1. Strategi dan Arah Kebijakan Penanganan
Kampanye Pemilu 2014
BY GEBRIL DAULAI

2. Latar Belakang
• Kampanye merupakan satu dari 11 tahapan Pemilu Anggota DPR,
DPD dan DPRD sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 2 huruf
g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012
• Kampanye merupakan tahapan yang sangat penting dan strategis
bagi peserta Pemilu untuk menyampaikan visi, misi dan program
partainya kepada para pemilih sebagaimana tertuang dalam
Peratran KPU Nomor 15 Tahun 2013
• Kampanye merupakan sarana peserta Pemilu untuk
memperkenalkan calon anggota DPR dan DPRD kepada para
pemilih
• Kampanye merupakan sarana pendidikan politik sekaligus
mengikat komitmen politik antar warga negara dengan peserta
Pemilu
• Kampanye penting dalam rangka memenuhi hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang memadai tentang peserta
Pemilu dan para calegnya
BY GEBRIL DAULAI

3. Prinsip Kampanye
• Kampanye dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan,
akuntabel, nondiskriminasi dan tanpa kekerasan
• KPU penting mengatur penempatan alat peraga kampanye sehingga
tidak ada lagi alat peraga yang menjejali batang pohon, tiang listrik,
gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol
dan jalan bebas hambatan
• KPU penting menetapkan zona pemasangan alat peraga dan
memastikan peserta Pemilu memasang alat peraga di tempat yang
telah disediakan
• KPU penting berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah
Daerah dan Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilu
untuk menertibkan alat peraga yang melanggar zona yang telah
disediakan
• KPU penting mengatur zona dan jadwal kampanye rapat umum
untuk mencegah terjadinya bentrok antar masa pendukung peserta
Pemilu
BY GEBRIL DAULAI

4. Penyediaan Informasi
• KPU penting menyediakan informasi daftar pemilih tetap (DPT) yang
akurat dan menyerahkannya kepada partai politik sebagai basis data
bagi parpol dalam melakukan kampanye yang efektif dan efesien
• KPU perlu menyediakan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD
dan DPRD beserta riwayat hidupnya yang mudah diakses publik
sebagai informasi awal untuk penelusuran rekam jejak kandidat
secara lebih mendalam sehingga pemilih mengenali secara detail
para kandidat yang akan dipilihnya
• KPU perlu menyediakan informasi nomor urut, tanda gambar, visi,
misi dan program partai untuk membantu memperkenalkan peserta
Pemilu kepada masyarakat luas
• KPU perlu menyediakan website dengan content yang menarik,
berisi informasi yang lengkap, mudah diakses dan terintegrasi
dengan media center KPU se Indonesia sebagai jendela informasi
kepemiluan dan demokrasi bagi masyarakat luas
BY GEBRIL DAULAI

5. Isu Strategis Kampanye
• Penggunaan media massa untuk kegiatan kampanye secara terselubung
dan berlebihan oleh para pemilik media yang juga berstatus sebagai
politisi di luar jadwal yang diperbolehkan
• Penggunaan media sosial anonim untuk menyerang dan melakukan
kampanye hitam antar peserta Pemilu dan kandidat
• Pengumpulan sumbangan dana kampanye melebihi batas maksimal yang
sudah ditentukan
• Pemanfaatan jabatan oleh para politisi untuk mengkampanyekan dirinya
kepada publik lewat iklan layanan masyarakat (ILM)
• Pemanfaatan jabatan oleh para politisi untuk mengkonsolidasikan
kegiatan-kegiatan sosial menjelang pelaksanaan Pemilu 2014
• Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan
untuk kegiatan kampanye terselubung
• Politik uang dengan motif kegiatan sosial oleh peserta Pemilu terutama di
segmen masyarakat yang rentan
• Diskriminasi dalam penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan kampanye
parpol dan caleg tertentu
BY GEBRIL DAULAI

6. Potensi Pelanggaran Kampanye
1. Pelanggaran Administrasi :
• Pejabat Negara kampanye tanpa surat cuti
• Kampanye melewati batas waktu
• Kampanye lintas daerah pemilihan
• Perubahan jenis kampanye
• Konvoi tidak diberitahukan sebelumnya kepada
polisi dan keluar jalur
• Pelanggaran batasan frekuensi dan durasi
penayangan iklan kampanye
• dll
BY GEBRIL DAULAI

7. Potensi Pelanggaran Kampanye
2. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu :
• Mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye
• Kampanya rapat umum dan iklan media massa di luar jadwal
• Pelibatan hakim, anggota BPK,gubernur, deputi gubernur senior dan
deputi gubernur BI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan
karyawan BUMN/BUMD, PNS, TNI, POLRI, kepala desa dan
perangkat desa
• Perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye
• Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau
peserta Pemilu yang lain
• Penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat
pendidikan
• Politik uang
• dll
BY GEBRIL DAULAI

8. Potensi Pelanggaran Kampanye
3. Pelanggaran Lainnya :
• Pelanggaran Lalu Lintas
• Pelaksana kampanye tidak melaporkan
Pelaksanaan kampanye kepada KPU setempat
dan tembusan ke
Bawaslu/Panwaslu/Kepolisian
• Pelanggaran Lain-lain
BY GEBRIL DAULAI

9. Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2009
• Pelanggaran kampanye rapat umum sebanyak
197 pelanggaran
• Sebanyak 159 pelanggaran di antaranya
masuk kategori pelanggaran pidana pemilu
• Sebanyak 16 pelanggaran di antaranya masuk
kategori pelanggaran administrasi
• Sebanyak 22 pelanggaran di antaranya masuk
kategori pelanggaran lain-lain
BY GEBRIL DAULAI

10. Penanganan
Isu Strategis
Arah Kebijakan
Bekerja sama dengan KPI dan dewan pers untuk
merumuskan peraturan yang berkenaan dengan
pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu
serta pemberian sanksinya
Problem
Solusi
Penggunaan
media massa
secara
serampangan
oleh para
politisi yang
juga pemilik
media
Pengaturan yang
rinci, jelas dan
tegas dalam hal
penggunaan media
massa untuk
kegiatan kampanye
KPU, Bawaslu dan KPI membentuk Task Force
dengan tugas melakukan pengawasan dan
analisa terhadap iklan kampanye dalam rangka
penyamaan sikap dan persepsi
Bekerja sama dengan KPI dan Dewan Pers
edukasi, sosialisasi , pelatihan dan penyuluhan
bersama di bidang literasi media dalam hal
pengawasan berita, siaran dan iklan kampanye
Mendorong KPI dan Dewan Pers memberikan
sanksi yang tegas terhadap media yang
melanggar pemuatan berita, siaran dan iklan
kampanye
BY GEBRIL DAULAI

11. Penanganan
Isu Strategis
Arah Kebijakan
Problem
Penggunaan
media sosial
anonim
untuk
melakukan
kampanye
hitam kepada
peserta
Pemilu dan
para caleg
Solusi
Merangkul
komunitas
pengguna media
sosial untuk
menyukseskan
Pemilu melalui
sosialisasi dan
edukasi
kepemiluan dan
demokrasi
Menyiapkan tenaga-tenaga yang handal di
setiap satuan kerja (satker) untuk mengelola
isu-isu kepemiluan di dunia maya
Jika KPU memiliki 551 satuan kerja di seluruh
Indonesia dan setiap satker memiliki 2 staf yang
fokus untuk mengelola isu-isu kepemiluan di
dunia maya maka kita memiliki 1.106 orang
“tentara” yang disiap bertempur
untuk
menentralisir perbincangan kepemiluan di dunia
maya
Mendorong para pengguna media sosial untuk
tetap
mengembangkan
etika
dalam
perbincangan di dunia maya melalui sosialisasi
dan edukasi yang lebih intensif dan kreatif
BY GEBRIL DAULAI

12. Penanganan
Isu Strategis
Arah Kebijakan
Kerja sama dengan IAI dan IAPI dalam rangka
perumusan aturan sistem pelaporan dan audit
dana kampanye
Problem
Solusi
Pengumpulan
sumbangan
dana melebih
batas maksimal
yang
diperbolehkan
undang undang
Pengaturan
ketat sistem
pelaporan dan
audit dana
kampanye
Kewajiban parpol membuka rekening
khusus dana kampanye yang terpisah dari
rekening partai politik peserta Pemilu
Kewajiban parpol menyampaikan laporan awal
dana kampanye yang di dalamnya memuat
laporan awal dana kampanye setiap caleg
Pembukuan
semua
penerimaan
dan
pengeluaran dana kampanye partai politik dan
para caleg
Kewajiban
untuk
melaporkan
semua
penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
Pelaksanaan audit penerimaan dan pengeluaran
dana kampanye oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP)
BY GEBRIL DAULAI

13. Penanganan
Isu Strategis
Problem
Pemanfataan
jabatan oleh
para politisi
untuk
mengkampanye
kan dirinya
melalui ILM
Arah Kebijakan
Solusi
Larangan
pemuatan ILM
oleh para
pejabat negara,
pimpinan dan
anggota DPRD
yang menjadi
calon anggota
DPR, DPD dan
DPRD
Adanya penegasan dalam PKPU Nomor 15
Tahun 2013 pasal 59A bahwa pejabat negara,
ketua dan anggota DPRD yang menjadi calon
anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi
pemeran ILM dalam institusinya 6 bulan
sebelum pemungutan suara
Adanya kewajiban cuti di luar tanggungan
negara bagi presiden, wakil presiden, menteri,
gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,
wali kota dan wakil wali kota yang akan
mengikuti kampanye
Larangan bagi hakim, anggota BPK, gubernur,
deputi gubernur senior dan deputi gubernur BI,
direksi, komisaris, dewan pengawasan dan
karyawan BUMN/BUMD, PNS. TNI/Polri, kepala
desa dan perangkat desa terlibat dalam kegiatan
kampanye
BY GEBRIL DAULAI

14. Penanganan
Isu Strategis
Arah Kebijakan
KPU membentuk relawan demokrasi dengan
jumlah maksimal 25 orang per kabupaten/kota
untuk melakukan sosialisasidan edukasi kepada
segmen masyarakat yang rentan
Problem
Politik uang
berkedok
kegiatan
sosial oleh
parpol
peserta
Pemilu di
kalangan
kelompok
masyarakat
yang rentan
Solusi
Meningkatkan
sosialiasi dan
edukasi politik di
kalangan kelompok
pemilih yang
rentan
Lima segmen masyarakat yang menjadi sasaran
relawan demokrasi untuk diedukasi yakni
pemilih pemula, pemilih perempuan, kaum
marginal, penyandang disabilitas dan kelompok
agama
Merangkul sejumlah organisasi masyarakat sipil
(OMS) seperti perguruan tinggi, ormas, OKP,
media massa, kelompok profesi dan asosiasi
untuk
mengkampanyekan
penegakan
kedaulatan masyarakat dalam Pemilu dengan
menolak politik uang
Mengajak parpol dan para caleg untuk
membangun
komitmen
bersama
untuk
berkampanya secara sehat, bersih, aman dan
damai
BY GEBRIL DAULAI

15. Penanganan
Isu Strategis
Arah Kebijakan
Alat peraga kampanye parpol dan peserta
Pemilu hanya boleh dipasang di lokasi yang
sudah ditetapkan
Problem
Solusi
Diskriminasi
dalam
penggunaan
fasilitas
umum untuk
pemasangan
alat peraga
kampanye
Pengaturan
pemasangan alat
peraga kampanye
baik jenis spanduk
dan baliho secara
ketat
Para caleg hanya diperbolehkan memasang
spanduk
di lokasi yang sudah disediakan
maksimal 1 per zona
Partai politik diperbolehkan memasang baliho
maksimal 1 untuk setiap desa/kelurahan/nagari
KPU melakukan sosialisasi dan edukasi secara
intensif kepada peserta Pemilu untuk dapat
mematuhi aturan pelaksanaan kampanye
KPU bekerja sama Bawaslu/Panwaslu dan
Pemda menertibkan alat peraga kampanye yang
melanggar aturan kampanye
BY GEBRIL DAULAI

16. Penutup
Sekian
Terima Kasih
BY GEBRIL DAULAI