Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Kode etik DPR merupakan aturan perilaku anggota DPR yang mengatur tentang norma-norma etika seperti menjaga martabat DPR, kewajiban menghadiri rapat, larangan menerima hadiah, dan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi rapat. Kode etik bertujuan menjaga citra dan kredibilitas DPR serta membantu anggota melaksanakan tugasnya.
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Mengenal kode etik dpr
1. Mengenal KODE ETIK DPR
Bahan ini disusun atas nama pribadi berdasarkan UU & Peraturan perundangan lainnya, bahan-bahan materi ajar serta
berdasarkan pengalaman pribadi sebagai simulator Parlemen Kampus dan Parlemen Remaja (Handrini Ardiyanti)
=
PARLEMEN KAMPUS PARLEMEN REMAJADPR
2. KODE ETIK DPR?
• norma-norma atau aturan-aturan yang
merupakan kesatuan landasan etik atau
filosofis dengan peraturan perilaku
maupun ucapan mengenai hal-hal yang
diwajibkan, dilarang, atau tidak patut
dilakukan oleh Anggota DPR RI.
3. menjaga martabat, kehormatan, citra
dan kredibilitas DPR RI, serta membantu
Anggota dalam melaksanakan setiap
wewenang, tugas, kewajiban dan
tanggung jawabnya kepada negara,
masyarakat, dan konstituennya.
TUJUAN KODE ETIK DPR?
5. Kode Etik dalam Penyampaian Pernyataan
• Pernyataan yang disampaikan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai
Anggota, pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPR di luar hal
tersebut pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi. (Pasal
5 Tatib DPR)
• Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, seyogianya tidak
menyampaikan hasil rapat, tersebutdengan mengatasnamakan forum
tersebut kepada publik. (Pasal 5 Tatib DPR)
• Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu
permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh
peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang
sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya
sebagai Anggota. (Pasal 12 ayat 1 Tatib DPR)
• Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan,
kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan
mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang
dibahas.(Pasal 12 ayat 2 Tatib DPR)
6. Kode Etik Anggota DPR terkait Rapat
• harus mengutamakan tugasnya dengan cara
menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi
kewajibannya.
• Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak tiga kali
berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari
Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode
etik.
• Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap
sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga
ketertiban, dan mematuhi segala tata cara rapat.
• berpakaian rapih, sopan, dan pantas
(Pasal 6 Tatib DPR)
7. Kode Etik Terkait dg Perjalanan Dinas dll
• wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar. (Psl 10
Tatib)
• dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain. (Psl
11 Tatib).
• tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan
dinas untuk kepentingan di luar tugas kedewanan.(Psl 9
Tatib).
• tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan
dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-
undangan atau atas biaya sendiri;(Psl 9 Tatib).
• perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam
maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan
Pimpinan DPR RI.(Psl 9 Tatib).
8. Kode Etik Terkait dg Penyalahgunaan Jabatan dll
• dilarang menggunakan jabatannya untuk
mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan
diri pribadi dan/atau pihak lain. (Psl 13 Tatib).
• dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari
kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak
famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau
melakukan penanaman modal dalam suatu bidang
usaha. Perangkapan Jabatan. (Psl 14 Tatib).
• dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai
peraturan perundang-undangan. (Psl 15 Tatib).
9. Kode Etik Terkait dg Rahasia Jabatan
• Anggota wajib menjaga rahasia yang
dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat
yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas
waktu yang telah ditentukan atau sampai
masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka
untuk umum(Psl 16 ayat 1 Tatib).
• berlaku juga bagi Anggota yang telah pensiun.
(Psl 16 ayat 2 Tatib).