SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 1
MUKADIMAH

Diterbitkannya buku Peraturan Perusahaan yang telah disempurnakan ini, adalah dalam
rangka upaya mewujudkan Hubungan Industrial Pancasila sebagai sarana pendukung
Pembangunan Nasional dan membudayakan serta melestarikan prinsip-prinsip
musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara Pengusaha
dengan Serikat Pekerja/Pekerja.

Berbagai Pokok pemikiran sebagai dasar pemabaharuan dan penyempurnaan Peraturan
Perusahaan adalah:

   1. Pengusaha dan wakil-wakil Pekerja berkewajiban membina dan mengarahkan
      Pekerja sebagai manusia Indonesia seutuhnya, sehingga menjadi tenaga kerja
      yang cerdas, terampil, mampu berdaya guna dan berhasil guna.
   2. sesuai dengan hubungan industrial PAncasila adalah untuk mencapai keserasian
      yang mantap, tenteram dan dinamis untuk menjamin kesejahteraan, kesehatan dan
      keselamatan Pekerja serta kesinambungan jalannya perusahaan yang pasti dan
      berkembang.
   3. untuk melaksanakan Hubungan Industrial Pancasila harus berpegang pada
      terciptanya saling merasa ikut memiliki, ikut memelihara dan mempertahankan
      serta secara terus menerus mawas diri sebagai suatu asa mitra kerja dan tanggung
      jawab bersama.
   4. pekerja adalah mitra Pengusaha yang bertanggung jawab dalam proses produksi
      dan sewajarnya ikut menerima/ menikmati keuntungan, dan merasakan kerugian
      Perusahaan.
   5. Peraturan Perusahaan ini bertujuan mempertegas dengan pasti hak, kewajiban dan
      tanggung jawab kedua belah pihak.
   6. Pengusaha dan Pekerja bertanggung jawab pada Peraturan Perusahaan ini.
   7. selama Peraturan Perusahaan ini berlaku, Pengusaha dan Pekerja tidak dapat
      mengubah peraturan yang telah disepakati, kecuali dengan kesepakatan kedua
      belah Pihak.
   8. kita sadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, dengan menggunakan
      landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Peraturan
      Perusahaan disusun atas Dasar musyawarah untuk mufakat.

Dengan berbagai pokok pemikiran diatas pengusaha dan pekerja dengan itikad saling
menghormati dan saling mempercayai, secara bersama telah setuju untuk menyusun
Peraturan Perusahaan PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI tbk, seperti dituangkan
dalam pasal-pasal berikut ini:

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Peraturan Perusahaan

001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt
001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt
001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptwongalus3
 
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptxUmmuFaizah4
 
Sosialisasi dan Konsolidasi.pptx
Sosialisasi dan Konsolidasi.pptxSosialisasi dan Konsolidasi.pptx
Sosialisasi dan Konsolidasi.pptxBrian801227
 
Sarana Hubungan Industrial.pptx
Sarana Hubungan Industrial.pptxSarana Hubungan Industrial.pptx
Sarana Hubungan Industrial.pptxzulfanerlansyah1
 
Norma kebebasan berserikat dan berunding (14 05-2010) pusdiklat cisarua-bogor
Norma kebebasan berserikat dan berunding (14 05-2010) pusdiklat cisarua-bogorNorma kebebasan berserikat dan berunding (14 05-2010) pusdiklat cisarua-bogor
Norma kebebasan berserikat dan berunding (14 05-2010) pusdiklat cisarua-bogor53714
 
Draf PKB i FKUI.docx
Draf PKB i FKUI.docxDraf PKB i FKUI.docx
Draf PKB i FKUI.docxjustin265239
 
30 industrial-relations-in-indonesia
30 industrial-relations-in-indonesia30 industrial-relations-in-indonesia
30 industrial-relations-in-indonesiaAlen Pepa
 
349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.ppt
349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.ppt349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.ppt
349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.pptUmmuFaizah4
 
Makalah hukum dalam tenaga kerja
Makalah hukum dalam tenaga kerjaMakalah hukum dalam tenaga kerja
Makalah hukum dalam tenaga kerjadede nurcholis
 
Uu no 13_2003
Uu no 13_2003Uu no 13_2003
Uu no 13_2003gob3l
 
Uu no 13_2003 tenagakerja
Uu no 13_2003 tenagakerjaUu no 13_2003 tenagakerja
Uu no 13_2003 tenagakerjaDwi Widya
 
Uu no 13 tahun 2003 ketenagakerjaan
Uu no 13 tahun 2003 ketenagakerjaanUu no 13 tahun 2003 ketenagakerjaan
Uu no 13 tahun 2003 ketenagakerjaanIswandi Iswandi
 
Uu no 13_2003
Uu no 13_2003Uu no 13_2003
Uu no 13_2003dpbme
 
Uu no 13_2003 tentang Ketenagakerjaan
Uu no 13_2003 tentang KetenagakerjaanUu no 13_2003 tentang Ketenagakerjaan
Uu no 13_2003 tentang KetenagakerjaanM Harry Fathur Rahman
 
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaanUu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaanKhairul Fadli
 
Undang undang-tahun-2003-13-03
Undang undang-tahun-2003-13-03Undang undang-tahun-2003-13-03
Undang undang-tahun-2003-13-03sutanmardiansyah
 
Undang undang-tahun-2003-13-03
Undang undang-tahun-2003-13-03Undang undang-tahun-2003-13-03
Undang undang-tahun-2003-13-03RINAPERMATA
 

Semelhante a Peraturan Perusahaan (20)

001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt
001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt
001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt
 
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx
 
Sosialisasi dan Konsolidasi.pptx
Sosialisasi dan Konsolidasi.pptxSosialisasi dan Konsolidasi.pptx
Sosialisasi dan Konsolidasi.pptx
 
Sarana Hubungan Industrial.pptx
Sarana Hubungan Industrial.pptxSarana Hubungan Industrial.pptx
Sarana Hubungan Industrial.pptx
 
Norma kebebasan berserikat dan berunding (14 05-2010) pusdiklat cisarua-bogor
Norma kebebasan berserikat dan berunding (14 05-2010) pusdiklat cisarua-bogorNorma kebebasan berserikat dan berunding (14 05-2010) pusdiklat cisarua-bogor
Norma kebebasan berserikat dan berunding (14 05-2010) pusdiklat cisarua-bogor
 
Draf PKB i FKUI.docx
Draf PKB i FKUI.docxDraf PKB i FKUI.docx
Draf PKB i FKUI.docx
 
APINDO BALI
APINDO BALIAPINDO BALI
APINDO BALI
 
30 industrial-relations-in-indonesia
30 industrial-relations-in-indonesia30 industrial-relations-in-indonesia
30 industrial-relations-in-indonesia
 
349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.ppt
349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.ppt349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.ppt
349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.ppt
 
Makalah hukum dalam tenaga kerja
Makalah hukum dalam tenaga kerjaMakalah hukum dalam tenaga kerja
Makalah hukum dalam tenaga kerja
 
Uu no 13_2003
Uu no 13_2003Uu no 13_2003
Uu no 13_2003
 
Uu no 13_2003 tenagakerja
Uu no 13_2003 tenagakerjaUu no 13_2003 tenagakerja
Uu no 13_2003 tenagakerja
 
Uu no 13 tahun 2003 ketenagakerjaan
Uu no 13 tahun 2003 ketenagakerjaanUu no 13 tahun 2003 ketenagakerjaan
Uu no 13 tahun 2003 ketenagakerjaan
 
Undang undang
Undang undangUndang undang
Undang undang
 
Uu no 13_2003
Uu no 13_2003Uu no 13_2003
Uu no 13_2003
 
Uu no 13_2003 tentang Ketenagakerjaan
Uu no 13_2003 tentang KetenagakerjaanUu no 13_2003 tentang Ketenagakerjaan
Uu no 13_2003 tentang Ketenagakerjaan
 
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaanUu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan
 
Undang undang-tahun-2003-13-03
Undang undang-tahun-2003-13-03Undang undang-tahun-2003-13-03
Undang undang-tahun-2003-13-03
 
Undang undang-tahun-2003-13-03
Undang undang-tahun-2003-13-03Undang undang-tahun-2003-13-03
Undang undang-tahun-2003-13-03
 
UU 13-2003
UU 13-2003UU 13-2003
UU 13-2003
 

Peraturan Perusahaan

  • 1. MUKADIMAH Diterbitkannya buku Peraturan Perusahaan yang telah disempurnakan ini, adalah dalam rangka upaya mewujudkan Hubungan Industrial Pancasila sebagai sarana pendukung Pembangunan Nasional dan membudayakan serta melestarikan prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Pekerja. Berbagai Pokok pemikiran sebagai dasar pemabaharuan dan penyempurnaan Peraturan Perusahaan adalah: 1. Pengusaha dan wakil-wakil Pekerja berkewajiban membina dan mengarahkan Pekerja sebagai manusia Indonesia seutuhnya, sehingga menjadi tenaga kerja yang cerdas, terampil, mampu berdaya guna dan berhasil guna. 2. sesuai dengan hubungan industrial PAncasila adalah untuk mencapai keserasian yang mantap, tenteram dan dinamis untuk menjamin kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan Pekerja serta kesinambungan jalannya perusahaan yang pasti dan berkembang. 3. untuk melaksanakan Hubungan Industrial Pancasila harus berpegang pada terciptanya saling merasa ikut memiliki, ikut memelihara dan mempertahankan serta secara terus menerus mawas diri sebagai suatu asa mitra kerja dan tanggung jawab bersama. 4. pekerja adalah mitra Pengusaha yang bertanggung jawab dalam proses produksi dan sewajarnya ikut menerima/ menikmati keuntungan, dan merasakan kerugian Perusahaan. 5. Peraturan Perusahaan ini bertujuan mempertegas dengan pasti hak, kewajiban dan tanggung jawab kedua belah pihak. 6. Pengusaha dan Pekerja bertanggung jawab pada Peraturan Perusahaan ini. 7. selama Peraturan Perusahaan ini berlaku, Pengusaha dan Pekerja tidak dapat mengubah peraturan yang telah disepakati, kecuali dengan kesepakatan kedua belah Pihak. 8. kita sadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, dengan menggunakan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Peraturan Perusahaan disusun atas Dasar musyawarah untuk mufakat. Dengan berbagai pokok pemikiran diatas pengusaha dan pekerja dengan itikad saling menghormati dan saling mempercayai, secara bersama telah setuju untuk menyusun Peraturan Perusahaan PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI tbk, seperti dituangkan dalam pasal-pasal berikut ini: