pkn

2.  Ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat, disitu ada
hukum).
 Setiap negara di dunia memiliki hukumnya
sendiri, yakni hukum yg dibuat oleh masy sendiri dan
harus pula dipatuhi oleh masy itu sendiri

3. Plato pada abad 4
SM, merumuskan bhw
penyelenggaraan
pemerintahan yg baik ialah
yg diatur oleh hukum

4.  Menurut Aristoteles:
 Negara yg baik ialah negara yg diperintah dgn konstitusi
dan berkedaulatan hukum.
 Yg memerintah dlm negara bukanlah manusia melainkan
pikiran yg adil, dan berkesusilaan yg menentukan baik
buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi
warga yg baik, yg bersusila, yg akhirnya akan menjelmakan
manusia yg bersikap adil.
 Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka
terciptalah suatu “negara hukum”, karena tujuan negara
adalah keseempurnaan warganya yg didasarkan atas
keadilan

5.  Negara hukum dapat diartikan sebagai suatu negara yg
di dlm wilayahnya adalah:
 Semua alat-alat perlengkapan dr negara, khususnya
alat2 perlengkapan dari pemerintah dlm tindakannya
baik terhadap warga negara maupun dlm
berhubungan masing2, tidak boleh sewenang-
wenang, melainkan hrs memperhatikan peraturan2
hukum yg berlaku
 Semua org (penduduk) dlm hubungan kemasy harus
tunduk pada peraturan2 hukum yg berlaku

6. Negara yg memberikan
Negara perlindungan hukum bagi
hukum warga negaranya
berdasarkan atas keadilan

7.  Tokohnya immanuel kant
 Ide awalnya ditujukan utk menentang adanya
kekuasaan absolutisme dari para raja
 Ciri negara hukum (rechtstaat):
 Adanya perlindungan terhadap HAM
 Adanya pemisahan kekuasaan dlm negara
 Kekuasaan negara baru bertindak bila terdapat
perselisihan atau sengketa antar individu dlm masy
(konsep negara hukum penjaga malam atau negara
polisi)

8.  Dlm perkembangannya negara hukum eropa
kontinental dipengaruhi faham liberal yg menjunjung
faham negara kesejahteraan (welfare state) yg
mengupayakan terciptanya kesejahteraan rakyat.

9.  Tokoh yg merumuskan ciri negara hukum kesejahteraan
adl Friedrich Julius Stahl:
 Adanya jaminan terhadap perlindungan HAM
 Adanya pemisahan kekuasaan
 Adanya pemerintahan berdasarkan pada UU
 Adanya peradilan administrasi
 Negara hukum bertujuan melindungi Hak asasi warga
negaranya dgn cara membatasi dan mengawasi gerak
langkah dan kekuasaan negara dgn UU. Sementara dlm hal
terdapat perselisihan antara pemerintah dgn rakyat maka
diselesaikan melalui sarana peradilan yg disebut
pengadilan administrasi

10.  Berkembang di Inggris dan amerika serikat dikenal
sbg rule of law.
 Ciri2 rule of law menurut A.V.Dicey:
 Supremasi hukum/kekuasaan tertinggi dlm negara adl
hukum (supremacy of law)
 Kesamaan di hadapan hukum (equality before the law)
dan
 Perlindungan terhadap HAM

11.  Dasar pijakan bhw Indonesia adalah negara hukum
ada dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga
: Negara Indonesia adalah negara hukum.
 Perumusan negara hukum indonesia adalah:
 Negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas
kekuasaan belaka
 Pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dgn
kekuasaan pemerintahan terbatas, bukan ablosut.

12.  Indonesia tdk menggunakan pemisahan kekuasaan
murni melainkan sistem perimbangan kekuasaan
(check and balance) dimana dlm membuat UU, terdpt
kerjasama antara legislatif dan eksekutif

13.  MPR menetapkan UUD
 Presiden melaksanakan UU
 DPR dan DPD membuat UU
 MA dan MK memiliki kekuasaan di bidang peradilan
 BPK dlm bidang pengawasan keuangan

14.  Pengakuan neg Indonesia sbg neg hukumdgn ciri
memberikan jaminan thd perlindungan HAM yg
dimuat dlm UUD 1945, sebagaimana diatur dlm pasal
27, pasal 28, pasal 28A sampai 28J, pasal 29 ayat
2, pasal 30 ayat 1, pasal 33, dan pasal 34 ayat 1.

15. Aspek HAM yg dijamin dlm UUD 1945
Jaminan terhadap perlindungan HAM utk hidup
HAM utk membentuk keluarga
HAM utk memperoleh pekerjaan
Ham ttg kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan
HAM dlm kebebasan bersikap, berpendapat dan berserikat
HAM utk memperoleh informasi dan komunikasi
HAM atas rasa aman dan perindungan dari perlakuan yg
merendahkan derajat dan martabat manusia
HAM atas kesejahteraan sosial
HAM yg berkewajiban menghargai org lain dan pihak lain

16.  Adanya supremasi hukum (pasal 1 ayat 3 UUD 1945)
 Adanya pemisahan kekuasaan (pasal 2 s/d pasal 24 C
UUD 1945)
 Adanya pemerintahan berdasarkan UU (pasal 4 ayat 1
dan pasal 9 ayat 1 UUD 1945)
 Adanya kesamaan dihadapan hukum (pasal 27 ayat 1
UUD 1945)
 Adanya peradilan administrasi (pasal 24 ayat 2 UUD
1945
 Adanya jaminan perlindungan terhadap HAM (pasal
28A s/d pasal 28 J UUD 1945)

17.  Pelaksanaan hukum dlm kehidupan masy, memiliki
arti yg penting karena apa yg menjadi tujuan hukum
justru terletak pada pelaksanaan hukum itu.
 Ketertiban dan ketentraman hanya dpt diwujudkan
dlm kenyataan apabila hukum dilaksanakan
 Hukum dibuat utk dilaksanakan dan
ditegakkan, apabila tidak, maka peraturan hukum
hanyalah susunan kata-kata yg tidak mempunyai
makna di masy.

18. Hukum yg baik adalah hukum
yg memenuhi:
Keadilan
Kepastian hukum
manfaat

19.  Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam
kenyataan dan keadaan yg terjadi dlm masy
 Faktor hukum itu sendiri
 Faktor penegak hukumnya, yakni pihak yg membentuk
dan menerapkan hukum
 Faktor sarana atau fasilitas yg mendukung penegakan
hukum
 Faktor masyarakatnya, yakni lingkungan dimana hukum
tsb berlaku atau diterapkan
 Faktor kebudayaannya, yakni hasil karya, cipta dan rasa yg
didasarkan pada karsa manusia di dlm pergaulan hidup.

20. Yg ada sejak lahir
Bersifat kodrati dan
fundamental
HAM Hak yg melekat pd manusia
Merupakan anugerah Tuhan
TME
Hrs
dihormati, dilindungi, dijaga
oleh individu, masy dan
negara

21.  Kewajiban asasi manusia adalah bentuk pasif dari
tanggung jawab
 Dimana ada kewajiban, disitu pula ada hak (hubungan
kewajiban dan hak menyangkut keadilan)
 Hak dibatasi oleh kewajiban (saya boleh
menggunakan hak saya pada batas dimana kewajiban
saya terhadap lain org menyisihkan hak saya
 Hak dan kewajiban adalah korelatif, dan masing2
merupakan komplemen (pelengkap)

22.  Kesamaan (nilai kesamaan dlm etika politik disebut
keadilan yaitu keadaan antarmanusia di mana
manusia diperlakukan sama dlm situasi yg sama.
 Kebebasan yg intinya setiap org atau kelompok org
berhak utk mengurus dirinya sendiri lepas dari
dominasi pihak lain. Kebebasan individu dibatasi oleh
kebebasan org lain.
 Kebersamaan (karena ada perasaan senasib dan
sepenanggungan)

23.  Hak sipil
 Hak hidup, menikah, diperlakukan sama didepan
hukum, memeluk agama, terbebas dari kekerasan
 Hak politik
 Hak berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat
lisan atau tulisan, berpendapat dimuka umum termasuk
mencari suaka

24.  Hak ekonomi
 Hak utk memiliki
sesuatu, pemeralihkannya, memanfaatkannya, termasuk
hak atas jaminan sosial, perlindungan kerja atau hak
perdagangan
 Hak sosial budaya
 Hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, kekayaan
intelektual, atas pekerjaan, pemukiman dan perumahan

25. Pelanggaran
HAM
Pelanggaran Pelanggaran
HAM berat HAM ringan
Kejahatan Kejahatan
kemanusiaan genosida

26.  Anak-anak
 Perempuan
 Masyarakat adat
 Pembela HAM
 Penyandang cacat
 pengungsi

27.  UUD 1945
 UU nomor 39 tahun 1999 tentang
HAM
 UU no 26 tahun 2000 tentang
pengadilan HAM