Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Permendikbud No 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Permendikbud No 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal

1. DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
TAHUN 2014
Menuju Pencapaian PMU:
Sekolah Menengah Terbuka

2. Landasan Hukum
• Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang
Sisdiknas Pasal 32 ayat 2
• Peraturan Pemerintah No 17 tahun
2010tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
• Permendikbud No 72 tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
• Permendikbud No 80 tahun 2013 tentang
Pendidikan Menengah Universal

3. Modal Sumber Daya Manusia
Adanya Bonus Demografi..merupakan modal dasar bagi peningkatan
produktivitas ekonomi dan pengembangan pasar domestik...
100 tahun kemerdekaan
"Bonus Demografi"
Sumber: Menko Perekonomian
Dependency Ratio semakin kecil (2010-2035):
sia produktif semakin besar (Bonus Demografi ~ Demographic Dividen), kesempatan
otensi meningkatkan produktivitas semakin tinggi, semakin tinggi tingkat kesejahtera
Akan tetapi kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi Bencana Demografi~
Demografic Disaster.
Kualitas SDM sebagai kata kunci, Pendidikan dan Kesehatan sebagai peran kunci

4. Wajib Belajar
 Diamanatkan oleh Undang-Undang
 Wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah
 Dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah
 Sanksi bagi yang tidak mengikuti
Pendidikan Menengah Universal (PMU)
 Pendidikan menengah yang meliputi SMA,MA, dan SMK
 Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh
warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah
yang bermutu
 Difasilitasi oleh Pemerintah untuk menampung semua
penduduk usia sekolah
 Pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat
 Sanksi relatif longgar bagi yang tidak mengikuti
4

5. Pentingnya Pendidikan Menengah Universal
5
Memanfaatkan Bonus Demografi Indonesia Sebagai Modal Sumberdaya
Manusia
Memanfaatkan Bonus Demografi Indonesia Sebagai Modal Sumberdaya
Manusia11
Menjawab tantangan persaingan global yang membutuhkan SDM
berpendidikan
Menjawab tantangan persaingan global yang membutuhkan SDM
berpendidikan44
Pendidikan menengah memiliki kontribusi positif terhadap kehidupan
bersosial dan berpolitik
Pendidikan menengah memiliki kontribusi positif terhadap kehidupan
bersosial dan berpolitik55
Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja, sehingga bila tidak
sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik
Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja, sehingga bila tidak
sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik
Wajib belajar memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi,
daya saing, kesehatan, dan pendapatan
Wajib belajar memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi,
daya saing, kesehatan, dan pendapatan33
66
Menjaga kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan wajib
belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
Menjaga kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan wajib
belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.22

6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah
Rata-Rata
Nas APK SM
76,44 %
Tahun 2011/2012
Perkembangan APK Dikmen
2005/2006-2011/2012 (Persen)
Distribusi APK Dikmen
Kabupaten/Kota 2011/2012
(235 Kab/Kota)
(262Kab/Kota)
6
(256 Kab/Kota) (241 Kab/Kota)

7. 7
Prinsip Dasar Implementasi PMU
Prinsip Dasar
Implementasi
PMU
2. Pemerataan distribusi
layanan pendidikan
menengah untuk
menjangkau yang tidak
terjangkau
2. Pemerataan distribusi
layanan pendidikan
menengah untuk
menjangkau yang tidak
terjangkau
1. Mutu yang terjaga, tidak
berkurang karena adanya
penambahan daya tampung
1. Mutu yang terjaga, tidak
berkurang karena adanya
penambahan daya tampung
3. Pencapaian target
APK di tingkat
nasional, provinsi dan
kabupaten/kota secara
bertahap.
3. Pencapaian target
APK di tingkat
nasional, provinsi dan
kabupaten/kota secara
bertahap.
5. Peningkatan
kebekerjaan
(employability)
lulusan
(khususnya SMK)
5. Peningkatan
kebekerjaan
(employability)
lulusan
(khususnya SMK)
6. diperlukan
Data yang
Cepat, Tepat
waktu dan
Akurat
6. diperlukan
Data yang
Cepat, Tepat
waktu dan
Akurat
4. Perimbangan SMA –
SMK sesuai potensi dan
kebutuhan daerah
4. Perimbangan SMA –
SMK sesuai potensi dan
kebutuhan daerah

8. 8
PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU
PENDIDIKAN MENENGAH NASIONAL
0
20
40
60
80
100
120
APK
PerbandinganAPK ProgramWajar 12 Tahun dan APK Normal
0
20
40
60
80
100
APK
Tahun
APK ProgramWajar 12 Tahun APK NormalAPK Normal APK Wajar12 Tahun
z
APK 97,0%
(2020)
APK 97,0%
(2040)
Program PercepatanReguler
...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah..
.... Melalui upaya percepatan, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan
tercapai pada tahun 2020. Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional
tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2040......

9. LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
(PLK)
DALAM SISDIKNAS UU No. 20/2003 Pasal 32, Ayat (2).
Pendidikan Layanan Khusus (PLK) adalah pendidikan bagi
peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang,
masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami
bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi
ekonomi.
(PP No. 17/2010, Pasal 128 Pendidikan Layanan Khusus adalah …dst)
Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan layanan
khusus diatur dengan Peraturan Menteri (PP No. 17/2010, Pasal 142)

10. PASAL 1
Pendidikan Layanan Khusus (PLK) adalah pendidikan bagi peserta
didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang
terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan
yang tidak mampu dari segi ekonomi
PASAL 2 AYAT 2:
Ruang lingkup penyelenggaraan PLK meliputi jalur formal, non
formal dan informal
PASAL 3 ayat 1
PLK diselenggarakan dalam bentuk satuan
pendidikan dan/atau program pendidikan
10

11. PASAL 3a
Bentuk penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal:
Sekolah kecil
jumlah peserta didik minimal 3 orang
Sekolah terbuka
layanan pendidikan kunjung dari sekolah induk
Sekolah darurat
Layanan pada saat situasi bencana alam dan/ atau bencana sosial
Sekolah terintegrasi
Pendidikan dalam satu lokasi
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (PKLK) DIKMEN
11
PASAL 4
Bentuk penyelenggaraan Program:
o Pemindahan peserta didik ke daerah lain;
o Kunjungan pendidik;
o Pendidikan jarak jauh;
o Bentuk lain yang tidak bertentangan

12. 12

13. Pembagian Sumber Daya (Resource
Sharing)
Pemda dan
Sekolah Induk
,
Dit.PSMA/K
Dit. PTK
,
Dit.PSMA/K
Dit. PTKDit. PKLKDit. PKLK
• Menetapkan Program
dan Kebijakan
Pembinaan
• Berkoordinasi dengan
pihak Terkait
• Sosialisasi dan
Desiminasi
• Menyediakan Bahan
Ajar
• Menyiapkan Pusat
Sumber Belajar
• Monitoring dan
evaluasi
• Menetapkan Program
dan Kebijakan
Pembinaan
• Berkoordinasi dengan
pihak Terkait
• Sosialisasi dan
Desiminasi
• Menyediakan Bahan
Ajar
• Menyiapkan Pusat
Sumber Belajar
• Monitoring dan
evaluasi
Pustekom /
Seamolec
Pustekom /
Seamolec
Perguruan Tinggi
terkait
Dit. SMA/K
Membantu menyusun
bahan ajar.
Dit. PTK
•Melatih tenaga
pendamping/tutor.
•Meningkatkan
kompetensi tenaga
pendidik /tutor.
•Menyelenggarakan
program pelatihan
tutor
•Menyelenggaraan
orientasi pengelola
Dit. SMA/K
Membantu menyusun
bahan ajar.
Dit. PTK
•Melatih tenaga
pendamping/tutor.
•Meningkatkan
kompetensi tenaga
pendidik /tutor.
•Menyelenggarakan
program pelatihan
tutor
•Menyelenggaraan
orientasi pengelola
• Membantu Dit. PK-
PLK dalam
menyiapkan dan
menyelenggarakan
proses
pembelajaran
melalui tele-
conference dan
penggunaan IT
• Memfasilitasi
pembuatan bahan
ajar yang bersifat
audio visual
• Membantu Dit. PK-
PLK dalam
menyiapkan dan
menyelenggarakan
proses
pembelajaran
melalui tele-
conference dan
penggunaan IT
• Memfasilitasi
pembuatan bahan
ajar yang bersifat
audio visual
• Melatih /
Mengembangkan
Buku Panduan
• Mengembangkan
Program Pelatihan
Tutor
• Mengembangkan
Program Pelatihan
TIK
• Mengembangkan
bahan ajar non cetak
• Mendesain sistem
monitoring, evaluasi,
dan pengendalian
mutu pembelajaran
• Mendampingi
penyelenggaraan
sekolah terbuka
• Melatih /
Mengembangkan
Buku Panduan
• Mengembangkan
Program Pelatihan
Tutor
• Mengembangkan
Program Pelatihan
TIK
• Mengembangkan
bahan ajar non cetak
• Mendesain sistem
monitoring, evaluasi,
dan pengendalian
mutu pembelajaran
• Mendampingi
penyelenggaraan
sekolah terbuka
Pemda
•Menunjuk Sekolah Induk
•Sosialisasi program
•Menyediakan data calon siswa
•Menyediakan tenaga
pembimbing/tutor
•Menyediakan/memfasilitasi
sapras
•Berkoordinasi dengan
Direktorat PKPLK Dikmen
•Sekolah Induk
•Rekrutmen siswa,
pembimbing, dan tenaga
kependidikan
•Menyediakan lokasi calon
TKB
•Melaksanakan proses
pembelajaran
•Penilaian Hasil belajar
•Koordinasi dengan Dinas
Pendidikan
•Mengelola portal
•Mengelola keuangan
•Menyediakan sarpras
Pemda
•Menunjuk Sekolah Induk
•Sosialisasi program
•Menyediakan data calon siswa
•Menyediakan tenaga
pembimbing/tutor
•Menyediakan/memfasilitasi
sapras
•Berkoordinasi dengan
Direktorat PKPLK Dikmen
•Sekolah Induk
•Rekrutmen siswa,
pembimbing, dan tenaga
kependidikan
•Menyediakan lokasi calon
TKB
•Melaksanakan proses
pembelajaran
•Penilaian Hasil belajar
•Koordinasi dengan Dinas
Pendidikan
•Mengelola portal
•Mengelola keuangan
•Menyediakan sarpras
13

14. 14

15. Universitas
Terbuka
Direktorat
Pemb SMA/K
Direktorat
PK-LK
Direktorat
PTK
Seamolec
Pengerahan Mitra
Analisa MonevSistem Penilaian
Upload, Download, dan Penilaian
Bahan Ajar
Direktorat
15

16. Catatan : (*)
Sesuai dengan indikator penyebab marjinalisasi yang digunakan UNESCO
dalam global monitoring report :1.Kemiskinan, 2.Rentan, 3.Pekerjaan Anak,4.Geografi,
5.Kelompok tidak beruntung,6. Mata pencaharian, 7.Kecacatan, 8.HIV dan
KARAKTERISTIK SASARAN UTAMA BERDASARKAN
HAMBATAN
SOSIALGEOGRAFIEKONOMI
Anak Jalanan
Pemulung
Pengamen
Putus sekolah
Pekerja anak (*)
Pengemis anak
Pelacur anak
Anak Pelacur
Anak Buruh
migran (*)
Anak Jalanan
Pemulung
Pengamen
Putus sekolah
Pekerja anak (*)
Pengemis anak
Pelacur anak
Anak Pelacur
Anak Buruh
migran (*)
Sekolah Indonesia
Luar Negeri
Perbatasan/
Terdepan (*)
Pedalaman (*)
Pulau terpencil (*)
Pulau terluar
Daerah Tertinggal (*)
Sekolah Indonesia
Luar Negeri
Perbatasan/
Terdepan (*)
Pedalaman (*)
Pulau terpencil (*)
Pulau terluar
Daerah Tertinggal (*)
Atlet
Home Schooling
Anak yang
terkendala waktu
belajar
Atlet
Home Schooling
Anak yang
terkendala waktu
belajar
Korban narkoba
Miras
Perdagangan anak
(*)
Anak-anak terlantar
Korban kerusuhan
Kenakalan remaja
Korban kekerasan
RT
Korban HIV/AIDS (*)
Anak lapas (*)
Korban narkoba
Miras
Perdagangan anak
(*)
Anak-anak terlantar
Korban kerusuhan
Kenakalan remaja
Korban kekerasan
RT
Korban HIV/AIDS (*)
Anak lapas (*)
WAKTU
16

17. MODEL LAYANAN BANTUAN BELAJAR
17

18. PENGEMBANGAN TIK DAN
JARINGAN (PORTAL SMA/K
TERBUKA) KERJASAMA DG
PUSTEKOM DAN SEAMOLEC
PENGEMBANGAN TIK DAN
JARINGAN (PORTAL SMA/K
TERBUKA) KERJASAMA DG
PUSTEKOM DAN SEAMOLEC
TAHAPAN PELAKSANAAN
SEKOLAH MENENGAH TERBUKA JARAK JAUH
PENYUSUNAN
NASKAH
AKADEMIK
PENYUSUNAN
NASKAH
AKADEMIK
PENYUSUNAN PEDOMAN
PENGELOLAAN
PENYUSUNAN PEDOMAN
PENGELOLAAN
PENYUSUNAN PEDOMAN
PENYELENGGARAAN
PENYUSUNAN PEDOMAN
PENYELENGGARAAN
PENYUSUNAN BAHAN AJAR
MANDIRI (JARAK JAUH DAN
TATAP MUKA) KERJASAMA
DG DIT.PSMA/K &
UNIVERSITAS TERBUKA
PENYUSUNAN BAHAN AJAR
MANDIRI (JARAK JAUH DAN
TATAP MUKA) KERJASAMA
DG DIT.PSMA/K &
UNIVERSITAS TERBUKA
PENERIMAAN
SISWA BARU
PENYUSUNAN
PETUNJUK TUTOR
KERJASAMA DG
PTK DIKMEN
PENYUSUNAN
PETUNJUK TUTOR
KERJASAMA DG
PTK DIKMEN
MEI
PELUNCURA
N
1. lmplementasi Rintisan ( Kalsel,Jatim,
Jambi,Jabar,NTB)
2. Target sasaran 1000 siswa
3. Pengembangan Bahan ajar kelas XI
4. Rintisan 50 Sekolah Menengah Terbuka
jarak jauh tahun 2015
1. lmplementasi Rintisan ( Kalsel,Jatim,
Jambi,Jabar,NTB)
2. Target sasaran 1000 siswa
3. Pengembangan Bahan ajar kelas XI
4. Rintisan 50 Sekolah Menengah Terbuka
jarak jauh tahun 2015
1.Pengembangan bahan ajar cetak
dan noncetak untuk mata
pelajaran kelas X SMA/K
2.Pengembangan sistem penilaian
3.Pengembangan sistem monev
online
4.Pelatihan Tutor
1.Pengembangan bahan ajar cetak
dan noncetak untuk mata
pelajaran kelas X SMA/K
2.Pengembangan sistem penilaian
3.Pengembangan sistem monev
online
4.Pelatihan Tutor
UJI COBA/
SIMULASI
PELUNCURA
N
UJI COBA/
SIMULASI
PELUNCURA
N
SOSIALISASI
SEKOLAH
TERBUKA/RAKO
R
SOSIALISASI
SEKOLAH
TERBUKA/RAKO
R
REVIEW
FINALISASI
NASKAH
REVIEW
FINALISASI
NASKAH
18

19. TARGET
Tahun 2020
Mendukung
Capain PMU
APK 97%
19

20. TARGET CAPAIAN PADA TAHUN 2020
Rintisan 5
Sekolah Induk 100
Sekolah Induk
50
Sekolah Induk
300
Sekolah Induk
200
Sekolah Induk
150
Sekolah Induk
250
Sekolah Induk
20

21. Target
Mei 2014 Peluncuran Sekolah Menengah
Terbuka Jarak Jauh
1 Juli 2014 Menerima Siswa Baru
Tahun 2020 Mendukung Target Capaian PMU
APK Dikmen 97%

22. SASARAN LOKASI RINTISAN
SMA/K TERBUKA
PENETAPAN SMA INDUK DITETAPKAN BERDASARKAN ENAM
VARIABEL SEBAGAI BERIKUT:
1. KABUPATEN KOTA YANG MEMILIKI APK KURANG DARI 70%
2. REKOMENDASI DARI DISDIK PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA
3. KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA,
DAN PTK SEKOLAH DALAM MELAKSANAKAN SMA/K TERBUKA
4. JUMLAH PESERTA DIDIK YANG TIDAK DAPAT TERTAMPUNG
MELANJUTKAN KE JENJANG MENENGAH ATAU DAYA TAMPUNG
PADA SATUAN PENDIDIKAN (SMA/K)
5. SARPRAS DILIHAT DARI: KELENGKAPAN, JUMLAH, DAN KONDISI
SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH
6. KONSISI PTK DILIHAT DARI: KUALITAS, KUANTITAS, DAN
KEMAMPUAN DALAM MEMANFAATKAN TIK

23. NO PROVINSI KAB/KOTA NAMA SEKOLAH ALAMAT
1 Jambi Marangin SMA Negeri 12 Merangin Jl. Poros Mampun Baru, Pinang
Merah BI, Pamenang, Merangin,
Jambi 37352
2 Jawa Barat Bandung
Barat
SMA Negeri 2 Padalarang Jl. Letkol GA Manulang No.
165, Bandung Barat, Jawa
Barat
3 Jawa Timur Malang SMA Negeri 1 Kepanjen Jalan Ahmad Yani No. 48,
Kepanjen, Malang, Jawa
Timur
4 Nusa
Tenggara
Barat
Lombok
Barat
SMA Negeri 1 Narmada Jl. Suranadi No. 51
Narmada, Lombok Barat,
NTB
5 Kalimantan
Selatan
Banjar SMA Negeri 1 Gambut Jalan Gotong Royong No. 1
Gambut Banjar,
Kalimantan Selatan
SEKOLAH INDUK CALON RINTISAN SMA TERBUKA
TAHUN 2014

24. ANGGARAN RINTISAN SMA TERBUKA JARAK JAUH
NO RINCIAN Jml Sat Harga Satuan Total
1 Kelengkapan siswa 1 SET 200,000 = 200,000
2 Transport Siswa 65 kali 10,000 = 650,000
3 Tutorial di TKB (Tatap Muka) 8 kali 5,000 = 40,000
4 Tutorial/Praktek di Sekolah Induk (Tatap Muka) 8 Kali 5,000 = 40,000
5 Ujian (Kuis/UTS/UAS) 1 Set 100,000 = 100,000
6 Bimbingan Konseling 4 kali 5,000 = 20,000
7 Bahan Ajar (9 mapel) 1 Set 200,000 = 200,000
Jumlah 1,250,000
Total 200 Siswa 250,000,000
1 Pengarah (Provinsi) 1 org 12 bln 500,000 = 6,000,000
2 PenanggungJawab (Kab/Kota) 1 org 12 bln 450,000 = 5,400,000
3 Ketua (Kepsek) 1 org 12 bln 400,000 = 4,800,000
4 Wakasek (Koordinator SMA/K Terbuka) 1 org 12 bln 350,000 = 4,200,000
5 Anggota (PTK di Sekolah Induk dan TKB) 47 org 12 bln 300,000 = 169,200,000
6 Alat Pendukung Pengelolaan (ATK) 1 pkt 1 thn 10,400,000 = 10,400,000
Total 200,000,000
Total I + II 450,000,000
II. Anggaran Statis Pengelola SMA Terbuka
I. Anggaran Dinamis Siswa

25. No Nama Item Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 Server 1 Unit 35,000,000 35,000,000
2 Personal Computer 14 Unit 5,000,000 70,000,000
3 Switch 1 Unit 5,000,000 5,000,000
4 Access Point Firewall 1 Set 3,300,000 3,300,000
5 UTP Cable 1 Roll 1,500,000 1,500,000
6 UTP Connector 3 Box 250,000 750,000
7 Crimping Tools 1 Unit 610,000 610,000
8 UPS Server 1 Unit 5,000,000 5,000,000
9 Printer 1 Unit 2,900,000 2,900,000
10 LCD Proyektor 1 Unit 5,900,000 5,900,000
11 Professional Handycam 1 Unit 10,000,000 10,000,000
12 Tripod Handycam/Camera 1 Unit 5,000,000 5,000,000
13 Tablet 40 LOT 1,150,000 46,000,000
14 Meja Komputer 14 Unit 500,000 7,000,000
15 Honor Tim Pengadaan 3 Orang 680,000 2,040,000
Rp200,000,000
Perangkat Infrastruktur
Total
ANGGARAN RINTISAN SMA TERBUKA JARAK JAUH
(JARINGAN DAN PORTAL)