1. WAWASAN KEBANGSAAN &
NILAI-NILAI BELA NEGARA
Disampaikan pada Diklat Pelatihan Dasar CPNS Gol. III
PUSDIKLAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2018
2. BIODATA
Nama : Ir. Hadi Arnowo, MAppSc
NIP : 19651312 199003 1 002
Pengalaman Tugas :
• Provinsi Lampung : 1990 – 2002
• Provinsi Jawa Barat : 2003 – 2006
• BPN Pusat : 2006 – 2011
• Provinsi Kalimantan Barat : 2011 – 2014
• Widyaiswara Agustus 2014 - ....
Alamat email : h_arnowo@yahoo.com
No. HP : 0852 9400 8662
3. Deskripsi Singkat
Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan
kemampuan memahami wawasan kebangsaan melalui
pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara
peserta memiliki kemampuan untuk :
- menunjukan sikap perilaku bela negara
- siap siaga yang mencerminkan sehat jasmani dan
mental menghadapi isu kontemporer dalam
menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional
pelayan masyarakat
4. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat:
1) Menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai
yang mendasari sikap perilaku bela negara
2) Menjelaskan analisis isu kontemporer
3) Melakukan praktik yang mencerminkan
kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu
kegiatan yang melatih kedisplinan, kepemimpinan,
kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan
kesiapsiagaan bela negara.
5. Materi Substansi
• Landasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
• Bentuk Negara Kesatuan dan Makna Kesatuan
• Lambang - Lambang Negara
• Mengidentifikasi dan Mentaati Peraturan
Perundang-undangan
• Menjaga Kerukunan dan Membina Kesatuan dan
Persatuan Bangsa
6. FAKTA GEOGRAFIS
- Negara kepulauan terbesar di dunia
- Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua termasuk dalam
10 besar pulau – pulau terbesar di dunia
- Memiliki garis pantai terpanjang no. 2 di dunia
- Kepulauan Indonesia membentang di atas Ring of Fire
Pasific dengan lebih dari 400 gunung berapi
- Dilewati garis khatulistiwa
- Puncak Jaya adalah gunung es tertinggi di wilayah tropis
7. FAKTA DEMOGRAFIS
- Jumlah penduduk no. 4 di dunia
- Bonus demografi terbesar di dunia, dengan 165 juta
penduduk di bawah usia 30 tahun dan hanya 8%
penduduk yang berusia di atas 60 tahun
- Penduduk Indonesia tergolong salah satu yang terpendek
yaitu rata – rata tinggi 158 cm
- Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak
mengenal bahasa penjajahnya
- Produsen mi instan no. 2 di dunia setelah RRC
8. - Letusan G. Toba, 2 juta tahun lalu hanya menyisakan 3.000 jiwa
homo sapiens. Bekasnya adalah Danau Toba
- Letusan G. Tambora tahun 1815 yang setahun berikutnya minim
sinar matahari sehingga terjadi bencana kelaparan di benua Eropa
- Letusan G. Krakatau tahun 1883 menghasilkan debu vulkanik
menyelimuti dunia sehingga langit tampak merah. Tsunami besar
menyapu pemukiman di Banten dan Lampung
- Tsunami raksasa di Aceh tahun 2014 yang berdampak luas
- Berbagai bencana alam berupa gempa, letusan gunung api
10. LANDASAN IDIIL : PANCASILA
Sumber segala
sumber hukum
Etika sosial Kesatuan
sistem
Ideologi
negara
11. Sumber segala sumber
hukum
Pancasila menjadi referensi
peraturan perundang -
undangan yang berlaku
Etika Sosial Pancasila menjadi referensi
perilaku berbangsa dan
bernegara
Kesatuan Sistem Pancasila merupakan satu
kesatuan yang utuh
Ideologi Negara Bersifat universal dan tercermin
dalam pikiran, perbuatan dan
ucapan
LANDASAN IDIIL : PANCASILA
13. Etika Sosial Budaya
Rasa kemanusiaan, budaya malu, budaya
keteladanan, budaya nasional dan globalisasi
14. Etika Politik dan Pemerintahan
Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, rasa
kepedulian yang tinggi, menciptakan suasana harmonis,
memiliki keteladanan dan tidak manipulatif
GRATIFIKASI
PUNGLI
ZONA
INTEGRITAS
INFORMASI
LAYANAN
15. Etika Ekonomi dan Bisnis
Persaingan yang jujur, etos kerja dan mencegah
terjadinya praktik oligopoli
16. Etika Penegakan Hukum Yang Berkeadilan
Tertib sosial, ketaatan pada hukum dan
penegakkan hukum secara adil
19. LANDASAN KONSTITUSIONAL : UUD 1945
• Cita – cita luhur
• Pembentukan UUD
• Negara demokratis
• Falsafah negara
Pembukaan
UUD 45
sebagai
Norma Dasar
• Secara umum :
SANRI
• Secara khusus :
penyelenggaraan
pemerintahan negara
Batang Tubuh
UUD 45
sebagai
Norma Hukum
20. Cita-Cita / Tujuan Nasional
Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan
umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia
MPR PRESIDEN DPR DPD BPK MA MK
Konsitutif Eksekutif &
Legislatif Legislatif Legislatif Auditif Yudikatif Yudikatif
Fungsi:
Melayani masyarakat; mengayomi masyarakat; dan memberdayakan masyarakat.
Tugas Nasional
Fungsi Negara
21. badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
KY
UUD 1945
PUSAT
DAERAH
TUN
Militer
Agama
Umum
Lingkungan
Peradilan
kpu bank
sentral
DPR DPDMPR
PERWAKILAN BPK
PROVINSI
BPK MA MK
TNI/POLRI
dewan
pertimbangan
Kementerian
Negara
Presiden/
Wakil
PEMDA PROVINSI
DPRDKPD
PEMDA KAB/KOTA
DPRDKPD
22. Pasal – Pasal Dalam UUD 1945
• Bentuk dan Kedaulatan
• Majelis Permusyawaratan Rakyat
• Kekuasaan Pemerintahan Negara
• Kementerian Negara
• Pemerintahan Daerah
• Dewan Perwakilan Rakyat
• Dewan Perwakilan Daerah
• Pemilihan Umum
• Hal Keuangan
• Badan Pemeriksa Keuangan, dst
23. Tugas Pelayan Publik
Pelayanan barang/jasa/administratif
Tugas Pemerintahan
Kelembagaan, kepegawaian dan
ketatalaksanaan
Tugas Pembangunan Tertentu
Pembangunan kultural dan politik serta
ekonomi dan sosial
26. PENGERTIAN NEGARA
Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi
tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang
mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah
tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.
27.
28. Unsur – unsur negara berdasarkan Konvensi Montevideo (1933)
Penduduk
yang
tetap
Wilayah
teritorial
yang utuh
Pemerin-
tah
Pengakuan
dari negara
lain
31. Negara Serikat(Federasi) :
Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan
menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian
Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi
tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat
Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat
diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang
kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada
pemerintah federal
32. Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal,yakni
kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan
pemerintah pusat. Negara Kesatuan terdiri dari sistem Sentralisasi &
Desentralisasi
Sentralisasi adalah semua sistim pemerintahan diatur dan diurus
oleh pemerintah pusat,sedangkan daerah hanya hanya menjalankan
perintah – perintah dan peraturan pemerintah pusat.
Desentralisasi adalah daerah diberi kekuasaan untuk mengatur
daerahnya sendiri (otonomi,swantantra). Aspirasi rakyat ditampung
oleh parlemen daerah. Meskipun demikian pemerintah pusat tetap
memegang kekuasaan tertinggi
33. • Bentuk Negara Indonesia : NKRI
• Organisasi pemerintahan bersifat unitaris
• Penyelenggaraan pemerintahan :
desentralisasi
35. WAWASAN NUSANTARA
Adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam
mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah dan
kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan segala
dorongan dan rangsangan di dalam usaha mencapai
perwujudan aspirasi bangsa dan tujuan nasional
36. WAWASAN KEBANGSAAN
Wawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) :
- Hasil mewawas; tinjauan; pandangan
- Konsepsi cara pandang
“Kebangsaan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) :
- "bangsa" dapat mengandung arti "ciri-ciri yang menandai
golongan bangsa tertentu“
- "kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara“
Perlunya dipahami 2 (dua) aspek wawasan kebangsaan sebagai
berikut :
a. Aspek Moral : perjanjian perorangan atau masyarakat untuk
turut bekerja bagi kelanjutan eksistensi bangsa dan bagi
peningkatan kualitas kehidupan bangsa.
b. Aspek Intelektual : pengetahuan yang memadai mengenai
persoalan saat ini dan di masa mendatang serta berbagai
potensi yang dimiliki bangsa.
38. • Kesatuan Kejiwaan (psikologis kejiwaan): Sumpah
Pemuda 28-10-1928;
• Kesatuan Kenegaraan (politis kenegaraan):
Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945;
• Kesatuan Kewilayahan (yuridis teritorial):
Deklarasi Djuanda 13-12-1957 sbg tonggak
lahirnya Wawasan Nusantara.
• Kesatuan Visi Pembangunan (teknokratis): cita-
cita & tujuan dalam Alinea IV UUD 1945
mengilhami seluruh tingkatan dalam sistem
perencanaan pembangunan.
39. • Indonesia adalah melting pot atau tempat
meleburnya berbagai keragaman yang
kemudian bertransformasi menjadi identitas
baru yang lebih besar bernama Indonesia.
• Indonesia adalah konstruksi masyarakat
modern yang tersusun dari kekayaan
sejarah, sosial, budaya, ekonomi, politik,
cita-cita, serta ideologi yang tersebar di
bumi nusantara.
43. 8 Maret 1942 : UU 27 (masa pendudukan Jepang)
Awal kemerdekaan (Negara Kesatuan berbentuk
Republik, transisi/Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945)
Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945
Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 (Sistem
Presidensiil menjadi Parlementer)
27 Desember 1949: Negara Serikat dengan Konstitusi RIS
(KRIS) 1949 sebagai UUD-nya
17 Agustus 1950: berdasarkan UUDS 1950 (negara
kesatuan)
Dekrit Presiden 5 Juli 1959: kembali ke UUD 1945
Orde Baru: negara kesatuan berdasarkan UUD 1945
48. UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa
dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan
• Persatuan
• Kedaulatan
• Kehormatan
• Kebangsaan
• Kebhinnekatunggalikaan
• Ketertiban
• Kepastian Hukum
• Keseimbangan
• Keserasian
• Keselarasan
49. Tugas kelompok
1. Bendera negara (kel. 1 dan 2)
- Sejarah bendera merah putih
- Penggunaan bendera negara
2. Bahasa negara (kel. 3 dan 4)
- Sejarah penggunaan bahasa negara
- Penggunaan bahasa negara
3. Lambang garuda pancasila (kel. 5 dan 6)
- Sejarah penggunaan lambang garuda
- Penggunaan lambang garuda
4. Lagu kebangsaan (kel. 7 dan 8)
- Sejarah penggunaan lagu kebangsaan
- Penggunaan lagu kebangsaan
51. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
UUD 1945 merupakan hukum dasar peraturan perundang -
undangan
Peraturan Peraturan perundang - undangan
Undang - Undang Peraturan Negara
53. PANCASILA
UUD 1945
Sumber segala sumber
hukum negara
Hukum dasar dalam
peraturan perundang-
undangan
Ditempatkan dalam
Lembaran Negara RI
Penempatan dalam
Lembaran Negara RI
bukan merupakan dasar
pemberlakuan
menjiwai
54. “Hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis
Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan
pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi
55. Makna hierarki dan jenis peraturan perundang-
undangan adalah berjenjang yakni dari yang
paling rendah ke yang paling tinggi
Suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan
peraturan pada jenjang yang lebih tinggi Jenjang
tersebut juga berlaku terhadap isi materi
muatannya
Pemahaman makna hierarki seharusnya
mencegah terjadinya disharmonisasi antara satu
peraturan dengan peraturan lainnya.
56. a. UUDNRI Tahun
1945;
b. Ketetapan MPR;
c. UU/ Perppu;
d. Peraturan
Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Perda Provinsi; dan
g. Perda
Kabupaten/Kota Kekuatan hukum peraturan
perundang-undangan sesuai
dengan hierarki.
57. (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan
yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY,
BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat
yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah
UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan.
58. Undang-Undang
Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dengan persetujuan bersama Presiden
Perpu
Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa
PP
Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya
Peraturan Presiden
Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau
dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota
62
59. Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan
dengan UUDNRI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi.
Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di
bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Agung.
7/5/2018 63
60. Ego sektoral
Disharmonisasi norma dalam peraturan
Disharmonisasi norma antara peraturan
dengan peraturan yang lain (vertikal
maupun horizontal)
Waktu berlakunya peraturan
(pengundangan)
Bahasa yang multiinterpretasi
Teknik penyusunan yang berbeda-beda
Pasal karet
61. Administrasi pemerintahan
Keputusan Administrasi Pemerintahan
Tindakan Administrasi Pemerintahan
Diskresi
Apa
pengertiannya
Bagaimana
implementasinya
63. • Pembauran atau penyatuan
Integrasi
• Kebangsaan
• Meliputi suatu bangsaNasional
KERUKUNAN
NASIONAL
INTEGRASI NASIONAL
64. Pengertian Umum Integritas Nasional :
suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek
sosial-budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan
identitas nasional atau bangsa
Keselarasan
Keserasian
Keseimbangan
Untuk
mencapai
67. Makna Persatuan dan Kesatuan
Bangsa
Perasaan
senasib
Kebangkiatan
Nasional
Sumpah
Pemuda
Proklamasi
kemerdekaan
68. Prinsip – Prinsip Persatuan dan
Kesatuan Bangsa
Bhinneka
Tunggal Ika
Nasionalisme
Indonesia
Kebebasan yang
bertanggung
jawab
Wawasan
Nusantara
Persatuan
Dalam
Membangun
69. Apa yang harus diperbuat
Berorientasi ke depan
Terus
belajar
Bersikap
realistis
Membuat
perencanaan
Memiliki
keyakinan
Menghargai
orang lain
Rasional
Produktif,
efisien,
efektif dan
adil
71. NASIONALISME PANCASILA
Nasionalisme pada umumnya adalah rasa cinta yang
wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus
menghormati bangsa lain.
Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham
kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan
tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
Merupakan sumber segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
Merupakan etika sosial : seperangkat nilai terpadu yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Merupakan suatu sistem : keterkaitan antar sila sebagai satu kesatuan yang utuh
Sebagai ideologi negara sesuai amanat Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
Merupakan sumber segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
Merupakan etika sosial : seperangkat nilai terpadu yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Merupakan suatu sistem : keterkaitan antar sila sebagai satu kesatuan yang utuh
Sebagai ideologi negara sesuai amanat Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
