SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 28
Baixar para ler offline
Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom

Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com

SELASA, 4 MARET 2014 / NO. 12006 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN

Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

Mantan Presiden dan Wapres Dikawal Grup D

Dari Krimea dengan Cinta

Timnas Pilih Jaga Kondisi

Selama ini secara tidak resmi pengamanan mantan presiden dan
wapres sudah dilakukan. Pembentukan Grup D ini hanya sebagai
upaya legitimasi pengamanan bagi para mantan.

Pengerahan pasukan Rusia ke Semenanjung Krimea
di Ukraina ditengarai amat lekat dengan kepentingan
strategis dan kejayaan masa lalu ‘Negeri Beruang Merah’.

Arab Saudi akan tetap bermain menyerang meski
sudah dipastikan lolos ke Piala Asia 2015 sebagai
juara Grup C.

Selekta, Hlm 2

Fokus Internasional, Hlm 22-23

Olahraga, Hlm 27

Krisis
Ukraina
Picu Harga
Minyak

Kejahatan
bukan Bencana

Harga minyak mentah dunia meningkat
sekitar 2% sehingga mencapai tingkat
tertinggi dalam beberapa bulan terakhir.
DIKA DANIA KARDI

L

ANGKAH Ukraina
yang menyiagakan
militer untuk menghadapi invasi tentara
Rusia ke Semenanjung Krimea
semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.
Krisis itu memicu kenaikan
harga minyak dunia.
Dalam perdagangan Asia, kemarin, harga minyak mentah
brent meningkat 2% sehingga
menjadi US$111,41 per barel.
Itu harga tertinggi sejak dua
bulan lalu. Sebelumnya, harga
tertinggi tercatat pada awal
Januari lalu, yakni US$110,97
per barel.
Selain itu, harga minyak
mentah berjangka Amerika Serikat naik US$2,06 menjadi US$
104,65 per barel. Itu kenaikan
tertinggi sejak 23 September
2013, yakni sebesar US$1,77.
“Pasar memang berada dalam status mengantisipasi
risiko sebagai akibat perkembangan geopolitik yang paling
memprihatinkan bagi Eropa
sejak akhir Perang Dingin,”
kata analis dari Inggris, Daniel
McCormack.
“Namun, saya ragu akan ada
aksi penjualan (saham) besarb esaran. Tampaknya Barat
tidak akan melakukan campur
tangan militer sehingga tidak
mungkin ketegangan yang makin tinggi ini menjadi perang
besar.”

Pertahankan Krimea
Perdana Menteri Ukraina
Ar seniy Yatseniuk menyatakan krisis di negaranya akan
merusak stabilitas seluruh kawasan Eropa dan dampaknya
akan memperburuk ekonomi
dunia. Namun, ia tidak ingin
sejengkal pun wilayah Ukraina
dijamah militer asing. “Tidak
ada seorang pun yang akan
menyerahkan Krimea kepada
siapa pun,” tegasnya.
Menurut Yatseniuk, Rusia
telah menyiagakan pasukan
dan armada tempur di kedua
sisi Selat Kerch, dekat perairan Krimea. Selain itu, kapal
perang Rusia telah mengitari

pesisir Krimea, Kota Sevastopol. Jalur telepon seluler di
sebagian kawasan Krimea pun
diblokir militer Rusia.
Di sisi lain, kemarin, gelombang demonstrasi pro-Rusia
terjadi di kawasan timur Ukraina. Di Kota Donetsk, sejumlah
demonstran menduduki lantai
pertama balai kota. Mereka
mengibarkan bendera Rusia.
Situasi di Ukraina memicu
menteri-menteri luar negeri
Uni Eropa mengadakan pertemuan darurat. Diplomat Eropa
mengatakan mereka masih
fokus pada upaya diplomasi
dan belum menjurus pada penjatuhan sanksi.
Sebelumnya, Menlu AS John
Kerry mengancam akan mengeluarkan Rusia dari kelompok
G-8 jika tidak menarik pasukan dari Ukraina. Namun,
Menlu Jerman Frank-Walter
Stein meier menentangnya.
“G-8 ialah satu-satunya badan
tempat kita (Barat) berbicara
langsung dengan Rusia. Jadi,
haruskah kita mengorbankan
satu-satunya badan ini?”

Tidak signifikan
Pengamat energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro berpendapat pelonjakan harga minyak mentah
itu lebih karena ulah pasar
yang memanfaatkan eskalasi
kondisi di Ukraina.
Ketika disinggung soal dampaknya ke Indonesia, Komaidi
berpendapat tidak akan signifikan. “Tergantung, jadi perang
apa tidak? Toh kalau terjadi
sesuatu, akan ada kesepakatan
internasional.”
Menurutnya, kondisi itu
sa ma halnya ketika terjadi
ketegangan di Selat Hormuz,
yang merupakan kawasan lalu
lintas utama kapal tanker minyak dunia. Ketika itu muncul
perkiraan pasokan minyak
mentah ke Indonesia akan terpengaruh. Namun, volatilitas
harga minyak mentah di pasar
internasional hanya terjadi
sementara. (Reuters/AP/Ria
Novosti/Aim/X-4)

dika@mediaindonesia.com

REUTERS/THOMAS PETER

BERSIAGA: Perempuan melintas di depan pria bersenjata lengkap
dan berseragam militer yang bersiaga di dekat pangkalan militer
Ukraina di Simferopol, kemarin.

KEBAKARAN hutan telah menjadi rutinitas tahunan yang
seakan tidak pernah ada penyelesaian. Kabut asap pun selalu
menghadirkan kesengsaraan di kala musim kemarau datang
menggantikan musim penghujan.
Tahun ini, kebakaran yang melalap ribuan hektare hutan
di kawasan Sumatra lagi-lagi memantik derita bagi rakyat. Di
Riau, asap pekat membuat sekitar 30 ribu warga terjangkit
penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Pemerintah
Provinsi Riau bahkan telah menetapkan wilayahnya dalam
kondisi luar biasa ISPA.
Begitu pula di Jambi, asap tebal akibat pembakaran hutan
memaksa rakyat menghirup udara beracun. Sekolah-sekolah
diliburkan dan warga harus bertopengkan masker saat
menekuni aktivitas sehari-hari.
Asap malah sudah menyebar ke mana-mana hingga Sumatra Utara. Bandara Kuala Namu pun terganggu. Hampir
setiap hari puluhan penerbangan, baik dari maupun ke
bandara internasional, itu tertunda.
Seperti yang sudah-sudah, asap juga menebarkan citra
buruk bangsa di dunia internasional. Meski tak separah
tahun lalu, asap imbas pembakaran hutan di Sumatra telah
merambah dan membuat
marah negeri tetangga, Singapura. Sekali lagi, kita dikenal
sebagai negara yang rajin
mengekspor asap.
Kita prihatin bencana demi
bencana tak kunjung reda
menerpa bangsa ini. Setelah
Gunung Sinabung mengamuk, setelah banjir menerSilakan tanggapi
jang, dan setelah Gu nung
Editorial ini melalui:
Kelud mengganas, kini giliran
www.metrotvnews.com
kebakaran hutan membuat
rakyat sengsara.
Namun, yang membuat kita lebih prihatin, kebakaran
hutan ialah bencana yang lebih diakibatkan ulah manusia.
Bila kita menyebut erupsi Gunung Kelud dan Sinabung sebagai bencana alam, kita harus menyatakan secara lebih
tegas bahwa pembakaran lahan atau hutan sebagai kejahatan manusia.
Kebakaran hutan yang membara setiap tahun mayoritas
dipicu pembakaran lahan sebagai cara paling mudah dan
murah untuk membuka lahan buat perkebunan. Amat jarang kebakaran lahan terjadi akibat ulah alam semacam
gesekan ilalang yang kemudian memercikkan api di lahan
yang kering kerontang.
Kenapa para pembakar hutan tak pernah jera beraksi?
Jawabannya ialah lemahnya pencegahan dan loyonya penindakan terhadap mereka.
Pemerintah pasti paham bahwa tangan-tangan kotor manusia merupakan penyebab utama kebakaran hutan. Menko
Kesra Agung Laksono bahkan mengatakan 99% kebakaran
hutan akibat ulah jahat manusia, baik perseorangan maupun
korporasi perkebunan, termasuk perusahaan asing. Namun,
pemahaman itu tak dibarengi dengan langkah nyata agar
kebakaran tak terulang.
Ketika pembakaran hutan kian sering terjadi, hukum
cuma garang terhadap pelaku perseorangan, tetapi lunglai
untuk korporasi. Untuk kasus 2013 saja, tujuh perusahaan
yang telah ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini
masih dalam proses.
Hukuman terhadap pembakar hutan juga terbilang ringan,
hanya berupa vonis penjara mulai 8 bulan hingga 8 tahun. Semestinya, mereka juga harus dihantam palu perdata dengan
keharusan membayar ganti rugi atas rusaknya ekologi.
Sudah saatnya pemerintah memandang kebakaran hutan
bukan sekadar sebagai bencana, melainkan lebih merupakan kejahatan manusia. Tanpa konsistensi pencegahan dan
penindakan tegas terhadap pelaku, percayalah, kabut asap
akibat kebakaran hutan akan terus membuat kita kalang
kabut.

Tanpa konsistensi
pencegahan dan
penindakan tegas
terhadap pelaku,
percayalah, kabut asap
akibat kebakaran hutan
akan terus membuat kita
kalang kabut.

AP/INVISION/JORDAN STRAUSS

RAIH PIALA OSCAR: (Dari kiri) aktor terbaik Matthew McConaughey, aktris terbaik Cate Blanchett,
aktris pendukung terbaik Lupita Nyong’O, dan aktor pendukung terbaik Jared Leto berpose dengan
Piala Oscar yang mereka raih di ajang Academy Awards ke-86 di Los Angeles, Minggu (2/3).

Gravity Sapu Tujuh Terbaik
FILM tiga dimensi bergenre fiksi ilmiah Gravity berhasil menyabet tujuh penghargaan pada
Academy Awards (Piala Oscar) ke-86 di Dolby
Theater, Hollywood, kemarin atau Minggu
(2/3) waktu setempat.
Gravity mengisahkan Dr Ryan Stone, peneliti yang mampu memperbaiki satelit dalam
misi pertamanya di angkasa luar. Sayangnya,
misi tersebut tidak berjalan mulus. Pasalnya,
ledakan satelit milik Rusia membuat badai
puing menerpa pesawat antariksa yang ditumpanginya.
Dr Ryan berhasil selamat dari badai itu
bersama astronaut veteran, Matt Klowasky.
Keduanya mengalami kejadian demi kejadian
menegangkan dalam perjuangan kembali ke
Bumi.
Pemeran Dr Ryan, Sandra Bullock, mengakui karakter yang ia mainkan merupakan
peran tersulit sepanjang kariernya. Namun,
pada akhirnya ia senang dapat meyakinkan
pe nonton bahwa seorang diri di angkasa
luar merupakan pengalaman yang tak terbayangkan.
Gravity juga menuai pujian dari astronaut
Buzz Aldrin. “Aku sangat terkesima dengan
penggambaran di film. Kondisi gravitasi nolnya sungguh mendekati kenyataan. Suasana
stasiun angkasa luar di film sama persis dengan yang aku temui di kenyataan,” ujar
Aldrin.
Di sisi lain, film berbiaya US$20 juta
(Rp231,8 miliar) 12 Years a Slave memperoleh
penghargaan gambar terbaik, pemeran pembantu wanita terbaik, dan film adaptasi terbaik. “Membuat film merupakan pengalaman
yang formatif. Itu baik karena sangat panjang.
Kalau tidak, sama saja dengan membuang
waktu,” kata sutradara Alfonso Cuaron, 53,
saat memberikan kata sambutan di podium.
Dalam balutan gaun biru muda yang
ba nyak menuai pujian, peraih pemeran
pembantu wanita terbaik dalam 12 Years a
Slave Lupita Nyong’O juga menyampaikan pidato kemenangannya yang menyentuh. “Saya
mempersembahkan penghargaan ini kepada
mereka yang menderita akibat perbudakan
dan 21 juta orang yang masih diperbudak hari
ini,” ungkap Nyong’O.
“Ini kebahagiaan besar dalam hidup saya.
Melihat patung emas ini mengingatkan saya
bahwa tidak peduli dari mana Anda berasal,
mimpi Anda akan jadi kenyataan,” tambah
perempuan berdarah campuran Kenya dan
Meksiko itu. (cbsnews/cbc/*/X-7)

Cokelat dan
Kesehatan
STUDI terbaru mengungkapkan mengonsumsi cokelat
hitam dalam jumlah sedang
sangat baik bagi kesehatan
karena dapat mengurangi risiko aterosklerosis atau peneFREDI
balan dan pengerasan pembuluh darah. Hal itu disebabkan
senyawa flavanol yang terdapat dalam cokelat hitam mampu
mengembalikan fleksibilitas arteri dan mencegah sel-sel
darah putih menempel pada dinding pembuluh darah.
Kesimpulan penelitian yang dipublikasikan di FASEB
Journal tersebut didapat dengan menganalisis 44 pria yang
memiliki masalah kelebihan berat badan.
Para partisipan berusia antara 45 dan 70 tahun. Selama
empat pekan, mereka diminta untuk mengonsumsi 70 gram
cokelat hitam secara teratur setiap hari. Hasilnya, partisipan
mengalami penurunan risiko aterosklerosis yang disebabkan kekakuan arteri dan adhesi sel darah putih. (Medical
News Today/Hym/X-4)
SELEKTA

2
Secara tidak resmi
pengamanan mantan
presiden dan wapres
sudah dilakukan.
Pembentukan Grup D
hanya sebagai upaya
legitimasi.

SELASA, 4 MARET 2014

Mantan Presiden dan
Wapres Dikawal Grup D

EMIR CHAIRULLAH

S

EORANG perempuan yang
mengenakan seragam bela
diri memainkan doublestick dengan teknik tinggi.
Sejurus kemudian ia memperagakan pertarungan jarak dekat.
Meski lawan yang dihadapi ialah
sesosok pria bertubuh atletis,
ia dengan mudah membanting,
mengunci, dan bahkan melumpuhkannya.
Perempuan itu memang bukan
warga sipil. Ia personel Pasukan
Pengamanan Presiden (Paspampres) yang memang disiapkan untuk
mengawal RI-1 dan RI-2. Di seragam
bela diri berwarna hijau tosca yang
dikenakan terdapat emblem bertuliskan Yong In University dan itu
berarti para Paspampres mendapat
pendidikan bela diri di universitas
yang terkenal khusus untuk belajar
bela diri di Korea Selatan.
Bukan tanpa alasan jika kemarin
para anggota Paspampres unjuk
kebolehan dalam pertahanan diri.
Aksi mereka itu bertujuan menyambut penambahan satu grup Paspamres yang khusus melaksanakan
pengamanan fisik jarak dekat terhadap mantan presiden dan wakil
presiden, beserta keluarga.
“Sebenarnya pengamanan terhadap mantan presiden, wakil presiden, beserta istri atau suaminya
sebenarnya sudah dilaksanakan,
tetapi tidak diwadahi dengan organisasi yang pasti sehingga perlu
organisasi sebagai wadah yang
pasti,” kata Panglima TNI Jenderal
Moeldoko seusai upacara validasi
organisasi dan tugas Paspampres
di Markas Paspampres, Jakarta,
kemarin.
Moeldoko menerangkan selama
ini Paspampres hanya terdiri dari
tiga grup, yakni Grup A, Grup B, dan
Grup C. Grup A bertanggung jawab
pada keamanan presiden dan keluarga. Grup B pada wakil presiden
beserta keluarga dan Grup C pada
tamu negara. Kini, mereka ditambah dengan Grup D.
“Grup D melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap
mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarga,” ujarnya.
Moeldoko menampik anggapan
pembentukan Grup D disebabkan
adanya pesanan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono yang bakal
habis masa jabatannya. “Tidak ada
pesanan, tidak ada titip-titipan,”
tegas Moeldoko.
Sejumlah anggota DPR RI tidak
mempersoalkan penambahan Grup
D Paspampres itu. Wakil Ketua
DPR Bidang Politik Hukum dan

MI/RAMDANI

AKSI BELA DIRI: Perempuan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menunjukkan kemampuan bela diri pada upacara pengesahan validasi
organisasi dan tugas Paspampres di Lapangan Hitam Markas Komando Paspampres, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemarin.

Kirimkan tanggapan Anda
atas berita ini melalui e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com
Facebook:
Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom
Tanggapan Anda bisa diakses di
metrotvnews.com

Keamanan Priyo Budi Santoso bahkan menegaskan di negara lain,
selain presiden dan wakil presiden,
mantan-mantan presiden dan wakil
presiden tetap mendapat protokoler
pengamanan.
“Karena rahasia negara ada di
mantan-mantan presiden itu. Makanya harus diberikan perlindungan
dan selain itu, sebagai penghormatan,” ujar anggota DPR Komisi I Evita
Nursanty yang ditemui terpisah.

Polemik anggaran
Namun, anggota DPR Komisi I
Yoris Raweyai mengingatkan masalah penambahan anggaran sebagai
konsekuensi pembentukan grup
baru ini. “Soal anggaran tentu men-

jadi polemik tersendiri. Persoalannya, kinerja Paspamres di bawah
TNI yang merupakan mitra kerja
Komisi I, tetapi anggaran Paspamres
di bawah Sekretariat Negara yang
tidak lain mitra kerja Komisi II,”

kata Yoris.
Priyo menegaskan hal tersebut
akan diselesaikan melalui pembahasan tingkat lintas komisi.
“Masalah ini masih tarik-menarik,
soal anggaran antara Komisi I dan

Tim Pakar Buat Calon Hakim MK Gelagapan
PARA calon hakim konstitusi tidak
bisa berkutik saat uji kelayakan dan
kepatutan (fit and proper test) di
ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta,
kemarin. Pertanyaan bertubi-tubi
dari tim pakar menyulitkan mereka
dalam menjawab.
Selain terkait dengan urusan
hukum yang harus dikuasai para
calon hakim konstitusi, tim pakar
mempertanyakan motivasi mereka
mengikuti seleksi. Pertanyaan itu
membuat calon hakim konstitusi
Atma Suganda dan Ahmad Dimyati
kerepotan.
“Motivasi Anda apa mengikuti
seleksi calon hakim konstitusi? Kontribusi apa yang akan Anda lakukan
untuk mengangkat kembali citra
Mahkamah Konstitusi yang sudah
terpuruk?” tanya anggota tim pakar
Musni Umar kepada Atma Suganda
dengan semangat sehingga suaranya
bergema di seluruh ruangan.
Atma Suganda menjawab pertanyaan dengan mengatakan ia
ingin mengamalkan ajaran Islam
bahwa manusia hidup di dunia ini
sebagai khalifah dan untuk berbuat
baik. Profesi Atma Suganda sebagai
seorang dosen yang ingin menjadi
calon hakim konstitusi juga dipertanyakan. Menurut sang pakar, hakim dan dosen memiliki fungsi yang
sama, yaitu sama-sama mengabdi
kepada negara. “Jangan sampai mau
jadi hakim konstitusi untuk meningkatkan tunjangan. Anda seharusnya
jadi profesor dahulu baru tunjangan
Anda setara dengan hakim konstitusi,” sindir sang pakar.
Dalam menanggapi tudingan ter-

MI/M IRFAN

UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN: Tim pakar (dari kiri) Laica Marzuki, AS Natabaya, Musni Umar, dan Syafii Ma’arif
melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon hakim Mahkamah Konstitusi di ruang Komisi III DPR, Jakarta, kemarin.
sebut, Atma Suganda pun mengelak.
Dia membantah dirinya seperti itu.
Pertanyaan menusuk tidak hanya dilontarkan ke Atma Suganda. Ahmad
Dimyati pun mendapat cecaran dari
tim pakar. Sebagai seorang anggota
Fraksi PPP DPR, Dimyati diragukan
akan bisa melepas bayangan partai
politik. “Mengapa Anda mau mencalonkan diri di MK, memangnya
sudah bosan dengan politik?” tanya
anggota tim pakar Ahmad Syafii
Ma’arif dengan nada menyindir.
Dimyati menjawab jika menjadi

politikus, banyak janji kampanye
yang tidak terealisasi yang kemudian menyebabkan masyarakat
menjadi bosan dengan umbaran
janji-janji tersebut. “Anda menjadi
Bupati Pandeglang dan masuk ke
DPR menunggangi partai politik,
semudah itukah melepasnya untuk
masuk ke MK?” tanya Ahmad.
Dimyati menjawab, “Terima kasih,
luar biasa dalam sekali.” Dimyati
pun kesulitan menjawab. Pertanyaan pun akhirnya dihentikan sepihak. “Sudah, tidak akan pernah

ketemu jawabannya,” tutup anggota
tim pakar Lauddin Marsuni.
Di sisi lain, Sekjen MK Janedjri
M Gaffar mengatakan MK sudah
membentuk Majelis Kehormatan
Hakim Konstitusi dengan komposisi
3 anggota dewan etik yang sudah dibentuk sebelumnya oleh MK pertengahan 2013. Ketua MK Hamdan
Zoelva menambahkan tiga anggota
dewan etik itu Abdul Mukti Fajar
(mantan hakim MK), Zaidun (akademisi), dan Malik Madani (tokoh
masyarakat). (AI/X-6)

Komisi II. Ini masalah teknis. Jadi,
bisa melalui lintas komisi. Toh yang
memimpin nanti saya. Jadi, tidak
masalah,” imbuhnya.(*/X-9)

emir@mediaindonesia.com

Kebakaran
Banyak
Terjadi di
Perkebunan
KEBAKARAN hutan yang terjadi
di Riau belum bisa dipadamkan
hingga kini. Diperkirakan, kebakaran akan terjadi hingga Maret
2014. Sekitar 3.600 hektare hutan
terbakar. Tidak hanya itu, cagar
biosfer Giam Siak Kecil Bukit
Batu yang juga dilindungi PBB
ikut terbakar. Akibat asap dari
kebakaran itu, jarak pandang hanya sejauh 800 meter dan penerbangan terpaksa dibatalkan.
Menteri Kehutanan Zulkifli
Hasan mengatakan kebakaran di
Riau ini merupakan kewenangan
BPBD Riau.
“Hal ini karena daerah hutan
yang terbakar hanya 20%. Yang
paling banyak itu lahan pertanian dan perkebunan, 80%,” kata
Zulkifli.
Dia mengatakan besok, ia akan
bertolak ke Riau untuk bertemu
dengan pemerintah Riau. Banyak pihak yang akan ditemui
Zulkifli terkait dengan masalah
kebakaran hutan Riau ini.
Selain itu, Zulkifli memberi
apresiasi kepada TNI dan Polri
yang telah membantu menangkap orang yang membakar hutan.
Selain pemerintah daerah, peran
perusahaan yang memiliki Hutan
Tanaman Industri (HTI) juga besar, mengingat HTI adalah salah
satu sumber pendapatan. Terbakarnya HTI akan menyebabkan
kerugian untuk perusahaan yang
HTI-nya terbakar.
Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya
mengatakan kementeriannya
mengirim tim untuk melakukan
investigasi penyebab kebakaran
lahan di Riau.
“Kami sudah mengirim tim,
dan saat ini sedang melakukan
investigasi,” ujar Balthasar di Jakarta, kemarin.
Ia mengungkapkan bahwa kebakaran lahan di Riau mencapai
7.000 hektare dan menyebabkan
90 rumah warga ikut terbakar.
“Jika tim investigasi menemukan
bahwa yang membakar lahan itu
adalah perusahaan, kami yang
menanganinya sesuai dengan
UU 32/2009 mengenai amdal dan
lingkungan,” jelas dia.
Kapolda Riau Brigjen Condro
Kirono, kemarin, mengatakan sudah 28 warga ditetapkan sebagai
tersangka pembakaran hutan di
sejumlah wilayah di Riau. Dari
Kabupaten Agam dilaporkan sekitar 40 ha lahan sawit di Nagari
Tiku Limo Jorong terbakar sejak
dua hari lalu. Kabut asap akibat
kebakaran hutan dilaporkan juga
masih melanda Medan, kemarin.
(RK/YH/YN/*/PS/Ant/X-6)

Kejagung Pendukung
Utama RUU KUHAP-KUHP
KEJAKSAAN Agung menjadi satusatunya institusi hukum yang
mendukung penuh pembahasan
Rancangan Undang-Undang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara
Pidana dan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang dinilai kontroversial oleh berbagai kalangan.
Jaksa Agung Basrief Arief malah
meminta pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP tidak perlu
dipolemikkan.
“Saya kira tidak perlu menjadi
polemik, karena pembahasannya
tengah berproses di DPR. Semua
aspirasi bisa disalurkan di sana,”
kata Basrief Arief, kemarin.
RUU KUHAP dan RUU KUHP
memicu polemik karena terdapat
sejumlah pasal yang melemahkan
kinerja penegak hukum. Komisi
Pemberantasan Korupsi bahkan
mendesak pemerintah menarik
kembali dan merevisi sejumlah
pasal yang melemahkan KPK.
Pasal-pasal itu di antaranya tentang hilangnya fungsi penyelidikan
dan penyadapan oleh KPK, juga
tidak dimasukkannya korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Polri juga
mempertanyakan tidak adanya
penyelidikan.
Pembahasan RUU KUHAP/KUHP
dikritisi bukan saja oleh KPK dan kepolisian, melainkan juga Mahkamah
Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK), dan
Badan Narkotika Nasional (BNN).
MA menyoal tentang tidak dibole-

hkannya putusan MA lebih tinggi
daripada putusan banding.
Sementara itu, PPATK dan BNN
mengkritisi soal kewenangan kedua lembaga itu yang akan hilang
serta keberadaan hakim komisaris.
Setiap penyadapan dan langkah
hukum lain juga harus mendapat
izin dari hakim komisaris.

Basrief Arief, yang diangkat
oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menjadi Jaksa
Agung pada 2010 (setelah tiga
tahun pensiun pada 2007),
menyatakan akan lebih elegan
apabila usulan dan kritik
disampaikan di DPR.
Hakim agung MA Artidjo Alkostar
malah menyebut adanya pasal
‘gila’, khususnya pasal tentang tidak
diperbolehkannya MA menghukum lebih berat pelaku kejahatan
daripada vonis yang dijatuhkan
pengadilan tinggi.
Adapun Basrief Arief, yang diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Jaksa Agung pada
2010 (setelah tiga tahun pensiun
dari jaksa pada 2007), menyatakan
akan lebih elegan apabila usulan
dan kritik disampaikan di DPR.
“Jadi apa yang belum sempurna
kita sempurnakan, yang penting
untuk kebaikan.” (SU/Ant/X-2)
KEMENPORA

SELASA, 4 MARET 2014

3

Kemenpora Deklarasikan 2014
sebagai Tahun Pemuda
K

EMENTERIAN
Pemuda dan Olahraga
(Kemenpora)
mencanangkan 2014
sebagai tahun kebangkitan
pemuda. Sejumlah kegiatan
yang bertujuan meningkatkan
kapabilitas dan daya saing para
pemuda bakal digelar Kemenpora
hingga penghujung 2014.
“Tahun lalu kita cetuskan
sebagai tahun kebangkitan
olahraga dan cukup berhasil
mengangkat prestasi olahraga kita.
Karena itu, tahun ini kita fokuskan
ke pemuda, tanpa melupakan
olahraga juga,” ujar Menpora Roy
Suryo dalam acara Peluncuran
Peringatan Hari Sumpah Pemuda
dan Deklarasi Tahun Pemuda di
Yogyakarta, Jumat (28/2).
Roy menuturkan, sejumlah
langkah akan digelar untuk
mendorong kebangkitan pemuda
tahun ini. Beberapa di antaranya
dengan melakukan rebranding
Pramuka, menggalakkan kembali
Paskibraka, dan meningkatkan
peran Pemuda Sarjana Penggerak
Pembangunan Perdesaan (PSP3).
“Misalnya di Pramuka, kita akan
rebranding menjadi organisasi
modern, maju, dan mandiri. Tahun
ini kita akan gelar Jambore on the
Air, Jambore Internasional, dan
kegiatan kepramukaan lainnya.
Pramuka akan membanggakan
kembali,” cetusnya.
Dalam pelaksanaannya, Roy
mengatakan bakal melibatkan
berbagai organisasi kepemudaan
di Indonesia, baik itu lokal
maupun nasional.
Organisasi binaan Kemenpora-seperti Satgas Antinarkoba, Satgas
Antiterorisme, dan Satgas Peduli
Bencana--juga akan diberdayakan.
“Kita bekerja sama dengan
KNPI. Tapi kita tidak akan
men-direct karena KNPI punya
program sendiri. Namun,
bagaimana caranya supaya
kita bangkitkan KNPI sehingga
yang tampak bukan hanya jaket
organisasinya, melainkan juga
kegiatannya bermanfaat besar bagi
masyarakat,” ujar Menpora.
Selain pencanangan Tahun
Pemuda, Kemenpora juga
meluncurkan rangkaian kegiatan
untuk memperingati Hari
Sumpah Pemuda (HSP) ke-86.
Tahun ini, tema yang diambil
Bangun soliditas pemuda maju dan
berkelanjutan.
Selain harmonis dengan tujuan
deklarasi Tahun Pemuda, menurut
Deputi Pengembangan Pemuda
Kemenpora Sakhyan Asmara,
tema itu juga relevan dengan
kondisi saat ini. Jelang pesta
politik pada Pemilu 2014, pemuda
diharapkan solid dan tidak mudah
terprovokasi.
“Bangun itu artinya sebagai
tahun kebangkitan. Soliditas
supaya solid di berbagai pesta
demokrasi yang kita hadapi.
Tujuannya supaya pemuda bisa
maju, berkarakter, dan berdaya
saing. Di sisi lain, pembangunan
pemuda itu juga harus
berkelanjutan,” ujar Sakhyan

FOTO-FOTO: DOK KEMENPORA

BERPIDATO: Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo memberikan pidato saat acara Peluncuran Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Deklarasi Tahun Pemuda di Yogyakarta, Jumat (28/2).

TANDATANGAN MOU: Menpora Roy Suryo menandatangani nota kesepahaman MoU

BERPOSE BERSAMA: Menpora Roy Suryo berpose bersama dengan personel grup band Slank.

dengan Asbanda.
menjelaskan filosofi tema HSP
ke-86.
Lebih lanjut, Sakhyan
mengatakan sejumlah kegiatan
telah disiapkan hingga perayaan
puncak HSP pada 28 Oktober
mendatang. Selain oleh
Kemenpora pusat, kegiatankegiatan kepemudaan juga bakal
digelar unit Kemenpora di daerah
dan instansi lainnya.
Sebagai pembuka, pada Sabtu
(1/3) malam, digelar konser
musik Slank di Alun-Alun Selatan
Yogyakarta. Pada Minggu (2/3),
digelar wayang kulit dengan
lakon Sentiyaki Senopati yang
dipentaskan Ki Manteb Sudarsono
di Taman Parkir Abu Bakar Ali,
Yogyakarta.

“Nanti kita juga akan menggelar
pemilihan Pemuda Pelopor.
Pemuda-pemuda yang punya
prestasi akan kita seleksi dari
seluruh Indonesia dan kita berikan
apresiasi,” cetus Sakhyan.

Kerja sama dengan Asbanda
Pada kesempatan yang sama,
Menpora juga menandatangani
nota kesepahaman (memorandum
of understanding/MoU) dengan
Asosiasi Bank Pembangunan
Daerah (Asbanda). Sesuai MoU,
Kemenpora akan menyalurkan
langsung dana tunjangan PSP3
ke bank pembangunan daerah
(BPD) di seluruh Tanah Air untuk
diteruskan kepada para peserta
program PSP3.

Menpora menjelaskan, langkah
kerja sama itu diambil untuk
mengefektifkan penyaluran dana
PSP3 yang kerap terlambat sampai
kepada para peserta.
“Dulu itu harus nunggu dikirim
dan ditransfer dari Kemenpora.
Enggak efektif dan sering
terlambat. Kemenpora juga jadi
seperti kantor kas. Semua dana
olahraga kumpul di situ. Makanya
ini kerja sama dengan bank-bank
daerah supaya dana itu bisa cepat
tersalurkan,” ujar Roy.
Lebih jauh Roy menuturkan
tahun ini Kemenpora hanya
menargetkan jumlah peserta
PSP3 sebanyak 500 orang. Angka
itu lebih kecil jika dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya

yang jumlahnya berkisar sekitar
800-1.000 peserta. “Target
500 dulu. Kita kejar kualitas
bukan kuantitas. Tapi kalau
perlu ditambah, kita tambah,”
imbuhnya.
Selain menyalurkan dana,
menurut Ketua Asbanda Eko
Budiwiyono, BPD-BPD juga bakal
bekerja sama dengan dinas
olahraga daerah setempat dalam
pengawasan. Dengan mengawasi
aktivitas di rekening peserta
misalnya, petugas BPD dapat
melihat sejauh mana peserta
PSP3 mengemban tugas mereka
selaku pendamping dan penggerak
masyarakat di desa.
“Teknisnya nanti kita lihat
lagi, apakah petugas BPD ikut

mengawasi ke lapangan atau tidak.
Namun, dari pengawasan terhadap
aktivitas di rekening juga bakal
ketahuan kinerjanya (peserta
PSP3) seperti apa,” jelas Eko.
Eko menambahkan, pihaknya
optimistis penyaluran dana bisa
berlangsung lancar. Pasalnya,
selain memiliki jaringan hingga
ke kecamatan, tiap BPD biasanya
memiliki mobil kas yang bisa
menjangkau daerah-daerah
terpencil.
“Kami juga punya pengalaman
menyalurkan kerja sama serupa
dengan berbagai pihak. Kami
yakin tidak ada lagi biaya hidup
atau tunjangan peserta PSP3 yang
bakal terlambat,” tandasnya.
(Deo/S-25)

Logo Hari Sumpah Pemuda Ke-86 Diluncurkan
MENTERI Pemuda dan Olahraga
(Menpora) Roy Suryo meluncurkan
logo Hari Sumpah Pemuda
(HSP) ke-86 di Alun-Alun Kidul
Yogyakarta, Sabtu (1/3) lalu.
Menurut Roy, acara peluncuran
sengaja digelar di Kota Gudeg
karena kekayaan nilai sejarah
yang dimiliki kota itu.
“Kota Yogyakarta kita kukuhkan
sebagai kota peringatan Sumpah
Pemuda ke- 86,” ujar Roy di
hadapan ratusan warga yang hadir
di Alun-Alun Kidul.
Politikus Partai Demokrat itu
menjelaskan peluncuran logo
tersebut sekaligus menandai awal
pelaksanaan peringatan Hari
Sumpah Pemuda akan digelar
di Yogyakarta pada 28 Oktober.
Dari jauh hari, sejumlah kegiatan
telah disiapkan Kemenpora untuk
mengisi perayaan HSP ke-86
tersebut.
“Mungkin ketika peringatan
Sumpah Pemuda 28 Oktober 2014,
saya sudah tidak menjabat sebagai

menpora. Namun, peluncuran
ini bisa mengingatkan agar
peringatan Hari Sumpah Pemuda
tidak dipindah ke kota lain,”
ujarnya.
Logo HSP bergambar tangan
terkepal dengan sebuah pita
bertuliskan ‘Hari Sumpah
Pemuda Ke-86’ menghiasi bagian
bawah logo. Tangan terkepal
melambangkan kebangkitan
kaum muda, sedangkan pita
melambangkan persatuan.
Peluncuran logo ditandai
dengan penekanan tombol lampu
sorot atau sky track di salah satu
sudut panggung. Acara itu juga
dimeriahkan sejumlah musikus
Tanah Air, semisal Shaggy Dog,
Jogja Hip Hop Foundation, dan
Slank.
Pelibatan Slank menjadi catatan
tersendiri. Roy mengatakan
sengaja memilih Slank karena
band itu merupakan simbol
kebangkitan pemuda dari
keterpurukan. “Slank dulu sempat

LOGO BARU: Menpora Roy Suryo meluncurkan logo Hari Sumpah Pemuda
(HSP) ke-86.
terpuruk karena narkoba, tapi
mereka bisa bangkit kembali.
Semangat ini patut menjadi contoh
bagi para pemuda,” imbuhnya.
Selain konser musik,

gelaran wayang kulit dengan
lakon Sentiyaki Senopati juga
dipentaskan Ki Manteb Sudarsono
di Taman Parkir Abu Bakar
Ali, Yogyakarta, esoknya. Acara

tersebut juga merupakan bagian
dari peluncuran HSP ke-86.
Saat menghadiri acara tersebut,
Menpora sempat berpesan
kepada para pemuda agar tidak
mencontoh kelakuan Sentyaki
menjelang akhir hidupnya.
Bukannya bersyukur dan mengisi
hidup dengan kegiatan yang
positif, Sentiyaki malah kerap
mabuk-mabukan setelah selamat
dari peperangan Barata Yudha.
“Di akhir hidupnya Sentiyaki
sering ngoplo (mabuk-mabukan)
dan mati akibat ngoplo. Itu
tidak boleh ditiru para pemuda
Indonesia,” kata Menpora.
Namun, Roy mengatakan,
karakter Sentiyaki yang pemberani
bisa dijadikan teladan. “Sentyaki
memiliki postur tubuh kecil, tetapi
berani kepada siapa saja sehingga
pada perang Barata Yudha bisa
bertahan. Yang ini patut dicontoh,”
ujar politikus Partai Demokrat
tersebut.
Pada hari yang sama, Menpora

juga sempat mengunjungi
puncak acara Jogja Air Show di
landasan udara pantai Depok
Parangtritis, Bantul. Puncak acara
ditandai dengan pemecahan
rekor Muri (Museum Rekor-Dunia
Indonesia) dengan kategori terjun
menggunakan pita sepanjang 1.000
meter yang dilakukan seorang
penerjun.
Seusai menyaksikan Jogja Air
Show, Roy mengatakan Pantai
Depok cocok dijadikan salah satu
pusat olahraga udara di Indonesia.
Namun, keberadaan sejumlah
lahan yang dimiliki individu perlu
segera diselesaikan agar tidak
menjadi masalah di kemudian hari.
“Area take off dan landing
landasan udara Pantai Depok
sudah sangat memenuhi syarat
untuk dijadikan pusat olahraga
udara. Tapi ada lahan yang
masih dimiliki individu. Ini
perlu diselesaikan supaya tidak
jadi masalah di kemudian hari,”
tandasnya. (Deo/S-25)
INDONESIA MEMILIH

4

SELASA, 4 MARET 2014

Ditembak,
Caleg PNA
di Aceh Tewas
Tensi politik di Aceh yang semakin panas seharusnya
diperhatikan serius oleh pihak keamanan. Jangan sampai teror
di sana menggagalkan pelaksanaan pemilu yang demokratis.
HENDRA SAPUTRA

S

ANTARA/FERRY GUNAWAN

MOBIL CALEG DIBERONDONG: Polisi memperlihatkan bekas tembakan di mobil yang menewaskan Faisal, 35, calon anggota legislatif dari
Partai Nasional Aceh (PNA), di Polres Aceh Selatan, Aceh, kemarin. Mobil itu diberodong lebih dari 40 tembakan pada Minggu (2/3)
malam.

Hasil Pileg Jadi Pegangan Pencapresan
INTERNAL PDIP dikabarkan
sudah final mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
(Jokowi) sebagai presiden dan
akan dideklarasikan sebelum
pemilu legislatif. Bila dilaksanakan secara konsisten, strategi
tersebut dinilai tepat karena
dapat memberikan keuntungan
pula bagi caleg PDIP.
Menurut pengamat politik
dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk, penentuan capres
dari sebuah partai memang
seharusnya sejak jauh-jauh hari
agar para pemilih mendapat
gambaran jelas. “Partai besar
seperti PDIP kan juga gamang.
Masyarakat jadi tidak sabar.
Kalau capresnya hebat, kan

yakin partainya bagus. Itu ada
kaitannya,” ujar Hamdi di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Menurut Hamdi, bila PDIP tak
mengumumkan capres sebelum
pileg, pemilih akan semakin
ragu. “Dengan terus menyimpan, masyarakat jadi ragu; ini
serius atau tidak. Kok kami
digantung?” pungkasnya.
Di tempat terpisah, sikap
Partai Gerindra yang belum
memutuskan figur cawapres
pendamping Prabowo Subianto
dalam Pilpres 2014 menimbulkan spekulasi oleh berbagai
pihak. Beberapa nama disebutkan akan menjadi cawapres
Prabowo.
Wakil Ketua Umum Partai

Gerindra, Fadli Zon, mengatakan partainya masih menunggu hasil pileg sebelum menetapkan pasangan capres dan
cawapres.
“Yang jelas kami terus menjalin komunikasi yang baik dengan
banyak pihak. Memang banyak
aspirasi dari masyarakat terkait
dengan tokoh yang diusulkan
untuk mendampingi Prabowo,
seperti ada yang mengusulkan
Hatta Rajasa, Ahmad Heryawan,
Mahfud MD, dan Tri Rismaharini. Tentunya aspirasi dari masyarakat menjadi masukan bagi
kami,” tutur Fadli Zon.
Gerindra, menurut Fadli, terbuka pada siapa pun tokoh yang
siap untuk berjuang bersama

untuk mewujudkan perubahan.
“Siapa pun tokoh punya peluang yang sama untuk menjadi
cawapres Prabowo, termasuk
di antaranya Ahok. Saya menilai beliau punya potensi. Gaya
kepemimpinannya yang tegas
serta kinerjanya yang baik tentu
sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan,” ujarnya.
Diakui, saat ini fokus Gerindra
ialah memenangi pemilu legislatif dengan target perolehan
suara di atas 20% agar bisa
mengusung pasangan capres
dan cawapres sendiri. “Oleh
karena itu, seluruh elemen
partai harus bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut,”
pungkas Fadli. (*/P-2)

Lindungi Petani dari Alih Fungsi Lahan
ALIH fungsi lahan pertanian
dirasakan semakin masif.
Tergerusnya lahan pertanian
menyebabkan petani tidak
bisa bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
tentang Perlindung an dan
Pemberdayaan Petani (UU
Perlindung an Petani) lahan
pertanian merupakan hal
penting dan perlu dilindungi.
Hal tersebut disampaikan
ahli dari unsur pemerintah,
yang juga Wakil Ketua Komisi
IV DPR Herman Khaeron, dalam sidang lanjutan uji materi
UU Perlindungan Petani yang
digelar Mahkamah Konstitusi
(MK) pada Senin (3/3) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Perkara tersebut dimohonkan
oleh Serikat Petani Indonesia
(SPI), Aliansi Petani Indonesia
(API), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
untuk menguji UU tersebut
pada Pasal 59, Pasal 70 ayat
(1), dan Pasal 71 ayat (1) terkait kelembagaan petani,
yang diatur dalam UU Perlindungan Petani.
Uji materi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat
kelembagaan petani hingga
setara dengan lembaga usaha
lain dalam pengembangan
agrobisnis.
“UU Perlindungan Petani
dapat menumbuhkembangkan keberadaan kelompok tani dalam usaha yang
produktif, modern dan berkelanjutan,” ujar Herman
saat menyampaikan keterangannya dalam sidang pleno

PEMBERDAYAAN PETANI: Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (tengah) didampingi
hakim Patrialis Akbar (kiri) dan Maria Farida Indrati memimpin sidang pengujian UU No 19 Tahun 2013
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.
sewa dapat diartikan petani
menjadi petani penggarap
yang membayar sewa kepada
negara itu merupakan ketentuan yang melanggar prinsip
dari hak menguasai negara.
Pemohon meminta seharusnya negara tidak memiliki
tanah garapan, tapi hanya
merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan
pengawasan.
Selain itu, pemohon beranggapan bahwa Pasal 59 UU
a quo sepanjang frasa yang
sama bertentangan dengan
Pasal 28d ayat (1) UUD 1945.
Para pemohon berargumen
bahwa Pasal 44 dan Pasal 45

secara tegas dan tanpa diskriminasi merupakan salah
satu upaya mewujudkan pemilu damai dan bermartabat.
“Aparat keamanan di Aceh juga
harus memberikan rasa aman
dan nyaman kepada seluruh
pemilih agar bisa memberikan
suaranya saat pencoblosan,”
katanya.

Kirim 10 SSK

MI/SUMARYANTO

Taufik Basari
Ketua DPP Partai NasDem

Di sisi lain, Kepala Kepolisian
Daerah Aceh Brigjen Husein
Hamidi mengatakan, saat ini
Polres Aceh Selatan dibantu
Polda Aceh sedang menyelidiki kasus penembakan yang
menimpa caleg PNA tersebut.
“Kita langsung menurunkan
tim dari polda untuk mem-back
up polres,” kata Kapolda Husein kepada wartawan seusai
rapat koordinasi pimpinan
daerah mengenai pemilu di
Aula Serbaguna Sekretariat
Daerah Aceh, kemarin.
Terpisah, Wali Nanggroe
Malik Mahmud Al Haytar meminta aparat keamanan menindak tegas para pengacau
pelaksanaan pemilu. “Kami
minta aparat penegakan hukum menindak tegas semua
pengacau keamanan pemilu
tanpa ada diskriminasi,” katanya di Banda Aceh, kemarin.
Dijelaskannya, penindakan

Menindaklanjuti kekerasan
dan pembunuhan di Aceh itu,
Kapolri Sutarman menduga
kejadian tersebut bermuatan
politis. “Ini politik, persaingan
antara partai. Ini pembelajaran
politik yang tidak baik,” kata Sutarman di Jakarta, kemarin.
Polri, ujar Kapolri, segera
menurunkan tim untuk melakukan penegakan hukum
terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang terjadi di Aceh.
Pasukan yang akan dikirim
terdiri 10 SSK dari Mabes Polri
ke Aceh untuk pengamanan
pemilu.
Ketua DPP Partai NasDem
Taufik Basari mengaku situasi
di Aceh mulai kritis, dengan
tingkat kekerasan yang tinggi.
Kalau aparat penegak hukum
tidak segera memroses dengan
mencari pelaku, pemilu di Aceh
akan berada di ambang kritis.
“Aparat penegak hukum harus
bisa menciptakan damai di
Aceh, supaya tidak ada pandangan bahwa setiap pemilu
selalu meresahkan,” pungkas
Taufik. (*/P-2)

saputra
@mediaindonesia.com

Partai NasDem Pecat
Bendahara DPW Jateng

DOK MI

yang diketuai oleh Ketua MK
Hamdan Zoelva. Selaku tim
perancang UU Perlindungan
Petani, Herman mengatakan
UU Perlindungan Petani tidak
bisa terlepas dari UU lainnya,
di antaranya UU Pangan dan
UU Perkebunan.
Pemohon mendalilkan
merasa dirugikan dengan
pemberlakuan Pasal 59 UU
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, hususnya pada
frasa ‘hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau
izin pemanfaatan’. Menurut
para pemohon, frasa tersebut
bertentangan dengan Pasal 33
ayat (2) UUD 1945.
Pemohon beranggapan hak

EORANG calon anggota
legislatif (caleg) dari
Partai Nasional Aceh
(PNA) tewas diberondong tembakan oleh orang
tak dikenal pada Minggu (2/3)
malam di Kawasan Cot Gunung
Mancang, Desa Ladang Tuha,
Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Pihak kepolisian sedang mencari pelaku
pe-nembakan tersebut.
Menurut Ketua Umum DPP
PNA Irwansyah, caleg PNA
tersebut bernama Faisal, 35,
ditembak dengan senjata laras
panjang saat melintas di kawasan Gunung Cot Mancang, Desa
Ladang Tuha. Saat kejadian,
korban sedang mengemudikan mobil Honda Freed Silver
dengan nomor polisi BK 1181
QN.
“Korban sedang menuju
Tapaktuan, Aceh Selatan dari
Labuhan Haji, Aceh Barat Daya.
Dia meninggal di lokasi dengan
kondisi tubuh penuh luka
tembak. Setelah penembakan
itu pelaku langsung melarikan
diri,” terangnya.
Berdasarkan laporan kader
PNA di lokasi, korban diberondong hingga 42 kali oleh pelaku yang diduga berada di
seberang jalan. Korban Faisal
merupakan caleg DPRK Aceh
Selatan dari PNA dengan nomor urut 1 Dapil 2. Dia juga
tercatat sebagai Ketua PNA
Kecamatan Sawang. Jasad korban juga sempat dilarikan ke
rumah sakit.
“Jenazah korban sempat

dibawa ke RSUD Yulidin Awah
Tapaktuan untuk divisum,
sebelum dibawa pulang ke
rumah duka. Jasad korban
mengenaskan karena dipenuhi
luka tembak,” sebutnya.

UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang mengatur
hak pakai yang mempunyai
hak sifat-sifat khusus disebut
tersendiri. Hak sewa sejatinya
hanya disediakan untuk bangunan, sedangkan hak sewa
tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara.
S a a t m e n a n g g a p i ke t e rangan ahli dari pemohon,
hakim MK Harjono mengatakan Pasal 55 dalan UU Perlindungan Petani hanya sebatas pada kemudah an dalam
memperoleh tanah negara
bebas yang ditentukan atau
ditetapkan sebagai kawasan
pertanian. (AI/P-2)

PARTAI NasDem mengambil tindakan tegas dengan
memecat Bendahara Dewan
Pimpinan Wilayah Partai
NasDem Jawa Tengah, Danan
Sumardi, karena terlibat kasus investasi bodong. Penegakan disiplin organisasi tersebut sudah menjadi komitmen kuat bagi NasDem.
“Pemecatan terhadap anggota, pengurus, dan juga
caleg Danan Sumardi karena
melanggar hukum telah sesuai dengan ketentuan dan
komitmen Partai NasDem
yang selalu menjaga integritas,” kata Ketua DPW Partai
NasDem Jateng IGK Manila di
ruang kerjanya, kemarin.
Sesuai dengan ketentuan
Partai NasDem, ujar Manila,
baik anggota maupun pengurus yang terkena kasus
hukum, meskipun baru tersangka maupun tertangkap
petugas, langsung ditindak
tegas dengan pemecatan. Jika
kemudian dalam pembuktian
hukum tidak bersalah, akan
dilakukan rehabilitasi. Untuk
mengisi jabatan yang ditinggalkan Danan Sumardi, partai menetapkan Wakil Bendahara Sri Mulyani Warastuti
yang juga caleg DPRD Jateng
Dapil V sebagai pengganti.
Kasus yang dialami Danan
Sumardi, menurut Manila,
merupakan tindak penipuan
investasi bodong di wilayah hukum Polres Sleman,
Yogyakarta. Bahkan, setelah mendapatkan kabar tersangka ditangkap di daerah

Tawangmangu, Kabupaten
Karanganyar, Partai NasDem
mengambil langkah tegas dengan memecat langsung yang
bersangkutan baik dari pengurus maupun keanggotaan
partai. “Jauh sebelumnya
saya mendapatkan info baik
dari SMS maupun langsung,
kemudian segera dilakukan
investigasi dan kemudian
partai mengambil langkah
tegas,” imbuh Manila.
Berdasarkan keterangan
yang dihimpun Media Indonesia di Sleman, Danan Sumardi
yang juga caleg DPR RI Dapil
IV Jateng nomor 4 terlibat

kasus penipuan terhadap
seorang kepala desa di Kabupaten Sleman senilai Rp1,3
miliar. Kasus itu sempat beberapa kali coba diselesaikan
oleh pihak korban, tapi tidak
pernah ada hasilnya.
Terakhir, tersangka akhirnya ditangkap setelah petugas Polres Sleman berhasil
menemukan jejaknya saat
melarikan diri di sebuah
hotel di Jakarta dalam status
buron.
Kemarin, petugas kepolisian berhasil menangkap
Danan di Tawangmangu,
Karanganyar. (AS/P-2)

ANTARA/R REKOTOMO

DANA KAMPANYE NASDEM: Ketua DPW Partai NasDem Jawa
Tengah IGK Manila (kiri) menyerahkan dana operasional
kampanye kepada salah seorang pengurus DPC Partai NasDem,
di Semarang, kemarin. Partai Nasdem memberikan dana
operasional kampanye masing-masing Rp2 juta kepada 573 DPC
Partai NasDem di Dapil Jateng I dan II.
PLATFORM PARTAI

SELASA, 4 MARET 2014

1 Partai NasDem

7 Partai Demokrat

KEWAJIBAN negara memberikan pendidikan
kepada seluruh masyarakat harus dijalankan
secara sistemis dan dipahami secara filosofis.
Secara sistemis artinya, negara mengawasi pelaksanaan sesuai anggaran untuk sarana dan
prasarana. Sarana pendidikan terjamin baik
swasta maupun negeri. Juga biaya buku paket
dan kelengkapan terjamin. Selain itu, prasarana seperti penyediaan tenaga pengajar. Dengan pengawasan, pendidikan akan terjamin.
Tidak akan ada lagi masyarakat tidak mendapatkan hak pendidikan karena biaya, tidak ada
sekolah yang tidak ada guru. Jika sistem itu
berjalan dengan baik, pendidikan seutuhnya
akan didapatkan masyarakat. (*/P-3)

BIAYA uang masuk, biaya pendaftaran, SPP,
dan uang bangunan sejak dicanangkannya
pendidikan gratis SD dan SMP dalam pemerintahan SBY, sudah dibantu melalui APBN dan
berlaku di seluruh Indonesia. Juga ada BSM untuk membantu biaya lainnya seperti buku dan
pakaian sekolah. Kesungguhan pemerintahan
SBY dalam bidang pendidikan, yakni melaksanakan alokasi APBN 20% untuk pendidikan.
Jadi kalau ada yang bilang mahal, itu tidak
benar. Saya rasa jika dipercaya lagi oleh masyarakat sebagai pemenang pemilu, saya yakin
PD akan lanjutkan program pendidikan gratis
SMA secara bertahap, menambah bantuan
beasiswa kuliah, dan lain-lain. (Nov/P-3)

Ferry Mursyidan Baldan

Andi Nurpati

Ketua DPP Partai NasDem

Wakil Sekjen Partai Demokrat

2 PKB

8 PAN

UNTUK sekolah negeri dan swasta, baik SD
maupun SMP, sudah lama gratis. Kalau SMA,
SMK, Aliyah tahun ini sudah gratis, sedangkan
untuk swasta beberapa sekolah sudah gratis.
Biaya SPP mereka yang di bawah Rp100 ribu
sudah bisa digratiskan karena ada BOS bagi
pelajar SMA/SMK/Aliyah sebesar Rp1 juta
per anak satu tahun. Belum lagi ada BOS dari
provinsi untuk SMA Rp500 ribu dan SMP Rp127
ribu. Bagi yang kurang mampu, sekarang sudah ada yang namanya bantuan siswa miskin
(BSM). Bagi yang belum dapat bantuan itu bisa
melalui sekolah. (*/P-3)

BENAR bahwa pemerintah sudah terapkan
pendidikan gratis, namun dalam realitasnya,
biaya operasional sekolah tidak cukup jika hanya di-backup dengan dana BOS. Oleh karena
itu, perlu ada peraturan menteri tentang pemanfaatan dana BOS sesuai kebutuhan. Di sisi
lain, perlu dikaji lagi apakah dana BOS sekarang sudah mencukupi untuk menutup biaya
operasional sekolah. Dana fungsi pendidikan
20% dari APBN, tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk pendidikan formal. Sebagian besar
justru dialokasikan ke 17 kementerian/lembaga lain. (*/P-3)

Dedi Wahidi

Eko Patrio

Anggota Komisi X DPR dari F-PKB

Anggota Komisi X dari F-PAN

3 PKS

9 PPP

PENDIDIKAN gratis itu tergantung dari kemampuan anggaran pemerintah pusat dan
daerah. Sampai di level mana menggratiskan,
itu di luar program nasional seperti BOS.
Menurut saya soal kemampuan di setiap
daerah itu sangat menentukan. Kalau menyangkut program nasional, seperti BOS dan
BSM, tinggal pengawasan yang dilakukan
DPRD setempat. Untuk implementasi program
pendidikan gratis idealnya bukan hanya biaya
sekolah. Uang seragam, ongkos perjalanan,
dan sebagainya juga harus menjadi variabel
pendidikan gratis. Dengan begitu, tidak ada
lagi pungli di sekolah. (Nov/P-3)

SEBELUM bicara pendidikan gratis, menurut
saya, keringanan untuk biaya pendidikan itu
sudah mulai ada. Anggaran pendidikan sudah
20% dari APBN/APBD, di mana pelajar juga
harus menuntaskan 9 tahun (SD dan SMP).
Ada juga program BOS untuk sekolah negeri
maupun swasta. Komitmen sekolah juga harus
sejalan, bahwa tidak boleh lagi bentuk pungutan apa pun kepada murid. Saya lihat dalam
pengawasan Komisi X, masih ada pungutan
ujian pendaftaran, pungutan per semester, dan
sebagainya. Saya sudah sampaikan tidak boleh
lakukan itu. Sebagai eksekutornya, hal ini harus diperhatikan Kemendikbud. (Nov/p-3)

Untung Wahono

Pendidikan Gratis
Lemah Implementasi
P

ENDIDIKAN gratis nyaring
diucapkan pemerintah pusat
maupun daerah. Namun,
masyarakat miskin tetap saja
mengeluhkan bahwa pendidikan
hanyalah milik orang mampu. Pasalnya,
masih banyak anak-anak Indonesia yang
putus sekolah karena faktor ekonomi.
Konstitusi mengamanatkan negara
menyiapkan anggaran 20% dari
APBN dan APBD untuk memenuhi
penyelenggaraan pendidikan nasional.
Bahkan, UU No 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional mengatur
tentang program pendidikan gratis.
Pertanyaan fundamentalnya, sudahkah
pendidikan di negeri ini dirasakan
semua kalangan? Tentu jawabannya
belum. Mengapa? Karena faktanya
tidak benar-benar gratis seperti yang
dibayangkan.
Para guru/oknum di sekolah masih
sering meminta sumbangan ini-itu dari
para murid. Bahkan, ada semacam
lingkaran setan di dunia pendidikan
yang membuat aktivitas (pungli)
semacam itu dianggap lumrah. Karena
itu tak heran bila murid yang secara
ekonomi kurang mampu menjadi
korban alias drop out.
Oleh karena itu, pemerintah pusat
maupun daerah mestinya lebih giat
melakukan inspeksi untuk mengawasi
tingkah laku guru dan pengelola sekolah
yang kerap memanfaatkan berbagai
celah untuk tetap meraup bayaran di
tengah program pendidikan gratis.
Sebagai pengelola pendidikan
nasional, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan telah mencanangkan
berbagai program pembangunan
pendidikan. Mendikbud M Nuh
mengklaim program-program yang
mereka jalankan sudah sesuai jalur
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN).
Ketika memaparkan capaian
kinerja Kemendikbud tahun 2013
lalu, Nuh menjelaskan, kementerian
yang dipimpinnya mencatat capaian
khusus tiap tahun sejak 2004. Dia
juga menyebut itu sebagai target
milestone pembangunan pendidikan
2014. Perbaikan penyaluran BOS, kata

MI/ANGGA YUNIAR

BELAJAR DI PINGGIR REL: Anak-anak yang tinggal di bantaran rel kereta api belajar
membaca dan berhitung di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Konstitusi mengamanatkan negara
menyiapkan anggaran 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan nasional. Namun,
masih banyak anak Indonesia putus sekolah karena faktor ekonomi.

Reni Marlinawati

Ketua MPP PKS

5

Ketua DPP PPP

10 Partai Hanura

4 PDIP
KONSTITUSI sudah mengamanatkan minimal 20% APBN untuk biaya pendidikan. Namun, amanat tersebut dijalankan setengah
kesungguhan dan tidak terbuka. UU Sistem
Pendidikan Nasional juga sudah mengatur
itu, namun pemerintah tidak sepenuhnya melaksanakan itu. Dana 20% dari APBN ternyata
digunakan untuk membayar gaji pegawai Kemendibud dan gaji guru. Sisanya baru untuk
membiayai sarana dan prasarana pendidikan.
Porsi sisa anggaran itu pun tidak langsung
diserahkan ke Kemendikbud, tapi dipotong
terlebih dahulu untuk membiayai pendidikan
kedinasan atau pendidikan yang diadakan kementerian/lembaga negara. (*/P-3)

DPR Tekan Komponen Biaya Langsung Haji 2014

Jurmaini Syakur

Ketua DPP PDIP

ini, Kemendikbud menetapkan target
RPJMN untuk meraih 96% APM SD/
sederajat dengan APK 119,1% dan 80%
APM SMP/sederajat dengan APK 110%.
Adapun target APK SMA/sederajat
tahun depan adalah 85% dan target APK
perguruan tinggi 30%.
Untuk mengetahui sejauh mana
implementasi berbagai program
tersebut, Media Indonesia meminta
komentar 12 parpol pesera Pemilu 2014.
(Nov/P-3)

SISTEM pendidikan yang terus berganti di setiap periode melemahkan tujuan pendidikan
nasional, yakni mencerdaskan seluruh lapisan
masyarakat. Seharusnya sistem pendidikan
dibuat baku supaya keberlangsungan sistem
pendidikan dan evaluasinya berjalan secara
kontinu. Selain itu, pembiayaan pendidikan
harus dialokasikan secara tepat tanpa melewati banyak pihak. Karena anggaran pendidikan selama ini dari Kemenkeu disalurkan
ke pemerintah provinsi, lalu ke pemerintah
kabupaten dan kota, baru sampai ke sekolah. Dengan melewati banyak banyak pihak,
memungkinkan penyelewengan semakin
terbuka. (*/P-3)

Sudiyatmiko Aribowo

Nuh, menjadi salah satu fokus kerja
Kemendikbud sejak 2012.
Di tingkat pendidikan tinggi, DPR
telah menyetujui UU Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Undang-Undang itu menjadi payung
penyelenggaraan pendidikan tinggi
di Indonesia. Pencapaian terakhir
ialah penetapan Bantuan Operasional
Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang
turut memperhitungkan prestasi tiap
kampus penerima bantuan itu. Tahun

Ketua DPP Hanura

14 PBB

5 Partai Golkar
BANTUAN dari pemerintah selama ini implementasinya tidak tertib. Misalnya, BOS, dalam
implementasinya masih ada yang menggunakannya bukan untuk operasional murid,
melainkan untuk membayar guru honorer.
Lalu pungutan liar yang mungkin di beberapa
daerah masih terjadi. Seharusnya tidak boleh
lagi ada pungutan seperti itu. Ini harus menjadi komitmen setiap kepala sekolah untuk
membagi jatah per jumlah murid yang ada.
Jika di sekolah itu ada subsidi silang sah-sah
saja, tetapi intinya jangan membebani orangtua murid dengan pungutan-pungutan untuk
keperluan sekolah. Selain itu, tingkat kemahalan per daerah berbeda-beda. (Nov/P-3)

SEBETULNYA bukan pendidikan gratis secara nasional. Yang ada itu pendidikan gratis
program dari pemerintah daerah maupun
provinsi. Gratis, tetapi tidak gratis seluruhnya.
Ada yang SPP gratis, buku gratis, lalu ada BOS.
Di luar itu biaya memang ada yang tak terkover. Misalnya, transportasi. Itu kan relatif,
tergantung kemampuan orangtua murid
masing-masing. Menurut saya, program pendidikan gratis itu sudah ada kemajuan. Tetapi,
memang belum seluruhnya merata. Baru beberapa daerah yang mulai menjajaki program
itu. Bahkan, di Sulawesi Selatan ada yang membuat kebijakan pendidikan gratis tingkatannya
sampai perguruan tinggi. (Nov/P-3)

Rully Chairul Azwar

BM Wibowo

Anggota Komisi X DPR dari F-PG

Sekjen PBB

6 Partai Gerindra

15 PKPI

SESUAI amanat UU tentang Sistem Pendidikan
Nasional, minimal 20% dari APBN/APBD dialokasikan untuk pendidikan. Menurut saya,
anggaran 20% itu yang tidak tepat di level
alokasi dan implementasi. Ini yang membuat
masih banyak keluhan terkait biaya pendidikan yang mahal. Kalau dikatakan pendidikan gratis, seharusnya memungkinkan
juga buku sekolah juga gratis. Termasuk meningkatkan kualitas para pengajar atau guru
sekolah. Jadi masalahnya bukan soal jumlah
anggarannya, tetapi pada level policy dan implementasi. (*/P-3)

PEMERINTAH lebih mementingkan kelompok
dan partai politiknya dibanding memenuhi
hak pendidikan masyarakat. Belum ada komitmen untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan pendidikan. Pemerintah hanya sampai
memberikan anggaran 20% dari APBN untuk
pendidikan. Tidak dibarengi dengan jaminan
anggaran tersebut dapat menjamin masyarakat mendapatkan hak pendidikan. Banyak
anggaran itu masuk ke kantong kelompok dan
oknum pemerintah. Akhirnya anggaran sebesar itu meyisakan masyarakat masih terbebani
biaya pendidikan. (*/P-3)

Fadli Zon

Rully Soekarta

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra

Wakil Sekjen PKPI

DOK DPR

Penandatanganan kesepakatan besaran BPIH 2014 antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama RI

D

EWAN Perwakilan
Rakyat Republik
Indonesia
menurunkan
biaya penyelenggaraan
ibadah haji (BPIH)
Tahun 2014. Salah satu
upaya dilakukan dengan
mengalihkan sebagian
beban langsung jemaah haji
(direct cost) ke beban dana
optimalisasi setoran awal
BPIH (indirect cost).
Rapat kerja antara
Komisi VIII DPR RI
dan Kementerian
Agama sepakat untuk
meningkatkan penggunaan
dana optimalisasi 2014
sebesar Rp591 miliar
menjadi Rp2,8 triliun.
Peningkatan dana
optimalisasi tersebut
dialokasikan untuk biaya
langsung, biaya pelayanan
jemaah di Arab Saudi
dan dalam negeri, biaya
operasional haji Arab Saudi
dan dalam negeri, serta
dana darurat (contigency).

Dana optimalisasi tersebut
bukan berasal dari APBN,
melainkan dana yang
dikumpulkan dari jemaah
haji sendiri dan kemudian
diinvestasikan kepada
pemerintah.
“Indirect cost adalah
dana optimalisasi yang
berasal dari dana jemaah
yang disimpan untuk
dikembalikan kepada
mereka sendiri,” ujar Ketua
Komisi VIII DPR RI Ida
Fauziah di Jakarta, Senin
(3/3).
Salah satu biaya
yang ditanggung dana
optimalisasi adalah
pembayaran dam (denda)
haji tamattu. Alokasi
sebesar Rp207 miliar atau
setiap jemaah sebesar 475
riyal (sekitar Rp1,47 juta).
Pengelolaannya diserahkan
secara kolektif kepada
Islamic Development Bank
(IDB) melalui Kementerian
Agama.
“Rata-rata jemaah

haji Indonesia adalah
haji tamattu yang harus
membayar denda.
Jumlahnya mencapai
99%. Dulu jemaah harus
membayar denda sendiri,
sekarang dibayarkan,” jelas
Ida.
Pengalihan pembayaran
dam secara pribadi menjadi
secara kolektif memberikan
keuntungan lain bagi
masyarakat. Daging kurban
yang dihasilkan dari dam
bisa didistribusikan kembali
kepada masyarakat kurang
mampu di Indonesia.
Sebelumnya, pengelolaan
distribusi daging kurban
tidak diketahui dengan jelas
penerimanya.
“Selain membayar
kerugian sesuai dengan
syariat Islam, daging
kurban hasil dam ini bisa
bermanfaat bagi warga
negara Indonesia,” terang
Ida.
Selain dana optimalisasi,
DPR dan pemerintah

juga menyetujui alokasi
anggaran dana darurat
sebesar Rp104,2 miliar.
Alokasi tersebut ditujukan
untuk cadangan risiko nilai
tukar, perubahan kebijakan
pemerintah Arab Saudi dan
risiko biaya penerbangan.
Kesepakatan lain yang
dihasilkan dalam rapat
kerja adalah penurunan
BPIH 2014 sebesar ratarata US$3.219 atau turun
sebesar US$308 dari
tahun sebelumnya. Uang
tersebut dialokasikan untuk
biaya tiket, airport tax,
pemondokan di Mekah dan
living allowance.
“Komisi VIII DPR RI dan
Menteri Agama sepakat
bahwa bagi jemaah haji
lunas tunda tahun 1434
H/2013 M mendapatkan
selisih BPIH sesuai
embarkasi masing-masing
yang bersumber dari hasil
efisiensi BPIH tahun 2013,”
imbuh Ketua Panja BPIH
Mahrus Munir. (Din/S-25)
HUKUM

6

SELASA, 4 MARET 2014

Indonesia
tidak Siap
Hadapi
Churchill

Boediono Disebut
dalam Dakwaan
KPK berharap fakta persidangan dapat mengungkap berbagai misteri
yang masih menyelubungi skandal Bank Century. Fakta itu yang akan
menjadi dasar KPK menjerat pihak lain.
RAJA EBEN L

D

UGAAN keterlibatan
Wakil Presiden Boediono saat menjabat
Gubernur Bank Indonesia dalam skandal Bank
Century yang merugikan negara hingga Rp6,7 triliun semakin kuat.
Anggota Komisi III DPR yang
juga anggota timwas Century
Bambang Soesatyo menyebut,
dalam surat dakwaan atas
mantan Deputi Gubernur Bank
Indonesia Budi Mulya yang
akan dibacakan pada Kamis
(6/3) di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut
adanya perbuatan bersamasama Boediono dan Miranda S
Goeltom sebagai Deputi Senior
BI dalam menggelontorkan
dana talangan itu.
“Saya sudah menerima salinan dakwaan itu. Saya mendengar kabar bahwa berkas
dakwaan Budi Mulya yang
tersusun secara sistematis
dan terstruktur menyebutkan
keterlibatan sejumlah nama
secara bersama-sama di antara
Boediono selaku Gubernur BI
dan Miranda S Goeltom selaku
Dewan Gubernur Senior BI
ketika itu,” kata Bambang di
kompleks parlemen, Senayan,
Jakarta, kemarin.
Dia menambahkan, Wakil
Ketua KPK Busyro Muqoddas
juga telah memberi sinyal
bahwa dakwaan Budi Mulya akan mengungkap aktor

intelektual di balik kasus
tersebut.
“Kasus Bank Century akan
memasuki babak baru. Wakil
Ketua KPK Bambang Widjojanto juga memastikan berkas
kasus Century sudah lengkap
dan sidang perdana akan digelar pada Kamis mendatang,”
jelasnya.

Wakil Ketua KPK Busyro
Muqoddas juga telah
memberi sinyal bahwa
dakwaan Budi Mulya
akan mengungkap aktor
intelektual di balik
kasus Century.
Ia menambahkan, dugaan
keterlibatan petinggi BI dalam
kasus itu diperkuat oleh hasil
pemeriksaan KPK atas mantan
Menteri Keuangan Sri Mulyani
di Washington, AS, dalam kapasitas sebagai Ketua Komite
Stabilitas Sektor Keuangan
(KSSK).
“Bersama Sri Mulyani,
KPK juga telah memeriksa
setidaknya 120 saksi. KPK berhasil menggambarkan rangkaian hasil pemeriksaan ini
sangat produktif. Jika berita
acara pemeriksaan (BAP) Sri
Mulyani kelak dibuka di pengadilan, akan semakin memperjelas bagaimana praktik
korupsi dengan modus penyelamatan bank itu terjadi,”
pungkasnya.

Tersangka baru
Di tempat berbeda, juru
bicara KPK Johan Budi mengatakan penuntasan skandal
Bank Century tidak akan berhenti pada Budi Mulya yang
telah menjadi tersangka dalam
kasus itu.
“Memang belum ada penyelidikan baru di kasus ini.
Tapi, kasusnya belum berhenti
(diusut KPK), nanti lihat di
persidangan dengan terdakwa
BM apakah ada fakta baru
yang terungkap atau putusan
hakim bagaimana. Dari situ
tentu akan dikembangkan,”
kata Johan di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
Menurut Johan, dalam
mengembangkan kasus tersebut, KPK belum menemukan
dua alat bukti yang cukup
untuk menetapkan tersangka
lainnya sehingga persidangan
Budi Mulya dapat menjadi
kekuatan dan dasar KPK untuk
menjerat pihak lain.
Sementara itu, Wakil Presiden Boediono, melalui Yopie
Hidayat selaku juru bicaranya,
meminta DPR tidak memolitisasi masalah bailout Bank
Century. Ia mengatakan proses politik atas kasus bailout
Bank Century senilai Rp6,7
triliun sudah selesai dengan
keputusan rapat paripurna
DPR yang menyerahkan kasus
tersebut ke penegak hukum.
(*/Mad/P-1)

BAHAS HAMBALANG: Mantan Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Demokrat Mahyuddin menunggu

raja_eben
@mediaindonesia.com

panggilan pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Mahyuddin yang diperiksa selama 6 jam
mengakui dirinya pernah mengikuti rapat membahas anggaran Hambalang di ruang kerja Menpora
Andi Mallarangeng.

MI/SUSANTO

Pembebasan Bersyarat Corby Harus Dicabut

MI/M IRFAN

OTSUS PAPUA: Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) bersama Panglima
TNI Jenderal Moeldoko (tengah) dan Kapolri Jenderal Sutarman
mengikuti raker dengan Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua di kompleks
parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

PENAYANGAN pembebasan
ratu mariyuana Schapelle
Leigh Corby dari Lembaga
Pemasyarakatan Kerobokan,
Bali, oleh sebuah stasiun televisi Australia menuai protes.
Pakar hukum internasional
dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik
tayangan media massa Australia tersebut. Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak bisa
tinggal diam dan harus segera
mengambil langkah tegas.
“Publik di Indonesia sudah
pasti akan marah. Mereka
mem pertanyakan betapa tidak berdaya seorang pejabat
menghadapi manuver seorang

narapidana? Apa istimewanya
Corby sebagai narapidana bila
dibandingkan dengan narapidana lain?” tanya Hikmahanto
dalam siaran persnya.
Sikap yang sama juga disampaikan mantan Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Agung, Muhammad Prasetyo. Calon anggota
legislatif dari Partai NasDem
itu mendesak Kementerian
Hukum dan HAM segera mencabut pembebasan bersyarat
yang telah diberikan kepada
Corby.
“Tayangan di televisi itu
menjelek-jelekkan proses penegakan hukum di Indonesia.

Sudah jelas, itu melanggar
poin-poin dari pembebasan
bersyarat. Karena itu, menurut
saya, pembebasan bersyarat ini
sudah disalahgunakan oleh keluarga Corby, dan pemerintah
harus mencabut pembebasan
bersyarat itu,” ujarnya.
Dalam tayangan Sunday
Night: Schapelle Corby’s Release
from Prison Sneak Peak yang
disiarkan stasiun televisi Channel Seven pada 2 Maret 2014
pukul 20.00 waktu setempat,
kakak perempuan Corby, Mercedes Corby, diwawancarai
seputar proses hukum yang dijalani Corby hingga detik-detik
pembebasan bersyaratnya.

Dalam wawancara penuh
simpati dengan Mercedes yang
selalu mendampingi Corby
saat tinggal di Bali, program
Sunday Night menyelingi dengan tayangan gambar Corby
yang sedang menikmati harihari awal pembebasan dari
LP Kerobokan, Bali, setelah
sembilan tahun mendekam
di LP itu.
Pada kesempatan itu, Mercedes menyebut adiknya tak
bersalah. Ia menyebut adiknya
sudah menjadi korban dari
seorang petugas Bandara Ngurah Rai, Bali, yang menaruh
mariyuana di tas Corby. (The
Guardian/Drd/P-1)

HOTMAN Paris Hutapea,
pengacara yang pernah mengalahkan Churchill Mining
Plc pada Juni 2013, menyebut pemerintah Indonesia
tidak siap dalam berperkara
di arbitrase internasional.
Tim kuasa hukum Indonesia yang beranggotakan
Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) dinilai Hotman masih kurang pengalaman untuk berperkara
arbitrase internasional sehingga gagal menunjukkan
pokok permasalahan di hadapan sidang arbitrase.
“Kekalahan pemerintah
melawan gugatan Churchill
Mining Plc beberapa waktu
lalu karena pemerintah
tidak siap dalam menjelaskan pokok permasalahan
dalam sidang di Singapura.
Ditambah lagi, Indonesia
tidak menyiapkan pengacara litigasi internasional,”
ujarnya, kemarin.
Seharusnya, sambungny a , j i k a m e m p e l a j a r i
pokok gugatan yang diajukan Churchill Mining
Plc, posisi hukum Indonesia sangat kuat. Gugatan
Churchill Mining Plc itu
ia nilai sangat lemah karena perusahaan itu diduga
menggunakan nominee
atau nama lain yang meminjam perusahaan orang
lain di dalam negeri yang
punya izin tambang di Indonesia.
“Namun masalahnya, Indonesia gagal menjelaskan
pokok masalah ini. Tim
kuasa hukum Indonesia
gagal meyakinkan pengadilan arbitrase bahwa tidak
ada kerugian apa pun yang
di alami Churchill. Bagaimana Churchill secara yuridis dirugikan, sedangkan
pemegang izin usaha itu
bukan Churchill. Ingat, sistem nominee jelas terlarang
dan ilegal menurut UU kita
dan jelas Churchill bukan
investor,” urainya.
Saat ditemui di kesempatan berbeda, jaksa
penga cara negara yang
telah disiapkan Kejaksaan
Agung, Herri Horo, mengatakan pihaknya belum
menentukan langkah buat
menghadapi pengadilan
arbitrase internasional.
“Sampai saat ini belum ada
keputusan akan mengambil
langkah apa,” ungkapnya.
(SU/P-1)
tipikor

SELASA, 4 Maret 2014

7

Susi Selalu
Menang Tangani
Pemilu Kada
Pengacara Susi Tur Andayani diduga
bersama mantan Ketua MK Akil Mochtar
menerima suap.
Abdus Syukur

P

MI/SUSANTO

WAWAN KEMBALI KE KPK: Tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilu kada Lebak Tubagus Chaeri Wardana keluar dari
mobil tahanan setibanya di gerbang rumah tahanan cabang KPK, di Jakarta, kemarin. Wawan dijemput petugas dari Rumah Sakit Polri
Kramat Jati setelah dinyatakan sembuh dari sakit demam berdarah.

Setiba di KPK, Wawan Langsung Terlelap

T

IDAK ada sepatah kata pun dari
adik kandung Gubernur Banten
Ratu Atut Chosiyah itu ketika
diberondong pertanyaan soal mobilmobil untuk sejumlah artis dan dugaan
kepemilikan atas tempat karaoke
mewah di bilangan Kuningan, Jakarta
Selatan.
Meski dikepung puluhan pemburu
berita baik cetak maupun elektronik,
terdakwa kasus dugaan sengketa
pemilihan umum kepala daerah
Kabupaten Lebak, Tubagus Chaeri
Wardhana (TCW) alias Wawan,
bergeming.
Dari awal ditangkap hingga akan
menjalani persidangan, tidak pernah
terucap satu kata pun dari Wawan.
Dia hanya mengumbar senyum dan
sesekali menundukkan kepala untuk
menghindari lampu kamera. Wawan
tampak cukup segar meskipun sedikit
pucat.
Wawan dijemput dengan

menggunakan mobil tahanan KPK
dari RS Polri. Sekitar pukul 13.00 WIB,
Wawan yang juga tersangka kasus
pengadaan alat kesehatan di Provinsi
Banten dan Tangerang Selatan dengan
mengenakan rompi tahanan KPK
berwarna oranye tiba di depan pintu
masuk Rumah Tahanan KPK, Jakarta,
kemarin.
Sebelumnya, dia seminggu menjalani
perawatan di Rumah Sakit Polri, Jakarta
Timur. “Dari rekomendasi dokter di RS
Polri, TCW sudah bisa dikembalikan
ke rutan,” kata juru bicara KPK Johan
Budi.
Menurut Johan. dokter mendiagnosis
Wawan terkena sakit mag akut dan
vertigo.
Namun, KPK belum mendapat
info dan kesimpulan bahwa Wawan
mengalami demam berdarah.
“Dengan kembalinya TCW ke rutan,
berarti ia bisa segera menjalani
persidangan,” ujarnya.

Tim kuasa hukum Wawan, Pia Akbar
Nasution, juga mendatangi Gedung
KPK. Namun, Pia tidak bisa bertemu
Wawan karena kondisinya masih
lemas. “Tadi sampai rutan, Mas Wawan
lemes dan langsung tidur,” ujarnya.
Terkait sejumlah kasus, KPK sudah
menyita 47 mobil terkait Wawan dan
1 motor besar. Penyitaan mobil itu
memecahkan rekor mobil yang disita
lembaga superbodi itu.
Beberapa artis yang diduga
menerima mobil dari suami Wali
Kota Tangerang Airin Rachmi Diany
itu diperiksa, seperti Jennifer Dunn,
Catherine Wilson alias Keket, Rebecca
Soejati Reijman, dan Reni Yuliana.
Tak mengherankan bila wartawan
penasaran kenapa ia memberikan
mobil-mobil mewah ke para pesohor
itu.
Namun, Wawan hanya membalasnya
dengan senyum. Ah, Mas Wawan....
(Raja Eben Lubis/X-5)

ENGACARA Susi Tur
An­ ayani dinilai se­­
d
la­
lu memenangi seng­
keta pemilu kada di
Mahkamah Konstitusi sehingga
dia dipercaya menangani seng­
keta pemilu kada Kabupaten
Lebak.
Hal itu disampaikan peng­
acara Rudy Alfonso setiba di
Gedung Komisi Pembe­ antasan
r
Korupsi Jakarta, kemarin.
“Susi tidak menangani ba­
nyak perkara di MK, tetapi
beberapa perkara yang dita­
nganinya selalu menang,”
ung­ apnya. Rudi datang ke
k
lembaga antirasywah itu seba­
gai saksi tersangka Gubernur
Banten Ratu Atut Chosiyah.
Susi Tur Andayani ialah
p
­ engacara pasangan calon
bu­ ati dan calon wakil bupati
p
Lebak Amir Hamzah-Kasmin
yang diusung Partai Golkar.
Susi didakwa terlibat kasus
suap terhadap Akil Mochtar
dalam sengketa pemilu kada
Kabupaten Lebak, Banten, dan
Kabupaten Lampung Selatan.
“Lebak itu lawyer-nya kantor
saya. Saya tidak masuk di kuasa
itu, tapi ada pertemuan sebe­
lum menetapkan siapa yang
menangani perkara itu di MK,
kemudian masuklah yang na­
manya Susi Tur Andayani. Nah
itu saya tidak tahu-menahu apa
urus­ nnya dia masuk ke tim
a
saya,” tuturnya.
Rudy yang juga menjadi
calon anggota legislatif dari
Partai Golkar wilayah Banten II

antara

‘‘Ada apa lagi sih! Nanti
juga akan terbuka semua
di persidangan.”
Susi Tur An­ ayani
d
Pengacara

mengaku sudah menarik selu­
ruh stafnya dalam menangani
perkara Lebak.
“Cuma ada satu orang se­
hingga berdua bersama si Susi
itu menangani perkara Lebak
di MK. Saya sudah tunjukkan
semua rekam­ nnya bahwa
a
kita tidak ada yang ikut dalam
sidang Lebak karena dari awal
saya mengatakan perkara ini
tidak usah diajukan, tapi Amir
Hamzah memaksakan,” tam­
bah Rudy.
Ia mengaku selisih suara
di pemilu kada Lebak sangat
tinggi, ditambah bukti-bukti
yang disiapkan tidak mema­ ai.
d
“Yang hire (sewa) Susi si Amir.
Dia mengaku ke kami, Susi itu
adiknya,” kata dia.

Bukan broker

Secara terpisah, jaksa penun­
tut umum (JPU) KPK menyata­

kan Susi Tur Andayani bukan
broker atau perantara, me­
lainkan justru turut serta dan
bersama-sama Akil Mochtar
diduga menerima suap dalam
sengketa pemilu kada.
Pernyataan JPU itu disam­
paikan pada persidangan yang
digelar di Pengadilan Tipikor
Jakarta, kemarin.
Persidangan diketuai hakim
Gosen Butar-Butar dengan
terdakwa Susi Tur Andayani.
Dalam kasus suap sengketa
pemilu kada Kabupaten Le­
bak, Banten, dan Kabupaten
Lampung Selatan tersebut,
agendanya ialah tanggapan
jaksa atas eksepsi (keberatan)
terdakwa.
Dalam eksepsinya yang
dibacakan penasihat hukum
terdakwa Reza Edwijanto,
Kamis (27/2) lalu, disampaikan
mengenai pertanyaan seputar
peran Susi sebagai media atau
orang yang membantu Akil
Mochtar.
“Terdakwa melakukan atau
turut serta melakukan perbuat­
an menerima hadiah atau jan­
ji, yaitu menerima Rp1 miliar
dari Tubagus Chaeri Wardana
(Wawan) selaku Komisaris U­
tama PT Bali Pasific Pragama
(BPP) dan Ratu Atut Chosiyah
selaku Gubernur Banten,” tan­
das jaksa Dzakiyul Fikri.
Seusai persidangan, Susi Tur
Andayani enggan menjawab
pertanyaan pers. Dia berjanji
akan membuka semuanya da­
lam persidangan.
“Ada apa lagi sih! Nanti juga
akan terbuka semua di per­
sidangan,” ujar Susi yang me­
ngenakan rompi oranye ta­
hanan KPK. (Ant/X-5)

abdus
@mediaindonesia.com
MEGAPOLITAN

8

SELASA, 4 MARET 2014

KABUPATEN TANGERANG

Dinas Sosial Tutup
Panti Asuhan Samuel

ANTARA/ RENO ESNIR

PEMBOBOL REKENING: Enam warga Malaysia tersangka pembobol rekening bank berinisial LCK, OLW, KCS, OCA, TCP, dan SHW ditunjukkan kepada wartawan di Bareskrim
Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Polisi bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi dan BCA menangkap para tersangka karena mencuri data dan membobol rekening nasabah
senilai Rp1,2 miliar di tiga bank nasional.

MABES POLRI

E

berada di panti asuhan tersebut ke Dinsos Kabupaten
Tangerang. Mereka justru
meminta kedelapan anak dititipkan di Panti Asuhan Griyah
Asih, Jakarta. “Kemana pun
anak itu dipindahkan, silakan
saja. Yang penting lebih baik,”
kata Uyung.
Sementara itu, Samuel dan
Yuni, kemarin, memenuhi
panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum
Polda Metro Jaya. Keduanya
diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penelantaran
dan penyiksaan anak asuh
serta penyimpangan legalitas
yayasan. Mereka diperiksa mulai pukul 10.00 WIB di ruang
Unit Perlindungan Perempuan
dan Anak Subdit Remaja Anak
dan Wanita Ditreskrimum
Polda Metro Jaya.
Empat jam berselang, Yuni
dan kuasa hukumnya, Cornelius Kopong, keluar dari ruang
pemeriksaan untuk rehat. Yuni
enggan berkomentar mengenai informasi dugaan penganiayaan terhadap beberapa
anak asuhnya. (SM/GG/J-4)

LINTAS BERITA

Sindikat WN Malaysia Bobol BCA
NAM warga negara
Malaysia ditangkap
seusai terdeteksi
membobol anjungan tunai mandiri (ATM) Bank
Central Asia lewat metode
penggandaan data nasabah
(skimming). Selama beberapa
pekan beraksi, mereka diduga
telah mengambil uang nasabah sebesar Rp1,2 miliar.
“Teknologi perbankan konvensional masih memberi
celah,” kata Brigjen Arief
Sulistyanto, Direktur II/Tindak Pidana Ekonomi Khusus
Bareskrim Polri. Ia menyatakan penangkapan pelaku didasari atas laporan dari BCA,
25 Februari. BCA melaporkan
ada beberapa pengambilan
dana secara ilegal di sejum-

DINAS Sosial Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten,
menutup Panti Asuhan The
Samuel’s Home di Sektor 6,
GC 10 No 1, Cluster Miccelia,
Summarecon Gading Serpong,
Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Selain
tidak memiliki izin, panti asuhan itu diduga melakukan
penelantaran dan penyiksaan
terhadap anak asuhnya.
“Kami sudah melarang panti
asuhan tersebut beroperasi
seperti menerima anak dan
mencari donatur,” kata Kepala
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang Uyung Mulya
Lubis, kemarin.
Larangan tersebut, ujarnya,
disampaikan langsung kepada
pengelola panti asuhan, yaitu Chemy Watulinggas atau
Sa muel dan istrinya, Yuni
Winata. Keduanya setuju dan
mereka mengaku memang harus fokus pada kasus dugaan
pelanggaran yang saat ini ditangani Polda Metro Jaya.
Namun, lanjutnya, keduanya
menolak pemindahan delapan
anak asuh yang saat ini masih

lah ATM di Bandung, Jakarta,
Batam, dan Medan, pada 21-22
Februari 2014. “Sebanyak 112
orang nasabah dilaporkan
menjadi korban. Total uang
yang diambil secara ilegal
mencapai Rp1.243.943.279,81
(Rp1,2 miliar),” ungkap Arief,
di Jakarta, Senin (3/3).
Sebelumnya, para korban
menceritakan pengalaman
mereka mengenai pembobolan rekening mereka melalui
ATM oleh orang tak dikenal,
Media Indonesia, Senin (3/3).
BCA pun sudah melaporkan
kasus ini ke polisi dan mengganti kerugian mereka. Atas
laporan itu, polisi di bawah
pimpinan Kombes Albertus
Rahmad Wibowo bergerak ke
lokasi pemasangan beberapa

Dari komplotan itu, polisi
menyita barang bukti uang
Rp726,6 juta dalam berbagai
mata uang.
alat skimmer di Jakarta. Dari
hasil pemeriksaan CCTV ATM,
diketahui, sejumlah orang
memasang alat skimmer di
beberapa ATM di Jakarta.
Wajah sejumlah pelaku pun
terlihat. Tim juga bergerak
ke lokasi penarikan terakhir
di Medan. Beberapa hotel
dicek unutk mengetahui keberadaan pelaku. Di salah satu
hotel didapatlah wajah yang
mirip dengan yang ada di rekaman CCTV di ATM, tapi me-

reka sudah keluar hotel. Polri
bergegas menginformasikan
nama 21 orang WN Malaysia
yang ditetapkan dalam daftar
pencarian orang alias buronan itu ke Direktorat Jenderal
Imigrasi. Jumat (28/2), pukul
14.00 WIB, Ditjen Imigrasi menahan enam anggota sindikat
di Pelabuhan Penyeberangan
Batam.
Mereka bermaksud menuju
Singapura, terus ke Johor
Baru, Malaysia. Penyidik
Bareskrim segera terbang ke
lokasi dan memproses mereka
secara hukum. Mereka ialah
Khor Chee Sean, 26, Saw Hong
Woo, 27, Teoh Chen Peng, 24,
Lee Chee Kheng, 31,Ong Lung
Win, 24, dan Ooi Cho Aun,
42, (otak pembobolan kartu).

Warga Kampung Pulo Mengungsi Lagi

Dari komplotan itu, polisi
menyita barang bukti uang
Rp726,6 juta dalam berbagai
mata uang.
Mirza Iskandar, Direktur
Penindakan Keimigrasian
Ditjen Imigrasi, menambahkan, dari 21 orang, 12 orang
kabur ke luar negeri, dan 4
masih buron di dalam negeri. Sementara itu, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menjelaskan, pola
pembobolan ATM jenis ini
merupakan modus lama dengan menggunakan skimmer
dan CCTV kecil. “Tapi kalau
sekarang ditarik tunai. Bukan
ditransferkan seperti dulu.
Jadi susah, karena kita enggak
punya database,” tukasnya.
(Kim/J-2)

PEMPROV
DKI

Jual Beli
Rusun
Terus
Diselidiki
DINAS Perumahan dan
Gedung Pemerintahan DKI
terus menyelidiki kasus
alih sewa dan jual beli
rusun yang diduga melibatkan staf instansi itu.
Penyelidikan dipimpin Inspektorat Provinsi DKI.
Kepala Dinas Perumahan
dan Gedung Pemerintahan
DKI Yonathan Pasudung,
kemarin, mengatakan dugaan stafnya terlibat kasus
tersebut karena Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap
rusun wajib mengetahui
apa pun yang terjadi di
dalam rusun yang menjadi
kewenangannya. “Kalau
ada yang melakukan alih
sewa, semestinya kepala
UPT rusun tersebut mengetahui. Sebab, semua perkembangan di rusun wajib
dilaporkan kepada petugas
atau kepala UPT,” katanya.
Ia berharapkan penyelidikan berlangsung cepat
dan pihaknya siap menjatuhkan sanksi kepada
staf yang terbukti melakukan jual beli atau alih sewa
rusun. “Kalau memang
terbukti, pelaku akan dihukum sesuai aturan,” kata
Yonathan. (Rss/J-4)

BANJIR kembali merendam kawasan Kampung Pulo, Kelurahan
Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, kemarin. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Ciliwung setelah
hujan mengguyur wilayah Bogor sejak Minggu (2/3) malam.
Banjir merendam ratusan rumah dengan ketinggian air
antara 30 sentimeter hingga 1,5 m. Menurut Lurah Kampung
Melayu Bambang Pangestu, rumah yang terendam tersebar di
tujuh RW yang meliputi 47 RT. Akibat banjir, 179 warga kembali
mengungsi. “Di Kantor Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur
ada 27 pengungsi dan di Rumah Sakit Hermina terdapat 152
mengungsi,” katanya.
Sementara itu, Perumahan Pondok Gede Permai dan Kompleks
Angkatan Laut Kemang IFI Graha di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dini hari kemarin, kembali
terendam banjir setinggi 2,1 meter akiat meluapnya Kali Bekasi,
karena tanggul yang rusak belum diperbaiki. (AF/*/J-4)

Polsek Kembangan Razia Balap Liar
POLSEK Metro Kembangan melakukan Operasi Cipta Kondisi
pada Minggu (2/3) malam. Dari hasil razia di kawasan Taman
Aries, Jalan Raya Joglo, Kawan Lama, dan Kawasan CNI, polisi
menemukan sekumpulan anak-anak muda yang tengah bersiap
menjalankan adu balap.
Sebanyak 15 remaja, tiga di antaranya perempuan, ditangkap
dan sembilan sepeda motornya disita. “Setelah kami selidiki,
ternyata sebagian besar sepeda motor tidak memiliki surat sah.
Hal itu dapat menjadi petunjuk untuk menemukan dalang pencurian dan penadah motor curian,” ujar Kapolsek Kembangan
Komisaris Herru Agus.
Belasan remaja yang melakukan aksi balap liar, lanjut Herru,
belum terindikasi sebagai bagian dari beberapa geng motor. Namun, ada indikasi perjudian dalam aksi tersebut dengan taruhan
sekitar Rp5 juta hingga Rp25 juta. (*/J-2)

Lift Monas Beroperasi untuk Umum
LIFT di Monumen Nasional (Monas) akhirnya resmi beroperasi
kembali untuk umum, kemarin, setelah selesai diperbaiki karena
rusak sejak 21 Oktober 2013. Kini pengelola mengoperasikan lift
tersebut untuk pengungjung dengan cara baru.
Setiap pengunjung hanya diperbolehkan naik ke puncak Monas berdasarkan jadwal yang telah diberikan. Untuk menandai
kapan seseorang boleh naik, pengelola menandainya dengan
gelang aneka warna yang dibagikan kepada pengunjung.
Gelang yang disediakan pengelola berbahan dasar karet sehingga aman untuk dikenakan berkali-kali. Warna gelang yang
tersedia berbeda pada setiap jam. Misalnya, untuk pengunjung
yang mendapat jadwal naik pukul 10.00-11.00 WIB, gelangnya
berwarna oranye. (*/J-4)

MI/ANGGA YUNIAR

UJI COBA TERMINAL: Warga menaiki eskalator saat uji coba Terminal
Manggarai, Jakarta Selatan, kemarin. uji coba tersebut guna
menyosialisasikan penggunaan fasilitas kepada awak angkutan
umum serta penumpang dalam program revitalisasi terminal.
LONGSOR

SELASA, 4 MARET 2014

9

Tanah Retak, Rumah Luluh Lantak
Kampung Gombong hingga saat ini masih dalam
kondisi siaga darurat bencana akibat tanah retak.
DEDE SUSIANTI

kejadian tanah retak itu mencapai Rp7,5 miliar. “Jumlah warga
yang harus diungsikan saja
mencapai 593 orang,” katanya.

B

ARU sekitar sebulan, Suhaeni, 70, menikmati rumah yang
layak dan nyaman.
Namun, kini ia harus kembali
hidup susah. Rumah yang baru
saja direhab oleh Pemerintah
Kabupaten Bogor melalui program Bedah Rumah ambruk
dan rata dengan tanah karena
tertimpa rumah lainnya.
Bukan hanya Suhaeni, ratusan warga lainnya di Kampung
Gombong, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, juga bernasib sama.
Kini mereka harus hidup di
pengungsian hingga menempati hunian sementara yang
akan dibangunkan Pemerintah
Kabupaten Bogor.
Pada 24 Januari lalu, kampung tersebut dilanda bencana
hebat. Tanah di kampung itu
bergerak, retak kemudian
longsor. Akibatnya, ratusan
rumah warga pun bergeser,
rusak, lalu ambruk.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten
Bogor, secara keseluruhan di
Desa Cibadak ada 138 rumah
yang rusak, sebanyak 66 rusak berat, 65 rusak ringan,
29 rumah kini dalam kondisi
terancam. Yang terbanyak di
Kampung Gombong yang jumlahnya mencapai 55 rumah.
Kini sebulan berlalu, retakan-retakan tanah yang semakin membesar masih terlihat.
Akibat bencana hebat itu, tidak
banyak isi rumah yang bisa diselamatkan.
Sekolah, masjid, dan jalan
yang hancur dan terputus masih sama. Begitu juga dengan
lahan-lahan pertanian. Belum
ada pemulihan dari kampung
tersebut. Alasannya, berbahaya karena kondisi cuaca
yang tidak memungkinkan dan
masih ada pergerakan tanah.
Dan karena itu pula, kampung
itu memang tidak akan atau
tepatnya tidak boleh digunakan lagi untuk permukiman
dan persawahan.

Personel siaga
Makmur menyatakan
pihaknya menyiapkan 80 personel yang siap sedia dibantu
anggota pemadam kebakaran.
Begitu juga secara logistik.
Untuk memenuhi kebutuhan
pangan, pihaknya bersinergi
dengan Palang Merah Indonesia (PMI), dinas sosial, Tagana,
dan stok dari pusat.
Selain itu, untuk memperkuat kapasitas anggota di
lapangan, Makmur melatih
trantib dan pihak-pihak di
kecamatan serta desa. Bahkan,
pihaknya juga sudah membuat
program Desa Tangguh.

Desa Tangguh
merupakan program
penanganan bencana,
yang membangun
secara manajemen dan
partisipatif persiapan
sebuah desa dengan
kapasitas personel dan
perlengkapan.

Sekretaris BPBD Kabupaten
Bogor Makmur mengatakan
hingga saat ini Bogor masih
siaga darurat bencana dan berlangsung hingga akhir April.

Sekeluarga Tewas
Tertimbun Longsor
BENCANA tidak mengenal
waktu. Maut pun bisa menjemput kapan saja. Seperti
halnya yang yang menimpa
keluarga Eman,30, warga
Kampung Ampera RT5/RW
14, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota
Bogor, pada Minggu (2/3)
sekitar pukul 20.00 WIB.
Satu keluarga berjumlah empat orang, termasuk
Eman, tewas tertimbun material rumahnya dan longsoran
tebing yang ada di belakang
rumahnya.
Belakangan diketahui, ketika bencana itu terjadi, keempat korban, yakni Eman,
Sopiah,27, Insan,7, dan Upi,5,
tengah menikmati kebersamaan menonton televisi.
Tebing yang tingginya sekitar
10 meter itu tidak mampu
menahan derasnya air hujan,
sehingga longsor dan menimbun mereka.
“Ada suara gemuruh yang
disusul teriakan minta tolong,
Kejadiannya berlangsung
tiba-tiba.” kata Rojiun,35,
tetangga depan rumah korban.
Selain empat orang yang
tewas, ada korban lain yang
terluka pada kejadian itu.
Mereka ialah Awang, Oman,
Bana, dan Mulyadi. Karena
luka cukup parah di bagian
kepala, mereka dilarikan ke
rumah sakit.
Kapolsek Bogor Selatan
Komisaris Arief Gunawan
mengaku kesulitan mengevakuasi para korban karena
medan yang susah serta
hujan deras. Para korban
baru berhasil dievakuasi
kemarin dini hari. Evakuasi
dilakukan tim gabungan dari
Tagana (Taruna Siaga Ben-

cana) Kota Bogor, petugas
Polsek Bogor Selatan, TNI,
dan warga.
Bencana longsor berujung maut juga terjadi di
Kampung Jayasari, RT 04/05,
Kelurahan Rangga Mekar,
Kecamatan Bogor Selatan.
Seorang bocah berusia 8 tahun bernama Reza Maulana
menjadi korban. Dia tewas
setelah tertimbun reruntuhan rumahnya.

“Ada suara gemuruh
yang disusul
teriakan minta
tolong. Kejadiannya
berlangsung tiba-tiba.”
Rojiun
Tetangga korban
Selain di wilayah selatan
Kota Bogor, kejadian longsor
juga terjadi di wilayah utara
Kota Bogor. Berdasarkan
informasi yang dihimpun,
ada tiga rumah di Kelurahan Pabaton mengalami
kerusakan berat akibat tertimpa tembok setinggi 5 meter yang ada di sekitarnya.
Bukan hanya kerusakan
rumah, peristiwa itu juga
berimbas pada tersumbatnya saluran air, sehingga
membuat sejumlah rumah
kebanjiran.
Sementara itu, dari Kabupaten Bogor, dilaporkan,
bencana juga terjadi di beberapa titik. Budi Aksomo,
Koordinator Logistik Badan
Penanggulanagan Bencana
Dearah Kabupaten Bogor,
ada di tiga titik atau lokasi
bencana. (DD/J-1)

Menurut Makmur, secara
angka, terjadi peningkatan
bencana tahun ini. Bahkan
perbandingannya sangat jauh
ketimbang tahun sebelumnya.

“Per Januari saja, total kejadian ada 102 titik, tersebar
di 29 kecamatan di 102 desa.
Sebelumnya, angka itu dalam
kurun satu tahun,” katanya.

Dia menyebutkan dampak
kejadian itu ialah sebanyak 87
rumah rusak berat, 111 rusak
sedang, dan 651 rusak ringan
serta ratusan jiwa diungsikan.

Kejadian longsor yang paling
tinggi eskalasinya di Kampung
Gombong, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, itu.
Kerugian dari kerusakan akibat

Desa Tangguh, katanya, merupakan salah satu program
penanganan bencana, yang
membangun secara manajemen dan partisipatif persiapan
sebuah desa dengan kapasitas
personel dan perlengkapan.
“Desa-desa yang rawan, warganya kita kumpulkan, karena
mereka yang paling tahu. Kita
lakukan pemetaan, penguatan
kapasitas kecamatan dan desa.
Kita ajari keterampilan proses
darurat, evakuasi darurat secara mendasar,” katanya.
Selain itu, ada penambahan
anggaran Rp40 miliar. Angka
itu naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya
Rp20 miliar. ( J-1)

anti@mediaindonesia.com

Lapangan Sepak Bola pun Jadi Hunian Sementara
KEPALA Desa Cibadak, Kecamatan Sukamamur, Kabupaten Bogor, Ulung Syahputra,
harus menunda niatnya untuk
memajukan persepakbolaan
di desanya, seperti janjinya
pada pemilihan kepala desa,
beberapa waktu lalu.
Akibat bencana tanah bergerak yang menimpa warganya, Ulung pun rela mengubah
lapangan sepak bola menjadi
hunian sementara.
Bupati Bogor Rachmat Yasin
mengatakan selter itu ditar-

getkan selesai dan sudah bisa
ditempati April. Mengenai
besaran dana untuk pembangunan selter itu, Rachmat
menyebutkan Rp7,6 miliar.
Berdasarkan pemantauan
pada akhir pekan lalu, proses pembangunan baru pada
tahap pembangunan fondasi.
Di lahan seluas kurang lebih
1,8 hektare itu akan dibangun
84 rumah sederhana, 15 unit
MCK, 1 bangunan sekolah yang
terdiri dari 3 ruang kelas, 1
kantor, dan musala. Selain itu,

akan dilakukan pembetonan
jalan.
Kasi Sarana dan Prasarana
Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten
Bogor Dudy menambahkan,
84 unit rumah itu berupa bangunan sederhana, yakni bata
setengah, dinding bata pres,
dan fondasi batu kali.
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, satu
unit bangunan selter dengan
ukuran sekitar 6 x 6 meter
yang dibagi tiga ruang (dua

kamar tidur, satu ruang tengah
atau tamu itu bernilai Rp33
juta lebih. Satu hunian sementara itu nantinya ditempati dua
atau tiga kepala keluarga.
Sekdes Cibadak Ahmud
Mukhtar menyebutkan, berdasarkan data korban, ada
sebanyak 160 kk dengan 500
lebih jiwa yang akan tinggal di
hunian sementara itu. “Seperti
disampaikan Bupati waktu itu,
targetnya April.”
Sekdes mengatakan ada warga yang menolak untuk tinggal

di sana meskipun keselamatan
mereka terancam.
“Mereka yang menolak itu
yang rumahnya masih berdiri.
Terancam, karena sampai sekarang memang masih ada
pergerakan dan oleh Kementerian ESDM juga sudah dinyatakan tidak layak. Namun,
kami tidak bisa memaksakan.
Makanya kami buat surat
pernyataan yang harus ditandatangani mereka. Kami tidak
ingin nanti disalahkan,” katanya. (DD/J-1)
PASCABENCANA

10
SEBANYAK 262 keluarga korban letusan Gunung Rokatenda di Pulau Palue, Kabupaten
Sikka, Nusa Tenggara Timur,
telah mengikuti relokasi tahap
pertama, kemarin.
Ratusan keluarga tersebut
dipindahkan dari lokasi pengungsian di Maumere, ibu kota
Kabupaten Sikka, ke lokasi
permukiman mereka yang
baru di Kelurahan Hewuli,
Kecamatan Alok Barat.
“Setiap keluarga pengungsi
menerima lahan untuk pem-

Relokasi Tahap Pertama Pengungsi Rokatenda Dimulai
bangunan rumah dan uang
sebesar Rp15 juta,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Sikka Femmy Bapa
kepada Media Indonesia, kemarin.
Namun, dari jumlah tersebut, hanya 243 keluarga yang
menempati lahan yang di-

siapkan pemerintah. Sisanya
19 keluarga menerima hibah
tanah untuk pembangunan
rumah dari keluarga.
Dengan demikian, sebanyak
113 keluarga pengungsi masih
menempati lokasi pengungsian.
Sesuai dengan rencana, pengungsi yang masih bertahan
akan direlokasi ke dua lokasi

Pemprov Datangkan
Genting dari Jateng
Pascaerupsi Kelud, produksi susu sapi di
Kabupaten Malang turun drastis dari 10
liter per sapi menjadi 3 liter.
FAISHOL TASELAN

P

EMERINTAH Provinsi
Jawa Timur (Pemprov Jatim) akhirnya mendatangkan
genting dari Jawa Tengah untuk memenuhi kekurangan
genting yang diperuntukkan
bagi rumah rusak akibat
erup si Gunung Kelud.
Usulan perlunya mendatangkan genting dari Jawa Tengah
terungkap dalam rakor penanganan erupsi Gunung Kelud
yang dipimpin Gubernur Jatim
Soekarwo di Gedung Grahadi
Surabaya, akhir pekan lalu.
Rakor tersebut dihadiri seluruh dinas dan Kodam V
Brawijaya serta Polda Jatim.
Dalam rakor itu juga diusulkan
perlunya pemberian bibit bagi
para petani yang lahan pertaniannya rusak diterjang batu,
kerikil, dan debu vulkanis.

SELASA, 4 MARET 2014

“Namun, prioritas awal rumah dulu. Berhubung jumlah
genting kurang, kita sepakati
untuk mendatangkan genting
dari Jawa Tengah,” kata Soekarwo.
Proses perbaikan rumah
y a n g d i t a n g a n i Ko d a m V
Brawijaya telah menghabiskan
genting sebanyak 1 juta. Untuk
memenuhi kebutuhan genting
sebanyak itu tidak bisa dipasok
dari Jatim. Saat ini kebutuhan
genting sebanyak 10 juta buah
untuk tiga wilayah. Adapun
pasokan genting terdekat dari
Jawa Tengah.
“Saat ini di Jatim masih musim penghujan, banyak pengusaha genting tidak berproduksi
karena rugi. Ini menjadi masalah sehingga kesulitan untuk
memasok kebutuhan genting
bagi tiga wilayah terdampak
erupsi Kelud,” imbuh Soekarwo.

Pemprov Jatim optimistis
proses rehabilitasi rumah korban erupsi Gunung Kelud di
Kediri, Blitar, dan Malang akan
tuntas selama dua minggu.
Selain masalah genting, Pemprov Jatim tetap berkomitmen
mengajukan skema bagi petani
yang terlilit utang di bank.
Pemprov Jatim sudah membicarakan masalah tersebut
ke Bank Indonesia termasuk
Otoritas Jasa Keuangan Jatim.
“Insya Allah tidak lama lagi
akan ada pemecahan soal
tersebut sehingga petani bisa
nyaman untuk bekerja kembali. Namun, ini masih butuh
proses,” ujarnya.

Produksi susu turun
Pada bagian lain, sejumlah
peternak sapi perah mencemaskan sapi mereka kurus
kekurangan pakan. Pasalnya,
petugas koperasi susu tidak
bisa masuk ke dusun karena
lahar di Sungai Sambong masih menutup jalan utama.
Endik Setyawan, Pristiyo
Budi, dan sejumlah peternak
sapi perah warga Dusun Kutut

”Setiap keluarga
pengungsi menerima
lahan untuk
pembangunan rumah
dan uang Rp15 juta.”
Sikka Femmy Bapa
Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi BPBD

Sambirejo, Desa Pandansari,
Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, mengungkapkan
pascaerupsi hingga sekarang
mereka belum memerah susu.
Mereka tetap mempertahankan sapi-sapi tersebut meskipun banyak warga sekitar
yang telah menjual sapi dengan harga murah untuk bertahan hidup.
Sapi perah di dusun tersebut
dijual Rp9 juta dari harga sebelum erupsi Rp15 juta per ekor.
Selain itu, banyak pemilik sapi
mengungsikan hewan ternak
mereka ke tempat jauh. Setiap
hari mereka harus menemui
sapi-sapi itu untuk memberi
makan. Pakan yang disediakan
Pemprov Jatim tidak mencukupi.
Produksi susu sapi pun menurun
drastis. Biasanya satu sapi bisa
menghasilkan susu 10 liter per
hari, kini hanya 3-6 liter.
Dii Sugianto, staf Gabungan
Koperasi Susu Indonesia Malang, membenarkan pasokan
susu turun drastis dari 13 liter
per sapi menjadi 3 liter setiap
harinya. “Untuk Kecamatan
Pujon, produksi susu yang hilang setiap harinya sebanyak
92 ton, Kecamatan Ngantang
62 ton, dan Kecamatan Kasembon 9 ton,” jelas Dii.
Adapun produksi susu segar
di Jatim bisa mencapai 570 ton
dengan total populasi sapi 164
ribu ekor. (BN/N-3)

faishol
@mediaindonesia.com

permukiman di Pulau Besar,
bagian utara Sikka.
Ia menjelaskan saat ini peralatan berat masih terus bekerja membersihkan lokasi
permukiman di Palue. “Pembersihan lokasi permukiman
sudah mencapai 90% dan
se gera selesai dalam waktu
dekat,” ujarnya.
Menurutnya, pengungsi

yang direlokasi tersebut selama ini bermukim di zona
bahaya Gunung Rokatenda.
Pemerintah telah mengeluarkan larangan kepada warga
untuk mengosongkan zona
tersebut secara permanen.
Pasalnya, saat ini status Rokatenda masih waspada.
Sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana

Geologi (PVMBG) Bandung
menyebutkan masih ada 75%
dari 5,1 juta meter kubik volume lava Rokatenda belum
dimuntahkan. Karena itu,
potensi Rokatenda meletus
lagi sangat besar.
Meski demikian, banyak
warga melanggar larangan
dengan tetap masuk ke zona
merah dengan alasan menengok rumah dan perkebunan.
“Setelah itu, mereka pulang
ke posko pengungsian,” keluh
Femmy Bapa. (PO/N-3)

ANTARA/RUDI MULYA

TARGET REHABILITASI: Sejumlah anggota TNI-AD memperbaiki atap rumah warga yang rusak
setelah erupsi Gunung Kelud di Desa Laharpang, Puncu, Kediri, Jawa Timur,(24/2). Pemerintah
Jawa Timur menargetkan rehabilitasi perbaikan rumah warga dan fasilitas umum akibat erupsi
Gunung Kelud akan selesai pada 9 Maret 2014, dengan anggaran Rp100 miliar.

Puluhan Ribu Rumah
di Bandung Terendam Banjir
Akibat hujan deras, seBANJIR telah merendam sekijumlah ruas jalan di Banjartar 18 ribu rumah di KecamaBuruknya sistem
masin terendam air hingga
tan Bojongsoang, Baleendah,
setengah meter.
dan Dayeuhkolot, Kabupaten
drainase kota
Wali Kota Banjarmasin
Bandung, Jawa Barat, kemenjadi penyebab
Muhidin mengakui burukmarin.
terendamnya jalannya sistem drainase kota.
“Air sudah memasuki per“Selain itu, Kota Banjarmukiman warga di tiga kecajalan protokol dan
masin dikelilingi sungai.
matan tersebut sejak pukul
permukiman warga.
Geografis wilayah itu berada
02.00,” kata Koordinator Tar0,16 cm di bawah permuuna Siaga Bencana Kabupakaan laut,” ujarnya.
ten Bandung, Dadang Wahidin.
Sebaliknya banjir di sejumlah kecamatan
Hujan deras yang terjadi sejak Minggu (2/3)
malam hingga keesokannya menyebabkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mulai beempat anak sungai, yakni Cikapundung, Ci- rangsur surut. Air yang merendam sejumlah
tepus, Cisangkuy, dan Citarum, yang berlokasi lahan persawahan mulai berkurang. Apalagi
beberapa hari ini tidak turun hujan.
di tiga kecamatan itu meluap.
“Genangan banjir sudah surut. Kami
Menurut Dadang, ketinggian air di Kecamatan Baleendah mencapai 2,8 meter. “Di bisa memulai menanam padi. Ruas jalan
Dayeuhkolot (ketinggian air) sekitar 3 meter antarkecamatan masih tergenang air, tapi
dan Kecamatan Bojongsoang sekitar 2,2 me- bisa dilewati,” terang Tulus, petani dari Desa
Bandungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabuter,” imbuhnya.
Saat ini warga di tiga kecamatan tersebut paten Tuban.
Ia pun berharap padi yang sudah ditanam
sudah mengungsi ke tempat yang aman seperti rusunawa Baleendah dan kantor keca- sebelumnya tidak rusak karena air sudah
surut. “Harapan panen masih ada.”
matan setempat.
Pendapat Senada disampaikan Kepala Desa
Hujan deras juga mengguyur Kota Banjarmasin sejak kemarin, menyebabkan sebagian Banjar, Kecamatan Widang, Kaselan.
Menurutnya, dampak banjir luapan avour
besar wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan
Selatan itu terendam banjir. Buruknya sistem (saluran untuk air) Kuwu sempat merendam tadrainase kota menjadi penyebab terendam- naman padi di kampungnya seluas 350 hektare.
nya jalan-jalan protokol dan permukiman “Tapi sekarang sudah surut karena tidak ada
hujan selama lima hari ini.” (DY/YK/Ant/M-3)
warga.

ANTARA /FAHRUL JAYADIPUTRA

BANJIR DAYEUHKOLOT: Warga menggunakan jasa transportasi delman melintasi genangan banjir
di kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jabar, kemarin. Sebanyak 18 ribu rumah di
Kecamatan Bojongsoang, Baleendah, dan Dayeuhkolot terendam akibat meluapnya air Sungai
Citarum, Sungai Cikapundung, Sungai Citepus, dan Sungai Cisangkuy yang dipengaruhi tingginya
intensitas curah hujan yang turun sejak malam hari.
Krimea Picu Harga Minyak
Krimea Picu Harga Minyak
Krimea Picu Harga Minyak
Krimea Picu Harga Minyak
Krimea Picu Harga Minyak
Krimea Picu Harga Minyak
Krimea Picu Harga Minyak
Krimea Picu Harga Minyak
Krimea Picu Harga Minyak
Krimea Picu Harga Minyak
Krimea Picu Harga Minyak
Krimea Picu Harga Minyak
Krimea Picu Harga Minyak
Krimea Picu Harga Minyak
Krimea Picu Harga Minyak
Krimea Picu Harga Minyak
Krimea Picu Harga Minyak
Krimea Picu Harga Minyak

Mais conteúdo relacionado

Mais de hastapurnama

Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014hastapurnama
 
Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 
Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014hastapurnama
 
Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014hastapurnama
 

Mais de hastapurnama (20)

Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
 
Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014
 
Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014
 
Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
 
Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014
 
Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
 
Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014
 
Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
 

Último

PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 

Último (20)

PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 

Krimea Picu Harga Minyak

  • 1. Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com SELASA, 4 MARET 2014 / NO. 12006 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) Mantan Presiden dan Wapres Dikawal Grup D Dari Krimea dengan Cinta Timnas Pilih Jaga Kondisi Selama ini secara tidak resmi pengamanan mantan presiden dan wapres sudah dilakukan. Pembentukan Grup D ini hanya sebagai upaya legitimasi pengamanan bagi para mantan. Pengerahan pasukan Rusia ke Semenanjung Krimea di Ukraina ditengarai amat lekat dengan kepentingan strategis dan kejayaan masa lalu ‘Negeri Beruang Merah’. Arab Saudi akan tetap bermain menyerang meski sudah dipastikan lolos ke Piala Asia 2015 sebagai juara Grup C. Selekta, Hlm 2 Fokus Internasional, Hlm 22-23 Olahraga, Hlm 27 Krisis Ukraina Picu Harga Minyak Kejahatan bukan Bencana Harga minyak mentah dunia meningkat sekitar 2% sehingga mencapai tingkat tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. DIKA DANIA KARDI L ANGKAH Ukraina yang menyiagakan militer untuk menghadapi invasi tentara Rusia ke Semenanjung Krimea semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Krisis itu memicu kenaikan harga minyak dunia. Dalam perdagangan Asia, kemarin, harga minyak mentah brent meningkat 2% sehingga menjadi US$111,41 per barel. Itu harga tertinggi sejak dua bulan lalu. Sebelumnya, harga tertinggi tercatat pada awal Januari lalu, yakni US$110,97 per barel. Selain itu, harga minyak mentah berjangka Amerika Serikat naik US$2,06 menjadi US$ 104,65 per barel. Itu kenaikan tertinggi sejak 23 September 2013, yakni sebesar US$1,77. “Pasar memang berada dalam status mengantisipasi risiko sebagai akibat perkembangan geopolitik yang paling memprihatinkan bagi Eropa sejak akhir Perang Dingin,” kata analis dari Inggris, Daniel McCormack. “Namun, saya ragu akan ada aksi penjualan (saham) besarb esaran. Tampaknya Barat tidak akan melakukan campur tangan militer sehingga tidak mungkin ketegangan yang makin tinggi ini menjadi perang besar.” Pertahankan Krimea Perdana Menteri Ukraina Ar seniy Yatseniuk menyatakan krisis di negaranya akan merusak stabilitas seluruh kawasan Eropa dan dampaknya akan memperburuk ekonomi dunia. Namun, ia tidak ingin sejengkal pun wilayah Ukraina dijamah militer asing. “Tidak ada seorang pun yang akan menyerahkan Krimea kepada siapa pun,” tegasnya. Menurut Yatseniuk, Rusia telah menyiagakan pasukan dan armada tempur di kedua sisi Selat Kerch, dekat perairan Krimea. Selain itu, kapal perang Rusia telah mengitari pesisir Krimea, Kota Sevastopol. Jalur telepon seluler di sebagian kawasan Krimea pun diblokir militer Rusia. Di sisi lain, kemarin, gelombang demonstrasi pro-Rusia terjadi di kawasan timur Ukraina. Di Kota Donetsk, sejumlah demonstran menduduki lantai pertama balai kota. Mereka mengibarkan bendera Rusia. Situasi di Ukraina memicu menteri-menteri luar negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan darurat. Diplomat Eropa mengatakan mereka masih fokus pada upaya diplomasi dan belum menjurus pada penjatuhan sanksi. Sebelumnya, Menlu AS John Kerry mengancam akan mengeluarkan Rusia dari kelompok G-8 jika tidak menarik pasukan dari Ukraina. Namun, Menlu Jerman Frank-Walter Stein meier menentangnya. “G-8 ialah satu-satunya badan tempat kita (Barat) berbicara langsung dengan Rusia. Jadi, haruskah kita mengorbankan satu-satunya badan ini?” Tidak signifikan Pengamat energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro berpendapat pelonjakan harga minyak mentah itu lebih karena ulah pasar yang memanfaatkan eskalasi kondisi di Ukraina. Ketika disinggung soal dampaknya ke Indonesia, Komaidi berpendapat tidak akan signifikan. “Tergantung, jadi perang apa tidak? Toh kalau terjadi sesuatu, akan ada kesepakatan internasional.” Menurutnya, kondisi itu sa ma halnya ketika terjadi ketegangan di Selat Hormuz, yang merupakan kawasan lalu lintas utama kapal tanker minyak dunia. Ketika itu muncul perkiraan pasokan minyak mentah ke Indonesia akan terpengaruh. Namun, volatilitas harga minyak mentah di pasar internasional hanya terjadi sementara. (Reuters/AP/Ria Novosti/Aim/X-4) dika@mediaindonesia.com REUTERS/THOMAS PETER BERSIAGA: Perempuan melintas di depan pria bersenjata lengkap dan berseragam militer yang bersiaga di dekat pangkalan militer Ukraina di Simferopol, kemarin. KEBAKARAN hutan telah menjadi rutinitas tahunan yang seakan tidak pernah ada penyelesaian. Kabut asap pun selalu menghadirkan kesengsaraan di kala musim kemarau datang menggantikan musim penghujan. Tahun ini, kebakaran yang melalap ribuan hektare hutan di kawasan Sumatra lagi-lagi memantik derita bagi rakyat. Di Riau, asap pekat membuat sekitar 30 ribu warga terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Pemerintah Provinsi Riau bahkan telah menetapkan wilayahnya dalam kondisi luar biasa ISPA. Begitu pula di Jambi, asap tebal akibat pembakaran hutan memaksa rakyat menghirup udara beracun. Sekolah-sekolah diliburkan dan warga harus bertopengkan masker saat menekuni aktivitas sehari-hari. Asap malah sudah menyebar ke mana-mana hingga Sumatra Utara. Bandara Kuala Namu pun terganggu. Hampir setiap hari puluhan penerbangan, baik dari maupun ke bandara internasional, itu tertunda. Seperti yang sudah-sudah, asap juga menebarkan citra buruk bangsa di dunia internasional. Meski tak separah tahun lalu, asap imbas pembakaran hutan di Sumatra telah merambah dan membuat marah negeri tetangga, Singapura. Sekali lagi, kita dikenal sebagai negara yang rajin mengekspor asap. Kita prihatin bencana demi bencana tak kunjung reda menerpa bangsa ini. Setelah Gunung Sinabung mengamuk, setelah banjir menerSilakan tanggapi jang, dan setelah Gu nung Editorial ini melalui: Kelud mengganas, kini giliran www.metrotvnews.com kebakaran hutan membuat rakyat sengsara. Namun, yang membuat kita lebih prihatin, kebakaran hutan ialah bencana yang lebih diakibatkan ulah manusia. Bila kita menyebut erupsi Gunung Kelud dan Sinabung sebagai bencana alam, kita harus menyatakan secara lebih tegas bahwa pembakaran lahan atau hutan sebagai kejahatan manusia. Kebakaran hutan yang membara setiap tahun mayoritas dipicu pembakaran lahan sebagai cara paling mudah dan murah untuk membuka lahan buat perkebunan. Amat jarang kebakaran lahan terjadi akibat ulah alam semacam gesekan ilalang yang kemudian memercikkan api di lahan yang kering kerontang. Kenapa para pembakar hutan tak pernah jera beraksi? Jawabannya ialah lemahnya pencegahan dan loyonya penindakan terhadap mereka. Pemerintah pasti paham bahwa tangan-tangan kotor manusia merupakan penyebab utama kebakaran hutan. Menko Kesra Agung Laksono bahkan mengatakan 99% kebakaran hutan akibat ulah jahat manusia, baik perseorangan maupun korporasi perkebunan, termasuk perusahaan asing. Namun, pemahaman itu tak dibarengi dengan langkah nyata agar kebakaran tak terulang. Ketika pembakaran hutan kian sering terjadi, hukum cuma garang terhadap pelaku perseorangan, tetapi lunglai untuk korporasi. Untuk kasus 2013 saja, tujuh perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini masih dalam proses. Hukuman terhadap pembakar hutan juga terbilang ringan, hanya berupa vonis penjara mulai 8 bulan hingga 8 tahun. Semestinya, mereka juga harus dihantam palu perdata dengan keharusan membayar ganti rugi atas rusaknya ekologi. Sudah saatnya pemerintah memandang kebakaran hutan bukan sekadar sebagai bencana, melainkan lebih merupakan kejahatan manusia. Tanpa konsistensi pencegahan dan penindakan tegas terhadap pelaku, percayalah, kabut asap akibat kebakaran hutan akan terus membuat kita kalang kabut. Tanpa konsistensi pencegahan dan penindakan tegas terhadap pelaku, percayalah, kabut asap akibat kebakaran hutan akan terus membuat kita kalang kabut. AP/INVISION/JORDAN STRAUSS RAIH PIALA OSCAR: (Dari kiri) aktor terbaik Matthew McConaughey, aktris terbaik Cate Blanchett, aktris pendukung terbaik Lupita Nyong’O, dan aktor pendukung terbaik Jared Leto berpose dengan Piala Oscar yang mereka raih di ajang Academy Awards ke-86 di Los Angeles, Minggu (2/3). Gravity Sapu Tujuh Terbaik FILM tiga dimensi bergenre fiksi ilmiah Gravity berhasil menyabet tujuh penghargaan pada Academy Awards (Piala Oscar) ke-86 di Dolby Theater, Hollywood, kemarin atau Minggu (2/3) waktu setempat. Gravity mengisahkan Dr Ryan Stone, peneliti yang mampu memperbaiki satelit dalam misi pertamanya di angkasa luar. Sayangnya, misi tersebut tidak berjalan mulus. Pasalnya, ledakan satelit milik Rusia membuat badai puing menerpa pesawat antariksa yang ditumpanginya. Dr Ryan berhasil selamat dari badai itu bersama astronaut veteran, Matt Klowasky. Keduanya mengalami kejadian demi kejadian menegangkan dalam perjuangan kembali ke Bumi. Pemeran Dr Ryan, Sandra Bullock, mengakui karakter yang ia mainkan merupakan peran tersulit sepanjang kariernya. Namun, pada akhirnya ia senang dapat meyakinkan pe nonton bahwa seorang diri di angkasa luar merupakan pengalaman yang tak terbayangkan. Gravity juga menuai pujian dari astronaut Buzz Aldrin. “Aku sangat terkesima dengan penggambaran di film. Kondisi gravitasi nolnya sungguh mendekati kenyataan. Suasana stasiun angkasa luar di film sama persis dengan yang aku temui di kenyataan,” ujar Aldrin. Di sisi lain, film berbiaya US$20 juta (Rp231,8 miliar) 12 Years a Slave memperoleh penghargaan gambar terbaik, pemeran pembantu wanita terbaik, dan film adaptasi terbaik. “Membuat film merupakan pengalaman yang formatif. Itu baik karena sangat panjang. Kalau tidak, sama saja dengan membuang waktu,” kata sutradara Alfonso Cuaron, 53, saat memberikan kata sambutan di podium. Dalam balutan gaun biru muda yang ba nyak menuai pujian, peraih pemeran pembantu wanita terbaik dalam 12 Years a Slave Lupita Nyong’O juga menyampaikan pidato kemenangannya yang menyentuh. “Saya mempersembahkan penghargaan ini kepada mereka yang menderita akibat perbudakan dan 21 juta orang yang masih diperbudak hari ini,” ungkap Nyong’O. “Ini kebahagiaan besar dalam hidup saya. Melihat patung emas ini mengingatkan saya bahwa tidak peduli dari mana Anda berasal, mimpi Anda akan jadi kenyataan,” tambah perempuan berdarah campuran Kenya dan Meksiko itu. (cbsnews/cbc/*/X-7) Cokelat dan Kesehatan STUDI terbaru mengungkapkan mengonsumsi cokelat hitam dalam jumlah sedang sangat baik bagi kesehatan karena dapat mengurangi risiko aterosklerosis atau peneFREDI balan dan pengerasan pembuluh darah. Hal itu disebabkan senyawa flavanol yang terdapat dalam cokelat hitam mampu mengembalikan fleksibilitas arteri dan mencegah sel-sel darah putih menempel pada dinding pembuluh darah. Kesimpulan penelitian yang dipublikasikan di FASEB Journal tersebut didapat dengan menganalisis 44 pria yang memiliki masalah kelebihan berat badan. Para partisipan berusia antara 45 dan 70 tahun. Selama empat pekan, mereka diminta untuk mengonsumsi 70 gram cokelat hitam secara teratur setiap hari. Hasilnya, partisipan mengalami penurunan risiko aterosklerosis yang disebabkan kekakuan arteri dan adhesi sel darah putih. (Medical News Today/Hym/X-4)
  • 2. SELEKTA 2 Secara tidak resmi pengamanan mantan presiden dan wapres sudah dilakukan. Pembentukan Grup D hanya sebagai upaya legitimasi. SELASA, 4 MARET 2014 Mantan Presiden dan Wapres Dikawal Grup D EMIR CHAIRULLAH S EORANG perempuan yang mengenakan seragam bela diri memainkan doublestick dengan teknik tinggi. Sejurus kemudian ia memperagakan pertarungan jarak dekat. Meski lawan yang dihadapi ialah sesosok pria bertubuh atletis, ia dengan mudah membanting, mengunci, dan bahkan melumpuhkannya. Perempuan itu memang bukan warga sipil. Ia personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang memang disiapkan untuk mengawal RI-1 dan RI-2. Di seragam bela diri berwarna hijau tosca yang dikenakan terdapat emblem bertuliskan Yong In University dan itu berarti para Paspampres mendapat pendidikan bela diri di universitas yang terkenal khusus untuk belajar bela diri di Korea Selatan. Bukan tanpa alasan jika kemarin para anggota Paspampres unjuk kebolehan dalam pertahanan diri. Aksi mereka itu bertujuan menyambut penambahan satu grup Paspamres yang khusus melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap mantan presiden dan wakil presiden, beserta keluarga. “Sebenarnya pengamanan terhadap mantan presiden, wakil presiden, beserta istri atau suaminya sebenarnya sudah dilaksanakan, tetapi tidak diwadahi dengan organisasi yang pasti sehingga perlu organisasi sebagai wadah yang pasti,” kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko seusai upacara validasi organisasi dan tugas Paspampres di Markas Paspampres, Jakarta, kemarin. Moeldoko menerangkan selama ini Paspampres hanya terdiri dari tiga grup, yakni Grup A, Grup B, dan Grup C. Grup A bertanggung jawab pada keamanan presiden dan keluarga. Grup B pada wakil presiden beserta keluarga dan Grup C pada tamu negara. Kini, mereka ditambah dengan Grup D. “Grup D melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarga,” ujarnya. Moeldoko menampik anggapan pembentukan Grup D disebabkan adanya pesanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bakal habis masa jabatannya. “Tidak ada pesanan, tidak ada titip-titipan,” tegas Moeldoko. Sejumlah anggota DPR RI tidak mempersoalkan penambahan Grup D Paspampres itu. Wakil Ketua DPR Bidang Politik Hukum dan MI/RAMDANI AKSI BELA DIRI: Perempuan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menunjukkan kemampuan bela diri pada upacara pengesahan validasi organisasi dan tugas Paspampres di Lapangan Hitam Markas Komando Paspampres, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemarin. Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com Keamanan Priyo Budi Santoso bahkan menegaskan di negara lain, selain presiden dan wakil presiden, mantan-mantan presiden dan wakil presiden tetap mendapat protokoler pengamanan. “Karena rahasia negara ada di mantan-mantan presiden itu. Makanya harus diberikan perlindungan dan selain itu, sebagai penghormatan,” ujar anggota DPR Komisi I Evita Nursanty yang ditemui terpisah. Polemik anggaran Namun, anggota DPR Komisi I Yoris Raweyai mengingatkan masalah penambahan anggaran sebagai konsekuensi pembentukan grup baru ini. “Soal anggaran tentu men- jadi polemik tersendiri. Persoalannya, kinerja Paspamres di bawah TNI yang merupakan mitra kerja Komisi I, tetapi anggaran Paspamres di bawah Sekretariat Negara yang tidak lain mitra kerja Komisi II,” kata Yoris. Priyo menegaskan hal tersebut akan diselesaikan melalui pembahasan tingkat lintas komisi. “Masalah ini masih tarik-menarik, soal anggaran antara Komisi I dan Tim Pakar Buat Calon Hakim MK Gelagapan PARA calon hakim konstitusi tidak bisa berkutik saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, kemarin. Pertanyaan bertubi-tubi dari tim pakar menyulitkan mereka dalam menjawab. Selain terkait dengan urusan hukum yang harus dikuasai para calon hakim konstitusi, tim pakar mempertanyakan motivasi mereka mengikuti seleksi. Pertanyaan itu membuat calon hakim konstitusi Atma Suganda dan Ahmad Dimyati kerepotan. “Motivasi Anda apa mengikuti seleksi calon hakim konstitusi? Kontribusi apa yang akan Anda lakukan untuk mengangkat kembali citra Mahkamah Konstitusi yang sudah terpuruk?” tanya anggota tim pakar Musni Umar kepada Atma Suganda dengan semangat sehingga suaranya bergema di seluruh ruangan. Atma Suganda menjawab pertanyaan dengan mengatakan ia ingin mengamalkan ajaran Islam bahwa manusia hidup di dunia ini sebagai khalifah dan untuk berbuat baik. Profesi Atma Suganda sebagai seorang dosen yang ingin menjadi calon hakim konstitusi juga dipertanyakan. Menurut sang pakar, hakim dan dosen memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama mengabdi kepada negara. “Jangan sampai mau jadi hakim konstitusi untuk meningkatkan tunjangan. Anda seharusnya jadi profesor dahulu baru tunjangan Anda setara dengan hakim konstitusi,” sindir sang pakar. Dalam menanggapi tudingan ter- MI/M IRFAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN: Tim pakar (dari kiri) Laica Marzuki, AS Natabaya, Musni Umar, dan Syafii Ma’arif melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon hakim Mahkamah Konstitusi di ruang Komisi III DPR, Jakarta, kemarin. sebut, Atma Suganda pun mengelak. Dia membantah dirinya seperti itu. Pertanyaan menusuk tidak hanya dilontarkan ke Atma Suganda. Ahmad Dimyati pun mendapat cecaran dari tim pakar. Sebagai seorang anggota Fraksi PPP DPR, Dimyati diragukan akan bisa melepas bayangan partai politik. “Mengapa Anda mau mencalonkan diri di MK, memangnya sudah bosan dengan politik?” tanya anggota tim pakar Ahmad Syafii Ma’arif dengan nada menyindir. Dimyati menjawab jika menjadi politikus, banyak janji kampanye yang tidak terealisasi yang kemudian menyebabkan masyarakat menjadi bosan dengan umbaran janji-janji tersebut. “Anda menjadi Bupati Pandeglang dan masuk ke DPR menunggangi partai politik, semudah itukah melepasnya untuk masuk ke MK?” tanya Ahmad. Dimyati menjawab, “Terima kasih, luar biasa dalam sekali.” Dimyati pun kesulitan menjawab. Pertanyaan pun akhirnya dihentikan sepihak. “Sudah, tidak akan pernah ketemu jawabannya,” tutup anggota tim pakar Lauddin Marsuni. Di sisi lain, Sekjen MK Janedjri M Gaffar mengatakan MK sudah membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dengan komposisi 3 anggota dewan etik yang sudah dibentuk sebelumnya oleh MK pertengahan 2013. Ketua MK Hamdan Zoelva menambahkan tiga anggota dewan etik itu Abdul Mukti Fajar (mantan hakim MK), Zaidun (akademisi), dan Malik Madani (tokoh masyarakat). (AI/X-6) Komisi II. Ini masalah teknis. Jadi, bisa melalui lintas komisi. Toh yang memimpin nanti saya. Jadi, tidak masalah,” imbuhnya.(*/X-9) emir@mediaindonesia.com Kebakaran Banyak Terjadi di Perkebunan KEBAKARAN hutan yang terjadi di Riau belum bisa dipadamkan hingga kini. Diperkirakan, kebakaran akan terjadi hingga Maret 2014. Sekitar 3.600 hektare hutan terbakar. Tidak hanya itu, cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu yang juga dilindungi PBB ikut terbakar. Akibat asap dari kebakaran itu, jarak pandang hanya sejauh 800 meter dan penerbangan terpaksa dibatalkan. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan kebakaran di Riau ini merupakan kewenangan BPBD Riau. “Hal ini karena daerah hutan yang terbakar hanya 20%. Yang paling banyak itu lahan pertanian dan perkebunan, 80%,” kata Zulkifli. Dia mengatakan besok, ia akan bertolak ke Riau untuk bertemu dengan pemerintah Riau. Banyak pihak yang akan ditemui Zulkifli terkait dengan masalah kebakaran hutan Riau ini. Selain itu, Zulkifli memberi apresiasi kepada TNI dan Polri yang telah membantu menangkap orang yang membakar hutan. Selain pemerintah daerah, peran perusahaan yang memiliki Hutan Tanaman Industri (HTI) juga besar, mengingat HTI adalah salah satu sumber pendapatan. Terbakarnya HTI akan menyebabkan kerugian untuk perusahaan yang HTI-nya terbakar. Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengatakan kementeriannya mengirim tim untuk melakukan investigasi penyebab kebakaran lahan di Riau. “Kami sudah mengirim tim, dan saat ini sedang melakukan investigasi,” ujar Balthasar di Jakarta, kemarin. Ia mengungkapkan bahwa kebakaran lahan di Riau mencapai 7.000 hektare dan menyebabkan 90 rumah warga ikut terbakar. “Jika tim investigasi menemukan bahwa yang membakar lahan itu adalah perusahaan, kami yang menanganinya sesuai dengan UU 32/2009 mengenai amdal dan lingkungan,” jelas dia. Kapolda Riau Brigjen Condro Kirono, kemarin, mengatakan sudah 28 warga ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan di sejumlah wilayah di Riau. Dari Kabupaten Agam dilaporkan sekitar 40 ha lahan sawit di Nagari Tiku Limo Jorong terbakar sejak dua hari lalu. Kabut asap akibat kebakaran hutan dilaporkan juga masih melanda Medan, kemarin. (RK/YH/YN/*/PS/Ant/X-6) Kejagung Pendukung Utama RUU KUHAP-KUHP KEJAKSAAN Agung menjadi satusatunya institusi hukum yang mendukung penuh pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinilai kontroversial oleh berbagai kalangan. Jaksa Agung Basrief Arief malah meminta pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP tidak perlu dipolemikkan. “Saya kira tidak perlu menjadi polemik, karena pembahasannya tengah berproses di DPR. Semua aspirasi bisa disalurkan di sana,” kata Basrief Arief, kemarin. RUU KUHAP dan RUU KUHP memicu polemik karena terdapat sejumlah pasal yang melemahkan kinerja penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan mendesak pemerintah menarik kembali dan merevisi sejumlah pasal yang melemahkan KPK. Pasal-pasal itu di antaranya tentang hilangnya fungsi penyelidikan dan penyadapan oleh KPK, juga tidak dimasukkannya korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Polri juga mempertanyakan tidak adanya penyelidikan. Pembahasan RUU KUHAP/KUHP dikritisi bukan saja oleh KPK dan kepolisian, melainkan juga Mahkamah Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). MA menyoal tentang tidak dibole- hkannya putusan MA lebih tinggi daripada putusan banding. Sementara itu, PPATK dan BNN mengkritisi soal kewenangan kedua lembaga itu yang akan hilang serta keberadaan hakim komisaris. Setiap penyadapan dan langkah hukum lain juga harus mendapat izin dari hakim komisaris. Basrief Arief, yang diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Jaksa Agung pada 2010 (setelah tiga tahun pensiun pada 2007), menyatakan akan lebih elegan apabila usulan dan kritik disampaikan di DPR. Hakim agung MA Artidjo Alkostar malah menyebut adanya pasal ‘gila’, khususnya pasal tentang tidak diperbolehkannya MA menghukum lebih berat pelaku kejahatan daripada vonis yang dijatuhkan pengadilan tinggi. Adapun Basrief Arief, yang diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Jaksa Agung pada 2010 (setelah tiga tahun pensiun dari jaksa pada 2007), menyatakan akan lebih elegan apabila usulan dan kritik disampaikan di DPR. “Jadi apa yang belum sempurna kita sempurnakan, yang penting untuk kebaikan.” (SU/Ant/X-2)
  • 3. KEMENPORA SELASA, 4 MARET 2014 3 Kemenpora Deklarasikan 2014 sebagai Tahun Pemuda K EMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mencanangkan 2014 sebagai tahun kebangkitan pemuda. Sejumlah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapabilitas dan daya saing para pemuda bakal digelar Kemenpora hingga penghujung 2014. “Tahun lalu kita cetuskan sebagai tahun kebangkitan olahraga dan cukup berhasil mengangkat prestasi olahraga kita. Karena itu, tahun ini kita fokuskan ke pemuda, tanpa melupakan olahraga juga,” ujar Menpora Roy Suryo dalam acara Peluncuran Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Deklarasi Tahun Pemuda di Yogyakarta, Jumat (28/2). Roy menuturkan, sejumlah langkah akan digelar untuk mendorong kebangkitan pemuda tahun ini. Beberapa di antaranya dengan melakukan rebranding Pramuka, menggalakkan kembali Paskibraka, dan meningkatkan peran Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP3). “Misalnya di Pramuka, kita akan rebranding menjadi organisasi modern, maju, dan mandiri. Tahun ini kita akan gelar Jambore on the Air, Jambore Internasional, dan kegiatan kepramukaan lainnya. Pramuka akan membanggakan kembali,” cetusnya. Dalam pelaksanaannya, Roy mengatakan bakal melibatkan berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia, baik itu lokal maupun nasional. Organisasi binaan Kemenpora-seperti Satgas Antinarkoba, Satgas Antiterorisme, dan Satgas Peduli Bencana--juga akan diberdayakan. “Kita bekerja sama dengan KNPI. Tapi kita tidak akan men-direct karena KNPI punya program sendiri. Namun, bagaimana caranya supaya kita bangkitkan KNPI sehingga yang tampak bukan hanya jaket organisasinya, melainkan juga kegiatannya bermanfaat besar bagi masyarakat,” ujar Menpora. Selain pencanangan Tahun Pemuda, Kemenpora juga meluncurkan rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-86. Tahun ini, tema yang diambil Bangun soliditas pemuda maju dan berkelanjutan. Selain harmonis dengan tujuan deklarasi Tahun Pemuda, menurut Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Sakhyan Asmara, tema itu juga relevan dengan kondisi saat ini. Jelang pesta politik pada Pemilu 2014, pemuda diharapkan solid dan tidak mudah terprovokasi. “Bangun itu artinya sebagai tahun kebangkitan. Soliditas supaya solid di berbagai pesta demokrasi yang kita hadapi. Tujuannya supaya pemuda bisa maju, berkarakter, dan berdaya saing. Di sisi lain, pembangunan pemuda itu juga harus berkelanjutan,” ujar Sakhyan FOTO-FOTO: DOK KEMENPORA BERPIDATO: Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo memberikan pidato saat acara Peluncuran Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Deklarasi Tahun Pemuda di Yogyakarta, Jumat (28/2). TANDATANGAN MOU: Menpora Roy Suryo menandatangani nota kesepahaman MoU BERPOSE BERSAMA: Menpora Roy Suryo berpose bersama dengan personel grup band Slank. dengan Asbanda. menjelaskan filosofi tema HSP ke-86. Lebih lanjut, Sakhyan mengatakan sejumlah kegiatan telah disiapkan hingga perayaan puncak HSP pada 28 Oktober mendatang. Selain oleh Kemenpora pusat, kegiatankegiatan kepemudaan juga bakal digelar unit Kemenpora di daerah dan instansi lainnya. Sebagai pembuka, pada Sabtu (1/3) malam, digelar konser musik Slank di Alun-Alun Selatan Yogyakarta. Pada Minggu (2/3), digelar wayang kulit dengan lakon Sentiyaki Senopati yang dipentaskan Ki Manteb Sudarsono di Taman Parkir Abu Bakar Ali, Yogyakarta. “Nanti kita juga akan menggelar pemilihan Pemuda Pelopor. Pemuda-pemuda yang punya prestasi akan kita seleksi dari seluruh Indonesia dan kita berikan apresiasi,” cetus Sakhyan. Kerja sama dengan Asbanda Pada kesempatan yang sama, Menpora juga menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). Sesuai MoU, Kemenpora akan menyalurkan langsung dana tunjangan PSP3 ke bank pembangunan daerah (BPD) di seluruh Tanah Air untuk diteruskan kepada para peserta program PSP3. Menpora menjelaskan, langkah kerja sama itu diambil untuk mengefektifkan penyaluran dana PSP3 yang kerap terlambat sampai kepada para peserta. “Dulu itu harus nunggu dikirim dan ditransfer dari Kemenpora. Enggak efektif dan sering terlambat. Kemenpora juga jadi seperti kantor kas. Semua dana olahraga kumpul di situ. Makanya ini kerja sama dengan bank-bank daerah supaya dana itu bisa cepat tersalurkan,” ujar Roy. Lebih jauh Roy menuturkan tahun ini Kemenpora hanya menargetkan jumlah peserta PSP3 sebanyak 500 orang. Angka itu lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang jumlahnya berkisar sekitar 800-1.000 peserta. “Target 500 dulu. Kita kejar kualitas bukan kuantitas. Tapi kalau perlu ditambah, kita tambah,” imbuhnya. Selain menyalurkan dana, menurut Ketua Asbanda Eko Budiwiyono, BPD-BPD juga bakal bekerja sama dengan dinas olahraga daerah setempat dalam pengawasan. Dengan mengawasi aktivitas di rekening peserta misalnya, petugas BPD dapat melihat sejauh mana peserta PSP3 mengemban tugas mereka selaku pendamping dan penggerak masyarakat di desa. “Teknisnya nanti kita lihat lagi, apakah petugas BPD ikut mengawasi ke lapangan atau tidak. Namun, dari pengawasan terhadap aktivitas di rekening juga bakal ketahuan kinerjanya (peserta PSP3) seperti apa,” jelas Eko. Eko menambahkan, pihaknya optimistis penyaluran dana bisa berlangsung lancar. Pasalnya, selain memiliki jaringan hingga ke kecamatan, tiap BPD biasanya memiliki mobil kas yang bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. “Kami juga punya pengalaman menyalurkan kerja sama serupa dengan berbagai pihak. Kami yakin tidak ada lagi biaya hidup atau tunjangan peserta PSP3 yang bakal terlambat,” tandasnya. (Deo/S-25) Logo Hari Sumpah Pemuda Ke-86 Diluncurkan MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo meluncurkan logo Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-86 di Alun-Alun Kidul Yogyakarta, Sabtu (1/3) lalu. Menurut Roy, acara peluncuran sengaja digelar di Kota Gudeg karena kekayaan nilai sejarah yang dimiliki kota itu. “Kota Yogyakarta kita kukuhkan sebagai kota peringatan Sumpah Pemuda ke- 86,” ujar Roy di hadapan ratusan warga yang hadir di Alun-Alun Kidul. Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan peluncuran logo tersebut sekaligus menandai awal pelaksanaan peringatan Hari Sumpah Pemuda akan digelar di Yogyakarta pada 28 Oktober. Dari jauh hari, sejumlah kegiatan telah disiapkan Kemenpora untuk mengisi perayaan HSP ke-86 tersebut. “Mungkin ketika peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2014, saya sudah tidak menjabat sebagai menpora. Namun, peluncuran ini bisa mengingatkan agar peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak dipindah ke kota lain,” ujarnya. Logo HSP bergambar tangan terkepal dengan sebuah pita bertuliskan ‘Hari Sumpah Pemuda Ke-86’ menghiasi bagian bawah logo. Tangan terkepal melambangkan kebangkitan kaum muda, sedangkan pita melambangkan persatuan. Peluncuran logo ditandai dengan penekanan tombol lampu sorot atau sky track di salah satu sudut panggung. Acara itu juga dimeriahkan sejumlah musikus Tanah Air, semisal Shaggy Dog, Jogja Hip Hop Foundation, dan Slank. Pelibatan Slank menjadi catatan tersendiri. Roy mengatakan sengaja memilih Slank karena band itu merupakan simbol kebangkitan pemuda dari keterpurukan. “Slank dulu sempat LOGO BARU: Menpora Roy Suryo meluncurkan logo Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-86. terpuruk karena narkoba, tapi mereka bisa bangkit kembali. Semangat ini patut menjadi contoh bagi para pemuda,” imbuhnya. Selain konser musik, gelaran wayang kulit dengan lakon Sentiyaki Senopati juga dipentaskan Ki Manteb Sudarsono di Taman Parkir Abu Bakar Ali, Yogyakarta, esoknya. Acara tersebut juga merupakan bagian dari peluncuran HSP ke-86. Saat menghadiri acara tersebut, Menpora sempat berpesan kepada para pemuda agar tidak mencontoh kelakuan Sentyaki menjelang akhir hidupnya. Bukannya bersyukur dan mengisi hidup dengan kegiatan yang positif, Sentiyaki malah kerap mabuk-mabukan setelah selamat dari peperangan Barata Yudha. “Di akhir hidupnya Sentiyaki sering ngoplo (mabuk-mabukan) dan mati akibat ngoplo. Itu tidak boleh ditiru para pemuda Indonesia,” kata Menpora. Namun, Roy mengatakan, karakter Sentiyaki yang pemberani bisa dijadikan teladan. “Sentyaki memiliki postur tubuh kecil, tetapi berani kepada siapa saja sehingga pada perang Barata Yudha bisa bertahan. Yang ini patut dicontoh,” ujar politikus Partai Demokrat tersebut. Pada hari yang sama, Menpora juga sempat mengunjungi puncak acara Jogja Air Show di landasan udara pantai Depok Parangtritis, Bantul. Puncak acara ditandai dengan pemecahan rekor Muri (Museum Rekor-Dunia Indonesia) dengan kategori terjun menggunakan pita sepanjang 1.000 meter yang dilakukan seorang penerjun. Seusai menyaksikan Jogja Air Show, Roy mengatakan Pantai Depok cocok dijadikan salah satu pusat olahraga udara di Indonesia. Namun, keberadaan sejumlah lahan yang dimiliki individu perlu segera diselesaikan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. “Area take off dan landing landasan udara Pantai Depok sudah sangat memenuhi syarat untuk dijadikan pusat olahraga udara. Tapi ada lahan yang masih dimiliki individu. Ini perlu diselesaikan supaya tidak jadi masalah di kemudian hari,” tandasnya. (Deo/S-25)
  • 4. INDONESIA MEMILIH 4 SELASA, 4 MARET 2014 Ditembak, Caleg PNA di Aceh Tewas Tensi politik di Aceh yang semakin panas seharusnya diperhatikan serius oleh pihak keamanan. Jangan sampai teror di sana menggagalkan pelaksanaan pemilu yang demokratis. HENDRA SAPUTRA S ANTARA/FERRY GUNAWAN MOBIL CALEG DIBERONDONG: Polisi memperlihatkan bekas tembakan di mobil yang menewaskan Faisal, 35, calon anggota legislatif dari Partai Nasional Aceh (PNA), di Polres Aceh Selatan, Aceh, kemarin. Mobil itu diberodong lebih dari 40 tembakan pada Minggu (2/3) malam. Hasil Pileg Jadi Pegangan Pencapresan INTERNAL PDIP dikabarkan sudah final mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden dan akan dideklarasikan sebelum pemilu legislatif. Bila dilaksanakan secara konsisten, strategi tersebut dinilai tepat karena dapat memberikan keuntungan pula bagi caleg PDIP. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk, penentuan capres dari sebuah partai memang seharusnya sejak jauh-jauh hari agar para pemilih mendapat gambaran jelas. “Partai besar seperti PDIP kan juga gamang. Masyarakat jadi tidak sabar. Kalau capresnya hebat, kan yakin partainya bagus. Itu ada kaitannya,” ujar Hamdi di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Hamdi, bila PDIP tak mengumumkan capres sebelum pileg, pemilih akan semakin ragu. “Dengan terus menyimpan, masyarakat jadi ragu; ini serius atau tidak. Kok kami digantung?” pungkasnya. Di tempat terpisah, sikap Partai Gerindra yang belum memutuskan figur cawapres pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014 menimbulkan spekulasi oleh berbagai pihak. Beberapa nama disebutkan akan menjadi cawapres Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan partainya masih menunggu hasil pileg sebelum menetapkan pasangan capres dan cawapres. “Yang jelas kami terus menjalin komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Memang banyak aspirasi dari masyarakat terkait dengan tokoh yang diusulkan untuk mendampingi Prabowo, seperti ada yang mengusulkan Hatta Rajasa, Ahmad Heryawan, Mahfud MD, dan Tri Rismaharini. Tentunya aspirasi dari masyarakat menjadi masukan bagi kami,” tutur Fadli Zon. Gerindra, menurut Fadli, terbuka pada siapa pun tokoh yang siap untuk berjuang bersama untuk mewujudkan perubahan. “Siapa pun tokoh punya peluang yang sama untuk menjadi cawapres Prabowo, termasuk di antaranya Ahok. Saya menilai beliau punya potensi. Gaya kepemimpinannya yang tegas serta kinerjanya yang baik tentu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan,” ujarnya. Diakui, saat ini fokus Gerindra ialah memenangi pemilu legislatif dengan target perolehan suara di atas 20% agar bisa mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. “Oleh karena itu, seluruh elemen partai harus bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkas Fadli. (*/P-2) Lindungi Petani dari Alih Fungsi Lahan ALIH fungsi lahan pertanian dirasakan semakin masif. Tergerusnya lahan pertanian menyebabkan petani tidak bisa bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindung an dan Pemberdayaan Petani (UU Perlindung an Petani) lahan pertanian merupakan hal penting dan perlu dilindungi. Hal tersebut disampaikan ahli dari unsur pemerintah, yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, dalam sidang lanjutan uji materi UU Perlindungan Petani yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (3/3) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Perkara tersebut dimohonkan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani Indonesia (API), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) untuk menguji UU tersebut pada Pasal 59, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1) terkait kelembagaan petani, yang diatur dalam UU Perlindungan Petani. Uji materi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan petani hingga setara dengan lembaga usaha lain dalam pengembangan agrobisnis. “UU Perlindungan Petani dapat menumbuhkembangkan keberadaan kelompok tani dalam usaha yang produktif, modern dan berkelanjutan,” ujar Herman saat menyampaikan keterangannya dalam sidang pleno PEMBERDAYAAN PETANI: Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (tengah) didampingi hakim Patrialis Akbar (kiri) dan Maria Farida Indrati memimpin sidang pengujian UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. sewa dapat diartikan petani menjadi petani penggarap yang membayar sewa kepada negara itu merupakan ketentuan yang melanggar prinsip dari hak menguasai negara. Pemohon meminta seharusnya negara tidak memiliki tanah garapan, tapi hanya merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Selain itu, pemohon beranggapan bahwa Pasal 59 UU a quo sepanjang frasa yang sama bertentangan dengan Pasal 28d ayat (1) UUD 1945. Para pemohon berargumen bahwa Pasal 44 dan Pasal 45 secara tegas dan tanpa diskriminasi merupakan salah satu upaya mewujudkan pemilu damai dan bermartabat. “Aparat keamanan di Aceh juga harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh pemilih agar bisa memberikan suaranya saat pencoblosan,” katanya. Kirim 10 SSK MI/SUMARYANTO Taufik Basari Ketua DPP Partai NasDem Di sisi lain, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Brigjen Husein Hamidi mengatakan, saat ini Polres Aceh Selatan dibantu Polda Aceh sedang menyelidiki kasus penembakan yang menimpa caleg PNA tersebut. “Kita langsung menurunkan tim dari polda untuk mem-back up polres,” kata Kapolda Husein kepada wartawan seusai rapat koordinasi pimpinan daerah mengenai pemilu di Aula Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, kemarin. Terpisah, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar meminta aparat keamanan menindak tegas para pengacau pelaksanaan pemilu. “Kami minta aparat penegakan hukum menindak tegas semua pengacau keamanan pemilu tanpa ada diskriminasi,” katanya di Banda Aceh, kemarin. Dijelaskannya, penindakan Menindaklanjuti kekerasan dan pembunuhan di Aceh itu, Kapolri Sutarman menduga kejadian tersebut bermuatan politis. “Ini politik, persaingan antara partai. Ini pembelajaran politik yang tidak baik,” kata Sutarman di Jakarta, kemarin. Polri, ujar Kapolri, segera menurunkan tim untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang terjadi di Aceh. Pasukan yang akan dikirim terdiri 10 SSK dari Mabes Polri ke Aceh untuk pengamanan pemilu. Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengaku situasi di Aceh mulai kritis, dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Kalau aparat penegak hukum tidak segera memroses dengan mencari pelaku, pemilu di Aceh akan berada di ambang kritis. “Aparat penegak hukum harus bisa menciptakan damai di Aceh, supaya tidak ada pandangan bahwa setiap pemilu selalu meresahkan,” pungkas Taufik. (*/P-2) saputra @mediaindonesia.com Partai NasDem Pecat Bendahara DPW Jateng DOK MI yang diketuai oleh Ketua MK Hamdan Zoelva. Selaku tim perancang UU Perlindungan Petani, Herman mengatakan UU Perlindungan Petani tidak bisa terlepas dari UU lainnya, di antaranya UU Pangan dan UU Perkebunan. Pemohon mendalilkan merasa dirugikan dengan pemberlakuan Pasal 59 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, hususnya pada frasa ‘hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan’. Menurut para pemohon, frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pemohon beranggapan hak EORANG calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Nasional Aceh (PNA) tewas diberondong tembakan oleh orang tak dikenal pada Minggu (2/3) malam di Kawasan Cot Gunung Mancang, Desa Ladang Tuha, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Pihak kepolisian sedang mencari pelaku pe-nembakan tersebut. Menurut Ketua Umum DPP PNA Irwansyah, caleg PNA tersebut bernama Faisal, 35, ditembak dengan senjata laras panjang saat melintas di kawasan Gunung Cot Mancang, Desa Ladang Tuha. Saat kejadian, korban sedang mengemudikan mobil Honda Freed Silver dengan nomor polisi BK 1181 QN. “Korban sedang menuju Tapaktuan, Aceh Selatan dari Labuhan Haji, Aceh Barat Daya. Dia meninggal di lokasi dengan kondisi tubuh penuh luka tembak. Setelah penembakan itu pelaku langsung melarikan diri,” terangnya. Berdasarkan laporan kader PNA di lokasi, korban diberondong hingga 42 kali oleh pelaku yang diduga berada di seberang jalan. Korban Faisal merupakan caleg DPRK Aceh Selatan dari PNA dengan nomor urut 1 Dapil 2. Dia juga tercatat sebagai Ketua PNA Kecamatan Sawang. Jasad korban juga sempat dilarikan ke rumah sakit. “Jenazah korban sempat dibawa ke RSUD Yulidin Awah Tapaktuan untuk divisum, sebelum dibawa pulang ke rumah duka. Jasad korban mengenaskan karena dipenuhi luka tembak,” sebutnya. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang mengatur hak pakai yang mempunyai hak sifat-sifat khusus disebut tersendiri. Hak sewa sejatinya hanya disediakan untuk bangunan, sedangkan hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara. S a a t m e n a n g g a p i ke t e rangan ahli dari pemohon, hakim MK Harjono mengatakan Pasal 55 dalan UU Perlindungan Petani hanya sebatas pada kemudah an dalam memperoleh tanah negara bebas yang ditentukan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian. (AI/P-2) PARTAI NasDem mengambil tindakan tegas dengan memecat Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Jawa Tengah, Danan Sumardi, karena terlibat kasus investasi bodong. Penegakan disiplin organisasi tersebut sudah menjadi komitmen kuat bagi NasDem. “Pemecatan terhadap anggota, pengurus, dan juga caleg Danan Sumardi karena melanggar hukum telah sesuai dengan ketentuan dan komitmen Partai NasDem yang selalu menjaga integritas,” kata Ketua DPW Partai NasDem Jateng IGK Manila di ruang kerjanya, kemarin. Sesuai dengan ketentuan Partai NasDem, ujar Manila, baik anggota maupun pengurus yang terkena kasus hukum, meskipun baru tersangka maupun tertangkap petugas, langsung ditindak tegas dengan pemecatan. Jika kemudian dalam pembuktian hukum tidak bersalah, akan dilakukan rehabilitasi. Untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Danan Sumardi, partai menetapkan Wakil Bendahara Sri Mulyani Warastuti yang juga caleg DPRD Jateng Dapil V sebagai pengganti. Kasus yang dialami Danan Sumardi, menurut Manila, merupakan tindak penipuan investasi bodong di wilayah hukum Polres Sleman, Yogyakarta. Bahkan, setelah mendapatkan kabar tersangka ditangkap di daerah Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Partai NasDem mengambil langkah tegas dengan memecat langsung yang bersangkutan baik dari pengurus maupun keanggotaan partai. “Jauh sebelumnya saya mendapatkan info baik dari SMS maupun langsung, kemudian segera dilakukan investigasi dan kemudian partai mengambil langkah tegas,” imbuh Manila. Berdasarkan keterangan yang dihimpun Media Indonesia di Sleman, Danan Sumardi yang juga caleg DPR RI Dapil IV Jateng nomor 4 terlibat kasus penipuan terhadap seorang kepala desa di Kabupaten Sleman senilai Rp1,3 miliar. Kasus itu sempat beberapa kali coba diselesaikan oleh pihak korban, tapi tidak pernah ada hasilnya. Terakhir, tersangka akhirnya ditangkap setelah petugas Polres Sleman berhasil menemukan jejaknya saat melarikan diri di sebuah hotel di Jakarta dalam status buron. Kemarin, petugas kepolisian berhasil menangkap Danan di Tawangmangu, Karanganyar. (AS/P-2) ANTARA/R REKOTOMO DANA KAMPANYE NASDEM: Ketua DPW Partai NasDem Jawa Tengah IGK Manila (kiri) menyerahkan dana operasional kampanye kepada salah seorang pengurus DPC Partai NasDem, di Semarang, kemarin. Partai Nasdem memberikan dana operasional kampanye masing-masing Rp2 juta kepada 573 DPC Partai NasDem di Dapil Jateng I dan II.
  • 5. PLATFORM PARTAI SELASA, 4 MARET 2014 1 Partai NasDem 7 Partai Demokrat KEWAJIBAN negara memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat harus dijalankan secara sistemis dan dipahami secara filosofis. Secara sistemis artinya, negara mengawasi pelaksanaan sesuai anggaran untuk sarana dan prasarana. Sarana pendidikan terjamin baik swasta maupun negeri. Juga biaya buku paket dan kelengkapan terjamin. Selain itu, prasarana seperti penyediaan tenaga pengajar. Dengan pengawasan, pendidikan akan terjamin. Tidak akan ada lagi masyarakat tidak mendapatkan hak pendidikan karena biaya, tidak ada sekolah yang tidak ada guru. Jika sistem itu berjalan dengan baik, pendidikan seutuhnya akan didapatkan masyarakat. (*/P-3) BIAYA uang masuk, biaya pendaftaran, SPP, dan uang bangunan sejak dicanangkannya pendidikan gratis SD dan SMP dalam pemerintahan SBY, sudah dibantu melalui APBN dan berlaku di seluruh Indonesia. Juga ada BSM untuk membantu biaya lainnya seperti buku dan pakaian sekolah. Kesungguhan pemerintahan SBY dalam bidang pendidikan, yakni melaksanakan alokasi APBN 20% untuk pendidikan. Jadi kalau ada yang bilang mahal, itu tidak benar. Saya rasa jika dipercaya lagi oleh masyarakat sebagai pemenang pemilu, saya yakin PD akan lanjutkan program pendidikan gratis SMA secara bertahap, menambah bantuan beasiswa kuliah, dan lain-lain. (Nov/P-3) Ferry Mursyidan Baldan Andi Nurpati Ketua DPP Partai NasDem Wakil Sekjen Partai Demokrat 2 PKB 8 PAN UNTUK sekolah negeri dan swasta, baik SD maupun SMP, sudah lama gratis. Kalau SMA, SMK, Aliyah tahun ini sudah gratis, sedangkan untuk swasta beberapa sekolah sudah gratis. Biaya SPP mereka yang di bawah Rp100 ribu sudah bisa digratiskan karena ada BOS bagi pelajar SMA/SMK/Aliyah sebesar Rp1 juta per anak satu tahun. Belum lagi ada BOS dari provinsi untuk SMA Rp500 ribu dan SMP Rp127 ribu. Bagi yang kurang mampu, sekarang sudah ada yang namanya bantuan siswa miskin (BSM). Bagi yang belum dapat bantuan itu bisa melalui sekolah. (*/P-3) BENAR bahwa pemerintah sudah terapkan pendidikan gratis, namun dalam realitasnya, biaya operasional sekolah tidak cukup jika hanya di-backup dengan dana BOS. Oleh karena itu, perlu ada peraturan menteri tentang pemanfaatan dana BOS sesuai kebutuhan. Di sisi lain, perlu dikaji lagi apakah dana BOS sekarang sudah mencukupi untuk menutup biaya operasional sekolah. Dana fungsi pendidikan 20% dari APBN, tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk pendidikan formal. Sebagian besar justru dialokasikan ke 17 kementerian/lembaga lain. (*/P-3) Dedi Wahidi Eko Patrio Anggota Komisi X DPR dari F-PKB Anggota Komisi X dari F-PAN 3 PKS 9 PPP PENDIDIKAN gratis itu tergantung dari kemampuan anggaran pemerintah pusat dan daerah. Sampai di level mana menggratiskan, itu di luar program nasional seperti BOS. Menurut saya soal kemampuan di setiap daerah itu sangat menentukan. Kalau menyangkut program nasional, seperti BOS dan BSM, tinggal pengawasan yang dilakukan DPRD setempat. Untuk implementasi program pendidikan gratis idealnya bukan hanya biaya sekolah. Uang seragam, ongkos perjalanan, dan sebagainya juga harus menjadi variabel pendidikan gratis. Dengan begitu, tidak ada lagi pungli di sekolah. (Nov/P-3) SEBELUM bicara pendidikan gratis, menurut saya, keringanan untuk biaya pendidikan itu sudah mulai ada. Anggaran pendidikan sudah 20% dari APBN/APBD, di mana pelajar juga harus menuntaskan 9 tahun (SD dan SMP). Ada juga program BOS untuk sekolah negeri maupun swasta. Komitmen sekolah juga harus sejalan, bahwa tidak boleh lagi bentuk pungutan apa pun kepada murid. Saya lihat dalam pengawasan Komisi X, masih ada pungutan ujian pendaftaran, pungutan per semester, dan sebagainya. Saya sudah sampaikan tidak boleh lakukan itu. Sebagai eksekutornya, hal ini harus diperhatikan Kemendikbud. (Nov/p-3) Untung Wahono Pendidikan Gratis Lemah Implementasi P ENDIDIKAN gratis nyaring diucapkan pemerintah pusat maupun daerah. Namun, masyarakat miskin tetap saja mengeluhkan bahwa pendidikan hanyalah milik orang mampu. Pasalnya, masih banyak anak-anak Indonesia yang putus sekolah karena faktor ekonomi. Konstitusi mengamanatkan negara menyiapkan anggaran 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Bahkan, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang program pendidikan gratis. Pertanyaan fundamentalnya, sudahkah pendidikan di negeri ini dirasakan semua kalangan? Tentu jawabannya belum. Mengapa? Karena faktanya tidak benar-benar gratis seperti yang dibayangkan. Para guru/oknum di sekolah masih sering meminta sumbangan ini-itu dari para murid. Bahkan, ada semacam lingkaran setan di dunia pendidikan yang membuat aktivitas (pungli) semacam itu dianggap lumrah. Karena itu tak heran bila murid yang secara ekonomi kurang mampu menjadi korban alias drop out. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah mestinya lebih giat melakukan inspeksi untuk mengawasi tingkah laku guru dan pengelola sekolah yang kerap memanfaatkan berbagai celah untuk tetap meraup bayaran di tengah program pendidikan gratis. Sebagai pengelola pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan berbagai program pembangunan pendidikan. Mendikbud M Nuh mengklaim program-program yang mereka jalankan sudah sesuai jalur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ketika memaparkan capaian kinerja Kemendikbud tahun 2013 lalu, Nuh menjelaskan, kementerian yang dipimpinnya mencatat capaian khusus tiap tahun sejak 2004. Dia juga menyebut itu sebagai target milestone pembangunan pendidikan 2014. Perbaikan penyaluran BOS, kata MI/ANGGA YUNIAR BELAJAR DI PINGGIR REL: Anak-anak yang tinggal di bantaran rel kereta api belajar membaca dan berhitung di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Konstitusi mengamanatkan negara menyiapkan anggaran 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan nasional. Namun, masih banyak anak Indonesia putus sekolah karena faktor ekonomi. Reni Marlinawati Ketua MPP PKS 5 Ketua DPP PPP 10 Partai Hanura 4 PDIP KONSTITUSI sudah mengamanatkan minimal 20% APBN untuk biaya pendidikan. Namun, amanat tersebut dijalankan setengah kesungguhan dan tidak terbuka. UU Sistem Pendidikan Nasional juga sudah mengatur itu, namun pemerintah tidak sepenuhnya melaksanakan itu. Dana 20% dari APBN ternyata digunakan untuk membayar gaji pegawai Kemendibud dan gaji guru. Sisanya baru untuk membiayai sarana dan prasarana pendidikan. Porsi sisa anggaran itu pun tidak langsung diserahkan ke Kemendikbud, tapi dipotong terlebih dahulu untuk membiayai pendidikan kedinasan atau pendidikan yang diadakan kementerian/lembaga negara. (*/P-3) DPR Tekan Komponen Biaya Langsung Haji 2014 Jurmaini Syakur Ketua DPP PDIP ini, Kemendikbud menetapkan target RPJMN untuk meraih 96% APM SD/ sederajat dengan APK 119,1% dan 80% APM SMP/sederajat dengan APK 110%. Adapun target APK SMA/sederajat tahun depan adalah 85% dan target APK perguruan tinggi 30%. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi berbagai program tersebut, Media Indonesia meminta komentar 12 parpol pesera Pemilu 2014. (Nov/P-3) SISTEM pendidikan yang terus berganti di setiap periode melemahkan tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan seluruh lapisan masyarakat. Seharusnya sistem pendidikan dibuat baku supaya keberlangsungan sistem pendidikan dan evaluasinya berjalan secara kontinu. Selain itu, pembiayaan pendidikan harus dialokasikan secara tepat tanpa melewati banyak pihak. Karena anggaran pendidikan selama ini dari Kemenkeu disalurkan ke pemerintah provinsi, lalu ke pemerintah kabupaten dan kota, baru sampai ke sekolah. Dengan melewati banyak banyak pihak, memungkinkan penyelewengan semakin terbuka. (*/P-3) Sudiyatmiko Aribowo Nuh, menjadi salah satu fokus kerja Kemendikbud sejak 2012. Di tingkat pendidikan tinggi, DPR telah menyetujui UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang itu menjadi payung penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Pencapaian terakhir ialah penetapan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang turut memperhitungkan prestasi tiap kampus penerima bantuan itu. Tahun Ketua DPP Hanura 14 PBB 5 Partai Golkar BANTUAN dari pemerintah selama ini implementasinya tidak tertib. Misalnya, BOS, dalam implementasinya masih ada yang menggunakannya bukan untuk operasional murid, melainkan untuk membayar guru honorer. Lalu pungutan liar yang mungkin di beberapa daerah masih terjadi. Seharusnya tidak boleh lagi ada pungutan seperti itu. Ini harus menjadi komitmen setiap kepala sekolah untuk membagi jatah per jumlah murid yang ada. Jika di sekolah itu ada subsidi silang sah-sah saja, tetapi intinya jangan membebani orangtua murid dengan pungutan-pungutan untuk keperluan sekolah. Selain itu, tingkat kemahalan per daerah berbeda-beda. (Nov/P-3) SEBETULNYA bukan pendidikan gratis secara nasional. Yang ada itu pendidikan gratis program dari pemerintah daerah maupun provinsi. Gratis, tetapi tidak gratis seluruhnya. Ada yang SPP gratis, buku gratis, lalu ada BOS. Di luar itu biaya memang ada yang tak terkover. Misalnya, transportasi. Itu kan relatif, tergantung kemampuan orangtua murid masing-masing. Menurut saya, program pendidikan gratis itu sudah ada kemajuan. Tetapi, memang belum seluruhnya merata. Baru beberapa daerah yang mulai menjajaki program itu. Bahkan, di Sulawesi Selatan ada yang membuat kebijakan pendidikan gratis tingkatannya sampai perguruan tinggi. (Nov/P-3) Rully Chairul Azwar BM Wibowo Anggota Komisi X DPR dari F-PG Sekjen PBB 6 Partai Gerindra 15 PKPI SESUAI amanat UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, minimal 20% dari APBN/APBD dialokasikan untuk pendidikan. Menurut saya, anggaran 20% itu yang tidak tepat di level alokasi dan implementasi. Ini yang membuat masih banyak keluhan terkait biaya pendidikan yang mahal. Kalau dikatakan pendidikan gratis, seharusnya memungkinkan juga buku sekolah juga gratis. Termasuk meningkatkan kualitas para pengajar atau guru sekolah. Jadi masalahnya bukan soal jumlah anggarannya, tetapi pada level policy dan implementasi. (*/P-3) PEMERINTAH lebih mementingkan kelompok dan partai politiknya dibanding memenuhi hak pendidikan masyarakat. Belum ada komitmen untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan pendidikan. Pemerintah hanya sampai memberikan anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan. Tidak dibarengi dengan jaminan anggaran tersebut dapat menjamin masyarakat mendapatkan hak pendidikan. Banyak anggaran itu masuk ke kantong kelompok dan oknum pemerintah. Akhirnya anggaran sebesar itu meyisakan masyarakat masih terbebani biaya pendidikan. (*/P-3) Fadli Zon Rully Soekarta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Wakil Sekjen PKPI DOK DPR Penandatanganan kesepakatan besaran BPIH 2014 antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama RI D EWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) Tahun 2014. Salah satu upaya dilakukan dengan mengalihkan sebagian beban langsung jemaah haji (direct cost) ke beban dana optimalisasi setoran awal BPIH (indirect cost). Rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama sepakat untuk meningkatkan penggunaan dana optimalisasi 2014 sebesar Rp591 miliar menjadi Rp2,8 triliun. Peningkatan dana optimalisasi tersebut dialokasikan untuk biaya langsung, biaya pelayanan jemaah di Arab Saudi dan dalam negeri, biaya operasional haji Arab Saudi dan dalam negeri, serta dana darurat (contigency). Dana optimalisasi tersebut bukan berasal dari APBN, melainkan dana yang dikumpulkan dari jemaah haji sendiri dan kemudian diinvestasikan kepada pemerintah. “Indirect cost adalah dana optimalisasi yang berasal dari dana jemaah yang disimpan untuk dikembalikan kepada mereka sendiri,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah di Jakarta, Senin (3/3). Salah satu biaya yang ditanggung dana optimalisasi adalah pembayaran dam (denda) haji tamattu. Alokasi sebesar Rp207 miliar atau setiap jemaah sebesar 475 riyal (sekitar Rp1,47 juta). Pengelolaannya diserahkan secara kolektif kepada Islamic Development Bank (IDB) melalui Kementerian Agama. “Rata-rata jemaah haji Indonesia adalah haji tamattu yang harus membayar denda. Jumlahnya mencapai 99%. Dulu jemaah harus membayar denda sendiri, sekarang dibayarkan,” jelas Ida. Pengalihan pembayaran dam secara pribadi menjadi secara kolektif memberikan keuntungan lain bagi masyarakat. Daging kurban yang dihasilkan dari dam bisa didistribusikan kembali kepada masyarakat kurang mampu di Indonesia. Sebelumnya, pengelolaan distribusi daging kurban tidak diketahui dengan jelas penerimanya. “Selain membayar kerugian sesuai dengan syariat Islam, daging kurban hasil dam ini bisa bermanfaat bagi warga negara Indonesia,” terang Ida. Selain dana optimalisasi, DPR dan pemerintah juga menyetujui alokasi anggaran dana darurat sebesar Rp104,2 miliar. Alokasi tersebut ditujukan untuk cadangan risiko nilai tukar, perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi dan risiko biaya penerbangan. Kesepakatan lain yang dihasilkan dalam rapat kerja adalah penurunan BPIH 2014 sebesar ratarata US$3.219 atau turun sebesar US$308 dari tahun sebelumnya. Uang tersebut dialokasikan untuk biaya tiket, airport tax, pemondokan di Mekah dan living allowance. “Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama sepakat bahwa bagi jemaah haji lunas tunda tahun 1434 H/2013 M mendapatkan selisih BPIH sesuai embarkasi masing-masing yang bersumber dari hasil efisiensi BPIH tahun 2013,” imbuh Ketua Panja BPIH Mahrus Munir. (Din/S-25)
  • 6. HUKUM 6 SELASA, 4 MARET 2014 Indonesia tidak Siap Hadapi Churchill Boediono Disebut dalam Dakwaan KPK berharap fakta persidangan dapat mengungkap berbagai misteri yang masih menyelubungi skandal Bank Century. Fakta itu yang akan menjadi dasar KPK menjerat pihak lain. RAJA EBEN L D UGAAN keterlibatan Wakil Presiden Boediono saat menjabat Gubernur Bank Indonesia dalam skandal Bank Century yang merugikan negara hingga Rp6,7 triliun semakin kuat. Anggota Komisi III DPR yang juga anggota timwas Century Bambang Soesatyo menyebut, dalam surat dakwaan atas mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya yang akan dibacakan pada Kamis (6/3) di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut adanya perbuatan bersamasama Boediono dan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Senior BI dalam menggelontorkan dana talangan itu. “Saya sudah menerima salinan dakwaan itu. Saya mendengar kabar bahwa berkas dakwaan Budi Mulya yang tersusun secara sistematis dan terstruktur menyebutkan keterlibatan sejumlah nama secara bersama-sama di antara Boediono selaku Gubernur BI dan Miranda S Goeltom selaku Dewan Gubernur Senior BI ketika itu,” kata Bambang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Dia menambahkan, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas juga telah memberi sinyal bahwa dakwaan Budi Mulya akan mengungkap aktor intelektual di balik kasus tersebut. “Kasus Bank Century akan memasuki babak baru. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga memastikan berkas kasus Century sudah lengkap dan sidang perdana akan digelar pada Kamis mendatang,” jelasnya. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas juga telah memberi sinyal bahwa dakwaan Budi Mulya akan mengungkap aktor intelektual di balik kasus Century. Ia menambahkan, dugaan keterlibatan petinggi BI dalam kasus itu diperkuat oleh hasil pemeriksaan KPK atas mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Washington, AS, dalam kapasitas sebagai Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). “Bersama Sri Mulyani, KPK juga telah memeriksa setidaknya 120 saksi. KPK berhasil menggambarkan rangkaian hasil pemeriksaan ini sangat produktif. Jika berita acara pemeriksaan (BAP) Sri Mulyani kelak dibuka di pengadilan, akan semakin memperjelas bagaimana praktik korupsi dengan modus penyelamatan bank itu terjadi,” pungkasnya. Tersangka baru Di tempat berbeda, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan penuntasan skandal Bank Century tidak akan berhenti pada Budi Mulya yang telah menjadi tersangka dalam kasus itu. “Memang belum ada penyelidikan baru di kasus ini. Tapi, kasusnya belum berhenti (diusut KPK), nanti lihat di persidangan dengan terdakwa BM apakah ada fakta baru yang terungkap atau putusan hakim bagaimana. Dari situ tentu akan dikembangkan,” kata Johan di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Menurut Johan, dalam mengembangkan kasus tersebut, KPK belum menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka lainnya sehingga persidangan Budi Mulya dapat menjadi kekuatan dan dasar KPK untuk menjerat pihak lain. Sementara itu, Wakil Presiden Boediono, melalui Yopie Hidayat selaku juru bicaranya, meminta DPR tidak memolitisasi masalah bailout Bank Century. Ia mengatakan proses politik atas kasus bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun sudah selesai dengan keputusan rapat paripurna DPR yang menyerahkan kasus tersebut ke penegak hukum. (*/Mad/P-1) BAHAS HAMBALANG: Mantan Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Demokrat Mahyuddin menunggu raja_eben @mediaindonesia.com panggilan pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Mahyuddin yang diperiksa selama 6 jam mengakui dirinya pernah mengikuti rapat membahas anggaran Hambalang di ruang kerja Menpora Andi Mallarangeng. MI/SUSANTO Pembebasan Bersyarat Corby Harus Dicabut MI/M IRFAN OTSUS PAPUA: Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko (tengah) dan Kapolri Jenderal Sutarman mengikuti raker dengan Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. PENAYANGAN pembebasan ratu mariyuana Schapelle Leigh Corby dari Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Bali, oleh sebuah stasiun televisi Australia menuai protes. Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik tayangan media massa Australia tersebut. Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak bisa tinggal diam dan harus segera mengambil langkah tegas. “Publik di Indonesia sudah pasti akan marah. Mereka mem pertanyakan betapa tidak berdaya seorang pejabat menghadapi manuver seorang narapidana? Apa istimewanya Corby sebagai narapidana bila dibandingkan dengan narapidana lain?” tanya Hikmahanto dalam siaran persnya. Sikap yang sama juga disampaikan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Muhammad Prasetyo. Calon anggota legislatif dari Partai NasDem itu mendesak Kementerian Hukum dan HAM segera mencabut pembebasan bersyarat yang telah diberikan kepada Corby. “Tayangan di televisi itu menjelek-jelekkan proses penegakan hukum di Indonesia. Sudah jelas, itu melanggar poin-poin dari pembebasan bersyarat. Karena itu, menurut saya, pembebasan bersyarat ini sudah disalahgunakan oleh keluarga Corby, dan pemerintah harus mencabut pembebasan bersyarat itu,” ujarnya. Dalam tayangan Sunday Night: Schapelle Corby’s Release from Prison Sneak Peak yang disiarkan stasiun televisi Channel Seven pada 2 Maret 2014 pukul 20.00 waktu setempat, kakak perempuan Corby, Mercedes Corby, diwawancarai seputar proses hukum yang dijalani Corby hingga detik-detik pembebasan bersyaratnya. Dalam wawancara penuh simpati dengan Mercedes yang selalu mendampingi Corby saat tinggal di Bali, program Sunday Night menyelingi dengan tayangan gambar Corby yang sedang menikmati harihari awal pembebasan dari LP Kerobokan, Bali, setelah sembilan tahun mendekam di LP itu. Pada kesempatan itu, Mercedes menyebut adiknya tak bersalah. Ia menyebut adiknya sudah menjadi korban dari seorang petugas Bandara Ngurah Rai, Bali, yang menaruh mariyuana di tas Corby. (The Guardian/Drd/P-1) HOTMAN Paris Hutapea, pengacara yang pernah mengalahkan Churchill Mining Plc pada Juni 2013, menyebut pemerintah Indonesia tidak siap dalam berperkara di arbitrase internasional. Tim kuasa hukum Indonesia yang beranggotakan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dinilai Hotman masih kurang pengalaman untuk berperkara arbitrase internasional sehingga gagal menunjukkan pokok permasalahan di hadapan sidang arbitrase. “Kekalahan pemerintah melawan gugatan Churchill Mining Plc beberapa waktu lalu karena pemerintah tidak siap dalam menjelaskan pokok permasalahan dalam sidang di Singapura. Ditambah lagi, Indonesia tidak menyiapkan pengacara litigasi internasional,” ujarnya, kemarin. Seharusnya, sambungny a , j i k a m e m p e l a j a r i pokok gugatan yang diajukan Churchill Mining Plc, posisi hukum Indonesia sangat kuat. Gugatan Churchill Mining Plc itu ia nilai sangat lemah karena perusahaan itu diduga menggunakan nominee atau nama lain yang meminjam perusahaan orang lain di dalam negeri yang punya izin tambang di Indonesia. “Namun masalahnya, Indonesia gagal menjelaskan pokok masalah ini. Tim kuasa hukum Indonesia gagal meyakinkan pengadilan arbitrase bahwa tidak ada kerugian apa pun yang di alami Churchill. Bagaimana Churchill secara yuridis dirugikan, sedangkan pemegang izin usaha itu bukan Churchill. Ingat, sistem nominee jelas terlarang dan ilegal menurut UU kita dan jelas Churchill bukan investor,” urainya. Saat ditemui di kesempatan berbeda, jaksa penga cara negara yang telah disiapkan Kejaksaan Agung, Herri Horo, mengatakan pihaknya belum menentukan langkah buat menghadapi pengadilan arbitrase internasional. “Sampai saat ini belum ada keputusan akan mengambil langkah apa,” ungkapnya. (SU/P-1)
  • 7. tipikor SELASA, 4 Maret 2014 7 Susi Selalu Menang Tangani Pemilu Kada Pengacara Susi Tur Andayani diduga bersama mantan Ketua MK Akil Mochtar menerima suap. Abdus Syukur P MI/SUSANTO WAWAN KEMBALI KE KPK: Tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilu kada Lebak Tubagus Chaeri Wardana keluar dari mobil tahanan setibanya di gerbang rumah tahanan cabang KPK, di Jakarta, kemarin. Wawan dijemput petugas dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati setelah dinyatakan sembuh dari sakit demam berdarah. Setiba di KPK, Wawan Langsung Terlelap T IDAK ada sepatah kata pun dari adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu ketika diberondong pertanyaan soal mobilmobil untuk sejumlah artis dan dugaan kepemilikan atas tempat karaoke mewah di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Meski dikepung puluhan pemburu berita baik cetak maupun elektronik, terdakwa kasus dugaan sengketa pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lebak, Tubagus Chaeri Wardhana (TCW) alias Wawan, bergeming. Dari awal ditangkap hingga akan menjalani persidangan, tidak pernah terucap satu kata pun dari Wawan. Dia hanya mengumbar senyum dan sesekali menundukkan kepala untuk menghindari lampu kamera. Wawan tampak cukup segar meskipun sedikit pucat. Wawan dijemput dengan menggunakan mobil tahanan KPK dari RS Polri. Sekitar pukul 13.00 WIB, Wawan yang juga tersangka kasus pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Tangerang Selatan dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye tiba di depan pintu masuk Rumah Tahanan KPK, Jakarta, kemarin. Sebelumnya, dia seminggu menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. “Dari rekomendasi dokter di RS Polri, TCW sudah bisa dikembalikan ke rutan,” kata juru bicara KPK Johan Budi. Menurut Johan. dokter mendiagnosis Wawan terkena sakit mag akut dan vertigo. Namun, KPK belum mendapat info dan kesimpulan bahwa Wawan mengalami demam berdarah. “Dengan kembalinya TCW ke rutan, berarti ia bisa segera menjalani persidangan,” ujarnya. Tim kuasa hukum Wawan, Pia Akbar Nasution, juga mendatangi Gedung KPK. Namun, Pia tidak bisa bertemu Wawan karena kondisinya masih lemas. “Tadi sampai rutan, Mas Wawan lemes dan langsung tidur,” ujarnya. Terkait sejumlah kasus, KPK sudah menyita 47 mobil terkait Wawan dan 1 motor besar. Penyitaan mobil itu memecahkan rekor mobil yang disita lembaga superbodi itu. Beberapa artis yang diduga menerima mobil dari suami Wali Kota Tangerang Airin Rachmi Diany itu diperiksa, seperti Jennifer Dunn, Catherine Wilson alias Keket, Rebecca Soejati Reijman, dan Reni Yuliana. Tak mengherankan bila wartawan penasaran kenapa ia memberikan mobil-mobil mewah ke para pesohor itu. Namun, Wawan hanya membalasnya dengan senyum. Ah, Mas Wawan.... (Raja Eben Lubis/X-5) ENGACARA Susi Tur An­ ayani dinilai se­­ d la­ lu memenangi seng­ keta pemilu kada di Mahkamah Konstitusi sehingga dia dipercaya menangani seng­ keta pemilu kada Kabupaten Lebak. Hal itu disampaikan peng­ acara Rudy Alfonso setiba di Gedung Komisi Pembe­ antasan r Korupsi Jakarta, kemarin. “Susi tidak menangani ba­ nyak perkara di MK, tetapi beberapa perkara yang dita­ nganinya selalu menang,” ung­ apnya. Rudi datang ke k lembaga antirasywah itu seba­ gai saksi tersangka Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Susi Tur Andayani ialah p ­ engacara pasangan calon bu­ ati dan calon wakil bupati p Lebak Amir Hamzah-Kasmin yang diusung Partai Golkar. Susi didakwa terlibat kasus suap terhadap Akil Mochtar dalam sengketa pemilu kada Kabupaten Lebak, Banten, dan Kabupaten Lampung Selatan. “Lebak itu lawyer-nya kantor saya. Saya tidak masuk di kuasa itu, tapi ada pertemuan sebe­ lum menetapkan siapa yang menangani perkara itu di MK, kemudian masuklah yang na­ manya Susi Tur Andayani. Nah itu saya tidak tahu-menahu apa urus­ nnya dia masuk ke tim a saya,” tuturnya. Rudy yang juga menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golkar wilayah Banten II antara ‘‘Ada apa lagi sih! Nanti juga akan terbuka semua di persidangan.” Susi Tur An­ ayani d Pengacara mengaku sudah menarik selu­ ruh stafnya dalam menangani perkara Lebak. “Cuma ada satu orang se­ hingga berdua bersama si Susi itu menangani perkara Lebak di MK. Saya sudah tunjukkan semua rekam­ nnya bahwa a kita tidak ada yang ikut dalam sidang Lebak karena dari awal saya mengatakan perkara ini tidak usah diajukan, tapi Amir Hamzah memaksakan,” tam­ bah Rudy. Ia mengaku selisih suara di pemilu kada Lebak sangat tinggi, ditambah bukti-bukti yang disiapkan tidak mema­ ai. d “Yang hire (sewa) Susi si Amir. Dia mengaku ke kami, Susi itu adiknya,” kata dia. Bukan broker Secara terpisah, jaksa penun­ tut umum (JPU) KPK menyata­ kan Susi Tur Andayani bukan broker atau perantara, me­ lainkan justru turut serta dan bersama-sama Akil Mochtar diduga menerima suap dalam sengketa pemilu kada. Pernyataan JPU itu disam­ paikan pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Persidangan diketuai hakim Gosen Butar-Butar dengan terdakwa Susi Tur Andayani. Dalam kasus suap sengketa pemilu kada Kabupaten Le­ bak, Banten, dan Kabupaten Lampung Selatan tersebut, agendanya ialah tanggapan jaksa atas eksepsi (keberatan) terdakwa. Dalam eksepsinya yang dibacakan penasihat hukum terdakwa Reza Edwijanto, Kamis (27/2) lalu, disampaikan mengenai pertanyaan seputar peran Susi sebagai media atau orang yang membantu Akil Mochtar. “Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuat­ an menerima hadiah atau jan­ ji, yaitu menerima Rp1 miliar dari Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) selaku Komisaris U­ tama PT Bali Pasific Pragama (BPP) dan Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Banten,” tan­ das jaksa Dzakiyul Fikri. Seusai persidangan, Susi Tur Andayani enggan menjawab pertanyaan pers. Dia berjanji akan membuka semuanya da­ lam persidangan. “Ada apa lagi sih! Nanti juga akan terbuka semua di per­ sidangan,” ujar Susi yang me­ ngenakan rompi oranye ta­ hanan KPK. (Ant/X-5) abdus @mediaindonesia.com
  • 8. MEGAPOLITAN 8 SELASA, 4 MARET 2014 KABUPATEN TANGERANG Dinas Sosial Tutup Panti Asuhan Samuel ANTARA/ RENO ESNIR PEMBOBOL REKENING: Enam warga Malaysia tersangka pembobol rekening bank berinisial LCK, OLW, KCS, OCA, TCP, dan SHW ditunjukkan kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Polisi bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi dan BCA menangkap para tersangka karena mencuri data dan membobol rekening nasabah senilai Rp1,2 miliar di tiga bank nasional. MABES POLRI E berada di panti asuhan tersebut ke Dinsos Kabupaten Tangerang. Mereka justru meminta kedelapan anak dititipkan di Panti Asuhan Griyah Asih, Jakarta. “Kemana pun anak itu dipindahkan, silakan saja. Yang penting lebih baik,” kata Uyung. Sementara itu, Samuel dan Yuni, kemarin, memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Keduanya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penelantaran dan penyiksaan anak asuh serta penyimpangan legalitas yayasan. Mereka diperiksa mulai pukul 10.00 WIB di ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Subdit Remaja Anak dan Wanita Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Empat jam berselang, Yuni dan kuasa hukumnya, Cornelius Kopong, keluar dari ruang pemeriksaan untuk rehat. Yuni enggan berkomentar mengenai informasi dugaan penganiayaan terhadap beberapa anak asuhnya. (SM/GG/J-4) LINTAS BERITA Sindikat WN Malaysia Bobol BCA NAM warga negara Malaysia ditangkap seusai terdeteksi membobol anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Central Asia lewat metode penggandaan data nasabah (skimming). Selama beberapa pekan beraksi, mereka diduga telah mengambil uang nasabah sebesar Rp1,2 miliar. “Teknologi perbankan konvensional masih memberi celah,” kata Brigjen Arief Sulistyanto, Direktur II/Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Ia menyatakan penangkapan pelaku didasari atas laporan dari BCA, 25 Februari. BCA melaporkan ada beberapa pengambilan dana secara ilegal di sejum- DINAS Sosial Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, menutup Panti Asuhan The Samuel’s Home di Sektor 6, GC 10 No 1, Cluster Miccelia, Summarecon Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Selain tidak memiliki izin, panti asuhan itu diduga melakukan penelantaran dan penyiksaan terhadap anak asuhnya. “Kami sudah melarang panti asuhan tersebut beroperasi seperti menerima anak dan mencari donatur,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang Uyung Mulya Lubis, kemarin. Larangan tersebut, ujarnya, disampaikan langsung kepada pengelola panti asuhan, yaitu Chemy Watulinggas atau Sa muel dan istrinya, Yuni Winata. Keduanya setuju dan mereka mengaku memang harus fokus pada kasus dugaan pelanggaran yang saat ini ditangani Polda Metro Jaya. Namun, lanjutnya, keduanya menolak pemindahan delapan anak asuh yang saat ini masih lah ATM di Bandung, Jakarta, Batam, dan Medan, pada 21-22 Februari 2014. “Sebanyak 112 orang nasabah dilaporkan menjadi korban. Total uang yang diambil secara ilegal mencapai Rp1.243.943.279,81 (Rp1,2 miliar),” ungkap Arief, di Jakarta, Senin (3/3). Sebelumnya, para korban menceritakan pengalaman mereka mengenai pembobolan rekening mereka melalui ATM oleh orang tak dikenal, Media Indonesia, Senin (3/3). BCA pun sudah melaporkan kasus ini ke polisi dan mengganti kerugian mereka. Atas laporan itu, polisi di bawah pimpinan Kombes Albertus Rahmad Wibowo bergerak ke lokasi pemasangan beberapa Dari komplotan itu, polisi menyita barang bukti uang Rp726,6 juta dalam berbagai mata uang. alat skimmer di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan CCTV ATM, diketahui, sejumlah orang memasang alat skimmer di beberapa ATM di Jakarta. Wajah sejumlah pelaku pun terlihat. Tim juga bergerak ke lokasi penarikan terakhir di Medan. Beberapa hotel dicek unutk mengetahui keberadaan pelaku. Di salah satu hotel didapatlah wajah yang mirip dengan yang ada di rekaman CCTV di ATM, tapi me- reka sudah keluar hotel. Polri bergegas menginformasikan nama 21 orang WN Malaysia yang ditetapkan dalam daftar pencarian orang alias buronan itu ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Jumat (28/2), pukul 14.00 WIB, Ditjen Imigrasi menahan enam anggota sindikat di Pelabuhan Penyeberangan Batam. Mereka bermaksud menuju Singapura, terus ke Johor Baru, Malaysia. Penyidik Bareskrim segera terbang ke lokasi dan memproses mereka secara hukum. Mereka ialah Khor Chee Sean, 26, Saw Hong Woo, 27, Teoh Chen Peng, 24, Lee Chee Kheng, 31,Ong Lung Win, 24, dan Ooi Cho Aun, 42, (otak pembobolan kartu). Warga Kampung Pulo Mengungsi Lagi Dari komplotan itu, polisi menyita barang bukti uang Rp726,6 juta dalam berbagai mata uang. Mirza Iskandar, Direktur Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi, menambahkan, dari 21 orang, 12 orang kabur ke luar negeri, dan 4 masih buron di dalam negeri. Sementara itu, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menjelaskan, pola pembobolan ATM jenis ini merupakan modus lama dengan menggunakan skimmer dan CCTV kecil. “Tapi kalau sekarang ditarik tunai. Bukan ditransferkan seperti dulu. Jadi susah, karena kita enggak punya database,” tukasnya. (Kim/J-2) PEMPROV DKI Jual Beli Rusun Terus Diselidiki DINAS Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI terus menyelidiki kasus alih sewa dan jual beli rusun yang diduga melibatkan staf instansi itu. Penyelidikan dipimpin Inspektorat Provinsi DKI. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Yonathan Pasudung, kemarin, mengatakan dugaan stafnya terlibat kasus tersebut karena Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap rusun wajib mengetahui apa pun yang terjadi di dalam rusun yang menjadi kewenangannya. “Kalau ada yang melakukan alih sewa, semestinya kepala UPT rusun tersebut mengetahui. Sebab, semua perkembangan di rusun wajib dilaporkan kepada petugas atau kepala UPT,” katanya. Ia berharapkan penyelidikan berlangsung cepat dan pihaknya siap menjatuhkan sanksi kepada staf yang terbukti melakukan jual beli atau alih sewa rusun. “Kalau memang terbukti, pelaku akan dihukum sesuai aturan,” kata Yonathan. (Rss/J-4) BANJIR kembali merendam kawasan Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, kemarin. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Ciliwung setelah hujan mengguyur wilayah Bogor sejak Minggu (2/3) malam. Banjir merendam ratusan rumah dengan ketinggian air antara 30 sentimeter hingga 1,5 m. Menurut Lurah Kampung Melayu Bambang Pangestu, rumah yang terendam tersebar di tujuh RW yang meliputi 47 RT. Akibat banjir, 179 warga kembali mengungsi. “Di Kantor Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur ada 27 pengungsi dan di Rumah Sakit Hermina terdapat 152 mengungsi,” katanya. Sementara itu, Perumahan Pondok Gede Permai dan Kompleks Angkatan Laut Kemang IFI Graha di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dini hari kemarin, kembali terendam banjir setinggi 2,1 meter akiat meluapnya Kali Bekasi, karena tanggul yang rusak belum diperbaiki. (AF/*/J-4) Polsek Kembangan Razia Balap Liar POLSEK Metro Kembangan melakukan Operasi Cipta Kondisi pada Minggu (2/3) malam. Dari hasil razia di kawasan Taman Aries, Jalan Raya Joglo, Kawan Lama, dan Kawasan CNI, polisi menemukan sekumpulan anak-anak muda yang tengah bersiap menjalankan adu balap. Sebanyak 15 remaja, tiga di antaranya perempuan, ditangkap dan sembilan sepeda motornya disita. “Setelah kami selidiki, ternyata sebagian besar sepeda motor tidak memiliki surat sah. Hal itu dapat menjadi petunjuk untuk menemukan dalang pencurian dan penadah motor curian,” ujar Kapolsek Kembangan Komisaris Herru Agus. Belasan remaja yang melakukan aksi balap liar, lanjut Herru, belum terindikasi sebagai bagian dari beberapa geng motor. Namun, ada indikasi perjudian dalam aksi tersebut dengan taruhan sekitar Rp5 juta hingga Rp25 juta. (*/J-2) Lift Monas Beroperasi untuk Umum LIFT di Monumen Nasional (Monas) akhirnya resmi beroperasi kembali untuk umum, kemarin, setelah selesai diperbaiki karena rusak sejak 21 Oktober 2013. Kini pengelola mengoperasikan lift tersebut untuk pengungjung dengan cara baru. Setiap pengunjung hanya diperbolehkan naik ke puncak Monas berdasarkan jadwal yang telah diberikan. Untuk menandai kapan seseorang boleh naik, pengelola menandainya dengan gelang aneka warna yang dibagikan kepada pengunjung. Gelang yang disediakan pengelola berbahan dasar karet sehingga aman untuk dikenakan berkali-kali. Warna gelang yang tersedia berbeda pada setiap jam. Misalnya, untuk pengunjung yang mendapat jadwal naik pukul 10.00-11.00 WIB, gelangnya berwarna oranye. (*/J-4) MI/ANGGA YUNIAR UJI COBA TERMINAL: Warga menaiki eskalator saat uji coba Terminal Manggarai, Jakarta Selatan, kemarin. uji coba tersebut guna menyosialisasikan penggunaan fasilitas kepada awak angkutan umum serta penumpang dalam program revitalisasi terminal.
  • 9. LONGSOR SELASA, 4 MARET 2014 9 Tanah Retak, Rumah Luluh Lantak Kampung Gombong hingga saat ini masih dalam kondisi siaga darurat bencana akibat tanah retak. DEDE SUSIANTI kejadian tanah retak itu mencapai Rp7,5 miliar. “Jumlah warga yang harus diungsikan saja mencapai 593 orang,” katanya. B ARU sekitar sebulan, Suhaeni, 70, menikmati rumah yang layak dan nyaman. Namun, kini ia harus kembali hidup susah. Rumah yang baru saja direhab oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui program Bedah Rumah ambruk dan rata dengan tanah karena tertimpa rumah lainnya. Bukan hanya Suhaeni, ratusan warga lainnya di Kampung Gombong, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, juga bernasib sama. Kini mereka harus hidup di pengungsian hingga menempati hunian sementara yang akan dibangunkan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pada 24 Januari lalu, kampung tersebut dilanda bencana hebat. Tanah di kampung itu bergerak, retak kemudian longsor. Akibatnya, ratusan rumah warga pun bergeser, rusak, lalu ambruk. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, secara keseluruhan di Desa Cibadak ada 138 rumah yang rusak, sebanyak 66 rusak berat, 65 rusak ringan, 29 rumah kini dalam kondisi terancam. Yang terbanyak di Kampung Gombong yang jumlahnya mencapai 55 rumah. Kini sebulan berlalu, retakan-retakan tanah yang semakin membesar masih terlihat. Akibat bencana hebat itu, tidak banyak isi rumah yang bisa diselamatkan. Sekolah, masjid, dan jalan yang hancur dan terputus masih sama. Begitu juga dengan lahan-lahan pertanian. Belum ada pemulihan dari kampung tersebut. Alasannya, berbahaya karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan dan masih ada pergerakan tanah. Dan karena itu pula, kampung itu memang tidak akan atau tepatnya tidak boleh digunakan lagi untuk permukiman dan persawahan. Personel siaga Makmur menyatakan pihaknya menyiapkan 80 personel yang siap sedia dibantu anggota pemadam kebakaran. Begitu juga secara logistik. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, pihaknya bersinergi dengan Palang Merah Indonesia (PMI), dinas sosial, Tagana, dan stok dari pusat. Selain itu, untuk memperkuat kapasitas anggota di lapangan, Makmur melatih trantib dan pihak-pihak di kecamatan serta desa. Bahkan, pihaknya juga sudah membuat program Desa Tangguh. Desa Tangguh merupakan program penanganan bencana, yang membangun secara manajemen dan partisipatif persiapan sebuah desa dengan kapasitas personel dan perlengkapan. Sekretaris BPBD Kabupaten Bogor Makmur mengatakan hingga saat ini Bogor masih siaga darurat bencana dan berlangsung hingga akhir April. Sekeluarga Tewas Tertimbun Longsor BENCANA tidak mengenal waktu. Maut pun bisa menjemput kapan saja. Seperti halnya yang yang menimpa keluarga Eman,30, warga Kampung Ampera RT5/RW 14, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pada Minggu (2/3) sekitar pukul 20.00 WIB. Satu keluarga berjumlah empat orang, termasuk Eman, tewas tertimbun material rumahnya dan longsoran tebing yang ada di belakang rumahnya. Belakangan diketahui, ketika bencana itu terjadi, keempat korban, yakni Eman, Sopiah,27, Insan,7, dan Upi,5, tengah menikmati kebersamaan menonton televisi. Tebing yang tingginya sekitar 10 meter itu tidak mampu menahan derasnya air hujan, sehingga longsor dan menimbun mereka. “Ada suara gemuruh yang disusul teriakan minta tolong, Kejadiannya berlangsung tiba-tiba.” kata Rojiun,35, tetangga depan rumah korban. Selain empat orang yang tewas, ada korban lain yang terluka pada kejadian itu. Mereka ialah Awang, Oman, Bana, dan Mulyadi. Karena luka cukup parah di bagian kepala, mereka dilarikan ke rumah sakit. Kapolsek Bogor Selatan Komisaris Arief Gunawan mengaku kesulitan mengevakuasi para korban karena medan yang susah serta hujan deras. Para korban baru berhasil dievakuasi kemarin dini hari. Evakuasi dilakukan tim gabungan dari Tagana (Taruna Siaga Ben- cana) Kota Bogor, petugas Polsek Bogor Selatan, TNI, dan warga. Bencana longsor berujung maut juga terjadi di Kampung Jayasari, RT 04/05, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan. Seorang bocah berusia 8 tahun bernama Reza Maulana menjadi korban. Dia tewas setelah tertimbun reruntuhan rumahnya. “Ada suara gemuruh yang disusul teriakan minta tolong. Kejadiannya berlangsung tiba-tiba.” Rojiun Tetangga korban Selain di wilayah selatan Kota Bogor, kejadian longsor juga terjadi di wilayah utara Kota Bogor. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada tiga rumah di Kelurahan Pabaton mengalami kerusakan berat akibat tertimpa tembok setinggi 5 meter yang ada di sekitarnya. Bukan hanya kerusakan rumah, peristiwa itu juga berimbas pada tersumbatnya saluran air, sehingga membuat sejumlah rumah kebanjiran. Sementara itu, dari Kabupaten Bogor, dilaporkan, bencana juga terjadi di beberapa titik. Budi Aksomo, Koordinator Logistik Badan Penanggulanagan Bencana Dearah Kabupaten Bogor, ada di tiga titik atau lokasi bencana. (DD/J-1) Menurut Makmur, secara angka, terjadi peningkatan bencana tahun ini. Bahkan perbandingannya sangat jauh ketimbang tahun sebelumnya. “Per Januari saja, total kejadian ada 102 titik, tersebar di 29 kecamatan di 102 desa. Sebelumnya, angka itu dalam kurun satu tahun,” katanya. Dia menyebutkan dampak kejadian itu ialah sebanyak 87 rumah rusak berat, 111 rusak sedang, dan 651 rusak ringan serta ratusan jiwa diungsikan. Kejadian longsor yang paling tinggi eskalasinya di Kampung Gombong, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, itu. Kerugian dari kerusakan akibat Desa Tangguh, katanya, merupakan salah satu program penanganan bencana, yang membangun secara manajemen dan partisipatif persiapan sebuah desa dengan kapasitas personel dan perlengkapan. “Desa-desa yang rawan, warganya kita kumpulkan, karena mereka yang paling tahu. Kita lakukan pemetaan, penguatan kapasitas kecamatan dan desa. Kita ajari keterampilan proses darurat, evakuasi darurat secara mendasar,” katanya. Selain itu, ada penambahan anggaran Rp40 miliar. Angka itu naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp20 miliar. ( J-1) anti@mediaindonesia.com Lapangan Sepak Bola pun Jadi Hunian Sementara KEPALA Desa Cibadak, Kecamatan Sukamamur, Kabupaten Bogor, Ulung Syahputra, harus menunda niatnya untuk memajukan persepakbolaan di desanya, seperti janjinya pada pemilihan kepala desa, beberapa waktu lalu. Akibat bencana tanah bergerak yang menimpa warganya, Ulung pun rela mengubah lapangan sepak bola menjadi hunian sementara. Bupati Bogor Rachmat Yasin mengatakan selter itu ditar- getkan selesai dan sudah bisa ditempati April. Mengenai besaran dana untuk pembangunan selter itu, Rachmat menyebutkan Rp7,6 miliar. Berdasarkan pemantauan pada akhir pekan lalu, proses pembangunan baru pada tahap pembangunan fondasi. Di lahan seluas kurang lebih 1,8 hektare itu akan dibangun 84 rumah sederhana, 15 unit MCK, 1 bangunan sekolah yang terdiri dari 3 ruang kelas, 1 kantor, dan musala. Selain itu, akan dilakukan pembetonan jalan. Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor Dudy menambahkan, 84 unit rumah itu berupa bangunan sederhana, yakni bata setengah, dinding bata pres, dan fondasi batu kali. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, satu unit bangunan selter dengan ukuran sekitar 6 x 6 meter yang dibagi tiga ruang (dua kamar tidur, satu ruang tengah atau tamu itu bernilai Rp33 juta lebih. Satu hunian sementara itu nantinya ditempati dua atau tiga kepala keluarga. Sekdes Cibadak Ahmud Mukhtar menyebutkan, berdasarkan data korban, ada sebanyak 160 kk dengan 500 lebih jiwa yang akan tinggal di hunian sementara itu. “Seperti disampaikan Bupati waktu itu, targetnya April.” Sekdes mengatakan ada warga yang menolak untuk tinggal di sana meskipun keselamatan mereka terancam. “Mereka yang menolak itu yang rumahnya masih berdiri. Terancam, karena sampai sekarang memang masih ada pergerakan dan oleh Kementerian ESDM juga sudah dinyatakan tidak layak. Namun, kami tidak bisa memaksakan. Makanya kami buat surat pernyataan yang harus ditandatangani mereka. Kami tidak ingin nanti disalahkan,” katanya. (DD/J-1)
  • 10. PASCABENCANA 10 SEBANYAK 262 keluarga korban letusan Gunung Rokatenda di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, telah mengikuti relokasi tahap pertama, kemarin. Ratusan keluarga tersebut dipindahkan dari lokasi pengungsian di Maumere, ibu kota Kabupaten Sikka, ke lokasi permukiman mereka yang baru di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat. “Setiap keluarga pengungsi menerima lahan untuk pem- Relokasi Tahap Pertama Pengungsi Rokatenda Dimulai bangunan rumah dan uang sebesar Rp15 juta,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sikka Femmy Bapa kepada Media Indonesia, kemarin. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 243 keluarga yang menempati lahan yang di- siapkan pemerintah. Sisanya 19 keluarga menerima hibah tanah untuk pembangunan rumah dari keluarga. Dengan demikian, sebanyak 113 keluarga pengungsi masih menempati lokasi pengungsian. Sesuai dengan rencana, pengungsi yang masih bertahan akan direlokasi ke dua lokasi Pemprov Datangkan Genting dari Jateng Pascaerupsi Kelud, produksi susu sapi di Kabupaten Malang turun drastis dari 10 liter per sapi menjadi 3 liter. FAISHOL TASELAN P EMERINTAH Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) akhirnya mendatangkan genting dari Jawa Tengah untuk memenuhi kekurangan genting yang diperuntukkan bagi rumah rusak akibat erup si Gunung Kelud. Usulan perlunya mendatangkan genting dari Jawa Tengah terungkap dalam rakor penanganan erupsi Gunung Kelud yang dipimpin Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Grahadi Surabaya, akhir pekan lalu. Rakor tersebut dihadiri seluruh dinas dan Kodam V Brawijaya serta Polda Jatim. Dalam rakor itu juga diusulkan perlunya pemberian bibit bagi para petani yang lahan pertaniannya rusak diterjang batu, kerikil, dan debu vulkanis. SELASA, 4 MARET 2014 “Namun, prioritas awal rumah dulu. Berhubung jumlah genting kurang, kita sepakati untuk mendatangkan genting dari Jawa Tengah,” kata Soekarwo. Proses perbaikan rumah y a n g d i t a n g a n i Ko d a m V Brawijaya telah menghabiskan genting sebanyak 1 juta. Untuk memenuhi kebutuhan genting sebanyak itu tidak bisa dipasok dari Jatim. Saat ini kebutuhan genting sebanyak 10 juta buah untuk tiga wilayah. Adapun pasokan genting terdekat dari Jawa Tengah. “Saat ini di Jatim masih musim penghujan, banyak pengusaha genting tidak berproduksi karena rugi. Ini menjadi masalah sehingga kesulitan untuk memasok kebutuhan genting bagi tiga wilayah terdampak erupsi Kelud,” imbuh Soekarwo. Pemprov Jatim optimistis proses rehabilitasi rumah korban erupsi Gunung Kelud di Kediri, Blitar, dan Malang akan tuntas selama dua minggu. Selain masalah genting, Pemprov Jatim tetap berkomitmen mengajukan skema bagi petani yang terlilit utang di bank. Pemprov Jatim sudah membicarakan masalah tersebut ke Bank Indonesia termasuk Otoritas Jasa Keuangan Jatim. “Insya Allah tidak lama lagi akan ada pemecahan soal tersebut sehingga petani bisa nyaman untuk bekerja kembali. Namun, ini masih butuh proses,” ujarnya. Produksi susu turun Pada bagian lain, sejumlah peternak sapi perah mencemaskan sapi mereka kurus kekurangan pakan. Pasalnya, petugas koperasi susu tidak bisa masuk ke dusun karena lahar di Sungai Sambong masih menutup jalan utama. Endik Setyawan, Pristiyo Budi, dan sejumlah peternak sapi perah warga Dusun Kutut ”Setiap keluarga pengungsi menerima lahan untuk pembangunan rumah dan uang Rp15 juta.” Sikka Femmy Bapa Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sambirejo, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, mengungkapkan pascaerupsi hingga sekarang mereka belum memerah susu. Mereka tetap mempertahankan sapi-sapi tersebut meskipun banyak warga sekitar yang telah menjual sapi dengan harga murah untuk bertahan hidup. Sapi perah di dusun tersebut dijual Rp9 juta dari harga sebelum erupsi Rp15 juta per ekor. Selain itu, banyak pemilik sapi mengungsikan hewan ternak mereka ke tempat jauh. Setiap hari mereka harus menemui sapi-sapi itu untuk memberi makan. Pakan yang disediakan Pemprov Jatim tidak mencukupi. Produksi susu sapi pun menurun drastis. Biasanya satu sapi bisa menghasilkan susu 10 liter per hari, kini hanya 3-6 liter. Dii Sugianto, staf Gabungan Koperasi Susu Indonesia Malang, membenarkan pasokan susu turun drastis dari 13 liter per sapi menjadi 3 liter setiap harinya. “Untuk Kecamatan Pujon, produksi susu yang hilang setiap harinya sebanyak 92 ton, Kecamatan Ngantang 62 ton, dan Kecamatan Kasembon 9 ton,” jelas Dii. Adapun produksi susu segar di Jatim bisa mencapai 570 ton dengan total populasi sapi 164 ribu ekor. (BN/N-3) faishol @mediaindonesia.com permukiman di Pulau Besar, bagian utara Sikka. Ia menjelaskan saat ini peralatan berat masih terus bekerja membersihkan lokasi permukiman di Palue. “Pembersihan lokasi permukiman sudah mencapai 90% dan se gera selesai dalam waktu dekat,” ujarnya. Menurutnya, pengungsi yang direlokasi tersebut selama ini bermukim di zona bahaya Gunung Rokatenda. Pemerintah telah mengeluarkan larangan kepada warga untuk mengosongkan zona tersebut secara permanen. Pasalnya, saat ini status Rokatenda masih waspada. Sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung menyebutkan masih ada 75% dari 5,1 juta meter kubik volume lava Rokatenda belum dimuntahkan. Karena itu, potensi Rokatenda meletus lagi sangat besar. Meski demikian, banyak warga melanggar larangan dengan tetap masuk ke zona merah dengan alasan menengok rumah dan perkebunan. “Setelah itu, mereka pulang ke posko pengungsian,” keluh Femmy Bapa. (PO/N-3) ANTARA/RUDI MULYA TARGET REHABILITASI: Sejumlah anggota TNI-AD memperbaiki atap rumah warga yang rusak setelah erupsi Gunung Kelud di Desa Laharpang, Puncu, Kediri, Jawa Timur,(24/2). Pemerintah Jawa Timur menargetkan rehabilitasi perbaikan rumah warga dan fasilitas umum akibat erupsi Gunung Kelud akan selesai pada 9 Maret 2014, dengan anggaran Rp100 miliar. Puluhan Ribu Rumah di Bandung Terendam Banjir Akibat hujan deras, seBANJIR telah merendam sekijumlah ruas jalan di Banjartar 18 ribu rumah di KecamaBuruknya sistem masin terendam air hingga tan Bojongsoang, Baleendah, setengah meter. dan Dayeuhkolot, Kabupaten drainase kota Wali Kota Banjarmasin Bandung, Jawa Barat, kemenjadi penyebab Muhidin mengakui burukmarin. terendamnya jalannya sistem drainase kota. “Air sudah memasuki per“Selain itu, Kota Banjarmukiman warga di tiga kecajalan protokol dan masin dikelilingi sungai. matan tersebut sejak pukul permukiman warga. Geografis wilayah itu berada 02.00,” kata Koordinator Tar0,16 cm di bawah permuuna Siaga Bencana Kabupakaan laut,” ujarnya. ten Bandung, Dadang Wahidin. Sebaliknya banjir di sejumlah kecamatan Hujan deras yang terjadi sejak Minggu (2/3) malam hingga keesokannya menyebabkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mulai beempat anak sungai, yakni Cikapundung, Ci- rangsur surut. Air yang merendam sejumlah tepus, Cisangkuy, dan Citarum, yang berlokasi lahan persawahan mulai berkurang. Apalagi beberapa hari ini tidak turun hujan. di tiga kecamatan itu meluap. “Genangan banjir sudah surut. Kami Menurut Dadang, ketinggian air di Kecamatan Baleendah mencapai 2,8 meter. “Di bisa memulai menanam padi. Ruas jalan Dayeuhkolot (ketinggian air) sekitar 3 meter antarkecamatan masih tergenang air, tapi dan Kecamatan Bojongsoang sekitar 2,2 me- bisa dilewati,” terang Tulus, petani dari Desa Bandungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabuter,” imbuhnya. Saat ini warga di tiga kecamatan tersebut paten Tuban. Ia pun berharap padi yang sudah ditanam sudah mengungsi ke tempat yang aman seperti rusunawa Baleendah dan kantor keca- sebelumnya tidak rusak karena air sudah surut. “Harapan panen masih ada.” matan setempat. Pendapat Senada disampaikan Kepala Desa Hujan deras juga mengguyur Kota Banjarmasin sejak kemarin, menyebabkan sebagian Banjar, Kecamatan Widang, Kaselan. Menurutnya, dampak banjir luapan avour besar wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan itu terendam banjir. Buruknya sistem (saluran untuk air) Kuwu sempat merendam tadrainase kota menjadi penyebab terendam- naman padi di kampungnya seluas 350 hektare. nya jalan-jalan protokol dan permukiman “Tapi sekarang sudah surut karena tidak ada hujan selama lima hari ini.” (DY/YK/Ant/M-3) warga. ANTARA /FAHRUL JAYADIPUTRA BANJIR DAYEUHKOLOT: Warga menggunakan jasa transportasi delman melintasi genangan banjir di kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jabar, kemarin. Sebanyak 18 ribu rumah di Kecamatan Bojongsoang, Baleendah, dan Dayeuhkolot terendam akibat meluapnya air Sungai Citarum, Sungai Cikapundung, Sungai Citepus, dan Sungai Cisangkuy yang dipengaruhi tingginya intensitas curah hujan yang turun sejak malam hari.