3.  PengertianHukum tata Negara dalam arti luas meliputi : Hukum tata usaha Negara/ hukum
administrasi / hukum pemerintah.
 Hukum tata NegaraHukum tata Negara dalam arti sempit, ialah Hukum tata Negara Jadi
kesimpulan hukum tata Negara menurut para pakar adalah:Peraturan-peraturan yang mengatur
organisasai Negara dari tingkat atassampai bawah,sturktur,tugas&wewenang alat perlengkapan
Negarahubungan antara perlengkapan tersebut secara hierarki maupunhorizontal,wilayah
Negara,kedudukan warganegara serta hak-hak asasnya

4. HTN PADA DASARNYA ADALAH PERATURAN – PERATURAN YANG MENGATUR
ORGANISASI NEGARA DARI TINGKAT ATAS SAMPAI BAWAH,STRUKTUR, TUGAS, DAN
WEWENANG ALAT PERLENGKAPAN NEGARA ,HUBUNGAN ANTAR PERLENGKAPAN
NEGARA TERSEBUT SECARA HIERARKI MAUPUN HORIZONTAL, WILAYAH NEGARA
KEDUDUKAN WARGA NEGARA SERTA HAK - HAK NYA

5. 1. Mengatur lembaga pelayanan publik dan menentukan badan-badan yang mengelolanya, dan
menentukan tata cara pengelolaan, pengembangan, hubungan antar lembaga satu sama lain serta
hubungan lembaga dengan publik.
2. Menentukan jenis hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik
provinsi, kabupaten, maupun perkotaan. Biasanya, hubungan antar pemerintahan ini dilakukan
dengan menggunakan salah satu dari dua cara yaitu; sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi
3. Mengatur hubungan antara negara dengan para aparaturnya, serta mengatur tata cara
penentuan, kenaikan pangkat, penjatuhan sangsi, masa pensiun dan pemakzulan aparat tesebut.

6. 4. Menjelaskan aturan hukum tentang harta negara, baik harta milik swasta atau
umum yang digunakan untuk kepentingan umum seperti jalan dan gedung-
gedung pelayanan publik, juga menjelaskan aturan tentang pengelolaan dan
pemanfaatan harta tersebut.
5. Menjelaskan kaidah-kaidah tentang penyelesaian sengketa yang kadang terjadi
antara tata usaha negara dengan masyarakat. (lihat: Al-nadzoriyah al-âmmah li al
qônûn, Prof.Dr.Muhammad Syukri Surur).

7. Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech
in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech In engere zin (dalam arti luas).
Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin
adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi
Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah.
J.H.A Logemann
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Het
staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat -die gezagsorganisatie-
blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als
bouwsteen te hebben. Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis
dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis.
Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam
hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam
pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya
ambtenorganisatie

8. Van Vollenhoven
Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat
hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari
masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya
menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam
lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan wewenang
badan-badan tersebut.

9. A.V.Dicey
Hukum Tata Negara adalah hukum yang terletak pada
pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan
yang tertinggi dalam suatu negara.
Dalam bukunya “An introduction the study of the law of
the consrtitution”.

10. Paul Scholten
Hukum Tata Negara Adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara.
Kesimpulan Bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan
organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-
masing.

11. Van der Pot
Hukum Tata Negara Adalah peraturan-peraturan yang
menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang
masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan
hubungan dengan individu yang lain.

12. Van Apeldoorn
Hukum Tata Negara Dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum
tata negara dalam arti sempit, adalah untuk membedakannya dengan hukum negara
dalam arti luas , yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara
itu sendiri.

13. Mac-Iver
Hukum Tata Negara (Constitutional Law) adalah hukum yang mengatur Negara
atau memerintah Negara, sedangkan hukum yang oleh Negara dipergunakan
untuk mengatur sesuatu selain Negara disebut hukum biasa (Ordinary Law)

14. Paton George whitecross
Hukum Tata Negara Adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara,
tugasnya ,wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya
“ textbook of Jurisprudence “ yang merumuskan bahwa Constutional Law deals with
the ultimate question of distribution of legal power and the fungcions of the organ of
the state.

15. Maurice Duverger
Hukum Tata Negara Adalah salah satu cabang dari hukum privat
yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga
nagara.

16. A.W. Bradley dan K.D. Ewing
Menurut kedua sarjana ini tidak ada jawaban yang dapat di berikan dengan
mudah dan segera atas pernyataan mengenai definisi Hukum Tata Negara.
Pengertian Hukum Tata Negara yang paling luas mencangkup bagian dari
hukum nasional yang mengatur system administrasi publik (Negara) dan
hubungan antara individu dengan Negara.

17. Wade and Phillips
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan
negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam
bukunya yang berjudul “Constitusional law” yang terbit pada tahun 1936 .
Kusumadi Pudjosewojo
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara
(kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau
republik), yang menunjukan masyarakat Hukum yang atasan
maupunyang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie),
yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari
masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alat
perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat
hukum itu,beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang),
wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

18. Pendekatan yuridis formal
Pendekatan yang berdasarkan atas asas – asas hokum yang
mendasari ketentuan – ketentuan/ peratauran
Pendekatan filosofi
Pendekatan yang berdasarkan pada pandangan hidup bang
Pendekatan sosiologi
Suatu pendekatan sudut masyarakat khususnya politis;
artinya ketentuan yang berlaku hakikatnya merupakan
hasil keputusan politis.
Pendekatan historis
Suatu pendekatan yang bersumber pada sudut pandang sejarah

19. 1.Hubungan Hukum Tata Negara
dengan Ilmu Negara
Keduanya mempunyai hubungan yang
sangat dekat Ilmu Negara mempelajari :
Negara dalam pengertian abstrak artinya
tidak terikat waktu dan tempat.
Hukum Tata Negara
mempelajari :
Negara dalam keadaan konkrit artinya
negara yang sudah terikat waktu dan
tempat.

20. 2. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik.
Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang
mengatur organisasi kekuasaan Negara,
Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dilihat dari
aspek perilaku kekuasaan tersebut.

21. 3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam arti
luas, sedangkan dalam arti sempit Hukum Administrasi Negara adalah sisanya setelah
dikurangi oleh Hukum Tata Negara

22. Masalah – masalah yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat dari
prosespembangunan dan modernisasi. Hokum haruslah peka terhadap
kebutuhan masyarakat.
Pembaharuan analisis di bidang HTN terutama diterapkan melalui
perluasan objek HTN meliputi
Individu dan masyarakat
Organisasi Negara
Produk – produk hukum

23. SUMBER - SUMBER HUKUM TATA
NEGARA
Menurut Tjipto Rahardjo
“Sumber yang melahirkan hukum digolongkan dari
dua kategori, yaitu sumber-sumber yang bersifat
hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat
hukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum
sendiri sehingga secara langsung bisa melahirkan
atau menciptakan hukum.
Sumber Hukum FormalMerupakan tempat atau
sumber dari mana suatu peraturan memperoleh
kekuatan hukum.

24. PancasilaSumber hukum dalam arti formal Artinya
adalah tempat digalinya hukum yangdibuat positif
oleh pemerintah yang berwenang

25. Peraturan pemerintah (PP)Menurut pasal 2 ayat
(2) UUD 1945, PP ini dibuat dan dikeluarkan oleh
presiden untukmelaksanakan undang-undang. PP
ini memuat aturan-aturan yang bersifat umum
dan tidakboleh bertentangan dengan peraturan
perundangan yang lebih tinggi.
Hukum tidak tertulis ini merupakan pencerminan
dari hokum asli suatu Negara, olehkarena itulah
hokum adat dan hukum kebiasaan seharusnya
dipakai oleh para hakim sebagaisalah satu
landasan hukum dalam pengambilan keputusan.

26. Mengenai Lembaga negara adalah lembaga
pemerintahan atau "Civilizated Organization"
Dimanalembaga tersebut dibuat oleh negara , dari
negara, dan untuk negara dimana bertujuan
untukmembangun negara itu sendiri . Adapun
artinya adalah lembaga yang anggotanya terdiri
daribeberapa negara dan mempunyai fungsi
menjaga kestabilan anggota-anggotanya

27. Hukum Publik, yaitu kumpulan kaidah-kaidah hukum yang mengatur
hubungan masyarakat yang dinaungi sebuah power politis, di mana negara
atau salah satu dari badan hukum publik menjadi pihak yang terkait
sebagai pemegang kadaulatan dan kekuasaan.
Yang termasuk dalam bagian Hukum Publik ini yaitu:
Hukum Internasional (al qônun al daulî al âm)
Hukum Tata Negara (al qônun al dustûrî/ Constitutional Law)
Hukum Tata Usaha (al qônun al idârî)
Hukum Keuangan (al qônun al mâlî)
Hukum Pidana (al qônun al jinâ’î)

28. Hukum Privat, yaitu kumpulan kaidah-kaidah hukum yang mengatur
hubungan antara masing-masing individu satu sama lain atau antar masing-
masing individu dengan negara ketika negara menjadi pihak terkait dan tidak
mengatas namakan dirinya sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan, akan
tetapi sebagai objek hukum biasa.
Yang termasuk dalam bagian Hukum Privat yaitu:
Hukum Perdata (al qônun al madanî)
Hukum Dagang (al qônun at tijârî)
Hukum Laut (al qônun al bahrî)
Hukum Antariksa (al qônun al jawwî)
Hukum Perburuhan (qônûn al „amal)
Hukum Pertanian (al qônun al zirô‟î)

29. Yang termasuk kategori hukum ini adalah:
Hukum Acara Perdata dan Perdagangan (qônun
al murôfa’at al madaniyah wa al al tijâriyah)
Hukum Perdata Internasional (al qônun al daulî
al khôsh)
Dari statement di atas maka tampak jelaslah
muara Hukum Tata Negara yaitu merupakan
bagian dari rumpun Hukum Publik.