Dokumen tersebut menjelaskan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberitahukan keberadaannya kepada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri. Syarat-syarat tersebut meliputi penyerahan surat pengantar, akte pendirian, anggaran dasar, program kerja, susunan kepengurusan, laporan kegiatan setiap enam bulan,