Desa sebagai salah satu susunan pemerintahan suatu daerah perlu adanya organisasi yang baik agar keteraturan desa dapat berjalan dengan baik. Jika keteraturan ini dapat berlanjut seterusnya maka proses bembangunan yang merata akan dapat terwujud juga.
1. Oleh : Sri Purwani
felicitassp2001@yahoo.com
Ponjong, 28 Oktober 2014
2. Menetapkan tujuan : visi, misi dan strategi
untuk menghasilkan perubahan sesuai visi
Menyelaraskan (aligning) orang :
mengkomunikasikan tujuan dengan kata
dan tindakan kepada seluruh yang terlibat
Memberi motivasi dan inspirasi: memberi
energi untuk mengatasi kendala dengan
memuaskan kebutuhan dasar
Menghasilkan perubahan
4. Membangun kebiasaan dan
Mengembangkan cara kerja khas
Membangun kepercayaan
Memberi teladan melalui karakter
pribadi yang kuat
5. Membangun komitmen dengan
keterlibatan.
◦ Menyampaikan visi, misi serta tujuan
organisasi kepada seluruh yang terlibat.
Mempengaruhi anggota team
◦ Mengajak yang terlibat( individu atau
kelompok) untuk memfokuskan daya dan
usaha demi tercapainya tujuan bersama.
6. HARIAN KOMPASddn0508
Membangun team yang handal
◦ Memenuhi harapan dan kebutuhan
◦ Mendapat umpan balik positip
◦ Mengatasi kendala
◦ Mendapat kepercayaan (trust)
7. Permasalahan UU 32/2004 : Tidak mengatur
kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
Desa, selanjutnya muncul ambivalensi
pengaturan Desa, disatu sisi menjadi kewenangan
PemDa (subsidiaritas) dan disisi lain mengakui
kewenangan asli yang berasal dari hak asal usul
(rekognisi). Kapan cita-cita Desa mandiri,
Demokratis dan Sejahtera tercapai ?.
8. Kelembagaan Pemerintah Desa dalam UU 32/2004
belum cukup mewadahi visi dan kebijakan membangun
Kemandirian, Demokratisasi dan Kesejahteraan Desa.
Kurang memberi ruang bagi keragaman Desa.
Desain Desa menurut UU 32/2004 terlalu umum,
sehingga banyak pasal yang bisa dijalankan setelah
lahir PP dan atau PerDa : Keberadaan Desa, Status
Desa, Penyerahan Kewenangan, Organisasi dan Tata
Kerja, Perangkat Desa, Kedudukan Keuangan, BPD,
Tata cara Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa,
Mekanisme Penyusunan PerDes, Manajemen
Pembangunan Desa, Pajak dan Retribusi, BUMDes,
Kerjasama Desa, Pendayagunaan Kawasan, Lembaga
Kemasyarakatan, Pedoman ABD-Des, Pengelolaan
Keuangan Desa.
9. Fundamental :
Visi Reformasi Kebijakan Desa untuk memperbaiki
Desa
Makna dan Relevansi Otonomi Desa bagi rakyat
desa , Maupun survivalibilitas Bangsa dalam
menghadapi Globalisasi.
Prinsip Dasar apa yang harus dimasukkan
Synergitas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Efektivitas Paradigma dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
10. Struktural :
Kedaulatan Rakyat Desa
Revitalisasi Desa
Lemahnya dukungan Penyelenggaraan
Otonomi Desa
Peran PemDes dalam urusan
Pemerintahan, Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat.
11. Institusional
Kedudukan Desa dalam konteks Ketatanegaraan
Kewenangan Desa
Kewenangan dan Penguatan kelembagaan di Desa
Relasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Desa
Desa dalam Pembangunan Nasional
Sumber Ekonomi Desa
Proses Politik, Demokrasi dan Perencanaan
Pembangunan Desa
Birokrasi yang efektif untuk Desa
12.
13. UU Desa mencerminkan pengakuan eksistensi desa dan
menjadi pintu gerbang perwujudan kesejahteraan bagi
masyarakat desa.
Tiga Substansi : Pertama, soal kejelasan kewenangan
desa sebagai wujud pengakuan negara atas desa,
dimana selama ini s/d era reformasi yang terjadi adalah
bahwa desa dijadikan subordinat PemDa, dan yang
sedikit positif adalah adanya Alokasi Dana Desa. Kedua,
Penghargaan Kemajemukan Desa. Ketiga, Reformasi
Perencanaan dan Penganggaran pembangunan serta
redistribusi sumber daya ke desa.
14. • Negara melindungi dan memberdayakan desa agar
menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga
dapat menciptakan landasan yang kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
• Memperkuat CATUR SAKTI: desa bertenaga secara
sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara
ekonomi dan bermartabat secara budaya
• Membangun TRADISI BERDESA: desa bukan
hanya kampung halaman atau tempat bermukim, tetapi
juga menjadi basis sosial serta basis politik
pemerintahan, atau menjadi arena bermasyarakat dan
bernegara.
15. Desa Lama Desa Baru
Payung hukum UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005 UU tentang Desa
Asas utama Desentralisasi-residualitas Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan Pemerintahan yang berada dalam
sistem pemerintahan kabupaten/kota
(local state government)
Pemerintahan masyarakat, hybrid antara self
governing community dan local self
government.
Kepala desa Sebagai kepanjangan tangan Sebagai pemimpin masyarakat
Posisi dan peran
kabupaten/kota
Kabupaten/kota mempunyai
kewenangan yang besar dan luas
Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang
terbatas dan strategis
Delivery Target Mandat
Politik tempat Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek
dari atas
Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa
Posisi dalam
pembangunan
Obyek Subyek
Model
pembangunan
Government driven development atau
community driven development
Village driven development
Pendekatan Imposisi dan mutilasi sektoral Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi
16. Desa
Negara • Negara melakukan rekognisi (pengakuan dan penghormatan)
terhadap eksistensi desa
• Negara memberikan atau menetapkan mandat urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat kepada
desa
• Negara melakukan redistribusi: uang dan sebagian aset negara
• Negara melakukan pembinaan, pemberdayaan dan
pengawasan terhadap desa
Warga • Desa menjadi basis sosial bagi warga masyarakat, menjadi
arena untuk merajut modal sosial
• Desa menjadi arena politik dan pemerintahan bagi warga
• Desa menjadi arena perencanaan dan penganggaran secara
kolektif dan partisipatif
• Desa memberikan pelayanan dasar kepada warga
• Desa melakukan konsolidasi aset ekonomi lokal
17.
18. Azas Rekognisi/ Pengakuan terhadap Hak Asal
Usul Desa
Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
seperti desa, nagari, gampong, banua,
lembang, pakraman atau sebutan lain.
Rekognisi terhadap keragaman, organisasi,
susunan asli, basis material, dan hukum
adat
19. Desa tidak bisa dipandang dan ditempatkan dengan
asas desentralisasi dan residualitas.
Artinya desa bukan sekadar organisasi pemerintahan
yang berada dalam sistem pemerintahan
kabupaten/kota, atau desa bukan residu (sisanya sisa)
kabupaten/kota.
Desa lebih tepat dipandang dengan rekognisi
(pengakuan dan penghormatan) dan subsidiaritas.
Artinya negara mengakui dan menghormati desa
sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat).
Rekognisi terhadap eksistensi desa, hak-hak
tradisional dan prakarsa desa.
20. • Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Desa (baik yang adat maupun desa) merupakan kesatuan dan
subyek hukum, sehingga merupakan organisasi pemerintahan
berbasis masyarakat, pemerintahan yang menyatu dengan
masyarakat atau pemerintahan milik masyarakat. Atau
pemerintahan paling depan, paling bawah dan paling dekat
dengan masyarakat.
21. • Mengatur berarti membuat keputusan untuk
mengalokasikan sumberdaya dan menyelesaikan masalah
yang mengikat banyak orang. Mengurus berarti mengelola
atau melaksanakan.
• Urusan pemerintahan merupakan bidang kegiatan atau
hajat hidup orang banyak atau kepentingan warga yang
telah menjadi domain kewenangan pemerintah supradesa,
namun karena berskala lokal dimandatkan menjadi
kewenangan desa.
• Kepentingan masyarakat setempat adalah kebutuhan
hidup bersama yang muncul karena prakarsa masyarakat
setempat.
23. Azas Subsidiaritas : lokalisasi kewenangan di aras Desa dan
pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan
masyarakat setempat
Asas subsidiaritas menegaskan bahwa desa (sebagai
organisasi yang paling bawah dan dekat dengan
masyarakat) mempunyai kemandirian dan otoritas
untuk menyelesaikan masalah maupun mengatur-
mengurus kepentingan masyarakat yang berskala
lokal. Urusan atau masalah berkala lokal sebaik
mungkin diselesaikan di level desa, tidak perlu
ditarik ke atas. Kecuali terhadap perkara yang nyata-
nyata pidana atau perdata, dan/ atau jika desa tidak
mampu menyelesaikannya, maka negara (atau level
yang lebih tinggi) hadir membantu desa.
24. • Alokasi anggaran pembangunan dari APBN.
• Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa
ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer
Daerah (on top) secara bertahap.
• Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.
• RAPBN 2014 kedepan sebesar Rp 1.842,5 T. Besaran dana
transfer daerah adalah Rp 592,6 T. Karena itu jumlah agrerat dana
desa dari APBN sebesar Rp 59,26 T. Jika dibagi ke 72.944 desa
maka diperoleh rerata sebesar Rp 812.404.036 per desa.
25. 10% dari pajak dan retribusi daerah.
Penghasilan tetap kepala desa dan
perangkat desa
Pembiayaan penyelenggaraan pemilihan
kepala desa
Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari
dana perimbangan setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus.
26. Mengubah paradigma sistem penyelenggaraan
pemerintahan desa
pangreh – pamong – pamong & perangkat desa
Mempermudah akses partisipasi masyarakat
mengorganisir masyarakat mjd kelompok2 kepentingan
Penguatan kapasitas berbagai kelompok masyarakat
Memperkuat sistem pemerintahan,
membangun jejaring, memaksimalkan
pendapatan untuk publik
27. Perlu Memulai Inovasi Desa
1. Menangkap keinginan masyarakat sebagai
peluang, kemudian difasilitasi
2. Filosofi hidup masyarakat berdasar adat
ditangkap sebagai potensi
3. Mengorganisir usaha kelompok rentan dan
kelompok miskin
4. Lebih melibatkan masyarakat dalam
perencanaan, implementasi dan evaluasi
pembangunan desa (lewat mus-des)
28. PEMERINTAH
DESA
MENGUMP
ULKAN
MENGUMP
ULKAN
RT, RW, TOKOH
MASYARAKAT,
TOKOH AGAMA, BPD,
LPM. KARANG
TARUNA, PKK,
UNSUR PEDAGANG,
KELOMPOK TANI,
KELOMPOK USAHA
DIBE
NTUK
LEMBAGA MUSYAWARAH
DESA
GOALGOAL
DESA MAJU
DAN MANDIRI
DESA MAJU
DAN MANDIRI
1) PIMPINAN
KELEMBAG
AAN
2) SUSUNAN
ANGGOTA
3) TATA
TERTIB
4) RPJMDES
5) SKALA
PRIORITAS
PEMBANGU
NAN
6) BUMDES
HASIL
MUSYA
WARAH
HASIL
MUSYA
WARAH
29. Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Kepala DesaKepala Desa Badan
Permusyawaratan Desa
(BPD)
Badan
Permusyawaratan Desa
(BPD)
Warga/MasyarakatWarga/Masyarakat
Perangkat
Desa
(Pelayanan)
Perangkat
Desa
(Pelayanan)
Panitia (ad-
hok)
Panitia (ad-
hok)
BUMDesBUMDes
Klp. Dengan
kepentingan khusus
Klp. Dengan
kepentingan khusus
Bagian Wilayah DesaBagian Wilayah Desa
• RPJM-Desa dan
RKP-Desa
• APB-Desa
• Peraturan Desa
• Kinerja
Pemerintah
• Kerja Sama
• RPJM-Desa
• Asset Desa
• Hal-hal
Strategis
Prinsip dasar
Pemerintahan Desa
•Check and balances antara
Kepala Desa dengan Badan
Permusyawaratan desa.
•Demokrasi perwakilan +
permusyawaran.
•Proses demokrasi partisipatoris
melalui Musdes
Dipilih
langsung
Perwakilan Bagian
Wilayah desa yang
dipilih secara
Demokratis
Lembaga
Kemasyarakat
an/Adat
Lembaga
Kemasyarakat
an/Adat
30.
31. Level/Aktor Implikasi
Pusat • Anggaran sektor yang masuk ke desa dipotong,
dialihkan dan dikonsolidasi ke ranah desa
• Sektor tidak bisa bermain proyek yang berskala desa
• Polititisasi oleh partai politik maupun parlemen
terhadap desa dipotong
Daerah • Kekuasaan daerah mengatur desa terbatas dan
strategis
• Daerah memberikan mandat penugasan kepada desa,
terutama urusan pemerintahan yang berskala lokal.
• SKPD sektor tidak bermain proyek berskala desa
• Dana proyek sektor yang berskala lokal desa
dikonsolidasikan ke dalam ADD.
• Daerah melakukan penataan desa, dan juga
pembinaan dan pengawasan
32. Level/Akto
r
Implikasi
Desa • Kedudukan desa semakin jelas dan kuat.
• Desa bukan lagi sebagai pemerintahan semu, tetapi
sebagai pemerintahan masyarakat atau pemerintahan
berbasis masyarakat.
• Desa mempunyai kewenangan yang jelas dan
relevan dengan kepentingan warga masyarakat
setempat
• Desa mempunyai basis material (terutama dana)
yang lebih besar
• Satu desa, satu perencanaan dan satu anggaran
• Desa akan menjadi lebih demokratis
• Pembangunan desa akan lebih dinamis dan majuWarga • Arena dan sumberdaya menjadi lebih besar dan lebih
dekat pada warga desa
• Warga mempunyai hak yang besar untuk
berpartisipasi memanfaatkan bahkan merebut arena
34. PP 43 / 2014 dan PP 60/2014 merupakan kelahiran
kembali “Birokratisasi Desa”
Lahirnya PP no 60/2014 ini mengakibatkan “ matinya”
Kreativitas Desa, karena di sebagian besar pasalnya
selalu mengacu pada “Peraturan Menteri” dalam setiap
proses perencanaan maupun pelaksanaan.
Pasal 7 tidak sesuai dengan semangat kemandirian
(karena sama dengan PP 13)
Apabila desa selalu tergantung pada Peraturan Menteri,
maka hal ini akan melahirkan paradigma centralistis yang
baru untuk pengembangan desa-desa di seluruh
Indonesia
35. Selambat-lambatnya 7 hari dana tertransfer dari
kabupaten harus dikeluarkan ke desa
Transfer dana per 4 bulan
Tahap pertama prasyarat tidak ada
DD tidak ada SPJ
Laporan pelaksanaan dilaporkan ke kabupaten
Bukti / kuitansi ada di desa
Termin ke 3 turun, kalau sisa bisa disilpakan, jika
silfatnya tidak wajar DD berikutnya dikurangi silpa
36. SUMBER DATA:
UU NO 6 TH 2014 TENTANG DESA, PP 43/2014, PP 60/2014 dan
BERBAGAI RANGKUMAN: SEMINAR TENTANG RUU/UU DESA
Notas do Editor
Diskusi visi dan misi BPG
Diskusi tentang hal-hal yang membangun kebiasaan positip.
Diskusi tentang hal-hal negatif yang mengendorkan semangat kerja.
Nilai-nilai postip apa yang dikembangkan pimpinan BPG
Diskusi bisnis proses masing-masing unit : input-proses-output
Diskusi apa saja hal-hal yang telah dilakukan untuk memberi motivasi karyawan BPG?