit korupsi dalam birokrasi pada dasarnya
dapat diidentifikasikan melalui dua hal, yaitu eksternal dan internal. Secara internal
timbulnya perilaku korupsi disebabkan oleh kurangnya pengawasan internal, sistem
pengawasan atasan-bawahan dinilai tidak efektif (tidak praktisi) dalam kasus korupsi yang
dilakukan secara bersama-sama. Secara eksternal, penyakit korupsi dalam birokrasi
pemerintahan dapat disebabkan oleh relasi anta berbagai sistem yang terkait, dalam berbagai
kasus yang terjadi dipemerintah pusat, tekanan politik menjadi salah satu sumber penyebab
korupsi. Peluang para pejabat dan pemegang kekuasaan untuk mengatur sistem pemerintahan
(birokrasi) ditengarai menjadi sumber betapa sistemik dan berjejaringnya praktik korupsi di
Indonesia, tidak terkecuali pada BUMN .
9. Akuntansi Pemerintah
Modus Operandi (MO) Kasus Korupsi Pengadaan Al-Quran di
Kementrian Agama
Kronologi Kasus Korupsi Pengadaan Al Quran di Kementrian Agama
(Sebelum membahas tuntas mengenai modus operandi (M.O) yang digunakan dalam kasus
korupsi pengadaan AlQuran, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai kronologi kasus
tersebut)
o September 2011
Kasus ini bermula dari adanya dana sebesar Rp 22,855 miliar untuk proyek pengadaan
Al-Quran yang dimiliki oleh Kementerian Agama untuk tahun 2011. Pada September
2011 Zulkarnaen Djabar, anggota badan anggaran DPR RI periode 2009-2014 melakukan
pertemuan dengan Dendy Prasetia dan Fahd A Rafiq di ruang kerjanya di Gedung DPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, ia memberitahukan kepada mereka berdua perihal proyek
pengadaan Al-Quran dan laboratorium komputer. Ia juga meminta mereka berdua untuk
memeriksa informasi itu dan meminta keduanya untuk menjadi broker dari proyek tersebut.
Di bulan yang sama, Zulkarnaen Djabar melakukan percakapan via telepon dengan Setditjen
Binmas Islam, Abdul Karim via telepon. Isi percakapan tersebut adalah tentang
persetujuan Nasaruddin Umar akan proyek pengadaan Al-Quran dan peringatan untuk
melakukan proyek dengan sebagaimana mestinya. Setelah melalui proses lelang,
ditetapkanlah PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (AAAI) sebagai pemenang. Namun hasil
tersebut tidaklah murni karena telah direkayasa oleh Fahd. Berstatus sebagai pemenang, PT
AAAI lalu melakukan subkontrak sebanyak 200 ribu dari 653 ribu eksemplar Al-Quran
kepada PT Macanan Jaya Cemerlang.
10. Akuntansi Pemerintah
o Pada November-Desember 2011
Setelah menjadi broker pada pengadaan Al-Quran untuk tahun 2011, Fahd dan Dendy
kembali menjadi broker untuk tahun 2012 dengan APBN sebesar Rp 59,375 miliar. Untuk
mengerjakan proyek, pelaku proyek harus membayar fee kepada Fahd dan Dendy sebesar 15
persen. Abdul Kadir Alaydrus selaku perwakilan dari PT Sinergi Pustaka Indonesia dan Ali
Djufrie dari PT Adhi Aksara Abadi Indonesia kemudian memenuhi permintaan tersebut.
Setelah melalui proses lelang, ditetapkanlah PT Sinergi Pustaka Utama sebagai pemenang
lelang. Selain dua proyek di atas, ada proyek pengadaan laboratorium komputer MTs yang
anggarannya ada di anggaran Kemenag tahun 2011. Secara keseluruhan, Zulkarnaen bersama
Fahd dan Dendy menerima fee Rp 14,39 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus.
Perincian fee yang diberikan untuk masing-masing proyek yakni Rp 4,74 miliar untuk proyek
laboratorium komputer MTs, Rp 9,25 miliar untuk pengadaan Al-Quran tahun 2011, dan Rp
400 juta untuk pengadaan Al-Quran tahun 2012. Atas pembayaran fee yang diberikan oleh
kedua pemenang lelang, Dendy dan Fahd lalu diperkaya dengan Rp 9,25 miliar untuk
pengadaan Al-Quran tahun 2011 dan Rp 400 juta untuk pengadaan Al-Quran tahun 2011.
Fahd bahkan tercatat pernah menerima keseluruhan uang sebesar Rp 3,411 miliar.
Lalu, bagaimana modus operandi kasus korupsi pengadaan Al-Quran di Kementrian Agama?
Korupsi Pengadaan Al-Quran termasuk ke dalam kasus pengadaan barang dan jasa,
Korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu permasalahan
yang paling sering dilaporkan ke KPK. Berdasarkan hasil kajian KPK, terdapat empat titik
celah korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu dari aspek regulasi,
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari aspek regulasi, persoalan
disebabkan oleh sistem perundangan yang berbenturan, multitafsir, tumpang tindih, tidak
kuat, dan tidak aplikatif. Dalam aspek perencanaan dan penganggaran, KPK menemukan
sejumlah permasalahan yang diakibatkan oleh tidak berintegritasnya pemangku kepentingan
dan proses perencanaan yang tidak transparan. Dari aspek pengawasan pun belum dinilai
optimal karena kerap bersifat reaktif dan tidak proaktif. Sementara, dari aspek pelaksanaan,
paling banyak ditemukan permasalahan, seperti organisasi pengadaan barang dan jasa yang
tidak berintegritas, intervensi eksternal, kolusi, kelemahan sistem sumber daya manusia
(SDM), individu yang koruptif dan tidak independen, serta intervensi pada proses pemilihan
penyedia barang dan jasa.
Dari sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK, terungkap berbagai Modus
Operandi korupsi yang dilakukan dalam semua tahapan pengadaan barang dan jasa, Antara
lain, proyek sudah di-ijon atau dijual terlebih dahulu sebelum anggaran disetujui atau
disahkan, terdapat persekongkolan antara DPR, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan
vendor, penggelembungan harga, suap kepada pihak terkait, serta manipulasi dokumen dan
pemenang pengadaan. Selain itu, modus memanipulasi pemilihan pemenang, dokumen
lelang, dokumen serah-terima, penggelembungan harga, serta suap kepada pihak terkait. Pada
bagian ini juga terjadi persekongkolan antara KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
kelompok kerja unit layanan pengadaan, pejabat penerima hasil pekerjaan, dan bendahara.
11. Akuntansi Pemerintah
Adapun modus korupsi pada tahap pengawasan dan pertanggungjawaban, yakni
adanya suap kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghilangkan temuan, serta suap kepada
penegak hukum untuk meringankan hukuman.
Setelah mengetahui kronologi atas kasus korupsi pengadaan Al-Quran yang terjadi di
kementrian Agama, dapat diketahui bahwa cara korupsi atau yang biasa kita kenal dengan
sebutan Modus Operandi dalam memperlancar tindakan korupsi nya dilakukan dengan cara :
- Persekongkolan pihak pihak pemegang kepentingan
Banyak pihak beranggapan, bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan AlQuran yang
terjadi di Kementrian Agama tidak hanay melibatkan Zulkarnain Djabar, dan Dendy
Prasetia saja, tetapi juga oknum anggota Komisi VIII atau anggota badan anggaran
(Banggar) yang lain. menaikkan alokasi anggaran di APBNP bukanlah perkara yang
mudah, tidak dapat dilakukan sendirian, kemungkinan juga ini merupakan keputusan
bersama yang pertimbangan nya dilakukan atas kesepakatan bersama pula.
Keterlibatan yang lain bisa dalam bentuk menerima uang hasil kejahatan atau bahkan
dapat berperan proaktif. Kesepakatan jahat yang dilakukan oleh beberapa orang/
kelompok pemangku kepentingan, dapat dengan mudah terjadi pada saat pembahasan
APBNP yang acapkali dijadikan sumber korupsi. Seperti diketahui dari berbagai
sumber baik dimedia massa atau media cetak, terdapat beberapa nama yang dikaitkan
melakukan persekongkolan atas kasus korupsi pengadaan AlQuran tersebut (Selain
Zul, dan Dendy) Pihak-pihak tersebut yakni :
Ahmad Jauhari
Ahmad Jauhari disebut telah memperkaya Mashuri dengan uang sebesar Rp 50
juta dan 5.000 dollar AS serta memperkaya PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara
milik keluarga Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia dengan uang senilai Rp
6,750 miliar, PT A3I sebesar Rp 5,823 miliar dan PT SPI sebesar Rp 21,23
miliar.
Fahd El Fouz
KPK menetapkan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq sebagai tersangka keempat
pada kasus korupsi pengadaan Al-Quran setelah Zulkarnaen, Dendy dan
Jauhari. Ketua DPP Golkar Bidang Pemuda dan Olahraga ini ditetapkan
karena ia bersama Zulkarnaen dan Dendy menerima hadiah atau janji dalam
pengadaan Al-Quran dari pihak-pihak tertentu.]
Ia disangkakan melanggar
Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf b lebih subsider
Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dari hasil evaluasi dan perkara, korupsi terjadi karena adanya persekongkolan antara
penguasa dan pengusaha sebagai pihak yang menyuap, bukan karena ada yang menerima dan
ada yang menyuap.
12. Akuntansi Pemerintah
- Kecurangan (Fraud) : Proyek telah disetujui terlebih dahulu sebelum anggaran di
sahkan, manipulasi pemilihan pemenang vendor.
PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (AAAI) memenangkan proyek pengadaan AlQuran,
yang sudah membuat kesepakatan akan memberikan imbalan 15 % dari anggaran,
namun ternyata hasil tersebut tidaklah murni karena telah direkayasa oleh Fahd.
Kemudian untuk tahun selanjutnya (pengadaan proyek 2012) tidak jauh berbeda. Fahd
melakukan intervensi untuk panitia lelang, dia meminta PT Sinergi Pustaka Indonesia
meremehkan dalam proyek itu, Setelah melalui proses lelang ditetapkanlah PT Sinergi
Pustaka Utama sebagai pemenang lelang. Namun, lagilagi kemenangan tersebut tidak
didapat secara instan melainkan melalui proses rekayasa pula.
- Penggelembungan/Pembengkakan Harga
Dibanding tahun-tahun sebelumnya, anggaran pengadaan AlQuran di Kementerian
Agama melonjak drastic pada 2011-2012. Tahun 2010, anggaran pengadaan biaya
meningkat menjadi 3,2 milyar untuk membuat 170 ribu buah AlQuran. Setahun
kemudian, anggaran Kementerian meningkat lagi menjadi Rp 4,5 milyar. Dana yang
diambil dari pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 itu
dikucurkan untuk membuat 225 ribu AlQuran. Pada APBN perubahan 2011, anggaran
pengadaan AlQuran melonjak berkali-kali lipat menjadi Rp 22 milyar untuk 653 ribu.
Begitu juga pada 2012 anggaran pendanaan AlQuran mencapai Rp 55 Milyar.
(Note : Modus operandi adalah cara seseorang, beberapa orang ataupun kelompok dalam
menjalankan rencana kejahatannya)
13. Akuntansi Pemerintah
Dampak dan Akibat Korupsi
A. Demokrasi
Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Dalam dunia politik, itu
merusak demokrasi dan good governance (pemerintahan yang baik) dengan menghancurkan
proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas
dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan. korupsi di sistem pengadilan menghentikan
supremasi hukum. dan korupsi dalam administrasi publik mengakibatkan ketidakseimbangan
dalam pelayanan sipil. Secara umum, korupsi mengikis kapasitas kelembagaan pemerintah,
karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau mengangkat
posisi bukan karena prestasi. Pada saat yang sama, korupsi mempersulit pihak pemerintahan
nilai demokrasi serta kepercayaan dan toleransi.
B. Ekonomi
Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan inefisiensi
yang tinggi. Di sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya perdagangan karena kerugian dari
pembayaran ilegal, biaya manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko
pembatalan perjanjian atau untuk penyelidikan. Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di
dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat di
mana suap dan upah yang lebih mudah tersedia. Pejabat mungkin menambah kompleksitas
proyek masyarakat untuk menyembunyikan korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih
banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan persyaratan keselamatan,
lingkungan, atau peraturan lainnya. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan
pemerintahan dan infrastruktur; dan menambah tekanan pada anggaran pemerintah.
C. Kesejahteraan Umum Negara
Korupsi politik di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga. Korupsi
politik berarti kebijakan pemerintah yang menguntungkan sering menyuap pemberi, daripada
orang-orang pada umumnya. Contoh lain adalah bagaimana politikus membuat peraturan
yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME).
Politisi “pro-bisnis” ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang
memberikan kontribusi besar untuk kampanye pemilu mereka.
D. Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan
program pembangunan.
Pada institusi pemerintahan yang memiliki angka korupsi rendah, layanan publik cenderung
lebih baik dan lebih murah. Terkait dengan hal tersebut, Gupta, Davoodi, dan Tiongson
(2000) menyimpulkan bahwa tingginya angka korupsi ternyata akan memperburuk layanan
kesehatan dan pendidikan. Konsekuensinya, angka putus sekolah dan kematian bayi
mengalami peningkatan.
14. Akuntansi Pemerintah
E. korupsi akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan
pendapatan.
Terkait dengan hal ini, riset Gupta et al (1998) menunjukkan bahwa peningkatan IPK sebesar
2,52 poin akan meningkatkan koefisien Gini sebesar 5,4 poin. Artinya, kesenjangan antara
kelompok kaya dan kelompok miskin akan semakin melebar. Hal ini disebabkan oleh
semakin bertambahnya aliran dana dari masyarakat umum kepada para elit, atau dari
kelompok miskin kepada kelompok kaya akibat korupsi.
F. Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak.
Baik individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain meningkatkan ketamakan dan
kerakusan terhadap penguasaan aset dan kekayaan korupsi juga akan menyebabkan hilangnya
sensitivitas dan kepedulian terhadap sesama.
Secara garis besar, dampak dan akibat yang ditimbulkan atas kasus korupsi Pengadaan al-
Quran di Kementrian agama yaitu :
- Merugikan Negara
Nilai kerugian negara yang di duga timbul akibat kasus Pengadaan Al-Quran di
Kementrian Agama pada 2011-2012 diduga mencapai Rp 14 milyar. Kerugian negara
itu timbul akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan tersangka.
- Korupsi pengadaan Al-Quran membuat umat Muslim sakit hati
Kasus korupsi Al-Quran yang dilakukan oleh Zulkarnain Djabar membuat sakit hati
umat muslim di Indonesia, sebab yang dikorupsi merupakan kitab suci Al-Quran yang
sejatinya dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman. Namun, malah berlaku sebaliknya.
Pengadaan anggaran guna keperluan kitab suci ini justru diambil keuntungan secara
pribadi, dan yang lebih ironisnya, pelaku korupsi itu sendiri beragama Islam.
- Berdampak pada Elektabilitas Partai Golkar
Kasus korupsi pengadaan Al-Quran ini kemungkinan besar memiliki dampak dan
pengaruh yang cukup signifikan terhadap keelektifitasan partai golkar, dimana
terseretnya kader politik partai golkar dalam kasus korupsi tersebut membuat rakyat
sangat muak, sangat marah sehingga dinilai dapat mempengaruhi ke elektabilitas an
partai itu sendiri.
- Dapat memperburuk Imej Golkar
Efek isu korupsi pengadaan Alquran yang menimpa kader Partai Golkar bisa
menggangu partai berlambang beringin ini dalam pembentukan opini. dari sisi objek,
korupsi Alquran sebenar nya seperti objek korupsi yang lain karena menyangkut uang
negara. Namun, yang menimbulkan efek luar biasa adalah kesadaran dan emosi
masyarakat akan rusak dan mulai memandang negatif terhadap partai maupun kader
partainya. “Jadi nilai intrinsik dari Alquran akan mampu membuat pemilih atau warga
masyarakat rusak kesadarannya. Bisa saja opini berkembang, kalau Alquran saja
dikorupsi, bagaimana yang lain. Nilai simbolik dari efek Alquran sangat berat sebab
kasus ini bisa memunculkan distrust yang lebih akut. Apalagi kasus ini muncul di
Kementerian Agama (Kemenag) yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai
kementerian yang seharusnya menjadi pelopor antikoupsi. Tapi kok justru jadi gurita
korupsi sampai-sampai Alquran juga jadi sasaran korupsi. Inilah yang menyebabkan
imej Golkar menjadi buruk di mata masyarakat
15. Akuntansi Pemerintah
Upaya Pemerintah dalam meminimalisir terjadinya Korupsi
Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi yaitu sebagai berikut :
o Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan layanan publik,
pengelolaan keuangan negara, penanganan perkara berbasis teknologi informasi (TI),
serta pengadaan barang dan jasa berbasis TI baik di pusat maupun daerah.
o Peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan negara, serta memasukkan nilai
integritas dalam sistem penilaian kinerjanya
o Peningkatan efektivitas pemberian izin terkait kegiatan usaha, ketenagakerjaan, dan
pertanahan yang bebas korupsi
o Peningkatan efektivitas pelayanan pajak dan bea cukai yang bebas korupsi.
o Penguatan komitmen anti korupsi di semua elemen pemerintahan (eksekutif),
yudikatif maupun legislatif
o Penerapan sistem seleksi/penempatan/promosi pejabat publik melalui assesment
integritas (tax clearance, clearance atas transaksi keuangan, dll) dan pakta integritas.
o Mekanisme penanganan keluhan/pengaduan anti korupsi secara nasional.
o Peningkatan pengawasan internal dan eksternal, serta memasukkan nilai integritas ke
dalam sistem penilaian kinerja
o Pembenahan sistem kepemerintahan melalui Reformasi Birokrasi.
Pelaksanaan e-government.
16. Akuntansi Pemerintah
BAB III
HASIL ANALISIS
Hasil analisis dugaan kasus korupsi terhadap pengadaan Alquran di Indonesia
Korupsi merupakan fenomena universal sejak zaman purba hingga era modern,
dari pemerintah otoriter sampai pada pemerintah demokrasi, mulai organisasi public sampai
perusahaan swasta, korupsi menjadi masalah yang pelik bagi setiap negara salah satunya
Indonesia. Korupsi di tanah negeri, ibarat, “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari
sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih
berganti. Entah sudah berapa banyak uang negara yang disedot koruptor untuk egonya
pribadi dan entah sudah berapa kali negara dan masyarakat dibodohi dan dirugikan oleh
praktek-praktek korupsi, misalnya saja dari praktek kongkalikong antara wajib pajak dan
petugas pajak, penggelapan pajak, penyimpangan penyusunan kebijakan anggaran, kebocoran
APBN/APBD, penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kekuasaan dan masih banyak lagi
penyelewengan-penyelewengan dalam berbagai bidang, mulai dari skala yang paling kecil
hingga skala yang berdampak nasional. Dari seluruh penelitian perbandingan tingkat korupsi,
Indonesia hampir dipastikan selalu menempati posisi teratas sebagai salah satu negara
terkorup di dunia.
Dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, kasus terbanyak
adalah korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa misalnya saja pada kasus
korupsi pengadaan AlQuran yang terjadi di Kementerian Agama (Kemenag) . Indonesia
mengalami problema dugaan kasus korupsi yang salah satunya adalah kasus terhadap
pengadaan Alquran , dapat diketahui bahwa terdapat pejabat yang bekerja di Kementrian
Agama meyalahgunakan kewenangannya dengan mencari keuntungan pribadi. Menganalisis
lebih jauh mengenai kasus korupsi, maka penting untuk mengetahui pengertian secara
normatif terhadap tindakan yang dikatakan sebagai kasus korupsi. Adapun pengertian dari
korupsi sendiri menurut undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara. Berdasarkan pengertian diatas jika melihat pengertian dari undang
– undang nomor 31 tahun 1999 dapat diketahui bahwa tindakan kelima belas pejabat yang
dinyatakan oleh KPK menjadi orang yang melakukan korupsi pengadaan Alquran dapat
dikenakan aturan dalam undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus
korupsi pengadaan AlQuran pada Kementrian Agama tahun 2011 dan 2012 diduga
merugikan keuangan negara sebesar Rp 34 milyar. KPK menetapkan Zulkarnain Djabar,
Dendi Prasetya dan Fahd El Fouz sebagai tersangka. Salah satu hal yang menarik pada kasus
korupsi tersebut adalah dari ketiga tersangka tersebut, terdapat dua orang yang memiliki
hubungan darah sebagai ayah dan anak yaitu Zulkarnain Djabar dan Dendi Prasetya.
Korupsi dan Penyelenggaraan Negara merupakan dua hal yang memang sulit
dipisahkan seperti dua sisi mata uang. Kasus-kasus besar yang diungkap oleh BPK dan KPK
memperlihatkan betapa kasus korupsi sudah sangat menggurita dan sistemik di Negara
Indonesia tercinta ini. Dalam konteks Indonesia, setidaknya ada tiga faktor prenyebab makin
merajalelanya korupsi hingga ke level penyelenggara negara (Termasuk kasus korupsi
pengadaan Al Quran pada Kementrian Agama) Pertama, manusia yang hidup di era modern
ini takut kehilangan intelektualisme dan daya nalar kritis filosofis dalam membedakan mana
kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Kedua, modernisasi juga dapat menciptakan
terjadinya korupsi. Ketiga, yaitu kegagalan sistem. Menurut kami, sumber penyakit korupsi
17. Akuntansi Pemerintah
dalam birokrasi pada dasarnya dapat diidentifikasikan melalui dua hal, yaitu eksternal dan
internal. Secara internal timbulnya perilaku korupsi disebabkan oleh kurangnya pengawasan
internal, sistem pengawasan atasan-bawahan dinilai tidak efektif (tidak praktisi) dalam kasus
korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Secara eksternal, penyakit korupsi dalam
birokrasi pemerintahan dapat disebabkan oleh relasi anta berbagai sistem yang terkait, dalam
berbagai kasus yang terjadi dipemerintah pusat, tekanan politik menjadi salah satu sumber
penyebab korupsi. Peluang para pejabat dan pemegang kekuasaan untuk mengatur sistem
pemerintahan (birokrasi) ditengarai menjadi sumber betapa sistemik dan berjejaringnya
praktik korupsi di Indonesia, tidak terkecuali pada BUMN . selain itu sifat keserakahan,
tamak, rakus, selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup, adanya kesempatan untuk
melakukan kecurangan serta tuntutan hidup yang membludak juga dinilai menjadi faktor
penyebab maraknya korupsi di Indonesia (tak terkecuali di pemerintahan).
Jika berbicara kosupsi, pastilah seseorang, sekelompok orang ataupun sekelompok
pemegang kepentingan memiliki cara tersendiri untuk melakukan korupsi agar tidak terendus
KPK. Cara yang digunakan sering disebut sebagai modus operandi dalam melakukan tindak
kejahatan, berbicara mengenai modus operandi, dapat di analisis bahwa kasus korupsi
pengadaan Al-Quran yang terjadi pada Kementerian Agama dilakukan dengan menggunakan
modus sebagai berikut : Persekongkolan antara pihak-pihak yang samasama memiliki
kewenangan, kekuasaan ataupun jabatan,. adanya fraud atau yang biasa disebut sebagai
kecurangan. Dimana kecurangan ini dapat berupa penyetujuan proyek sebelum anggaran di
sahkan serta adanya manipulasi pemilihan pemenang vendor, selain dua faktor tersebut
modus operandi yang dilakukan adalah dengan cara Penggelembungan/Pembengkakan
Harga, dimana anggaran pengadaan Al-Quran dalam kurun waktu beberapa tahun (2009-
2012) membeludak mengalami kenaikan yang signifikan dan dinilai tidak wajar. Adapun
dampak dan akibat yang ditimbulkan karena adanya kasus korupsi tersebut yakni : Merugikan
Negara, membuat sakit hati Umat Muslim karena Al-Quran yang dipegang teguh sebagai
Kitab Suci masih saja dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, berakibat pada buruknya imej
(Citra) Partai Golkar, Mempengaruhi elektabilitas partai Golkar, berdampak terhadap
penurunan moral dan kualitas akhlak, Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan
pemerintah dalam menjalankan program pembangunan, serta dapat menghambat upaya
pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Oleh karenanya, berbagai cara harus
terus dilakukan untuk meminimalisir, mencegah, memangkas, dan mengurangi adanya
korupsi tersebut, dimana pemerintah, lembaga pemeriksa korupsi serta seluruh warga
masyarakat harus berkontribusi aktif dan bertekad kuat untuk secara bersama-sama
memberantas korupsi tersebut. (Untuk penjabaran lebih jelas per bagian, dapat dibaca pada
halaman-halaman sebelumnya)
18. Akuntansi Pemerintah
BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan
Perilaku korupsi pada hakekatnya disebabkan oleh lemahnya mental dan moral serta
nilai-nilai kebaikan yang dimiliki oleh para koruptor. Kelemahan mental, moral, dan nilai-
nilai kebaikan ini disebabkan karena proses pendidikan yang hanya menitikberatkan pada
aspek pengetahuan tanpa memberikan porsi yang cukup bagi pendidikan karakter yakni
pengembangan aspek sikap, nilai, dan perilaku. Penyebab yang paling berpengaruh besar
terhadap perilaku korupsi yaitu karena adanya motivasi dasar sifat serakah yang akut. Adanya
sifat rakus dan tamak tiada tara. Korupsi, menyebabkan ada orang yang berlimpah, ada yang
terkuras, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang mengikis, ada yang habis. Korupsi paralel
dengan sikap serakah.
Pencegahan korupsi adalah perkara yang tidak mudah diselesaikan karena ia merupakan
sikap yang terbentuk dari kebiasaan perilaku buruk sejak kecil. Solusi tepat bagi pencegahan
korupsi ini hanya bisa dilakukan dengan mempersiapkan generasi mendatang yang
berkarakter kuat yang memiliki prinsip-prinsip mulia yaitu dengan menanamkan kebiasaan
dan nilai-nilai kebaikan sejak dini. Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan karakter yang
dapat dimulai dari kalangan keluarga sampai kepada pendidik sehingga kelak akan menjadi
kebiasaan yang tertanam bagi anak dalam kehidupan bermasyarakat.
Saran
Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi agar dapat kiranya membuat suatu
terobosan baru yang dapat mendidik masyarakat untuk bersikap jujur baik dalam pergaulan
sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Untuk orang-orang yang akan menduduki suatu jabatan
harus terlebih dahulu dilakukan survei terhadap kekayaan yang dimiliki sebelum menjabat di
pemerintahan dan yang sedang menduduki suatu kekuasaan agar dilakukan pengawasan yang
extra ketat baik dari pihak penegak hukum maupun seluruh lapisan masyarakat sehingga
tidak memberikan peluang terhadap orang-orang yang ingin melakukan perbuatan korupsi.
Pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk korupsi pengadaan barang dan jasa harus terus
digerakkan dan ditingkatkan. Pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum dan tidak
pilih kasih kepada koruptor, karena korupsi telah memporak-porandakan kehidupan
masyarakat dan Negara. Selain itu masyarakat juga dituntut proaktif dalam pemberantasan
korupsi ini, setiap individu harus beritikad kuat untuk tidak korupsi dan berperang melawan
korupsi. Dengan demikian diharapkan korupsi di negeri ini menurun bahkan menghilang.
