MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
Media Indonesia 6 Maret 2014
1. Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom
Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com
KAMIS, 6 MARET 2014 / NO. 12008 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
Puluhan Perusahaan Bakar Hutan
Gubernur Sultra Dilaporkan ke KPK
Saling Sodok di Segmen Favorit
Polri jadikan kasus perusahaan Malaysia sebagai
pijakan penegakan hukum bagi pembakar hutan
dan lahan.
Dalam berkas laporan ke KPK, Cak Abu Cs menuding Gubernur
Sulawesi Tenggara Nur Alam berkolusi mencaplok tambang nikel milik
PT Prima Nusa Sentosa di Kabupaten Bombana.
Avanza dan Xenia tak bisa lagi melaju
sendirian dengan santai karena para pemain
baru terus mengintip untuk menempel mereka.
Selekta, Hlm 2
Investigasi, Hlm 5
Fokus Otomotif, Hlm 22-23
Wajah Renta
Pertahanan Kita
MI/SUSANTO
Sri Mulyani
tidak Terbidik
Megaskandal Bank Century memasuki
persidangan. Namun, diduga ada upaya
mengaburkan fakta agar tidak menyeret RI-1.
RAJA EBEN
S
ETELAH penyelidikan
lebih dari 1 tahun 2 bulan dan pemeriksaan
lebih dari 120 saksi,
megaskandal Bank Century
akhirnya memasuki persidangan. Sidang di pengadilan tindak
pidana korupsi yang sedianya
digelar hari ini akan mengadili tersangka mantan Deputi
Gubernur Bank Indonesia (BI)
Budi Mulya atas perkara kasus
tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pinjaman jangka
pendek (FPJP) dan penetapan
PT Bank Century sebagai bank
gagal berdampak sistemis.
“Dalam dakwaan dirumuskan, terdakwa melakukan
perbuatan melanggar hukum
bersama-sama dengan pihak
lain. Saya tidak perlu sebut
namanya, tapi cukup banyak,
lebih dari enam orang,” kata
Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto di Gedung Kementerian Hukum dan HAM,
Jakarta, kemarin.
Bambang mengungkapkan
b a ny a k i n f o
penting
berupa
infor-
masi informal yang selama
ini memang belum didapatkan
atau beredar ke publik dan itu
menjadi dakwaan penting.
Berdasarkan dokumen yang
diperoleh Media Indonesia,
Budi Mulya diduga secara bersama-sama dengan sejumlah
pejabat negara melanggar hukum terkait dengan pemberian
bantuan FPJP kepada Century
yang merugikan keuangan
negara sebesar Rp689,3 miliar
dan penetapan Bank Century
sebagai bank gagal berdampak sistemis yang merugikan
negara Rp6,76 triliun.
Nama pejabat yang disebut
dalam lembar kedua dokumen
itu Gubernur BI Boediono (kini
wapres), Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom, Siti Chalimah Fadjrijah,
dan almarhum S Budi Rochadi,
serta mantan Dirut Bank Century Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim.
Selain itu, diungkap pula
keterlibatan anggota Dewan
Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Muliaman D Hadad, Deputi Gubernur BI Hartadi Agus Sarwono,
Deputi Gubernur BI Ardhayadi
Mitroatmodjo, dan Sekretaris
Komite Stabilitas Sistem
Ke u a n g a n ( K S S K )
Raden Pardede.
Namun, dokumen itu tidak
memfokuskan beberapa nama
yang diduga turut memperlancar aliran dana bailout Bank
Century, yaitu Ketua KSSK
yang juga menjabat Menteri
Keuangan Sri Mulyani yang
memiliki peran penting dalam
penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak
sistemis. Lalu, Ketua Dewan
Komisioner LPS Rudjito dan
Kepala Eksekutif LPS Firdaus
Djaelani.
Dalam menanggapi hilangnya nama-nama itu, mantan
anggota Timwas Century Akbar Faisal menilai KPK tebang
pilih dan ada kepentingan di
balik itu. Akbar mencurigai
hilangnya nama Sri Mulyani
untuk memutus benang merah
kasus tersebut agar tidak menyentuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Jika benar
nama Sri Mulyani hilang, itu
sangat aneh. Mengapa Raden
Pardede disebut, sedangkan
ketuanya tidak?” tanya Akbar
saat dihubungi.
Sementara itu, mantan Sekretaris KSSK Raden Pardede
mengaku belum tahu namanya
disebut dalam dokumen tersangkut bersama Budi Mulya.
“Saya lihat dulu dakwaannya,”
kata Raden dalam pesan singkatnya, tadi malam.” (Ghe/X-9)
raja_eben
@mediaindonesia.com
MI/ANGGA YUNIAR
DAMPAK LEDAKAN GUDANG AMUNISI: Gedung Satuan Keamanan
Laut rusak akibat ledakan gudang amunisi di Markas Kopaska
TNI-AL di Pondok Dayung, Jakarta, kemarin. Peristiwa itu
menewaskan satu orang dan 86 lainnya luka-luka. Salah seorang
korban tiba di RSAL Mintohardjo untuk menjalani perawatan.
Bahan TNT Picu
Dentuman Dahsyat
TEJO Wahyudi terbaring menahan sakit di ruang Unit
Gawat Darurat RSAL Mintohardjo, Jakarta.
Anggota Satuan Keamanan
Armabar itu salah seorang
korban ledakan gudang amunisi di Markas Komando
Pasukan Katak (Kopaska),
Pondok Dayung, Jakarta
Utara, kemarin.
“Saya sekitar 50 meter dari
lokasi. Ledakan sangat keras.
Saya terkena lontaran batu.
Setelah itu saya tidak ingat
lagi,” kata Tejo yang berpangkat sersan mayor tersebut.
Selain Tejo, menurut Kadispen TNI-AL Laksma Untung
Suropati, korban lain akibat
ledakan hebat pukul 09.26
WIB itu mencapai 86 orang.
“Seorang di antaranya, Sertu
Imam Syafi’i, meninggal. Korban luka kini dirawat di RS
Mintoharjo, RS Port Center,
dan RS Suka Mulya.”
Untung menjelaskan pada
pukul 08.15 anggota Kopaska
melakukan pengecekan rutin. “Sampai jam itu gudang
amunisi dipastikan dalam
kondisi aman.”
Akan tetapi, pada pukul
09.05 petugas jaga melihat
ada asap hitam mengepul
dari dalam gudang amunisi.
“Kurang lebih pukul 09.25
terjadi ledakan kecil dan
selang 60 detik kemudian
langsung terjadi ledakan dahsyat,” ungkap Untung.
Di dalam gudang amunisi,
lanjut Untung, terdapat sen-
jata ringan dan berat, peluru,
bahan peledak TNT, serta
granat. “Bahan peledak itu
yang menimbulkan dentuman dahsyat,” jelas Untung.
Saat menanggapi peristiwa
itu, pengamat pertahanan
dari Universitas Padjadjaran
Bandung, Muradi Clark, menilai ledakan mungkin disebabkan pengelolaan yang tidak profesional. Indikasinya
gudang (amunisi) tergolong
bangunan tua yang tidak baik
pemeliharaannya.
“Ini kritik agar gudang
amunisi lebih terpelihara.
Kalau tidak, jadi indikasi
tidak punya standard operating procedure yang benar.
Ke depan, perlu standar ketat
gudang amunisi. Semakin
strategis harus semakin ketat,” kata Muradi.
Anggota Komisi I DPR RI
Tubagus Hasanudin mengaku pihaknya akan datang
ke lokasi kejadian hari ini.
“Kami harus pelajari. Kalau
itu (amunisi) kaliber berat,
sebaiknya tidak di situ.”
Akibat ledakan, 10 gedung
di lingkungan Kopaska mengalami pecah kaca dan atap
serta tembok roboh. Dampak
ledakan juga menjangkau
bangunan PT Dok Perkapalan
Kodja Bahari dan Kantor
Polisi Perairan Polda Metro
Jaya. Kedua bangunan tersebut mengalami kerusakan
serius. (GG/SW/Wib/X-3)
Berita terkait hlm 9
WAJAH asli kekuatan sistem pertahanan negeri ini kembali
tergambar jelas dari peristiwa meledaknya gudang amunisi
milik Komando Pasukan Katak TNI-AL di Pondok Dayung,
Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin. Wajah yang tua itu
kian tak sedap dipandang akibat kejadian memalukan yang
mestinya tidak boleh menimpa segala hal yang berhubungan
dengan sistem pertahanan negara.
Kita tentu prihatin ledakan hebat di siang hari itu telah menyebabkan satu anggota TNI tewas dan 86 lainnya
terluka yang tengah bertugas di area tersebut. Namun,
kita lebih prihatin lagi karena kejadian tersebut telah
membuktikan sekali lagi bahwa sistem pertahanan yang
dimiliki bangsa ini masih belum beranjak dari level
rendah.
Tidak hanya alat utama sistem persenjataan (alutsista)
kita yang lemah, rupanya pengamanan dari sistem itu
pun masih menyimpan banyak celah. Gudang penyimpanan senjata, bagaimanapun ialah bagian dari sistem
pertahanan yang seharusnya mendapat maximum security.
Tapi nyatanya, ia dengan
begitu mudah meledak dan
terbakar.
Kita tidak menginginkan
Kesalahan sekecil apa pun
mestinya tidak boleh ditolenegara ini gagal
ransi. Apalagi, ini merupaberdaulat di bidang
kan gudang penyimpanan
pertahanan. Negara
untuk pasukan khusus.
yang berdaulat jelas
Boleh saja Kepala Staf TNI
Angkatan Laut Laksamana
memerlukan sistem
Marsetio mengatakan amupertahanan mumpuni.
nisi yang meledak itu ‘hanya’ peluru untuk pistol dan
Silakan tanggapi
senapan laras panjang yang
Editorial ini melalui
biasa digunakan latihan Pawww.metrotvnews.com
sukan Katak.
Ledakan itu juga diklaim
tidak akan mengganggu
pasokan amunisi TNI-AL lantaran hanya sebagian amunisi
yang disimpan di sana. Tetapi apakah kemudian kejadiankejadian seperti itu boleh dianggap wajar dan tak memerlukan penanganan khusus?
Tentu saja tidak. Negara ini sudah cukup lelah mendengar
olok-olokan dan cemoohan dari negara lain terkait dengan
rendahnya kualitas alat-alat tempur kita yang sudah renta.
Anak bangsa ini juga sudah terlalu banyak yang gugur, bukan karena bertempur mempertahankan kedaulatan negara,
melainkan karena peralatan tempur yang mereka gunakan
mengalami kecelakaan.
Kita jelas tidak ingin kecolongan lagi dalam hal lain.
Karena itu, setiap kejadian di dalam lingkup sistem pertahanan negara hendaknya jangan pernah dianggap sebagai
peristiwa kecil.
Semakin banyak peristiwa memalukan dan memilukan di
dalam sistem itu terjadi, semakin buram pula potret negara
ini dalam bidang pertahanan negara, serta semakin hebat
pula reklame buruk yang bakal ditangkap oleh negara lain
dengan sukacita.
Saat ini, kita menyimpan problem kedaulatan yang
cukup memprihatinkan. Di bidang pertanian dan perdagangan, misalnya, kita gagal berdaulat karena guyuran
barang dan komoditas impor yang sangat masif dan
reguler.
Kita tidak menginginkan negara ini juga gagal berdaulat
di bidang pertahanan. Negara yang berdaulat jelas memerlukan sistem pertahanan yang mumpuni.
Tentara profesional, alutsista modern, dan pengamanan
alat-alat vital pertahanan ialah bagian dari sistem yang kualitasnya harus terus ditingkatkan. Jika melupakan itu, sama
artinya negara ini sedang mengikis kedaulatannya sendiri.
Asap Rokok dan
Pertumbuhan Anak
PENELITIAN terbaru yang
dilakukan di Finlandia
dan Australia mengungkapkan anak-anak
yang tinggal di
dalam rumah
yang kerap
penuh asap rokok
akibat orangtua mereka yang merokok
akan mengalami masalah pertumbuhan.
Dalam studi yang
EBET
meng analisis sekitar 2.000
anak yang menjadi perokok pasif terungkap bahwa mereka
mengalami kerusakan permanen pada arteri dan percepatan penuaan pembuluh darah. Selain itu, para partisipan
mengalami penebalan pembuluh darah yang mengakibatkan meningkatnya risiko serangan jantung dan stroke di
kemudian hari.
Para ahli mengatakan tidak ada tingkat aman untuk skala
paparan perokok pasif. Mereka mengimbau para orangtua
agar lebih bijak dan tidak merokok di dalam rumah. (BBC/
Hym/X-4)
2. SELEKTA
2
Barat Ancam Jatuhkan Sanksi, Rusia Siapkan Balasan
NEGARA-NEGARA Barat tengah menyiapkan langkah untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia sebagai
hukuman atas campur tangan ‘Negeri Beruang Merah’ tersebut dalam
krisis Ukraina. Di sisi lain, Rusia
menyiapkan strategi khusus mengantisipasi sanksi tersebut.
Di antara sanksi itu, Amerika
Serikat (AS) menjadi motornya. Di
antaranya ‘Negeri Paman Sam’ telah
menggalang enam negara anggota
G-8 untuk memboikot konferensi negara maju yang akan digelar di Kota
Sochi, Rusia, pada Juni nanti.
Kemarin, Menlu Prancis Laurent
Fabius pun menyatakan bahwa pertemuan Uni Eropa yang berlangsung
di Brussels, Belgia, pada hari ini, akan
membicarakan kemungkinan sanksi
terhadap Rusia.
Saat menjawab ancaman itu,
Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan sanksi atas negerinya merupakan tindakan kontraproduktif.
Majelis Atas Parlemen Rusia pun,
kemarin, seperti dilansir kantor
berita Ria Novosti, mendiskusikan
langkah-langkah yang memungkinkan untuk menyita properti dan
aset perusahaan Eropa dan AS di
negerinya jika ada sanksi.
Selain itu, Rusia merancang langkah membatalkan investasinya di
AS. Berdasarkan data Departemen
Keuangan AS, investasi Rusia dalam
bentuk obligasi pemerintah AS pada
akhir 2013 sekitar US$139 miliar.
“Kita sedang melihat ketegangan
politik. Ini seharusnya tidak berdampak pada kerja sama ekonomi kita,”
Kirimkan tanggapan Anda
atas berita ini melalui e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com
Facebook:
Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom
Tanggapan Anda bisa diakses di
metrotvnews.com
Sebelumnya, Tim Pakar Seleksi
Calon Hakim MK merekomendasikan
empat dari 10 nama. Mereka ialah
Atip Latipulhayat, Nimatul Huda,
Wahiduddin Adams, dan Aswanto dalam seleksi yang digelar di Komisi III
DPR RI, kompleks parlemen, Jakarta,
kemarin.
“Empat nama tersebut Atip Latipulhayat, Nimatul Huda, Wahiduddin
Adams, dan Aswanto,” kata anggota
tim pakar, Saldi Isra, seusai rapat
REUTERS/ALEXEI DRUZHININ/RIA NOVOSTI
PIMPIN RAPAT KABINET: Presiden Rusia Vladimir Putin memimpin rapat kabinet di Novo-Ogaryovo Residence, di luar Kota
Moskow, kemarin. Presiden Putin mengatakan ia tidak ingin ketegangan politik memengaruhi kerja sama ekonomi Rusia
dengan mitra.
kata Putin di depan kabinet.
Pada kesempatan itu pula, Putin
menegaskan, kebijakan negerinya di
Krimea untuk melindungi warganya
dan kepentingan keamanan Armada
Laut Hitam tetap dipertahankan.
Namun, Putin menyatakan ribuan
pasukan bersenjata yang saat ini berada di Krimea bukan militer Rusia.
Kepala pemerintahan baru daerah
otonom Krimea, Sergei Aksyonov,
mengatakan pihaknya menolak
berdialog dengan pemerintah baru
di Kiev pascapenggulingan Presiden Victor Yanukovich. Aksyonov
pun meminta Rusia terus memberi
bantuan keamanan di kawasan yang
mayoritas penduduknya beretnik
Rusia itu.
Pada bagian lain, di Kota Donetsk
di kawasan timur Ukraina, bendera
Ukraina kembali dikibarkan di depan
kantor pemerintahan. Sejak Sabtu
(1/3), bendera Rusia dikibarkan di depan gedung berlantai 11 tersebut oleh
para demonstran pro-Rusia. (Reuters/
AP/Ria Novosti/Kid/X-4)
senilai Rp2,2 miliar guna membantu
pencalonannya sebagai Ketua Umum
dalam Kongres Partai Demokrat, pada
2010 di Bandung. Selain itu, Anas
diduga menerima sebuah mobil Harrier terkait proyek Hambalang serta
menerima gratifikasi dari proyekproyek lainnya, seperti pengadaan
laboratorium di Universitas Airlangga
Surabaya, Jawa Timur, dan beberapa
universitas lainnya.
KPK menetapkan Anas sebagai tersangka TPPU, karena dinilai melang-
MI/RAMDANI
PENANGGULANGAN KABUT ASAP: Menteri Kehutanan Zulkifli
Hasan memberikan arahan kepada para pejabat terkait dengan
penanggulangan kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan, di
Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, kemarin.
RUDY KURNIAWANSYAH
D
ESAKAN agar pihak
korporasi dibidik karena diduga terkait
dengan pembakaran
hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap mendapat
respons dari Polri.
Kepolisian Daerah Riau terus
menggiatkan penyelidikan sejum lah perusahaan terduga
pem bakar hutan dan lahan.
Se jauh ini, Polda Riau telah
mengidentifikasi sebanyak 32
per usahaan kehutanan dan
perkebunan di Riau yang diduga
sengaja membakar hutan dan
lahan sehingga mengakibatkan
bencana kabut asap.
“Kami masih selidiki perusahaan. Tidak mudah dan butuh
waktu untuk mengumpulkan
bukti-bukti,” kata Kapolda Riau
Brigjen Condro Kirono di Pekanbaru, kemarin.
tertutup dengan Komisi III DPR.
Menurut Saldi, tidak ada peringkat
dari empat nama itu. Pertimbangan
tim pakar berdasarkan integritas
calon hakim dan penguasaan ketatanegaraan.
Tim pakar selanjutnya menyerahkan keputusan penetapan hakim
MK yang baru kepada Komisi III DPR
untuk menentukan tahap pemilihan
selanjutnya.
Komisi III DPR kemudian memutuskan melakukan pemungutan suara
untuk memilih pengganti mantan
Ketua MK Akil Mochtar dan hakim
konstitusi Harjono yang pensiun
bulan ini.
Dalam proses voting di Komisi III
DPR, Atip Latipulhayat tercatat hanya
meraih 19 suara, sedangkan Nimatul
Huda mendapatkan sebanyak 12
suara.
Hasil voting hakim konstitusi itu
selanjutnya disampaikan dalam
rapat paripurna untuk kemudian
disahkan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono.
Sebelumnya, Ketua MK Hamdan
Zoelva berharap agar dua hakim baru
MK segera terpilih tanpa ditundatunda lagi karena kebutuhan hakim
MK yang kurang dalam menghadapi
penyelesaian sengketa pemilu legislatif.
“Kalau tidak terisi, itu akan menyulitkan MK dalam menjalankan
tugas-tugasnya dalam menyelesaikan
gugatan hasil pileg,” kata Hamdan.
(AI/*/X-6)
Anas Tersangka TPPU
Harta akan Disita
KOMISI Pemberantasan Korupsi
(KPK) akan menyita harta Anas Urbaningrum, setelah mantan Ketua
Umum Partai Demokrat itu ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana
pencucian uang (TPPU). “Kalau harta
itu hasil kejahatan, ada indikasi, ya
mesti disita,” kata Wakil Ketua KPK
Bambang Widjojanto, di gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkum dan HAM) di
Jakarta, kemarin.
Anas diduga menerima aliran uang
Puluhan
Perusahaan
Diduga
Bakar Hutan
Polri jadikan kasus perusahaan Malaysia
sebagai pijakan penegakan hukum bagi
pembakar hutan dan lahan.
Wahiduddin dan
Aswanto Hakim MK
KOMISI III DPR RI akhirnya menetapkan dua nama calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru. Dua
nama itu ditetapkan berdasarkan
hasil voting 50 anggota Komisi III DPR
yang hadir tadi malam.
“Dengan demikian hasil pemungutan suara, suara terbanyak yaitu
Wahiduddin Adams dengan 46 suara
dan Aswanto dengan 23 suara. Dengan demikian, sahlah pemilihan
fit and proper test hakim konstitusi,”
kata Wakil Ketua Komisi III DPR
Almuzzamil Yusuf di Ruang Rapat
Komisi III DPR, kompleks parlemen,
Jakarta, tadi malam.
KAMIS, 6 MARET 2014
“Seperti saat
penyelidikan PT Adei
Plantation. Ketika
itu, (penyelidikan)
membutuhkan waktu
enam bulan.”
Brigjen Condro Kirono
Kapolda Riau
gar Pasal 3 dan atau Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan
TPPU dan atau Pasal 3 ayat 1 dan atau
Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2002 sebagaimana diubah
berdasarkan UU No 25 Tahun 2003 jo
Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai
orang yang menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan.
“KPK telah menemukan dua alat
bukti yang cukup guna menjerat Anas
sebagai tersangka dalam pasal tersebut,” kata jubir KPK Johan Budi.
Ancaman pidana terhadap orang
yang melanggar pasal itu penjara paling lama 20 tahun dan denda paling
banyak Rp10 miliar. Pengenaan pasal
tersebut memberikan kewenangan
KPK untuk menyita harta kekayaan
Anas yang diduga berasal dari tindak
pidana korupsi.
Saat ini, tambah Johan, KPK belum
melakukan penyitaan terkait dengan
penyidikan kasus TPPU itu. KPK masih menelusuri aset terkait Anas.
Di sisi lain, pengacara Anas, Firman
Wijaya, memberikan peringatan kepada KPK untuk tidak membabi buta
dalam menerapkan pasal TPPU terhadap kliennya.
“Karena menurut saya tidak ada
signifikansinya dengan menyembunyikan asal usul harta, sedangkan
perkara pokoknya belum tuntas. Lebih baik langsung disidang sajalah
daripada berlarut-larut,” cetusnya.
(SU/Ant/X-7)
Menurut Condro, dari pengalaman sebelumnya terhadap
perusahaan pembakar hutan,
proses penyelidikan berlangsung cukup lama. “Seperti saat
penyelidikan PT Adei Plantation. Ketika itu, (penyelidikan)
membutuhkan waktu enam
bulan,” ujarnya.
Penetapan tersangka pembakar hutan oleh perusahaan
sa wit asal Malaysia PT Adei
Plantation, kata Condro, akan
dijadikan dasar petunjuk untuk
proses penyelidikan kasus serupa dalam bencana kabut asap
kebakaran hutan tahun ini.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
menyatakan kasus kebakaran
hutan bukan bencana alam,
melainkan kejahatan korporasi
(Media Indonesia, 5/3).
Sita lahan
Menteri Kehutanan Zulkifli
Hasan meminta aparat hukum
menindak tegas para pemba-
kar lahan. “Orang egois yang
maunya untung sendiri. Tidak
ada pilihan, tindak tegas,” kata
Zulkifli seusai rapat penanggulangan asap di Lanud Roesmin
Nurjadin, Pekanbaru, kemarin.
Menhut menambahkan, sesuai dengan aturan undangundang, pembakar hutan dan
lahan harus ditangkap dan
lahannya disita negara. “Yang
nanam juga harus ditangkap,”
jelasnya.
Menhut, kemarin, menghadiri
Apel Penanggulangan Bencana
Asap akibat Kebakaran Hutan
dan Lahan di Pangkalan TNI-AU
Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.
Selain membidik 32 perusahaan kehutanan dan perkebunan, Polda Riau telah menetapkan 29 tersangka pembakar
hutan dan lahan. Mereka akan
dijerat dengan empat undangundang.
Deputi Penegakan Hukum
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Sudariyono
mengatakan pada bencana kabut asap 2013, pihaknya sudah
mengajukan lima perusahaan
ke Kejaksaan Agung. Untuk dua
perusahaan lagi, berkas mereka
sedang dirampungkan.
“Perusahaan tersebut dipidana dengan hukuman maksimal
10 tahun penjara dan denda
maksimal Rp10 miliar berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang
Lingkungan Hidup Nomor 32
Tahun 2009. Belum terhitung
tuntutan perdata yang disesuaikan dengan kerugian ekologis
dan sosial yang disebabkan
pembakaran tersebut,” ungkap
Sudariyono.
Saat menjawab tudingan Menhut bahwa sebanyak 80% kebakaran hutan terjadi di lahan
perkebunan, Menteri Pertanian
Suswono membantah. “Tidak
akan berani melakukan itu
karena salah satu persyaratan
untuk dia bisa beroperasi ialah
pembukaan lahan tanpa bakar,”
ujarnya di Jakarta, kemarin.
Berdasarkan pantauan satelit
NOAA, sampai Februari 2014
terpantau adanya 1.392 hot spot
di Riau. Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Riau Zulkifli Yusuf
menyatakan zona inti Cagar
Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit
Batu terbakar akibat pembalakan liar di kawasan tersebut. (BG/
YA/YH/X-5)
rudi@mediaindonesia.com
3. POLITIK
KAMIS, 6 MARET 2014
3
Pemerintah Harus Tegas
soal Corby
Sikap lembek
pemerintah yang
tidak mencabut
pembebasan
bersyarat Corby
memalukan.
ASTRI NOVARIA
P
REUTERS/JASON REED
BANYAK KECAMAN: Turis mancanegara menonton berita tentang Schapelle Corby di Bali. Wawancara
kakak kandung Corby, Mercedes Corby, dengan stasiun TV Australia Channel Seven banyak mendapat
kecaman. DPR meminta pembebasan bersyarat ratu mariyuana itu dicabut.
RENCANA pembentukan Grup
D Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan
jumlah 30 personel untuk
ditugaskan mengawal para
mantan presiden dan wakil
presiden beserta keluarga
mereka dinilai berlebihan.
Pengamanan yang ada saat ini
dinilai sudah memadai.
Menurut mantan Wapres
Jusuf Kalla, jumlah 30 personel untuk menjaga satu keluarga terlalu banyak. “Tidak
perlu lah sampai 30 orang.
E M E R I N TA H I n d o nesia harus tegas dalam menyikapi provokasi yang dilakukan
narapidana ‘ratu mariyuana’
Schapelle Leigh Corby yang
baru saja mendapat pembebasan bersyarat. Sikap Corby,
melalui stasiun TV Australia
Channel Seven dalam program
Sunday Night yang mewawancarai kakak kandungnya, Mercedes, sebagai pertanda dia telah melecehkan prinsip hukum
Indonesia.
Anggota Komisi III DPR dari
Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding menilai, meski
provokasi tersebut tidak dilakukan langsung oleh Corby,
pemerintah semestinya harus
bertindak tegas. Menurut Sudding, bebas bersyarat yang
diberikan pemerintah kepada
Corby harus dicabut karena ia
telah melanggar persyaratan
yang diberikan kepadanya,
yakni tidak diperbolehkan
menyebarkan provokasi atau
pemberitaan yang meresahkan
masyarakat.
“Ketika Corby melakukan
hal-hal seperti itu, sama saja
mengingkari pembebasan bersyaratnya. Dia melakukan propaganda dan provokasi seperti
itu, artinya Menkum dan HAM
harus melakukan evaluasi terhadap Corby,” kata Sudding di
Jakarta, kemarin.
Suding juga mempertanyakan komitmen pemerintah
untuk memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia.
Menurutnya, sikap pemerintah
yang lembek terhadap Corby
bisa diartikan memberikan
perlindungan terhadap pelakupelaku kejahatan narkoba.
Senada, Direktur Kajian Politik Center for Indonesian Na-
tional Policy Studies (Cinaps)
Guspiabri Sumowigeno, pemerintah Indonesia harus bertindak tegas menyikapi provokasi
yang dilakukan Corby. Hal itu
bisa dilakukan dengan mengomunikasikan sanksi kepada
Corby kepada pemerintah Australia. “Kita berhak meminta
kepada pemerintah Australia
untuk mendukung langkahlangkah hukum yang diambil
untuk Corby pascapelanggaran
itu. Teknis sanksinya seperti
apa, yang jelas pemerintah
Australia melaksanakan sanksi
apa pun yang menjadi keputusan pemerintah Indonesia.”
Negara hukum
Terpisah, anggota Komisi III
dari Fraksi PDIP Eva Sundari
menilai sudah sepatutnya Menkum dan HAM mengevaluasi
pembebasan bersyarat Corby.
“Ini negara hukum, bukan negara opini.”
Menurut Eva, pemerintah harus bisa menunjukkan wibawa
negara. “Kita tegakkan aturanaturan yang ada bahwa napi tidak boleh mencari penghasilan
Pengamanan Mantan Presiden Berlebihan
Saya rasa cukup 10-15 orang,”
kata Kalla, kemarin.
Di samping itu, jumlah tersebut dirasa bakal memberatkan
mantan presiden dan wapres.
“Tiga puluh orang kan banyak.
Lantas mereka mau tidur
di mana, sedangkan rumah
saya juga tidak terlalu besar,”
ucapnya. Kendati demikian,
Kalla mengatakan penyediaan
fasilitas pengamanan terhadap para mantan presiden
dan wapres merupakan hal
yang wajar, tapi jangan berlebihan.
Hal seperti itu, imbuhnya,
terjadi di negara mana pun di
seluruh dunia untuk menjaga
keamanan mantan pemimpinnya. Kalla mengungkapkan
selama empat tahun terakhir
Pengamanan terhadap
keluarga mantan presiden
dan wapres sudah dilakukan
sejak pemberlakuan UU 34
Tahun 2004 dan dianggap
sudah memadai.
ini pun ia sudah mendapatkan
fasilitas tersebut dari negara.
“Cuma selama ini koordinasi
berada di bawah Kepolisian
RI. Nah, sekarang berganti ke
Paspampres, jadi tidak terlalu
persoalan,” jelasnya. Menurut
Kalla, realisasi Grup D Paspampres tersebut sebaiknya
tidak dilakukan saat ini, tapi
bisa sesudah pemilu.
Di lain hal, anggota Komisi I
DPR RI dari Fraksi PDIP Puan
Maharani juga mempertanyakan rencana pembentukan Group D Paspampres itu.
Menurut Puan, yang juga
anak dari mantan Presiden
RI Megawati Soekarnoputri,
pengamanan terhadap keluarganya sudah dilakukan
sejak UU 34 Tahun 2004 diber-
atau bekerja,” pungkasnya.
Corby divonis 20 tahun penjara karena membawa 4,2 kilogram mariyuana di Bandara
Ngurah Rai, Bali. Hukumannya
berkurang setelah memperoleh
grasi dan beberapa kali remisi.
Ia mendapat pembebasan bersyarat pada 10 Februari lalu.
Sementara itu, masih bersikap
seperti sebelumnya, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan penyidikan atas pelanggaran pembebasan bersyarat
Corby masih terus dilakukan.
Pemerintah pusat, dalam hal
ini Kemenkum dan HAM, masih
menunggu laporan dari Badan
Pemasyarakatan Kerobokan.
“Sedang diselidiki, diteliti berapa
besar dan di mana pelanggarannya oleh Kementerian Hukum
dan HAM,” ungkap Djoko di
Banten, kemarin.
Menurut Djoko, pembebasan
bersyarat Corby disertai syarat
yang harus dipenuhi. “Syarat
itu apa saja yang dilanggar
nanti dilaporkan, baru kita bisa
putuskan.” (Che/Mad/*/P-2)
astri@mediaindonesia.com
lakukan dan dianggap cukup
memadai.
“Sesuai dengan UU, mantan
presiden dan wapres beserta
keluarga berhak untuk dikawal, tapi tidak dalam satu
peng awalan yang disebut
dengan Group D. Hari ini
Alhamdulillah pengamanan
untuk kami, keluarga Ibu
Mega, sudah mencukupi dan
memadai,” kata Puan kepada
Media Indonesia di gedung
parlemen, di Senayan, Jakarta,
kemarin.(Che/*/P-2)
4. INDONESIA MEMILIH
4
KAMIS, 6 MARET 2014
Ribuan Mahasiswa Bisa
Kehilangan Hak Pilih
ANTARA/AMPELSA
KEKERASAN JELANG PEMILU: Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala, berunjuk rasa di Markas Polda Aceh, Banda
Aceh, kemarin. Mereka mendesak Polri mengusut tuntas kekerasan politik yang meresahkan masyarakat menjelang pemilu April mendatang.
Akhiri Kekerasan di Aceh
Aksi kekerasan di Aceh
menjelang pemilu sudah
meresahkan karena
masyarakatlah yang
menjadi korban.
A BDUS S YUKUR
P
E TA p o l i t i k d i P r o v i n s i
Aceh saat ini ditengarai
berubah dengan hadirnya
tambahan satu partai lokal,
yakni Partai Nasional Aceh, dan
munculnya kekuatan partai nasional baru yang mengakar di wilayah
Bumi Serambi Mekah, yakni Partai
NasDem, yang diprediksikan bakal
menggeser Partai Demokrat.
Sayangnya pergeseran peta kekuatan politik tersebut tidak disikapi
dengan kedewasaan dalam berdemokrasi sehingga terjadi konflik
menjelang digelarnya pemilihan
umum (pemilu).
Terkait konflik menjelang pemilu
tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR
RI Tubagus Hasanuddin berharap
konflik itu segera diakhiri sehingga
tidak akan menodai perdamaian di
Aceh dengan kegagalan dalam penyelenggaraan pemilu.
“Konflik harus segera diredam dan
diselesaikan dengan damai. Bahkan
pihak intelijen dan aparat TNI dengan
bagian teritorialnya sudah waktunya
turun ke lapangan. Karena jika tidak
segera diselesaikan, bukan hanya perdamaian yang gagal, melainkan juga
penyelenggaraan pemilu termasuk
gagal,” tandas TB Hasanuddin kepada
Media Indonesia, kemarin.
Menurutnya, pihak intelijen dan
TNI perlu turun tangan karena lembaga itu diyakini mengenal persis
watak dan karakter masyarakat setempat sehingga bisa mendekati para
tokoh masyarakat di Aceh.
Selain itu, yang juga harus segera
dilakukan ialah para pemimpin partai lokal di Aceh dengan didukung
pemimpin partai-partai nasional secara bijaksana dapat mengendalikan
pengikut-pengikut mereka.
“Polisi juga harus bertindak tegas,
tapi dengan kondisi yang terjadi saat
ini, bukan hanya sebatas tindakan untuk menuntaskan kasus. Diperlukan
juga pendekatan ke tokoh-tokoh masyarakat setempat. Makanya intelijen
dan TNI sudah waktunya turun tangan,” imbuh Hasanuddin.
Dia menyebutkan kehadiran partaipartai nasional di Aceh harus dapat
diterima sebagai bentuk kedewasaan
berdemokrasi. Termasuk harus diyakini tidak akan mematikan atau
menggusur keberadaan partai-partai
lokal.
“Tapi di Aceh saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah menggunakan senjata api. Para
pemimpin partai lokal harus bijaksana mengendalikan pengikut mereka. Tapi juga harus dibarengi oleh
langkah tegas pihak kepolisian,” tegas
Hasanuddin.
Usut tuntas
Mahasiswa Aceh menuntut kepolisian di provinsi itu segera mengusut
tuntas kekerasan yang terjadi menjelang Pemilihan Umum Legislatif 9
April 2014.
Tuntutan tersebut disampaikan
belasan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas
Syiah Kuala, Banda Aceh, dalam
unjuk rasa di Kantor Polda Aceh di
Banda Aceh, kemarin.
Dalam aksi yang dikawal ketat polisi tersebut, massa mengusung spanduk bertuliskan ‘Segera tuntaskan
kekerasan menjelang pemilu di Aceh’,
dan ‘Wujudkan rasa kedamaian bagi
masyarakat Aceh’.
“Kami menuntut Kapolda Aceh
bertindak cepat dan tegas dalam
menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang terjadi menjelang
pemilu,” kata Presiden Mahasiswa
Universitas Syiah Kuala Muhammad
Chaldun dalam orasinya.
Menurut Chaldun, kekerasan menjelang pemilu sudah meresahkan
karena korban kekerasan yang sebenarnya ialah masyarakat Aceh. Ia
mengatakan kriminalitas menjelang
pemilu di Aceh semakin marak.
Pembunuhan, penganiayaan, dan intimidasi yang terjadi memperlihatkan
pertumpahan darah kembali terjadi.
Polisi sebagai pihak paling bertanggung jawab atas keamanan, kata dia,
terkesan tidak tegas mengungkap tindak kriminal menjelang pemilu yang
terus-menerus terjadi. Karena itu,
ungkap Chaldun, pihaknya mendesak
kepolisian di Aceh menjalankan tugas
dan fungsinya sesuai yang diamanatkan undang-undang sehingga masyarakat tidak lagi resah menjelang
pesta demokrasi 9 April mendatang.
(Ant/P-4)
abdus@mediaindonesia.com
Akhirnya Presti Bisa Mencoblos Sendiri
P
RESTI Murni Setiati, 27, tersenyum. Ia senang karena akhirnya bisa mencoblos sendiri
wakil rakyat pilihannya sekaligus
kerahasiaannya bisa terjamin.
Tak hanya itu, sebagai warga
Negara Republik Indonesia yang
memliki hak pilih dalam Pemilihan
Umum (Pemilu) 2014, sekarang, Presti
merasa dihargai.
“Senang, karena tahu ada alat bantu
untuk mencoblos di tahun ini,” kata
Presti saat ditemui Media Indonesia,
di Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda) di Yogyakarta,
kemarin.
Presti ialah seorang tunanetra
yang tergabung dalam Sapda. Dulu,
cerita Presti, pada Pemilu 2004, ketika
kali pertama ia menggunakan hak
pilihnya sebagai pemilih pemula, ia
tidak mengenal siapa wakil rakyat
yang dipilihnya. Ia juga tak mampu
meraba siapa wakilnya itu.
“Karena saat itu tidak ada alat
bantu bagi tunanetra,” ujar Presti
yang mengaku menggunakan hak
pilihnya di Sewon, Bantul, DIY.
Sehingga ia mencoblos hanya untuk
menggugurkan haknya sebagai warga
negara. Presti bingung karena kertas
suaranya lebar, dan di belakangnya
banyak orang mengantri untuk men-
MI/FURQON ULYA HIMAWAN
MENCOBLOS SENDIRI: Penyandang disabilitas Presti Murni Setiati, 27, sedang
bekerja dengan laptopnya di Yogyakarta, kemarin. Presti dan para penyandang
disabilitas lainnya merasa senang dengan template atau alat bantu coblos braille
yang dibuat KPU Daerah Istimewa Yogyakarta bagi penyandang tunanetra.
coblos. Sehingga Presti meminta saudaranya untuk mencobloskan sama
dengan pilihan saudaranya itu.
Pada Pemilu 2009, menurut Presti,
sudah ada template atau alat bantu
untuk mencoblos bagi tunanetra. Namun, kata Presti, alat itu tidak banyak
membantu, karena petugas Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara di
lapangan, tidak tahu kegunaan alat
bantu itu. Sehingga Presti pun tidak
menggunakannya.
“Petugasnya tidak tahu template
dipakai untuk apa,” ceritanya.
Sehingga pada waktu itu, ia memilih didampingi oleh petugas pendamping.
Presti mengaku sangat membutuhkan alat bantu untuk mencoblos. Tidak hanya dia, teman-temannya yang
juga tunarungu berharap hal yang
sama. Presti dan teman-temannya
ingin menggunakan hak pilih mereka
secara independen dan bisa terjamin
kerahasiaannya.
Harapan itulah yang membuat
Komisi Pemilihan Umum DIY, pada
Pemilu 2014, mencetak template atau
alat bantu bagi pemilih tunanetra.
“Tahun ini akan kami buatkan alat
bantu braille,” ujar Komisioner KPU
DIY Farid Bambang Siswanto.
Menurut Farid, pembuatan alat
bantu braille bagi tunanetra merupakan yang pertama kali dilakukan
secara serentak di Yogyakarta. Selain
KPU ingin menghargai tunanetra sebagai pemilih, pemberian fasilitas
alat bantu braille juga merupakan
hak yang harus dipenuhi.
“Itu (alat bantu) merupakan hak
mereka, jadi jangan sampai mereka tidak datang mencoblos pilihan mereka
hanya karena tidak ada template.”
Farid berjanji, Maret ini semua
template yang dibutuhkan dipastikan
selesai. (Furqon Ulya Himawan/P-4)
RIBUAN mahasiswa di Jawa Timur terancam tidak bisa memilih
alias golput pada Pemilu 2014, bila keinginan mahasiswa untuk
mendirikan tempat pemungutan suara di kampus tidak bisa
diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Jatim.
“Kami ingin agar ada TPS di kampus. Bila tidak bisa, mahasiswa yang berasal dari luar daerah tidak bisa memberikan hak
pilih di kampus setempat,” kata Kordinator BEM se-Jawa Timur
Muklish Ndoyosaid di Surabaya, kemarin.
Para ketua BEM dari sejumlah kampus di Jawa Timur,
kemarin, mendatangi KPU Jawa Timur. Kedatangan mereka
mempartanyakan soal TPS serta mengajukan diadakannya sosialisasi pemilu di kampus.
Para ketua BEM itu mengajukan skema ke KPU agar didirikan
TPS di kampus atau sekitar kampus untuk memfasilitasi mahasiswa yang hendak mencoblos di kampus.
“Jika skema yang kami ajukan tidak difasilitasi KPU Jatim,
ribuan mahasiswa luar daerah terancam kehilangan hak pilih.
Padahal, mereka ialah warga negara Indonesia yang berhak
mendapatkan hak pilih,” cetus Muklish.
Dia mengakui sudah pernah mengajukan skema TPS di dalam kampus, tapi ditolak birokrasi kampus. Padahal, di kampus
lain diperkenankan, seperti di Universitas Indonesia (UI) dan
Universitas Gajah Mada (UGM).
Karena penolakan itu, lanjutnya, para ketua BEM mendatangi
KPU Jatim dengan harapan keinginan mereka bisa dikabulkan
oleh KPU. Yaitu dengan menyediakan TPS di dalam atau sekitar
kampus.
Muklish berharap kedatangan para ketua BEM itu KPU bisa
membuat ribuan mahasiswa yang terncam golput tetap dapat
memilih. Mereka tetap bisa mengunakan hak pilih mereka.
“Sangat disayangkan kalau suara mahasiswa ini terbuang karena tidak bisa mencoblos. Padahal, mereka sangat berpotensi
karena jumlahnya mencapai ribuan,” ungkap Muklish.
Dia menyebutkan, di Universitas Brawijaya, sekitar 60% mahasiswa berasal dari luar daerah. Sementara itu, di Universitas
Airlangga ada sekitar 15 ribu mahasiswa yang berasal dari luar
daerah.
Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan pihaknya akan
mengeluarkan instruksi ke KPU tingkat kabupaten/kota untuk
diteruskan hingga tingkat kelurahan, yakni PPS, terkait pemilih
dari luar kota, seperti mahasiswa.
“Saya jamin bisa. Asalkan memenuhi syarat, yakni surat
panggilan untuk memilih yang diterima keluarga di rantau agar
dikirim ke Jatim, lalu gunakan surat panggilan itu dengan menunjukkan KTP dan kartu mahasiswa,” tegasnya. (FL/Ant/P-4)
ANTARA/SYAIFUL ARIF
SURAT SUARA JOMBANG: Pekerja menurunkan surat suara setibanya
di KPU Jombang, Jawa Timur, kemarin. Sebanyak 4.015.732 lembar
surat suara pemilu legislatif itu akan disortir dan dilipat sebelum
didistribusikan ke tiap panitia pemilihan kecamatan (PPK).
Laporan Dana Kampanye
Parpol belum Lengkap
KEPALA Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum Nur Syarifah
mengatakan 12 partai politik di tingkat nasional belum lengkap
melaporkan dana kampanye mereka.
“Kedua belas partai bermasalah di DK 13 (laporan dana kampanye caleg),” terang Nur Syarifah di Jakarta, kemarin.
Ia menyatakan, di tingkat nasional ke-12 parpol memang telah
melaporkan dana kampanye sesuai ketentuan waktu, yang paling lambat 2 Maret lalu. Namun, walau semua parpol sudah memenuhi laporan dana kampanye, kesulitan mereka umumnya
pada lampiran laporan calon. Dia menyebutkan PDIP kurang
44 caleg, Demokrat 40, dan Gerindra kurang 168 caleg.
Nur Syarifah menyebutkan KPU akan mengirimkan surat ke
12 parpol itu terkait dengan kekurangan laporan yang perlu
dilengkapi. Setelah menerima surat tersebut, parpol diberi
waktu lima hari untuk melakukan perbaikan.
“Beberapa wilayah dan DPD juga ada yang terlambat atau
tidak menyerahkan,” terangnya, seraya menyebutkan sudah
menerima lebih dari 20 provinsi laporan dana kampanye parpol di daerah.
Nur Syarifah menjelaskan parpol atau caleg yang terlambat
melaporkan dana kampanye belum sepenuhnya langsung didiskualifikasi, tetapi perlu diteliti alasan keterlambatannya.
Pendiskualifikasian peserta pemilu menjadi kewenangan KPU
pusat yang dilakukan melalui rapat pleno berdasarkan berita
acara dari daerah. “Keputusannya dalam rapat pleno yang pasti
sebelum masa kampanye (16 Maret),” terangnya.
Anggota Badan Pengawas Pemilu Daniel Zuchron sebelumnya
mengakui ada peserta pemilu yang terlambat menyerahkan
laporan dana kampanye. “Banyak caleg DPD yang keteteran,
sedangkan caleg partai ada beberapa,” ungkapnya.
Namun, Daniel belum dapat menyampaikan daerah mana
saja yang peserta pemilunya terlambat menyerahkan laporan
dana kampanye itu. Ia saat ini juga masih menunggu laporan
resmi dari Bawaslu provinsi dan panwaslu kabupaten/kota.
Sebelum Bawaslu menentukan sikap, hasil temuan di lapangan
akan terlebih dulu dikaji.
Terkait batasan jam terakhir pelaporan, ia mengaku sepakat
dengan KPU, jam pelaporan harus dibatasi. (AT/P-4)
5. INVESTIGASI
KAMIS, 6 MARET 2014
5
Gubernur Sultra Dilaporkan ke KPK
Laporan dan setumpuk dokumen diserahkan ke KPK pada 7 Februari 2014. Lembaga antirasywah itu
mengeluarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 2014-02-000042 atas laporan Pacitan Center.
DOK MI
HADIRI PERESMIAN: Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang diapit Gubernur Nur Alam (ketiga dari kiri) berbincang dengan dr Nurjayadin di
saat acara peresmian RSU Bahteramas, di Sulawesi Tenggara.
JONGGI MANIHURUK
“B
ERANTAS mafia tambang di bumi Sulawesi
Tenggara!”
Suara itu tiba-tiba
memecah keheningan di halaman
Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said,
Jakarta Selatan.
Ketua Umum Patriot Cinta Tanah Air
(Pacitan) Center Abu Hasan yang biasa
disapa Cak Abu dengan suara lantang
melanjutkan orasinya, “Ini saatnya
KPK turun. Bongkar konspirasi pejabat-pejabat di Sulawesi Tenggara
dengan para pengusaha hitam!”
Jumat (7/2) siang itu, Cak Abu bersama pengurus Pacitan Center mendatangi Kantor KPK untuk melaporkan
dugaan korupsi yang melibatkan pejabat teras di Provinsi Sulawesi Tenggara
dan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM).
KPK telah menerima laporan Pacitan Center dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor 2014-02-000042.
Setumpuk dokumen disodorkan ke
lembaga antirasywah itu sebagai
bukti.
Dalam berkas laporan ke KPK, Cak
Abu Cs menuding Gubernur Sulawesi
Tenggara Nur Alam, mantan Dirjen
Minerba Thamrin Sihite, pelaksana
tugas Bupati Bombana Hakku Wahab,
Bupati Bombana Tafdil, dan Bupati
Buton Sjafei Kahar berkolusi dengan
warga negara Taiwan Mr Chuang selaku pemilik PT Billy Indonesia serta
istrinya, Emi Sukiati Lasimon, bos PT
Anugrah Harisma Barakah (AHB),
mencaplok tambang nikel milik PT
Prima Nusa Sentosa (PNS) di Kabupaten Bombana.
Konspirasi itu, kata Cak Abu, berawal dari rencana Nur Alam menghadiahi PT AHB lahan tambang nikel
seluas 3.084 hektare (ha). Tidak perduli
lahan tersebut masih berstatus wilayah kontrak karya PT Inco Tbk, Nur
Alam pada 31 Desember 2008 menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor
823 tentang Persetujuan Pencadangan
Wilayah Pertambangan PT AHB seluas
3.084 ha yang terletak di Kabupaten
Bombana dan Buton.
“Lahan masih milik PT Inco Tbk,
tapi Gubernur berani mencadangkan
Mr Chuang
Pemilik PT Billy Indonesia
Emi Sukiati Lasimon
Pemilik
PT Anugrah Harisma Barakah
lahan itu untuk PT AHB,” papar Cak
Abu.
Untuk memperkuat legitimasi PT
AHB atas lahan tersebut, pada 17
Desember 2009 Nur Alam memberikan izin eksplorasi dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor
815 tentang Persetujuan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi seluas
3.084 ha. IUP itu kemudian ditingkatkan menjadi IUP produksi melalui Keputusan Gubernur Nomor 435 Tahun
2010 pada 26 Juli 2010.
Secara terpisah, Bupati Bombana
Atikurahman memutuskan untuk
memberikan hak pengusahaan lahan
tambang seluas 1.999 ha yang berlokasi di Kabupaten Bombana kepada
PT PNS. Hal itu direalisasikan dengan
menerbitkan IUP eksplorasi Nomor
438 pada 31 Desember 2009. IUP diterbitkan setelah PT Inco Tbk melepas
lahan tambang konsesinya kepada
negara pada 10 Desember 2009. Kemudian, bupati meningkatkan status IUP
PT PNS menjadi IUP produksi pada 6
Oktober 2010 melalui Surat Keputusan
Bupati Nomor 395.
Celakanya, lahan 1.999 ha tersebut bertumpang tindih dengan area
tambang yang diberikan Gubernur
kepada PT AHB.
Karena legitimasi PT AHB atas lahan
tambang itu terusik, kata Cak Abu,
Nur Alam berniat menyingkirkan
PT PNS. Dia pun meminta pelaksana
WAWANCARA
Dirjen Minerba Kaji CnC PT AHB
dokumennya. Saya tidak bisa pada
posisi mengatakan A atau B menang. No, no, no way. Mesti saya
pelajari, mesti saya tanya anak
buah saya.
MANTAN Dirjen Minerba Thamrin Sihite dilaporkan LSM Patriot
Cinta Tanah Air (Pacitan) Center
ke KPK karena dituding berkonspirasi dengan mafia tambang.
Thamrin menerbitkan sertifikat
clear and clean (CnC) atas lahan
tambang nikel di Sulawesi Tenggara yang masih berproses hukum
di Mahkamah Agung (MA).
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat,
Thamrin tidak merespons. Namun, Dirjen Minerba R Sukhyar
angkat bicara. Berikut petikan
wawancaranya.
Apa saja syarat penerbitan
sertifikat CnC?
Syarat-syaratnya ialah administrasi tidak tumpang tindih, dokumen perizinan, SK bupati, laporan
teknis seperti laporan eksplorasi,
studi kelayakan, dokumen lingkungan, kalau teknis produksi
ya harus ada laporan produksi,
kewajiban membayar iuran tetap,
lahan, dan royalti.
Bagi perusahaan tambang, apa
kegunaan sertifikat CnC?
Karena pihak lain mensyaratkan
seperti itu, maka dia (perusahaan)
berburu untuk mendapatkan
CnC.
Berarti sertifikat CnC menjadi
legitimasi perusahaan tambang
untuk melakukan kegiatan pertambangan?
Nggak. Jadi saya hanya ingin
katakan ada beberapa instansi
lain yang membutuhkan dokumen
ini. Mereka ingin tahu apa benar
tidak ada tumpang tindih. Apa sih
buktinya? Maka dikeluarkanlah
petunjuk ataupun dokumen. Ini
lho kita keluarkan bahwa mereka
ini benar CnC.
Apakah bapak pernah mendengar nama PT Anugrah Harisma
Apakah bapak pada saat itu
ikut dalam proses penerbitan
CnC?
Saat itu enggak karena masih
jadi Kepala Badan Geologi.
Atau apakah Dirjen Minerba
berkonspirasi dengan PT AHB?
Oh enggak. No, no, no, no way. I
trust him very much. Jadi begini,
apa yang saya tahu dan juga masih
berlangsung, itu kan semua diambil secara kolektif. Semua direksi
ikut dalam memecahkan masalah.
Kalau masalah itu dirasa pelik, tim
bersama yang harus pecahkan.
MI/ANGGA YUNIAR
MI/PANCA SURKANI
Thamrin Sihite
R Sukhyar
Mantan Dirjen Minerba
Dirjen Minerba
Barakah (AHB)
Saya pernah dengar namanya.
Pada 21 Juni 2012 Dirjen Minerba Thamrin Sihite menerbitkan
sertifikat CnC untuk PT AHB,
padahal lahannya masih dalam sengketa hukum. Mengapa
Ditjen Minerba menerbitkan
sertifikat CnC itu?
Jadi begini. Dalam konteks
aturan perundangan, yang awal
itu adalah yang memiliki kekuatan
hukum. Misalnya, kamu punya IUP
(izin usaha pertambangan) dan
merupakan yang pertama diberikan bupati, lalu kemudian muncul
IUP lain (di lahan yang sama),
maka yang kamu punya itu yang
sah. IUP yang belakangan itu tidak
sah. It’s very simple. Kita tidak
tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Siapa sih yang lebih dulu mendapat IUP? Bisa saja terjadi begini,
dokumen itu disembunyikan. Bisa
saja lho, tapi saya tidak menuduh.
Ditjen ini hanya menganalisa berdasarkan data yang masuk. Bisa
terjadi ada data yang tidak masuk.
Bisa jadi lho, terutama ketika kita
konversi dari KP ke IUP. Begitu banyak yang masuk, bisa saja terjadi
tidak terekam oleh kita.
Mahkamah Agung pada 22
Maret 2012 memenangkan PT
Prima Nusa Sentosa (PNS) yang
menggugat keputusan pelaksana
tugas bupati Bombana terkait lahan tersebut. Saat menerbitkan
CnC, apakah Dirjen Minerba
tahu PT PNS dimenangkan oleh
MA?
Ya mungkin Dirjen pada saat itu
tahu. Tapi saya tidak tahu.
Kalau tahu, kenapa memberikan sertifikat CnC kepada PT
AHB?
Makanya saya harus lihat dulu
Jadi tidak ada kongkalikong
Pak?
Enggak lah.
Kalau tekanan dari pihak lain
seperti dari Menko bidang Perekonomian misalnya?
No, no. Gak ada. Just write it
down, no.
Apakah Bapak pernah ke lokasi tambang PT AHB?
Enggak, sama sekali enggak.
(Menurut informasi yang diperoleh Media Indonesia Sukhyar
yang saat itu menjabat Kepala
Badan Geologi bersama Wamen
ESDM hadir pada acara ekspor
perdana PT AHB).
Saat ini, proses hukum masih
berlanjut ke upaya peninjauan
kembali (PK). Apakah dengan
masih berproses hukum, sertifikat CnC PT AHB akan dinyatakan tidak sah dan dicabut?
Kalau nanti terbukti tidak sah,
ya harus dicabut dong. Sah-sah
saja kita mencabut. (Aim/T-3)
tugas Bupati Bombana Hakku Wahab
mencabut IUP PT PNS. Hakku Wahab
saat itu menjadi care taker setelah
masa jabatan Atikurahman berakhir.
Dia bertugas mengisi kekosongan pemerintahan sampai bupati defenitif
terpilih.
Meski hanya sebagai pelaksana
tugas bupati, pada 10 Januari 2011,
Hakku Wa hab menerbitkan Surat Keputusan Nomor 25 Tahun 2011 untuk
mencabut IUP PT PNS.
Posisi PT PNS menjadi terjepit. Untuk mencari keadilan, perusahaan
itu memutuskan menempuh jalur
hukum. Keputusan gubernur dan
keputusan pelaksana tugas bupati
Bombana digugat ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN). Tapi upaya untuk melenyapkan PT PNS dari Sultra
tidak pernah berhenti. Kali ini giliran
Dirjen Minerba Thamrin Sihite yang
beraksi.
Setelah Mahkamah Agung (MA)
mengeluarkan dua putusan berbeda,
satu memenangkan PT PNS dan lainnya memenangkan gubernur, Thamrin menerbitkan sertifikat clear and
clean (CnC) untuk PT AHB. Dia menerbitkan CnC kepada PT AHB pada Juni
2012, padahal Bupati defenitif Tafdil
baru membatalkan IUP PT PNS pada
Januari 2013 yang telah inkrach melalui putusan MA.
Kekuatan besar
Keperkasaan Nur Alam di Sultra
sudah tidak diragukan lagi. Hal itu
terlihat saat dia menerbitkan IUP
produksi untuk PT AHB. Meski rekomendasi dari Bupati Bombana telah
dicabut, Nur Alam tetap menghadiahi
IUP produksi untuk PT AHB. Cak Abu
mengungkapkan kedekatannya dengan Menko Perekonomian Hatta
Rajasa membuat orang nomor satu di
Sultra itu tidak bisa tertandingi.
Di provinsi tersebut, dia tidak hanya dikenal sebagai gubernur, tapi
juga Ketua DPW PAN Sultra. Dia juga
didukung Tafdil selaku pengurus PAN
di Kabupaten Bombana. Karena berada di pusaran partai berlambang
matahari tersebut, Nur Alam bisa
dengan mudah mendatangkan Hatta
ke Sultra untuk sekadar menghadiri
perhelatan peletakan batu pertama
pembangunan smelter yang digagas
PT Billy Indonesia. “Acara itu cuma
dagelan saja. Misinya hanya untuk
pamer kekuatan menghadirkan Hatta
Rajasa dan pejabat dari Jakarta. Sampai sekarang smelter tidak pernah
berdiri di sana,” ujar Cak Abu.
Dia pun menuding hasil ekspor bijih
nikel PT AHB sebagian mengalir ke
partai. “Ini tugas KPK untuk membuktikannya,” cetusnya.
Saat dikonfirmasi, Hatta membantah tudingan tersebut. Ketua Umum
Partai PAN itu mengaku tidak tahu
menahu tentang sengketa lahan tambang nikel yang melibatkan kadernya,
Gubernur Sultra Nur Alam.
Tidak hanya itu, dia juga membantah PT AHB berafiliasi dengan partainya. “Nggak betul. Tidak betul sama
sekali,” ujar Hatta saat ditanyakan
mengenai hubungan PT AHB dengan
PAN, Minggu (23/2).
Meski begitu, dia mengaku pernah
pergi ke Sultra untuk menghadiri kerja
sama pembangunan smelter. Hatta
pergi bersama Ketua BKPM yang saat
itu dijabat Gita Wirjawan.
Berbeda dengan Hatta, saat dikonfirmasi Nur Alam memilih tutup
mulut. Melalui Kepala Biro Humas
Kantor Gubernur Sultra Abu Hasan,
yang namanya sama dengan Ketua
Umum Pacitan Center, Media Indonesia menyampaikan surat permohonan
wawancara pada Senin (24/2).
Abu Hasan merespons akan menyampaikan surat tersebut ke gubernur. Pada Senin malam, Sekretaris
Kepala Biro Humas Abu Hasan, Ayu,
melalui sambungan telepon mengatakan Nur Alam tidak bersedia
diwawancarai.
“Surat dari Media Indonesia sudah
disampaikan kepada pak Gubernur.
Beliau mengatakan no comment,”
kata Ayu memaparkan tanggapan
Nur Alam.
Di sisi lain, Pacitan Center berharap
KPK segera turun mengusut dugaan
korupsi mafia tambang di Sultra. Cak
Abu meminta agar KPK tak segan memeriksa dia sebagai pelapor.
“Mudah-mudahan kasus tambang
PT AHB ini dapat menjadi pintu masuk
KPK untuk membuka kasus tambang
dan kasus lain di Sultra. Seperti yang telah berhasil dilakukan KPK di Provinsi
Banten,” kata Cak Abu. (Ghe/T-2)
jonggi@mediaindonesia.com
Putusan Ganda MA
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari memerintahkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam
mencabut tiga keputusan
terkait pemberian hak pengusahaan lahan tambang
nikel kepada PT Anugrah
Harisma Barakah (AHB).
Instruksi itu tercantum
dalam putusan PTUN Kendari Nomor 33/6.TUN/2010/
PTUN.KDI yang dibacakan
ketua majelis hakim Hartani
dan dua hakim anggota Firdaus Muslim dan Arifuddin
pada persidangan terbuka
tanggal 30 Mei 2011.
Tiga keputusan Nur Alam
yang diminta dicabut, yaitu
nomor 828/2008, 815/2009,
dan 435/2010. Majelis hakim
menilai tiga keputusan itu
bertentangan dengan UU
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta
Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603/K/40/MEM/2003.
Tidak hanya itu, majelis hakim juga berpendapat ketiga putusan itu berseberangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas
kecermatan formal, asas penyalahgunaan prosedur, dan asas kejujuran serta
keterbukaan. Pada perkara itu, Nur Alam digugat PT Prima Nusa Sentosa (PNS)
karena lahan tambangnya bertumpang tindih dengan area tambang milik PT
AHB. Nur Alam menghadiahi PT AHB lahan tambang yang diawali dengan
penerbitan Keputusan Gubernur 828/2008 tentang Persetujuan Pencadangan
Wilayah Pertambangan PT AHB.
Majelis hakim yang mengabulkan seluruh gugatan PT PNS sepakat pencadangan wilayah yang diberikan Nur Alam menyembunyikan fakta hukum,
yaitu tidak menggambarkan status lahan. Saat keputusan gubernur 828 dikeluarkan, lahan itu masih merupakan wilayah kontrak karya PT Inco Tbk.
Sengketa berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar. Pada putusan
nomor 106/B.TUN/2001/PT.TUN.MKS, majelis hakim kembali memenangkan
PT PNS. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) berpihak ke PT
AHB. Keputusan PTUN Kendari dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar
dimentahkan. Selain menggugat Nur Alam, PT PNS juga menggugat pelaksana
tugas Bupati Bombana Hakku Wahab karena mencabut IUP perusahaan
tersebut. Pada perkara ini, PTUN Makassar, Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Makassar dan MA memenangkan PT PNS.
Ketua Umum Pacitan Center Abu Hasan mengatakan pada dua gugatan itu,
MA telah mengeluarkan putusan ganda. Menurutnya, susunan direksi PT AHB
yang diisi purnawiran TNI dan Polri ikut berperan memperkuat daya tawar
perusahaan itu. Berdasarkan dokumen rapat umum pemegang saham PT AHB
yang diperoleh Media Indonesia, tertera Liliek Achmad Sumaryo (pensiunan
TNI AD) dan Sutisna (pensiunan Polri) duduk sebagai direktur.
“Sebaiknya para purnawirawan itu cerdas memilih perusahaan tempat
mereka berkarya. Seharusnya mereka tidak masuk ke perusahaan yang
bermasalah dan menyimpan bom waktu,” pungkasnya. (Aim/T-3)
6. HUKUM
6
KAMIS, 6 MARET 2014
MA dan KY
kembali Pecat
Hakim Selingkuh
MI/ROMMY PUJIANTO
DITAHAN KPK: Mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Syahrul R Sampurnajaya (kanan) ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi di
Jakarta, kemarin. Syahrul ditahan dalam dugaan pemberian hadiah atau janji berkaitan dengan permintaan izin lokasi pembangunan tempat permakaman bukan umum.
Pemerintah-KPK Sepakat
Salah satu jalan keluar yang diambil ialah
dengan tidak buru-buru mengesahkan
revisi UU KUHAP.
EMIR CHAIRULLAH
K
OMISI Pembe rantasan Korupsi (KPK)
kemarin ak hirnya
bersedia memenuhi
undangan pemerintah terkait
penyelesaian polemik pembahasan revisi UU KUHP dan
KUHAP.
Mewakili KPK, Wakil Ketua
KPK Bambang Widjojanto
menemui Menteri Hukum dan
HAM Amir Syamsuddin serta
tim perumus revisi KUHP/KUHAP untuk membahas revisi
tersebut.
“Kita sudah bertemu Pak
Menteri dan mendiskusikan
apa solusi terbaik yang dilakukan,” ujar Bambang di Kantor
Kemenkum dan HAM Jakarta,
kemarin.
Meski sudah bertemu, sambungnya, kedua pihak tidak
membahas secara rinci pasalpasal yang dinilai KPK memperlemah lembaga itu. “Tapi
berita gembiranya, pemerintah menyepakati perlunya
perbaikan pada naskah akademik revisi dua UU itu. KPK
sendiri masih dalam posisi
seperti surat pertama, supaya
pembahasan-pembahasan
dilakukan dengan melibatkan
semua pihak,” ujarnya.
Kepada Menkum dan
HAM, sambungnya, ia juga
mempertanyakan sempitnya
waktu pembahasan mengingat
masa kerja DPR periode sekarang akan habis dalam waktu
kurang dari 100 hari.
“Dengan waktu kerja efektif
yang terbatas itu, tentu sulit
untuk bisa mengerjakan revisi
itu semua,” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama,
Menkum dan HAM Amir Syamsuddin menyambut positif
hasil pertemuannya dengan
perwakilan dari lembaga antirasywah tersebut.
“KPK tadi sudah memberikan penjelasan sangat konstruktif. Saya memberikan
penghargaan yang tinggi kepada teman-teman KPK,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah sudah menemukan jalan
keluar terhadap polemik itu.
“Namun, saya tidak perlu secara rinci mengemukakannya.
Tapi yang jelas, pemerintah
bakal menggelar pertemuan
lanjutan dengan KPK terkait
pembahasan revisi tersebut,”
ujar Amir.
Pelaksana Tugas Direktur
Jenderal Perundang-undangan
Kemenkum dan HAM Mualimin Abdi menambahkan,
pihaknya menyadari penyelesaian revisi kedua UU tersebut
tidak bisa dilakukan terburuburu. Karena itu, pemerintah tidak ingin memaksakan
kedua RUU tersebut tuntas
dibahas dalam 100 hari.
“Kebijakan yang paling
masuk akal ialah membahas
KUHP terlebih dulu,” ucapnya.
Sementara untuk revisi UU
KUHAP, Mualimin menyebutkan perlunya konsolidasi terlebih dahulu dengan lembaga
yang akan menjalankan UU
tersebut. Apalagi, sambungnya, isi KUHAP juga mengatur
kewenangan lembaga penegak
hukum.
RU U K U H P d a n K U H A P
sudah diserahkan Kemenkum dan HAM ke Komisi III
DPR pada 11 Desember 2012.
Kedua rancangan regulasi
tersebut masuk ke prioritas
program legislasi nasional periode 2009-2014.
Aturan
Pidana
Dokter
Digugat
MAHKAMAH Konstitusi (MK)
kemarin menggelar sidang
perdana pengujian UU No
29/2004 tentang Praktik Kedokteran yang dimohonkan
Dokter Indonesia Bersatu
(DIB).
Kuasa hukum DIB Lutfhie
Hakim, saat sidang di Gedung MK Jakarta, mengatakan permohonannya itu
menitikberatkan penafsiran
tindak pidana dalam Pasal 66
ayat (3) yang masih memberikan penafsiran luas dan berpotensi tindakan dokter bisa
dibawa ke ranah hukum.
“Hendaknya yang dimaksudkan pasal tersebut yakni
perbuatan dokter yang mengandung kelalaian nyata dan
kesengajaan. Di luar itu, tidak
tepat jika dijadikan objek pidana,” kata Luthfie di depan
majelis panel yang dipimpin
Ketua MK Hamdan Zoelva.
Menurut dia, pemohon meminta MK untuk memberikan
penafsiran terhadap Pasal
66 ayat (3) bahwa tindakan
kedokteran yang bisa dibawa
dalam ranah hukum hanya
tindakan yang mengandung
kesengajaan atau kelalaian
berat.
Pasal 66 ayat (3) UU Praktik
Kedokteran berbunyi ‘Pe-
Salahkan pemerintah
Di tempat berbeda, Ketua
Fraksi Hanura Sarifuddin
Sudding menyayangkan sikap
KPK yang terus menyalahkan
DPR dalam polemik revisi dua
UU itu. Ia menunjuk pemerintah yang seharusnya juga
disalahkan KPK karena usulan
revisi juga datang dari pihak
pemerintah.
“Sehingga tidak tepat
menya lahkan DPR terkait
dengan beberapa pasal yang
dinilai dapat mengamputasi
lembaga seperti KPK, BNN,
dan PPATK,” kata Ketua Fraksi
Hanura Sarifuddin Sudding di
kompleks parlemen Senayan,
Jakarta, kemarin.
Polemik RUU KUHAP dan
KUHP itu, lanjutnya, menunjukkan lemahnya komunikasi
dan koordinasi internal pemerintah dalam hal ini kementerian dan lembaga. (Ant/P-1)
emir@mediaindonesia.com
MAJELIS Kehormatan Hakim
yang dibentuk Mahkamah
Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) kembali memecat
dua hakim karena kedapatan selingkuh.
Puji Rahayu, hakim di
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, dan
Jumanto, Wakil Ketua PTUN
Banjarmasin, diberhentikan majelis karena terbukti
melanggar kode etik dan
pedom an perilaku hakim
setelah menjalani perselingkuhan sejak 2009.
“Menyatakan hakim terlapor melanggar pedoman
perilaku hakim dan etik.
Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tetap dengan
hak pensiun,” kata Ketua
Majelis Kehormatan Hakim
(MKH) Timur Manurung,
saat membacakan putusan
buat Jumanto di gedung MA,
di Jakarta, kemarin.
Sanksi yang sama juga
diberikan kepada Puji Rahayu.
Dalam pembacaan putusannya, Majelis Kehormatan
Hakim menemukan bukti
kuat adanya hubungan selingkuh keduanya saat sama-sama bertugas di PTUN
Medan pada 2009. Salah satu
bukti itu, yakni isi pesan
pendek Puji kepada Jumanto
yang kemudian ketahuan
oleh anak Jumanto.
‘Mas, sudah tidur apa
lagi... I miss you’, demikian
isi pesan Puji seperti yang
dibacakan Timur.
Anak Jumanto juga memergoki bapaknya tengah
bersama Puji pada 26 November 2012 di Bandara
Juanda, Surabaya, di dalam
mobil Avanza silver. Jumanto pun mengakui perbuatannya dan memohon maaf kepada Majelis Kehormatan.
“Ia beralasan selingkuh
karena istri sakit kanker
payudara,” kata Timur.
Pada Selasa (4/3), MKH
juga sudah memecat pasangan hakim selingkuh,
yakni hakim Pengadilan
Negeri Tebo, Jambi, Elsadela, dan hakim Pengadilan
Agama Tebo, Mastuhi. Mereka dipecat dengan hak
pensiun.
Seusai persidangan atas
kasus Puji Rahayu-Jumanto,
anggota KY Ibrahim mengakui saat ini banyak kasus
selingkuh antarhakim yang
terungkap ke permukaan.
Kasus hubungan gelap itu
terungkap karena banyak
anggota keluarga hakim
yang mengadu ke MA dan
KY. “Ini persoalan integritas
hakim yang menuntut mereka seharusnya bisa menahan diri,” ujarnya.
Dia menengarai salah satu
faktor yang memicu banyaknya kasus selingkuh
antarhakim ialah masalah
jarak tempat hakim berdinas dengan keluarganya.
Keharusan hakim menjalani
program mutasi ke berbagai
daerah membuat mereka
harus berjauhan jarak dengan pasangan. (*/P-1)
MI/PANCA SYURKANI
DUA HAKIM BERSELINGKUH: Hakim Tata Usaha Negara Surabaya
Puji Rahayu (kiri) dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Banjarmasin Jumanto memasuki ruang sidang di
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, kemarin. Keduanya diputus
diberhentikan Majelis Kehormatan Hakim karena berselingkuh.
KPK Keluarkan Sprindik
buat Dua Hakim Bansos
MI/ROMMY PUJIANTO
UJI UU PRAKTIK KEDOKTERAN: Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (kanan) dan Muhammad
Alim memimpin sidang pengujian UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran yang dimohonkan oleh
Dokter Indonesia Bersatu, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.
ngaduan sebagaimana pada
ayat (1) dan ayat (2) tidak
menghilangkan hak setiap
orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang
dan/atau menggugat kerugian
perdata kepengadilan’.
Sementara itu, juru bicara
DIB, Agung Sapta Adi, mengungkapkan jika ketentuan
tersebut tidak dibatasi, itu
sangat berpotensi menjerat
para dokter untuk masuk
ranah pidana. Ia mengatakan
tidak semua tindakan dokter
bisa langsung dibawa dalam
proses pidana karena memiliki tindakan prosedural me-
dis tersendiri.
“Harus ada pembedaan
yang tegas, mana kasus yang
bisa diperkarakan ke ranah
hukum dan yang tidak,” ucap
Agung.
Dalam menanggapi permohonan itu, Hamdan Zoleva
bertanya bagaimana masyarakat bisa mengetahui apakah
tindakan dokter yang bisa dilaporkan itu karena kelalaian
atau kesengajaan.
“Artinya masyarakat boleh
lapor kalau ada kelalaian yang
nyata, artinya kan tidak boleh
melaporkan selain itu. Jadi
konstruksinya bagaimana?”
tanya Hamdan.
Adapun anggota panel hakim Patrialis Akbar mengatakan kerugian konstitusional
yang dipaparkan pemohon
belum mengupas secara detail
jika Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran tetap diberlakukan akan menyebabkan
kerugian dokter.
“Jadi ini kan berhubungan
dengan kerugian konstitusional, jadi harus dikaitkan
apa yang menjadi kerugiannya,” kata Patrialis.
Majelis panel menutup sidang dengan memberikan
waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya. (Ant/P-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan
surat perintah penyidikan
(sprindik) untuk dua hakim
yang diduga terlibat dalam
suap dana bantuan sosial
(bansos) Pemerintah Kota
Bandung, Jawa Barat.
“KPK mengembangkan penyidikan dalam penanganan
perkara bansos di Bandung.
P e ny i d i k m e n g e l u a r k a n
sprindik atas nama hakim
PSS (Pasti Serefina Sinaga)
selaku hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Jawa Barat,”
kata juru bicara KPK Johan
Budi di kantornya, Jakarta,
kemarin.
Menurut dia, penyidik telah
menemukan dua alat bukti
yang cukup sehingga bisa menyimpulkan diduga ada keterlibatan pihak-pihak yang
tersangkut dalam skandal
bansos Pemkot Bandung.
Pasti Serefina sendiri merupakan hakim yang tergabung
dalam majelis hakim di tingkat banding yang menangani
perkara bansos di Bandung.
Selain untuk hakim Pasti
Serefina Sinaga, KPK juga
mengeluarkan sprindik untuk hakim lain yakni Ramlan
Comel.
“Kemudian terkait dengan
pengembangan perkara kasus
yang sama, penyidik juga menemukan dua alat bukti yang
cukup. Hasil gelar perkara
beberapa waktu lalu, dikeluarkan sprindik untuk RC
MI/ROMMY PUJIANTO
“Hasil gelar perkara
beberapa waktu lalu,
dikeluarkan sprindik
untuk RC selaku
hakim ad hoc di
pengadilan tipikor.”
Johan Budi
Juru bicara KPK
(Ramlan Comel) selaku hakim
ad hoc di Pengadilan Tipikor
Bandung,” kata dia.
KPK menyangkakan hakim
Pasti Serefina dan Ramlan
Comel diduga melanggar
Pasal 12 huruf a atau huruf c
atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal
5 ayat 2 atau Pasal 11 UU No
20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1
KUHP.
Dua hakim tersebut diduga
menerima uang suap dari
Toto Hutagalung yang merupakan orang kepercayaan bekas Wali Kota Bandung Dada
Rosada. Uang suap itu dimaksudkan untuk memengaruhi hasil persidangan dalam
perkara korupsi bansos Pem-
kot Bandung.
Dalam dakwaan terhadap
hakim Setyabudi Tedjocahyono yang digelar Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, beberapa
waktu lalu, Dada Rosada
memerintahkan Toto Hutagalung untuk menemui Pasti.
Dalam pertemuan tersebut,
Toto menawarkan bantuan
dari Dada agar Hotel Bumi
Asih yang dikelola Pasti ditingkatkan kelasnya menjadi
bintang tiga.
Pada 4 Maret 2013, Setyabudi menemui Pasti di Hotel
Bumi Asih dan menyampaikan agar majelis hakim
nantinya bisa memberikan
putusan yang menguatkan
putusan PN yang sebelumnya
telah ia ketok, yakni vonis ringan terhadap para koruptor
dana bansos Bandung. Untuk
bantuan itu, sudah disiapkan
dana Rp1 miliar untuk majelis
hakim.
Dalam dakwaan yang
sama, Ramlan Comel juga
disebut-sebut menerima uang
US$18.300 dari Toto Hutagalung.
Ramlan bersama anggota
majelis hakim yang lain, Djojo
Djohari, menerima uang dalam jumlah yang sama.
Uang tersebut Toto peroleh
dari Edi Siswadi, yakni mantan Sekretaris Daerah Bandung, yang diyakini berasal
dari Dada Rosada dengan nilai
sebesar US$100 ribu. (SU/P-1)
7. PLATFORM PARTAI
KAMIS, 6 MARET 2014
1 Partai NasDem
Willy Aditya
Pancasila Tergerus
Arus Globalisasi
7 Partai Demokrat
Melani Leimena
Wakil Sekjen DPP Partai NasDem
Politikus Partai Demokrat
PANCASILA mesti dijadikan working ideology
dalam proses pengambilan keputusan dalam
politik (way of thinking) para pejabat publik.
Karena sejatinya Pancasila merupakan sikap
hidup manusia Indonesia yang harmoni dan
gotong royong. Bukan untuk penindasan dan
kesewenang-wenangan seperti zaman Orde
Baru. Di masa reformasi sekarang, Pancasila
bukan untuk direstorasi. Namun, hal itu terjadi seperti kebijakan buah reformasi berkontradiksi dengan semangat Pancasila seperti
sila keempat, yaitu musyawarah tergantikan
dengan kompetisi yang liberal. Persatuan nasional dirusak dengan sikap primordial dan
dinasti politik dalam otonomi daerah. (*/P-3)
ADA hal penting yang menurut saya perlu dilakukan agar nilai-nilai dan pamor Pancasila
pulih kembali. Salah satunya lewat kurikulum di sekolah. Pelajaran kewarganegaraan
saat ini tidak mendalam. Tidak seperti P4.
Kalau dimasukkan kembali, mungkin lebih
baik. Namun, memang dulu di masa Orde
Baru, unsur politiknya kuat sekali. Selama
ini MPR juga melakukan sosialisasi 4 pilar
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai Pancasila. Namun, memang
sosialisasi tidak bisa kita lakukan sendirian,
kita butuh kepanjangan tangan. Yang punya
andil lebih besar ialah dari sisi pendidikan.
(Nov/P-3)
2 PKB
8 PAN
Ali Maschan Moesa
Muhammad Najib
Politikus PKB
Politikus PAN
SELAMA ini memang sudah jauh lebih baik jika
dibandingkan dengan masa Orde Baru. Kesalahan
P4 harus dijadikan instrumen, tapi isinya sudah
benar. Kita ini negara Bineka Tunggal Ika, negara
yang pluralis. Menurut saya, harus ada semacam
lembaga seperti BP7, lembaga yang dibentuk
pemerintah untuk menyosialisasikan nilai-nilai
moral Pancasila yang lebih masif seperti dulu.
Tinggal bagaimana kita menyosialisasikan hal itu.
Namun, tidak boleh dijadikan sebagai alat politik.
Pancasila itu tempat kita bernaung sebagai warga
bangsa. Agar nilai-nilai Pancasila tidak luntur
diajarkan mulai dari sekolah dasar. (*/P-3)
SEBETULNYA DPR dan MPR beberapa tahun
ini mulai menyadari hal tersebut. Maka dari
itu, dibuat kebijakan untuk menyosialisasikan
empat pilar. Namun, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama seperti itu. Kita harus
menggunakan cara-cara yang kreatif dan populis sesuai keinginan generasi muda. Misalnya,
menggunakan sosial media atau film kartun.
Kalau kita lihat, Amerika sudah menggunakan
cara seperti itu. Mereka menggunakan film-film
Hollywood untuk menampilkan dan menyisipkan unsur nasionalisme dan kemerdekaan. Pola
seperti itu yang harus kita mulai. (*/P-3)
3 PKS
9 PPP
Mardani Ali Sera
Hasrul Azwar
Politikus PKS
Wakil Ketua Umum DPP PPP
SAYA melihat memang ada sebagian nilai-nilai
Pancasila yang memudar, tetapi sebagian lain
masih ada. Contohnya, kita melihat beberapa
pemimpin punya komitmen bagus seperti
pemberantasan korupsi. Selain itu, muncul
institusi yang dinilai cukup berhasil memerangi hal yang bertentangan dengan Pancasila
seperti KPK dan PPATK dalam memberantas
korupsi. Itu kan sesuai dengan pengamalan
sila pertama. Tidak korupsi itu kan bagian dari
iman. Nilai-nilai Pancasila yang lain seperti
gotong royong, menurut saya formatnya pun
sudah berubah sekarang. Contohnya, kalau
dulu ada kerja bakti, sekarang ada gerakan
masyarakat melalui media sosial. (Nov/P-3)
SEPERTINYA saat ini masyarakat kita kehilangan sosok teladan yang mengimplementasi
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharihari. Banyak pemimpin belum memberikan
contoh kepada masyarakat sehingga di masa
reformasi ini nilai-nilai Pancasila kian memudar. Untuk itu, kita harus memulai dari yang
dasar, yakni pendidikan. Harus ditanamkan
melalui mata pelajaran yang menyangkut
kewarganegaraan dan lebih diintensifkan. Selain itu, satu hal yang paling diharapkan ialah
keteladanan pemimpin sebagai implementasi
nilai-nilai dasar Pancasila. Pemimpin itu sebagai teladan sekaligus pengayom dan panutan.
(Nov/P-3)
4 PDIP
Sudiyatmiko Aribowo
10 PARTAI HANURA
Miryam S Haryani
Politikus PDIP
Politikus Partai Hanura
MEMUDARNYA pemahaman dan pengamalan atas nilai-nilai Pancasila disebabkan trauma atas tindakan pemerintah
Orde Baru. Pada masa itu, pemerintah
menggunakan Pancasila untuk melegalkan
tindakan sewenang-wenang. Kemudian
pemerintah Orde Baru melakukan indoktrinasi dengan program P4 berisi pelemahan
Pancasila. Sewajarnya Pancasila sebagai
filosofi berbangsa dan bernegara. Padahal,
Pancasila lahir dari nilai-nilai dasar bangsa
Indonesia. Hal itu sifatnya pengamalan
dan bukan pelajaran. Pancasila menekankan komitmen bersama untuk diterapkan
dalam kehidupan pribadi dan masyarakat,
bukan senjata menyalahkan satu sama
lain. (*/P-3)
NILAI-NILAI Pancasila setelah reformasi
memang semakin pudar dari pola pikir
bangsa ini karena reformasi dipandang
sebagian besar masyarakat sebagai sebuah
kebebasan yang tidak terbatas. Itu yang
menyebabkan makna Pancasila tidak dipandang lagi sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila
seolah dikeluarkan secara perlahan dari
kurikulum pendidikan sehingga generasi
muda tidak mengenal Pancasila secara utuh.
Sementara itu, sosialisasi MPR belum menyentuh kesadaran dan diimplementasikan.
Maka, wajar bila budaya dan kepentingan
asing mudah menjajah negeri ini. Hanura
meletakkan Pancasila sebagai platform
partai. (*/P-3)
5 Partai Golkar
Hajriyanto Y Thohari
14 PBB
Ahmad Sukatmaja
Ketua DPP Partai Golkar
Wasekjen DPP PBB
MEMUDARNYA pamor Pancasila tampak dalam segala bidang. Misalnya, dalam perilaku
penyelenggara negara yang silih berganti melakukan praktik korupsi. Hari ini ditangkap
lima, besok muncul enam orang. Kemudian
juga ada konflik sosial berlatar belakang etnik
dan agama. Sosialisasi nilai Pancasila tidak
intensif dan perlu adanya penanaman nilainilai Pancasila untuk pembangunan nasional
serta pembangunan karakter. Untuk mencapai
itu, perlu pendidikan melalui kurikulum pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, baik
secara formal dan informal. Pendidikan Pancasila setelah reformasi kan dari PMP menjadi
PKN. Di situ ada reduksi nilai-nilai Pancasila
atau kewarganegaraan. (Nov/P-3)
PENAFSIRAN terhadap Pancasila, menurut
saya, sangat longgar. Akibatnya, kebijakan
dalam membuat landasan kehidupan berbangsa dan bernegara lemah karena penegakan hukum di negeri ini kendur, ditambah
lagi budaya kita ikut pudar karena pengaruh
globalisasi. Serangan budaya asing sangat
masif di saat lunturnya nilai Pancasila di
negeri ini, akhirnya membuat fenomena
hilangnya nilai-nilai etika itu sendiri. Upaya
yang harus dilakukan, yakni diisi dengan
nilai-nilai agama. Pengamalan akan nilainilai agama juga ikut mewarnai pengamalan
Pancasila (sila pertama), tetapi tidak diterapkan. Perlu ada ketegasan dari penyelenggara
negara. (Nov/P-3)
6 Partai Gerindra
Ahmad Muzani
15 PKPI
Rully Soekarta
Sekjen DPP Partai Gerindra
Wakil Sekjen DPN PKPI
YANG paling dirasakan oleh masyarakat kita
tentang memudarnya nilai-nilai Pancasila
ialah terkait keadilan di segala lini (sila kelima). Problemnya, orientasi masyarakat jangka
pendek, cenderung materialisme, dan hanya
memikirkan kepentingan kelompok sehingga
keadilan menjadi barang langka. Itu memang
perlu disadari semua warga negara Indonesia
bahwa kebersamaan itu penting dan perlu
dipertajam setiap waktu. Pengalaman nilai Pancasila bukan hanya hafalan, melainkan harus
dipraktikkan. Misalnya, implementasi hukum
juga jangan cuma tajam ke bawah, tumpul ke
atas. Pekerjaan selanjutnya ialah bagaimana
agar nilai Pancasila terus hidup. (Nov/P-3)
PANCASILA sebagai falsafah bangsa Indonesia sudah tidak sejalan dengan kebijakan
negara dalam berbagai aspek. Selain itu,
Pancasila tidak menjadi preambul yang
mendasari setiap kehidupan berpolitik dan
sosial. Hal itu bermula dari amendemen UUD
1945 yang membuka liberalisasi sehingga
menimbulkan pragmatisme di setiap sendi
kepemimpinan dan kebijakan. Maka dari
itu, PKPI berusaha mengusung kaji ulang
UUD dan kembali ke UUD 1945 sebagai acuan
bernegara. Sehingga makna yang terkandung
dalam Pancasila dapat diserap oleh kebijakan
dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
(*/P-3)
7
N
ILAI-NILAI luhur Pancasila
telah menjadi pedoman
dan pegangan hidup
masyarakat Indonesia, jauh sebelum
kelahirannya pada 1 Juni 1945. Nilainilai itu dipuja karena menjadi salah
satu kekayaan bangsa Indonesia,
yang antara lain berfungsi sebagai
perekat kehidupan masyarakat yang
majemuk.
Dalam perjalanan waktu, Pancasila
sempat dijadikan alat kekuasaan terkait
dengan tuntutan legitimasi rezim
yang berkuasa (Orde Baru), sehingga
kesadaran akan ideologi Pancasila
ketika itu berubah menjadi kesadaran
palsu.
Akibatnya, ketika lahir era reformasi,
Pancasila dianggap sebagai bagian
integral kekuasaan masa lalu yang
penuh dengan kecurangan. Sifat-sifat
positif Pancasila secara perlahan
tersingkirkan.
Salah satu penolakan politik era
reformasi terhadap Pancasila ialah
pencabutan Tap MPR II/MPR/1978
yang mengatur tentang asas
tunggal Pancasila. Pascapencabutan
itu, Pancasila tidak mati, tetapi
keberadaannya bak barang antik yang
disimpan di museum negara.
Kesadaran akan ideologi Pancasila
tidak lagi memiliki sifat fungsional
dalam mendukung, menstabilkan, dan
melegitimasi berbagai praktik interaksi
sosial, politik, dan ekonomi di negeri ini.
Dalam beberapa tahun terakhir,
MPR, terutama pada saat lembaga itu
dipimpin Taufiq Kiemas (almarhum),
gencar mengampanyekan empat pilar
bernegara, yakni Pancasila, NKRI,
Bineka Tunggal Ika, dan UUD 1945.
Sosialisasi empat pilar itu pun tidak
berjalan mulus. Sehingga muncul
gugatan dari Masyarakat Pengawal
Pancasila Yogyakarta, Solo, dan
Semarang.
Mereka mempersoalkan Pasal 34 ayat
3b huruf a Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
ANTARA/ARI BOWO SUCIPTO
KESAKTIAN PANCASILA: Sejumlah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berunjuk rasa
memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Malang, Jawa Timur. Pancasila menjadi perekat
kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.
tentang Partai Politik.
Pasal itu menyebutkan parpol
wajib menyosialisasikan empat pilar
kebangsaan yang menempatkan
Pancasila sebagai salah satu pilar,
sejajar dengan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Bineka Tunggal Ika,
dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pada intinya, para penggugat
menilai penempatan Pancasila sebagai
salah satu pilar bernegara justru
mendegradasi kedudukan Pancasila
sebagai dasar negara.
Berkenaan dengan pasang surut
keberadaan Pancasila di negeri ini,
Media Indonesia meminta komentar
dan pandangan dari 12 parpol peserta
Pemilu 2014. (Nov/P-3)
8. MEGAPOLITAN
8
KAMIS, 6 MARET 2014
PEMPROV DKI
Jaminan Investasi
Monorel hanya 1,5%
MI./BARY FATHAHILAH
GENANGAN: Kendaraan bermotor melintasi genangan air yang merendam Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat, kemarin. Genangan tersebut merupakan imbas
pascapelebaran di Jalan Margonda yang tidak diimbangi dengan pembuatan saluran air untuk mencegah drainase buruk.
Ia mengatakan semula PT
JM mengajukan jaminan investasi 0,5%. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
keberatan. Setelah melalui
penghitungan, akhirnya jaminan investasi itu disepakati
1,5%. “Jaminan investasi tol
menurut PT JM sebesar 1%.
Jadi dia minta 0,5%. Kami keberatan. Memang proyek ini
jangan dibandingkan dengan
MRT. Tetapi, kita lihat masuk
akal enggak. Kita tentukan 1%
hingga 1,5%,” kata Sutanto,
kemarin.
Di tempat lain, Deputi Sarana
Prasarana Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy Supriadi Priatna
menerangkan, jaminan investasi yang diterapkan di Indonesia untuk pembangunan
infrastruktur oleh swasta hanya 1% hingga 5% dari total
investasi. Untuk pembangunan
monorel, semua keputusan
diserahkan kepada Gubernur
DKI Jakarta. Ia juga berharap,
setelah ada keputusan, pembangunan transportasi massal
itu dapat dilanjutkan pekan
depan. (Ssr/Ghe/J-4)
LINTAS BERITA
PEMPROV DKI
Ahok Akui masih Terjadi Pungli
WAKIL Gubernur (Wagub)
DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama mengakui praktik
pungutan liar (pungli) di loket
pelayanan masyarakat masih marak. Ia berjanji akan
menindak tegas pejabat dan
pegawai di jajarannya yang
terbukti pungli dalam berbagai pelayanan.
Namun, menurut Basuki
atau Ahok, selama Jakarta
dipimpin Joko Widodo dan
dirinya, praktik tersebut jauh
berkurang. Tidak seperti yang
terjadi lima tahun lalu. Meski
demikian, ia menyatakan belum tahu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mana di
lingkungan Pemprov DKI yang
masih melakukan pungli.
“Saya enggak tahu SKPD mana
saja (yang melakukan pungli)
GUBERNUR DKI Jakarta Joko
Widodo (Jokowi) kini melunak menghadapi PT Jakarta
Monorail (JM) sebagai investor
transportasi massal monorel.
Jaminan investasi yang ditawarkan kepada PT JM diturunkan menjadi 1,5%.
Penurunan jaminan investasi terjadi setelah Jokowi bertemu PT JM, kemarin. Awalnya,
Jokowi meminta jaminan investasi sebesar 5% dari total investasi pembangunan monorel
sebesar Rp15 triliun.
Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi DKI Sutanto Suhodo
mengatakan penurunan nilai
jaminan investasi bukan karena ada unsur politis. Menurutnya, meski pembangunan
transportasi massal berbasis
light rapid transit (LRT) ini
dibangun pihak swasta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
tidak ingin perusahaan swasta
itu bangkrut. Oleh karena
itu, jaminan yang diusulkan
kepada PT JM memang harus
masuk akal dan tergantung
kepada kemampuan finansialnya.
karena, kemarin (Selasa, 4/3),
kita tidak minta data dari
KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi),” kata Ahok di Balai
Kota DKI, kemarin.
Ia mengatakan itu sehubungan dengan pernyataan
Ketua KPK Abraham Samad
bahwa pelayanan publik dan
pengadaan barang serta jasa
di Pemprov DKI masih marak
pungli. Menurut Abraham,
berdasarkan survei integritas
publik pada tahun lalu, 7,4%
dari 182 pengguna layanan
publik di Jakarta menyatakan
biaya yang dikeluarkan tidak
sesuai biaya resmi.
Abraham mengungkapkan
hasil survei tersebut pada
acara penandatanganan kerja
sama komitmen dan sosialisasi
program pengendalian grati-
Kerja sama dengan KPK
bertujuan menekan
terjadinya kasus gratifikasi
atau pungli di loket-loket
pelayanan masyarakat
di Pemprov DKI.
fikasi di lingkungan Pemprov
DKI bersama Gubernur Joko
Widodo atau Jokowi. Menurut
Ahok, kerja sama dengan KPK
bertujuan menekan terjadinya
kasus gratifikasi atau pungli
di loket-loket pelayanan masyarakat di Pemprov DKI dan
instansi jajarannya.
Pengaruhi penduduk
Seusai penandatanganan,
BOGOR
yang baik bagi kementerian
dan lembaga lainnya. Tujuannya supaya instansi lain dapat
meniru langkah yang diambil
Pemprov DKI.
“Kinerja baik Pemprov DKI
dalam pelayanan publik akan
berpengaruh langsung pada
10 juta penduduk DKI. Pemprov DKI diharapkan menjadi champion dalam penggunaan dan pemanfaatan kepatuhan pelaporan gratifikasi,”
ujarnya.
Selain itu, ujarnya, penggunaan dan pemanfaatan kepatuhan pelaporan gratifikasi
akan menjadi komponen penting untuk mengukur indeks
integritasi individu, guna
menentukan pemberian insentif dan promosi jabatan.
(Ssr/J-4)
PEMPROV DKI
Penyerobot Tanah Disidang
AKSI penyerobotan tanah kian marak
di Bogor. Salah satu kasus dialami
ahli waris dari (alm) M Noer bin H
Yakoeb, Ahmad Muslihat. Karena
lahannya diserobot orang. Ahmad
Muslihat menggugat sejumlah pihak,
termasuk di dalamnya Badan Pertanahan Nasional dan lurah ke Pengadilan Negeri Bogor. Tanah yang
dipermasalahkan seluas 11.160 m2
di Gunung Gede, Bogor. Tanah Muslihat diserobot orang yang mengaku
memiliki sertifikat. Padahal asal usul
sertifikat tak jelas. Dalam sidang
gugatan, Robi Anugrah Marpaung,
Abraham memberikan drop
box (kotak) pengaduan kepada Jokowi. Kotak itu akan
menjadi tempat penyampaian
pe-ngaduan masyarakat terhadap kinerja aparat Pemprov
DKI.
Dalam kesempatan itu, Abraham juga memberikan penghargaan Pelapor Gratifikasi
Terbanyak kepada Jokowi.
“KPK menyambut positif
adanya komitmen pengendalian gratifikasi yang akan dilakukan Pemprov DKI. Karena
kita paham betul kejahatan
gratifikasi (suap) sebenarnya
telah menjadi kejahatan yang
luar biasa dan cukup lama,”
ujar Abraham.
Ia berharap penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi menjadi contoh
Pengusiran Truk Sampah Wajar
kuasa hukum Muslihat, menegaskan
bahwa si penyerobot besertifikat
tanpa asal-usul yang jelas.
“Berdasarkan fakta-fakta persidangan tergugat tidak dapat menjelaskan
asal-usul sertifikat hak milik. Dan itu
diperkuat dengan keterangan saksisaksi penggugat dan tergugat yang
menyebutkan bahwa tanah tersebut
memang milik M Noer dan tidak pernah dijual, ”jelas Robi yang ditemui
usai sidang di PN Bogor, Selasa (5/3).
Majelis hakim yang diketuai Widya
Irfani menyetujui sidang dilanjutkan
di lapangan, Jumat (14/3). (DD/J-2)
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung
tindakan tegas Wali Kota Bekasi
Rahmat Effendi yang mengusir truk
sampah milik Pemerintah Provinsi
DKI lantaran melanggar jam operasional yang disepakati.
Truk-truk tersebut diusir karena
mengangkut sampah menuju Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu Bantar
Gebang melalui pintu tol Bekasi Barat
pada siang hari. Padahal, berdasarkan
perjanjian antara Pemprov DKI dan
Pemerintah Kota Bekasi, truk hanya
boleh melintas antara pukul 21.00
hingga pukul 04.00 WIB.
“Pengusiran belasan truk sampah
milik Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI oleh Wali Kota Bekasi Rahmat
Effendi, pada Senin (3/5) itu wajar,
karena memang siang hari tidak boleh
beroperasi,” kata Ahok di Balai Kota
DKI, kemarin.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kebersihan
DKI Saptastri Ediningtyas mengakui
belasan truk sampah DKI melanggar
aturan jam angkut sampah. Oleh
karena itu, ia sudah menegur para
sopir truk sampah agar tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati.
Adapun Wali Kota Bekasi sebelumnya
mengatakan jalur tol Bekasi Barat sering dilalui truk sampah DKI menuju
Bantar Gebang karena aksesya lebih
cepat bila dibandingkan dengan jalur
Transyogi. (Ssr/J-4)
Vonis Kaki Tangan Hercules Ditunda
MAJELIS hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menunda vonis
Edy Turangga, salah satu anak buah Hercules, kemarin. Menurut
majelis hakim yang dipimpin Arsyad Sundusin, penundaan karena masih memerlukan waktu tambahan guna menelaah kembali berkasnya. “Sidang pembacaan vonis atas nama terdakwa
Edy Turangga ditunda pada Senin (11/3), karena majelis hakim
masih memerlukan waktu untuk memeriksa berkas-berkas
putusan,” tutur Arsyad Sundusin.
Edy dituntut jaksa Mas Diding satu tahun penjara karena
terbukti terlibat bersama Hercules dan Fery Kili Kili memeras
dengan dalih jasa keamanan terhadap Sukanto Tjakra dari PT
TMS dan Jimmy Budiman dari Sekolah Bina Warga dan meminta
uang Rp250 juta atas biaya jasa menjaga tanah seluas 7 hektare
di Meruya Ilir Srengseng, Kembangan. Kuasa hukum Edy, yakni
Macarius Wangke, berharap vonis hakim terhadap Edy nanti
berdasarkan alasan yang jelas dan bertanggung jawab. (*/J-2)
Terminal Jati Jajar Depok akan Beroperasi
TERMINAL bus antarkota dan antarprovinsi (AKAP) dan antarwilayah dalam provinsi (ADP) Depok seluas 10 hektare bernilai
Rp128 miliar dapat dioperasionalkan dan dapat digunakan untuk
arus mudik Idul Fitri, 2014. “Pemerintah optimistis Terminal Tipe
A Jati Jajar di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan
Tapos, Kota Depok, sudah siap dioperasikan mulai H-10 Lebaran
meski pembebasan lahan belum beres sepenuhnya. Akan tetapi
pemerintah yakin realisasi Terminal Jati Jajar dapat digunakan
untuk arus mudik Lebaran,“ kata Kepala Dinas Perhubungan
Kota Depok Raden Gandara Budiana, seusai meninjau jalan dan
jembatan menuju ke terminal di Jalan Raya Bogor, kemarin.
Gandara mengatakan, saat menjelang arus mudik, kondisi
Terminal Jati Jajar yang merupakan terminal terbesar se-Jawa
Barat dan DKI Jakarta siap melayani penumpang. Fasilitas pun
ada seperti pos penumpang, keamanan, kesehatan, infrastruktur
jalan, dan lainnya. (KG/J-2)
Mahasiswi Tewas di Pinggir Tol
SESOSOK jenazah wanita ditemukan tewas mengenaskan di
pinggir ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) kilomeret 49 arah
Cikunir, Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, kemarin. Jenazah
yang sudah dua hari tewas itu diduga merupakan korban pembunuhan. Dari kartu tanda penduduknya, korban bernama Ade
Sara Anggelina Suroto, 19, bertempat tinggal di Rawamangun,
Jakarta Timur. Dari kartu identitas lain, dia terdaftar sebagai
mahasiswi di perguruan tinggi di DKI Jakarta.
Kepala Sub Bagian Humas Polresta Kota Bekasi AK Siswo menjelaskan, korban ditemukan pukul 06.30 WIB oleh petugas derek
jalan Tol saat sedang berpatroli. Adapun ciri-ciri korban, yaitu
memakai pakaian warna putih, rok mini warna hitam, rambut
panjang, dan warna kulit putih. Saat ditemukan, korban masih
menggunakan gelang tanda masuk Java Jazz Festival. “Kini kita
selidiki kasusnya dan korban diautopsi,” ujar Siswo. (*/J-2)
KOTA TANGERANG SELATAN
Sekolah Disegel, Ujian Ditunda
MI/SUSANTO
PENATAAN KEMBALI TPU: Warga membersihkan makam pascabanjir di TPU
Karet Bivak, Jakarta, kemarin. Suku Dinas Permakaman Jakarta Pusat akan
meninggikan dan menata kembali makam untuk mengurangi genangan banjir
yang sering melanda permakaman tersebut.
UJIAN mid semester 796 siswa Sekolah
Dasar Negeri (SDN) Sawah Baru 1 dan
2 di Jalan Cendrawasih, Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Banten, tertunda
akibat sengketa lahan. Para siswa itu
akan mengikuti ujian susulan pada
Senin (10/3) pekan depan.
Kepal Dinas Pendidikan Kota
Tangerang Selatan Mathoda, kemarin,
mengatakan mata pelajaran yang
seharusnya diujikan pada Senin (3/2)
itu adalah agama dan bahasa Indonesia. Pada saat itu para siswa tidak
bisa mengikuti ujian dua mata pelajaran tersebut karena gedung kedua
sekolah disegel sejumlah warga yang
mengklaim sebagai ahli waris lahan
sekolah.
Keluarga ahli waris Rijin Nuri menyegel lokasi dengan menggembok
pintu gerbang sekolah dan kantor
kelurahan serta memasang spanduk
pengumuman terkait status kepemilikan tanah. Akibatnya, murid kedua
sekolah tidak dapat mengikuti ujian
mid semester hari pertama dan dipulangkan sekitar pukul 08.00 WIB.
“Sekolah sudah memberikan penjelasan kepada wali murid. Mereka mau
mengerti dengan keadaan yang sedang
terjadi. Ujian baru dapat dimulai di
hari kedua pelaksanaan,” jelas Hardianah, Kepala SDN Sawah Baru 2, Selasa
(4/3). (DA/J-4)
MI/RAMDANI
JARING SAMPAH: Petugas membersihkan sampah yang tertahan
di jaring sampah apung di Kuningan, Jakarta, kemarin. Jaring itu
berguna mengurangi volume sampah yang terbawa oleh arus sungai.
9. GUDANG PELURU
KAMIS, 6 MARET 2014
9
Jauhkan Arsenal dari Permukiman
Pemindahan gudang peluru dan markas
militer sudah pernah diusulkan ke Pemprov
DKI, tetapi belum pernah dimasukkan ke
rencana tata ruang kota.
ARIF HULWAN
M
ELEDAKNYA gudang senjata (arsenal) milik Komando Pasukan
Katak (Kopaska) TNI-AL di
Pondok Duyung, Jakarta Utara,
kemarin, seharusnya menjadi
pemicu evaluasi soal lokasi
gudang senjata.
Kejadian itu menandakan
adanya kerawanan terjadinya
ledakan akibat kecelakaan.
Sementara itu, masih ada tempat penyimpanan senjata yang
tak berjarak dari kawasan
perkotaan.
“Kita kan berpikir soal kemungkinan yang terburuk.
Ini momentum tepat untuk
memindahkan gudang-gudang
senjata itu ke tempat aman
yang jauh dari kawasan permukiman dan komersial,” kata
pengamat tata kota Nirwono
Yoga, kemarin.
Ia mengakui konsep pemindahan gudang senjata dan
markas militer itu sebenarnya sudah diusulkan kepada
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, itu belum juga
dimasukkan ke rencana kerja
tata ruang kota.
“Pemda dengan TNI mestinya mengkaji lagi lokasi mana
saja yang layak dipindahkan
dan di mana yang cocok menjadi penggantinya,” imbuh
akademisi Universitas Trisakti
tersebut.
Menurut Yoga, masih banyak
lokasi markas militer dengan
gudang senjata yang dekat
dengan kawasan komersial
ataupun permukiman. Misalnya, kompleks militer Guntur,
Jakarta Selatan; kompleks
TNI-AL di Jalan Gunung Sahari,
Jakarta Pusat; dan markas
TNI-AD di Cilandak, Jakarta
Selatan.
Dia menyarankan kawasan
yang tepat dijadikan lokasi
kompleks militer ialah di sekitar Cijantung atau dari Bandara Halim Perdanakusuma ke
arah timur. Pertimbangannya,
lokasi itu masih punya kawasan hijau yang luas. Pepohonan yang masih rimbun cocok
dijadikan area pembatas dengan kawasan perkotaan.
Selain untuk memberi jarak
kepada penduduk ketika ada
ledakan, itu akan membuatnya
sebagai benteng alami.
“Lokasinya juga tidak jauh
dari Jakarta. Kalau ada apaapa di Ibu Kota bisa tetap
cepat. Juga tak dekat dengan
permukiman dan kawasan
komersial,” jelas dia.
Jika rencana pemindahan
itu disetujui, lanjut Nirwono,
tetap ada konsekuensi bagi bangunan-bangunan yang paling
dekat dengan kompleks militer
itu. Misalnya, tidak boleh ada
apartemen 30 lantai. “Terutama bangunan komersial, harus
ada batasan,” ucap dia.
Ia menambahkan masalah
tak selesai dengan pemindahan saja. Upaya relokasi juga diprediksi akan memicu konflik
tanah. Untuk mengatasinya,
MI/SUSANTO
LEDAKAN PONDOK DAYUNG: Atap bangunan gudang amunisi hancur akibat ledakan yang terjadi di area Markas Kopaska, Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta. Akibat ledakan
tersebut, seorang anggota TNI-AL tewas dan puluhan lainnya luka-luka.
pemerintah pusat mesti turun
tangan dengan memperkuat
basis hukum tanah yang dimiliki TNI.
“Pemerintah harus intervensi. Pertama, harus ada kejelasan peruntukannya. Lalu,
pemerintah harus perkuat
landasan hukum, perkuat
dasar hukum. Ini kan demi
bangsa juga. Seharusnya bisa,”
ucapnya.
Kirim tim
Sementara itu, Komisi I DPR
hari ini akan mengirim tim ke
lokasi ledakan. “Kami akan
mengirim tim ke Tanjung Priok
untuk menggali informasi apa
penyebab ledakan tersebut,”
kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.
Mahfudz menilai insiden
itu perlu mendapat perhatian
khusus karena menyangkut
tingkat keamanan gudang
persenjataan TNI. Selain itu,
lokasi gudang relatif dekat dengan permukiman warga.
“Insiden ini sesuatu yang
serius karena menyangkut
tingkat keamanan gudang
persenjataan. Kita tahu bahwa
sekarang ini gudang-gudang
persenjataan TNI itu kan ada
di lingkungan yang relatif
dikelilingi permukiman,” kata
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera itu.
Mahfudz juga menambah-
kan tim Komisi I DPR akan meminta keterangan mengenai
pengamanan gudang persenjataan TNI itu. Tim akan dipimpin anggota Komisi I DPR
Fraksi PDI Perjuangan Tri
Tamtomo. (SW/GG/*/J-1)
arif_hulwan
@mediaindonesia.com
Mengingatkan pada Tragedi Cilandak 1984
Seperti Gempa Bumi Dahsyat
LEDAKAN di gudang amunisi milik Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI-AL
seakan mengingatkan kembali atas tragedi di markas Marinir Cilandak, Jakarta
Selatan, pada 30 Oktober 1984.
Kala itu, penduduk yang tinggal di
selatan Ibu Kota merasa ketakutan karena suara dentuman amunisi terdengar
bersahutan.
Dari referensi berbagai sumber, sumber ledakan diketahui berasal dari
sebuah gedung peluru di dalam kompleks
Marinir. Di kompleks itu sebenarnya
terdapat enam buah gudang peluru.
Tiap-tiap gudang menyimpan berbagai
jenis bom, peluru, ranjau, granat bahkan
roket berjarak tembak 15 km.
Sebuah roket antitank diketahui menghantam pohon di Gang Haji Ipin, Cilandak,
dan kemudian memantul menghantam
rumah. Ledakan turut mengakibatkan
kaca jendela lampu rumah di kompleks
Marinir pecah berhamburan dan langitlangit eternit banyak yang berjatuhan.
Warga tak pelak langsung melarikan diri
dan mengungsi dari sumber bencana untuk mencari keselamatan.
Bangunan RS Fatmawati, yang berjarak
2,5 km dari lokasi ledakan, pun terkena
dampaknya karena ikut terbakar. Alhasil,
sekitar 370 pasien diungsikan ke berbagai
tempat, seperti RS Pertamina, RS Yayasan
ESIBUKAN di Markas
Kopaska TNI-AL,
Pondok Dayung,
Pelabuhan Tanjung Priok,
kemarin pagi awalnya
berjalan seperti biasa. Seusai
apel pagi, anggota pasukan
menjalankan rutinitas latihan
seperti biasa dan sebagian
lagi memeriksa keamanan
di gudang amunisi, tempat
disimpan aneka jenis senjata
dan bahan-bahan peledak.
Namun, pada pukul 09.05
WIB, dari markas yang
letaknya sepelemparan batu
dari Terminal Penumpang
Pelabuhan Tanjung Priok itu,
terdengar suara alarm tanda
bahaya yang berdengung
kencang. Seluruh orang pun
berhamburan keluar ruangan.
Tidak lama berselang,
sebagian orang mengambil
alat pemadam kebakaran
sambil mencari titik api.
Namun, tidak lama, muncul
ledakan dahsyat yang
menggelegar dengan kepulan
asap hitam membubung
hingga 50 meter. Seketika atap
gudang terpental, tembok
K
Jakarta, Apotek Retno, Gereja HKBP, dan
Balai Rakyat Masjid.
Namun, Kadispen TNI AL Laksamana
Pertama Untung Suropati kemarin menyatakan ledakan di Tanjung Priok berbeda dengan peristiwa Cilandak. “Beda
dengan gudang amunisi yang meledak
tahun 1984 di Cilandak,” katanya.
Untung pun menjabarkan sejumlah argumen sebagai bukti perbedaan tersebut.
Hal itu antara lain Pondok Dayung merupakan daerah tertutup. Kalangan lain
seperti sipil atau prajurit di luar Paska
tidak boleh masuk ke lokasi itu. Korban
yang meninggal hanya satu anggota TNI,
bukan warga sipil seperti yang terjadi
dalam insiden 1984 lalu.
Selain itu, senjata yang disimpan di
Pondok Dayung hanya senjata ringan,
berbeda dengan roket serta senjata berat
lainnya yang disimpan di Cilandak. “Saya
jamin tidak sama. Saya berani memastikan tidak ada efek lanjutan dari amunisi
yang meledak,” tegasnya. (*/SW/GG/J-1)
hancur, dan beberapa gedung
di lingkungan Kopaska
hancur.
Pada jarak 200 meter,
para anggota yang berada di
lokasi dihujani puing-puing
bangunan berupa kayu dan
serpihan batu dari tembok
serta serpihan besi. “Saya pas
mau masuk Pos 9 Pelabuhan
kaget juga dengar bunyi
ledakan, keras sekali terus
ada asap hitam pekat,” ujar
Wawan, warga yang berjarak
kurang lebih 2 km dari pusat
ledakan.
Salah seorang petugas
taman yang berada tidak
jauh dari lokasi ledakan
sempat membantu personel
TNI untuk memadamkan
api. Namun, baru sampai 20
meter dari lokasi, tiba-tiba
gudang tersebut meledak
dan membuat tubuh pria
yang mengenakan kaus
bermotifkan tentara ini
terpental sejauh 10 meter.
“Setelah terpental padangan
mata saya kabur dan telinga
berdengung kencang,”
ujar pria yang enggan
menyebutkan namanya itu.
Masih dalam kondisi
setengah sadar, ia berusaha
bangkit dan ia melihat
sendiri puing-puing
bangunan berterbangan di
atas langit Kopaska. “Saat
itulah saya sudah berlindung
di bawah pohon, tapi kepala
saya tetap kena pecahan
batu akibat ledakan, hingga
akhirnya bocor,” katanya
sambil menunjukkan luka di
kepalanya.
Ia menyebut selama dua
menit Kopaska dihujani
puing-puing bangunan
berupa potongan kayu
dan besi. “Ada yang luka
di kepala, kaki, tangan dan
badan. Mereka yang terluka
parah itu yang berada jauh
dari lokasi ledakan,” jelasnya.
“Suara ledakan keras
sekali. Tanah saja sampai
bergetar padahal kami ada
di radius 1 kilometer dari
lokasi. Kayak letusan gunung
api dan gempa bumi saja,”
kata Dado, warga Tanjung
Priok. (Thomas Harming
Suwarta/J-1)