SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 10
Mengenal KODE ETIK DPR
Bahan ini disusun atas nama pribadi berdasarkan UU & Peraturan perundangan lainnya, bahan-bahan materi ajar serta
berdasarkan pengalaman pribadi sebagai simulator Parlemen Kampus dan Parlemen Remaja (Handrini Ardiyanti)
=
PARLEMEN KAMPUS PARLEMEN REMAJADPR
KODE ETIK DPR?
• norma-norma atau aturan-aturan yang
merupakan kesatuan landasan etik atau
filosofis dengan peraturan perilaku
maupun ucapan mengenai hal-hal yang
diwajibkan, dilarang, atau tidak patut
dilakukan oleh Anggota DPR RI.
menjaga martabat, kehormatan, citra
dan kredibilitas DPR RI, serta membantu
Anggota dalam melaksanakan setiap
wewenang, tugas, kewajiban dan
tanggung jawabnya kepada negara,
masyarakat, dan konstituennya.
TUJUAN KODE ETIK DPR?
Sifat Kode Etik ?
•Mengikat
•Wajib dipatuhi
Kode Etik dalam Penyampaian Pernyataan
• Pernyataan yang disampaikan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai
Anggota, pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPR di luar hal
tersebut pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi. (Pasal
5 Tatib DPR)
• Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, seyogianya tidak
menyampaikan hasil rapat, tersebutdengan mengatasnamakan forum
tersebut kepada publik. (Pasal 5 Tatib DPR)
• Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu
permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh
peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang
sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya
sebagai Anggota. (Pasal 12 ayat 1 Tatib DPR)
• Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan,
kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan
mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang
dibahas.(Pasal 12 ayat 2 Tatib DPR)
Kode Etik Anggota DPR terkait Rapat
• harus mengutamakan tugasnya dengan cara
menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi
kewajibannya.
• Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak tiga kali
berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari
Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode
etik.
• Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap
sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga
ketertiban, dan mematuhi segala tata cara rapat.
• berpakaian rapih, sopan, dan pantas
(Pasal 6 Tatib DPR)
Kode Etik Terkait dg Perjalanan Dinas dll
• wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar. (Psl 10
Tatib)
• dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain. (Psl
11 Tatib).
• tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan
dinas untuk kepentingan di luar tugas kedewanan.(Psl 9
Tatib).
• tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan
dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-
undangan atau atas biaya sendiri;(Psl 9 Tatib).
• perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam
maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan
Pimpinan DPR RI.(Psl 9 Tatib).
Kode Etik Terkait dg Penyalahgunaan Jabatan dll
• dilarang menggunakan jabatannya untuk
mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan
diri pribadi dan/atau pihak lain. (Psl 13 Tatib).
• dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari
kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak
famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau
melakukan penanaman modal dalam suatu bidang
usaha. Perangkapan Jabatan. (Psl 14 Tatib).
• dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai
peraturan perundang-undangan. (Psl 15 Tatib).
Kode Etik Terkait dg Rahasia Jabatan
• Anggota wajib menjaga rahasia yang
dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat
yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas
waktu yang telah ditentukan atau sampai
masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka
untuk umum(Psl 16 ayat 1 Tatib).
• berlaku juga bagi Anggota yang telah pensiun.
(Psl 16 ayat 2 Tatib).
Semoga bermanfaat yaaa
^_^

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

PPT Gas mulia dan halogen- kimia
PPT Gas mulia dan halogen- kimiaPPT Gas mulia dan halogen- kimia
PPT Gas mulia dan halogen- kimiaAfifah Khoirunnisa
 
AKM dan Implikasinya pada pembelajaran
AKM dan Implikasinya pada pembelajaranAKM dan Implikasinya pada pembelajaran
AKM dan Implikasinya pada pembelajaranSMP N 1 Banda
 
Proses pembuatan hidrogen
Proses pembuatan hidrogenProses pembuatan hidrogen
Proses pembuatan hidrogenSirod Judin
 
ATP fase E - kimia kelas x kurikulum merdeka.docx
ATP fase E - kimia kelas x kurikulum merdeka.docxATP fase E - kimia kelas x kurikulum merdeka.docx
ATP fase E - kimia kelas x kurikulum merdeka.docxWhenyDwiRatnawati
 
ppt reaksi kimia
ppt reaksi kimiappt reaksi kimia
ppt reaksi kimiamarie2612
 
Rpp kelas-x-3-10-tata-nama-senyawa
Rpp kelas-x-3-10-tata-nama-senyawaRpp kelas-x-3-10-tata-nama-senyawa
Rpp kelas-x-3-10-tata-nama-senyawaBingu Loey
 
PPT PARTIKEL DASAR PENYUSUN ATOM.pptx
PPT PARTIKEL DASAR PENYUSUN ATOM.pptxPPT PARTIKEL DASAR PENYUSUN ATOM.pptx
PPT PARTIKEL DASAR PENYUSUN ATOM.pptxSaharia5
 
Bab 5 senyawa_organik
Bab 5 senyawa_organikBab 5 senyawa_organik
Bab 5 senyawa_organikRhianz Awalul
 
Model atom niels bohr dan konfigurasi elektron
Model atom niels bohr dan konfigurasi elektronModel atom niels bohr dan konfigurasi elektron
Model atom niels bohr dan konfigurasi elektronMonich Rhd
 
Tata nama senyawa kimia
Tata nama senyawa kimia Tata nama senyawa kimia
Tata nama senyawa kimia Dhytha Asyidiq
 
Kasus neurobehaviour ke
Kasus neurobehaviour keKasus neurobehaviour ke
Kasus neurobehaviour keArya Ningrat
 
Lembar Kerja Siswa - Reaksi Reduksi Oksidasi
Lembar Kerja Siswa - Reaksi Reduksi Oksidasi Lembar Kerja Siswa - Reaksi Reduksi Oksidasi
Lembar Kerja Siswa - Reaksi Reduksi Oksidasi Medhi Arhiansyah
 
zat radioaktif ppt - kimia dasar 1
zat radioaktif ppt - kimia dasar 1zat radioaktif ppt - kimia dasar 1
zat radioaktif ppt - kimia dasar 1Goodman Butar Butar
 
Bilangan Oksidasi dan Sifat Umum Keluarga Kobalt
Bilangan Oksidasi dan Sifat Umum Keluarga KobaltBilangan Oksidasi dan Sifat Umum Keluarga Kobalt
Bilangan Oksidasi dan Sifat Umum Keluarga KobaltAnindia Larasati
 

Mais procurados (20)

PPT Gas mulia dan halogen- kimia
PPT Gas mulia dan halogen- kimiaPPT Gas mulia dan halogen- kimia
PPT Gas mulia dan halogen- kimia
 
Makalah prinsip etika keperawatan
Makalah prinsip etika keperawatanMakalah prinsip etika keperawatan
Makalah prinsip etika keperawatan
 
Hukum Hukum Dasar Kimia PPT
Hukum Hukum Dasar Kimia PPTHukum Hukum Dasar Kimia PPT
Hukum Hukum Dasar Kimia PPT
 
AKM dan Implikasinya pada pembelajaran
AKM dan Implikasinya pada pembelajaranAKM dan Implikasinya pada pembelajaran
AKM dan Implikasinya pada pembelajaran
 
Proses pembuatan hidrogen
Proses pembuatan hidrogenProses pembuatan hidrogen
Proses pembuatan hidrogen
 
ATP fase E - kimia kelas x kurikulum merdeka.docx
ATP fase E - kimia kelas x kurikulum merdeka.docxATP fase E - kimia kelas x kurikulum merdeka.docx
ATP fase E - kimia kelas x kurikulum merdeka.docx
 
Rpp perpindahan kalor
Rpp perpindahan kalorRpp perpindahan kalor
Rpp perpindahan kalor
 
Argentometri
ArgentometriArgentometri
Argentometri
 
ppt reaksi kimia
ppt reaksi kimiappt reaksi kimia
ppt reaksi kimia
 
Rpp kelas-x-3-10-tata-nama-senyawa
Rpp kelas-x-3-10-tata-nama-senyawaRpp kelas-x-3-10-tata-nama-senyawa
Rpp kelas-x-3-10-tata-nama-senyawa
 
Ppt konsep mol ppl daniele
Ppt konsep mol ppl danielePpt konsep mol ppl daniele
Ppt konsep mol ppl daniele
 
PPT PARTIKEL DASAR PENYUSUN ATOM.pptx
PPT PARTIKEL DASAR PENYUSUN ATOM.pptxPPT PARTIKEL DASAR PENYUSUN ATOM.pptx
PPT PARTIKEL DASAR PENYUSUN ATOM.pptx
 
Bab 5 senyawa_organik
Bab 5 senyawa_organikBab 5 senyawa_organik
Bab 5 senyawa_organik
 
Model atom niels bohr dan konfigurasi elektron
Model atom niels bohr dan konfigurasi elektronModel atom niels bohr dan konfigurasi elektron
Model atom niels bohr dan konfigurasi elektron
 
RPP SMA Kimia Kelas X
RPP SMA Kimia Kelas XRPP SMA Kimia Kelas X
RPP SMA Kimia Kelas X
 
Tata nama senyawa kimia
Tata nama senyawa kimia Tata nama senyawa kimia
Tata nama senyawa kimia
 
Kasus neurobehaviour ke
Kasus neurobehaviour keKasus neurobehaviour ke
Kasus neurobehaviour ke
 
Lembar Kerja Siswa - Reaksi Reduksi Oksidasi
Lembar Kerja Siswa - Reaksi Reduksi Oksidasi Lembar Kerja Siswa - Reaksi Reduksi Oksidasi
Lembar Kerja Siswa - Reaksi Reduksi Oksidasi
 
zat radioaktif ppt - kimia dasar 1
zat radioaktif ppt - kimia dasar 1zat radioaktif ppt - kimia dasar 1
zat radioaktif ppt - kimia dasar 1
 
Bilangan Oksidasi dan Sifat Umum Keluarga Kobalt
Bilangan Oksidasi dan Sifat Umum Keluarga KobaltBilangan Oksidasi dan Sifat Umum Keluarga Kobalt
Bilangan Oksidasi dan Sifat Umum Keluarga Kobalt
 

Semelhante a Mengenal kode etik dpr

PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015Muhammad Sirajuddin
 
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)Tini Wartini
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahErica Nursanti
 
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxDewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxSecondWeb
 
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxAD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxGafurKroos
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...DPK GmnI FISIP Undip
 

Semelhante a Mengenal kode etik dpr (9)

PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
 
Lembaga Negara
Lembaga NegaraLembaga Negara
Lembaga Negara
 
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxDewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
 
Anggaran Dasar PERMAHI
Anggaran Dasar PERMAHIAnggaran Dasar PERMAHI
Anggaran Dasar PERMAHI
 
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
 
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxAD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
 

Mengenal kode etik dpr

  • 1. Mengenal KODE ETIK DPR Bahan ini disusun atas nama pribadi berdasarkan UU & Peraturan perundangan lainnya, bahan-bahan materi ajar serta berdasarkan pengalaman pribadi sebagai simulator Parlemen Kampus dan Parlemen Remaja (Handrini Ardiyanti) = PARLEMEN KAMPUS PARLEMEN REMAJADPR
  • 2. KODE ETIK DPR? • norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPR RI.
  • 3. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR RI, serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya. TUJUAN KODE ETIK DPR?
  • 4. Sifat Kode Etik ? •Mengikat •Wajib dipatuhi
  • 5. Kode Etik dalam Penyampaian Pernyataan • Pernyataan yang disampaikan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPR di luar hal tersebut pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi. (Pasal 5 Tatib DPR) • Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, seyogianya tidak menyampaikan hasil rapat, tersebutdengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik. (Pasal 5 Tatib DPR) • Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota. (Pasal 12 ayat 1 Tatib DPR) • Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.(Pasal 12 ayat 2 Tatib DPR)
  • 6. Kode Etik Anggota DPR terkait Rapat • harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya. • Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode etik. • Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, dan mematuhi segala tata cara rapat. • berpakaian rapih, sopan, dan pantas (Pasal 6 Tatib DPR)
  • 7. Kode Etik Terkait dg Perjalanan Dinas dll • wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar. (Psl 10 Tatib) • dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain. (Psl 11 Tatib). • tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas kedewanan.(Psl 9 Tatib). • tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang- undangan atau atas biaya sendiri;(Psl 9 Tatib). • perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan Pimpinan DPR RI.(Psl 9 Tatib).
  • 8. Kode Etik Terkait dg Penyalahgunaan Jabatan dll • dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain. (Psl 13 Tatib). • dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha. Perangkapan Jabatan. (Psl 14 Tatib). • dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan. (Psl 15 Tatib).
  • 9. Kode Etik Terkait dg Rahasia Jabatan • Anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum(Psl 16 ayat 1 Tatib). • berlaku juga bagi Anggota yang telah pensiun. (Psl 16 ayat 2 Tatib).