1. Dokumen tersebut membahas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai pertempuran dan perundingan diplomasi melawan Belanda. 2. Terdapat berbagai pertempuran seperti di Surabaya, Ambarawa, dan Medan serta peristiwa seperti Puputan Margarana. 3. Perundingan diplomasi meliputi Konferensi Asia di New Delhi dan Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia.

1. AKU PEJANTAN
TANGGUH JUGA
PEJUANG
TANGGUH.
BETUL BETUL
BETUL
PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN
KEMERDEKAAN INDONESIA/NKRI

2. Pengambil alihan tentara
Laksamana
Jepang
Lord Louis Mountbatten
Allied Forces Netherlands East
Indies (AFNEI) dipimpin LetJend
Sir Philip Christison
1. Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang.
2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.
3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk
dipulangkan ke Jepang.
4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk
kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil.
5. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan
menuntut penjahat perang.

3. Mengapa terjadi pertempuran
Sekutu ( AFNEI ) mendarat di Belanda memboncengi
Indonesia tuk lucuti tentara dan mempersenjatai KNIL
Jepang dan membebaskan
tahanan perang
Profokasi padahal
Indonesia sudah merdeka
Terjadi pertempuran
diberbagai daerah

4. Pertempuran mempertahankan Kemerdekaan
Pertempuran 5 hari di Semarang
Insiden Bendera di Terjadi akibat tentara Jepang menolak
Surabaya dipekerjakan utk mengubah pabrik
Terjadi karena gula menjadi pabrik senjata, mereka
pengibaran menyeerang polisi Indonesia 15
bendera Belanda Oktokber 45 di Simpang 5 ) reda setelah
gub wangsonegoro gdn pim TKR dan
pihak Jepang berunding.tentara
Jepang dilucuti sekutu (Brigadir
Jenderal Bethel)
Pertempuran di Surabaya
Diawali sejak kedatangan pasukan Sekutu tanggal 25 Oktober
1945 yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Mallaby. 30 Oktober 1945
terjadi pertempuran yang hebat di Gedung Bank Internatio di
Jembatan Merah. Pertempuran itu menewaskan Brigjen Mallaby
pasukan sekutu mengultimatum agar tentara Indonesia
menyerahkan diri . Gubernur Suryo menolak ultimatum
Inggris, terjadi pertempuran yg dipimpin Bung Tomo

5. Pertempuran Ambarawa
Terjadi akibat pelucutan internier Belanda di Magelang dan Ambarawa,
TKR di Pim Mayor Sumarto, dlm pertempuran ini letkol Isdiman
meninggal dan di ganti Letkol Soedirman. Dalam peristiwa ini
Ambarawa berhasil dikuasai 4 hari 4 malam dan pasukan sekutu lari ke
Semarang
Pertempuran Medan Area
Teerjadi akibat pembersihan terhadap unsur unsur RI dan memasang
pamplet bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area (Batas Resmi wilayah
Medan) di seluruh wil Medan, kejadian ini membuat marah Bangsa
Indonesia. Pasukan Sekutu dipim Brigjen T.E.D. Kelly, Pemuda Indonesia
dipim Achmad Tahir ( 13 Okto 1945 )
Peristiwa Merah Putih di Manado
Terjadi akibat tentara NICA yg bertindak sewenang wenang thp rakyat, PPI (
Pasukan Pemuda Indonesia ) menyerang makas NICA di teling. Para pemuda
merobek bendera merah putih biru emnjadi merah putih dan dikibarkan di
markas Belanda di Teling. Pada tanggal 16 Februari 1946, pemerintah
sipil terbentuk. Pemerintahan sipil itu dipimpin oleh B. W. Lapian sebagai
residen.

6. Bandung Lautan Api
Terjadi karena adanya ultimatum Belanda agar TRI mengosongkan
wil Bandung utara selambat lambatnya 21 November 1945, kemudian
keluar ultimatum 2 tgl 23 Maret 1946, sebelum meninggalkan
Bandung tentara TRI membumi hanguskan Kota Bandung
Puputan Margarana
Terjadi karena keinginan Belanda utk membentu Negara Indonesia
timur namun I Gusti Ngurah Rai menolak bahkan mengadakan
perlawanan di Margarana ( 18 November 1946 ). Dalam pertempuran
ini I Gusti Ngusti ngurah Ray mengintruksikan utk mendakan
perlawanan habis habisan ( Puputan ) di Mrgarana.
Serangan umum 1 Maret 1949
Terjadi karena keinginan Belanda utk menjajah Indonesia dgn
menangkap dan menunjukan pd Dunia bahwa pemerintah RI telah
dihancurkan dan TNI tdk memiliki kekuatan lagi. Pimpinan serangan
umum i Maret adalah letkol Soeharto. Dalam serangan ini, TNI memakai
sistem wehrkreise.

7. Berikut ini tujuan Serangan Umum 1 Maret 1949.
a. Ke dalam
1) Mendukung perjuangan yang dilakukan secara diplomasi.
2) Meninggikan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya.
b. Ke luar
1) Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI
mempunyai kekuatan untuk mengadakan ofensif.
2) Mematahkan moral pasukan Belanda.

8. Perjuangan Diplomatik
beberapa keputusan Perundingan
Linggarjati.
a. Belanda mengakui secara de facto Republik
Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra.
b. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama
membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama
Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara
bagiannya adalah Republik Indonesia.
c. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan
membentuk Uni Indonesia Belanda dengan RatuBelanda
sebagai ketuanya
Belanda melanggar perjanjian ini dgn melakukan Agresi
Militer I ( 21 Juli 1947 )

9. tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah
penghentian tembak menembak. Untuk mengawasi
gencatan senjata,PBB membentuk Komisi Tiga Negara
(KTN). Anggota KTN ada tiga negara yaitu:
a. Belgia (dipilih oleh Belanda) dipimpin oleh Paul van
Zeeland;
b. Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh
Richard Kirby;dan
c. Amerika Serikat (dipilih oleh Indonesia dan Belanda)
dipimpin Dr. Frank Graham.
Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung
penghentian tembak-menembak sesuai dengan Resolusi
Dewan Keamanan PBB. KTN berhasil mempertemukan
Indonesia dengan Belanda dalam Perjanjian Renville

10. Perundingan Renville dilaksanakan di atas Geladak Kapal
Renville milik Amerika Serikat tanggal 17 Januari 1948.
Pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir
Syarifuddin. Sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Kadir
Widjojoatmodjo.
Hasil perundingan tersebut
adalah:
a. wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi
(garis van Mook),
b. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia
sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk,
c. kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni
Indonesia-Belanda,
d. RI merupakan bagian dari RIS, dan
e. pasukan RI yang berada di daerah kantong harus
ditarik ke daerah RI.
Belanda melanggar perjanjian Renville dgn melakukan
Agresi Militer II 19 desember 1948

11. Dalam agresi militer II Belanda berhasil menangkap para
tokoh RI, mengusai Yogyakarta dan mencerai beraikan
TNI, tetapi Ir Soekarto Memerintahkan kepada memberikan
mandat melalui radiogram kepada Menteri Kemakmuran
Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
(PDRI) di Bukittinggi, Sumatra Barat. PDRI mampu
memberi
instruksi kepada delegasi Indonesia di forum PBB untuk
menerima penghentian tembak-menembak dan bersedia
berunding dengan Belanda. Hal ini dilakukan dalam
rangka menarik simpati dunia internasional. Selain itu
untuk
menunjukkan kepada dunia internasional bahwa
pemerintahan RI masih terus berjalan meskipun para
pemimpin politik ditawan oleh Belanda.

12. Konferensi Asia di New Delhi
Di selenggarakan pada tanggal 20 - 25 Januari 1949. Dalam
konferensi tersebut hadir 19 negara termasuk utusan dari Mesir,
Italia, dan New Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia Mr. Utoyo
Ramelan, Sumitro Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dan lain-lain.
Hasil konferensi meliputi:
a. pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta,
b. pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15
Maret 1949,
c. penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia, dan
d. penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat
paling lambat tanggal 1 Januari 1950.
Menanggapi rekomendasi Konferensi New Delhi, Dewan
Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 Januari
1949 yang isinya:
a. penghentian operasi militer dan gerilya,
b. pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda,
c. pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan
d. akan diadakan perundingan secepatnya.

13. Dampak Konferensi Asia di New Delhi sangat jelas.
Indonesia semakin mendapat dukungan internasional dalam
perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman
Belanda. Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI. UNCI
kependekan dari United Nations Commission for Indonesia.
UNCI dipimpin oleh Merle Cochran (Amerika Serikat) dibantu
Critchley (Australia) dan Harremans (Belgia). Hasil kerja UNCI
di antaranya
mengadakan Perjanjian Roem-Royen antara Indonesia
Belanda. Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 April
1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebagai wakil dari PBB
adalah Merle Cochran (Amerika Serikat), delegasi
Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem,
sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen.

14. Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah
Republik Indonesia untuk:
a. menghentikan perang gerilya,
b. bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan
menjaga tetertiban dan keamanan, dan
c. ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk
mempercepat pengakuan kedaulatan kepada Negara
Indonesia Serikat dengan tanpa syarat.
Pernyataan dari delegasi Belanda, yaitu:
a. menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta,
b. menjamin penghentian gerakan militer dan pembebasan
semua tahanan politik,
c. tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang
ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember
1948
d. menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari
RIS, dan
e. berusaha agar KMB segera diadakan sesudah RI kembali ke
Yogyakarta.

15. Dari dua usulan tersebut akhirnya diperoleh kesepakatan yang
ditandatangani tanggal 7 Mei 1949. Kesepakatan antara lain:
a. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan
tembak-menembak dan bekerja sama untuk menciptakan
keamanan.
b. Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah
Indonesia ke Yogyakarta, dan
c. kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan
Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.
Statement Indonesia dan Belanda dalam Perundingan Roem-
Royen.
Sejarah diplomasi di Indonesia mengenal istilah “pejuang
diplomat” atau “diplomat pejuang”.Julukan ini diberikan kepada
Mohammad Hatta, H. Agus Salim,Sutan Syahrir, Mohammad
Roem,Roeslan Abdul Gani, L.N. Palar,Adam Malik, dan
Soedjatmoko.

16. Sebelum KMB dilaksanakan, RI mengadakan pertemuan
dengan BFO (Badan Permusyawaratan Federal). Pertemuan
ini dikenal dengan dengan Konferensi Inter-Indonesia (KII)
Tujuannya untuk menyamakan langkah dan sikap sesama
bangsa Indonesia dalam menghadapi KMBKMB merupakan
langkah nyata dalam diplomasi untuk mencari penyelesaian
sengketa Indonesia – Belanda. Kegiatan KMB dilaksanakan di
Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November
1949. Dalam KMB tersebut dihadiri delegasi
Indonesia, BFO, Belanda, dan perwakilan UNCI.
Berikut ini para delegasi yang hadir dalam KMB.
a. Indonesia terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr.
Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Soepomo.
b. BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.
c. Belanda diwakili Mr. van Maarseveen.
d. UNCI diwakili oleh Chritchley.

17. Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang,
akhirnya KMB menghasilkan beberapa keputusan
berikut.
a. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan
berdaulat.
b. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal
30 Desember 1949.
c. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1
tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
d. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni
Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Kapal-kapal
perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan
beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
f. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur,
sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan
dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang
diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan

18. Pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penandatanganan
pengakuan kedaulatan secara bersamaan di Belanda dan di
Indonesia. Di negeri Belanda, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr.
Willem Dress,Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J. A. Sassen, dan
Drs. Moh. Hatta, bersama menandatangani naskah pengakuan
kedaulatan. Sedangkan di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX
dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink menandatangani
naskah pengakuan kedaulatan.
Berikut ini dampak dan pengaruh KMB
bagi rakyat Indonesia.
a. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
b. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera
dapat dimulai.
c. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia
Serikat.
d. Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

19. KEBIJAKAN DAN PERISTIWA-PERISTIWA
POLITIK PASCA PENGAKUAN KEDAULATANli
Kembalinya Republik Indonesia
sebagai Negara Kesatuan
Masa Demokrasi Liberal
Pemilu
Dekrit Presiden